26 April 2025
Selamat Datang di Website JDIH Provinsi Sulawesi Barat .....
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Hasil Pencarian Peraturan

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Undang-undang (UU) 1 / 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lihat Katalog Lihat Abstrak UU-1-2024.pdf Mengubah Undang-undang (UU) No. 11/2008
Undang-undang (UU) 3 / 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lihat Katalog Lihat Abstrak UU-3-2024.pdf Mengubah Undang-undang (UU) No. 6/2014
Undang-undang (UU) 59 / 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 62 / 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 1 / 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2023 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2023 Provinsi Sumatera Selatan Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2023 Provinsi Jawa Barat Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 10 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2023 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2023 Provinsi Sumatera Utara Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2023 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2023 Provinsi Jawa Tengah Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2023 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOOR 5 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2023 Provinsi Kalimantan Tengah Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2023 Provinsi Maluku Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 13 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 6 TAHUN 2023...pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2023 PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2023 Provinsi Bali Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 15 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2023 Landas Kontinen Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 16 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2023 Kesehatan Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 18 / 2023 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 19 / 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU-19-2023.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2023 Aparatur Sipil Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak UU-20-2023.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 21 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2OO1 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVTNSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu002.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu006.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu007.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2021 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu004.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2021 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu003.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2021 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu5-2021bt.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu001.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN / ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu002.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu003.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu004.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2020 PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPLIBLIC OF INDONDSIA AND THE SWISS CONFEDERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu005.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OI4 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu006.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2020 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu008.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2020 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu009.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2020 BEA METERAI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu010.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 4 / 2019 KEBIDANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No. 4 TH 2019.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 8 / 2019 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 5 / 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No. 5 TH 2019.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2019 SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 9 / 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON EXTRADITION) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 12 / 2019 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 12 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 13 / 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan UU Nomor 13 Tahun 2019.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2019 PEKERJA SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan UU Nomor 14 Tahun 2019.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 15 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 16 / 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN T974 TENTANG PERKAWINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 16 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 17 / 2019 SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 17 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 18 / 2019 PESANTREN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 18 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 19 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 19 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 20 / 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 20 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 21 / 2019 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 21 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 22 / 2019 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 22 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 23 / 2019 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 23 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 24 / 2019 EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 24 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 36 / 2019 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 36 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 13 / 2018 SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 2018.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2018 KEPALANGMERAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_1_Tahun_2018_X.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_3_Tahun_2018.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2018 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT OIV SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_4_Tahun_2018.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 7 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_7_Tahun_2018_.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_8_Tahun_2018.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 10 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI(DEFEENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 2018.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2018 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANATARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENSE-RELATED COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 2018.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 1 / 2017 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAT SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTER/V PART OF THE STRAIT OF S/]VGAPORE, 20141 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2017-1-pub-23012017094128.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2017 JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2017-2-pub-03032017184423.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2017 SISTEM PERBUKUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_3_Tahun_2017x.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE PHILIPPINES CONCERNING THE, DELIMITATION OFTHE EXCLUSNE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_4_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 6 / 2017 ARSITEK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_6_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2017 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 9 / 2017 PENETAPAN PEMTURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_9_Tahun_2017X.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2017 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak !UU_Nomor_10_Tahun_2017X.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2017 PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 12 / 2017 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSOJV$ ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_12_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERRNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_14_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 16 / 2017 PENETAPAN PERATURAN PEMEzuNTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OT7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_16_Tahun_2017X.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2017 PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_17_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2017 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 13 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN RBPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE,S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_13_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2017 Pemilihan Umum Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTANAHAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OR THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2016 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PBNINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (M E M O RA N D U M O F U N D ERSTA/IDIII G B ETW E E N THE GOVDRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AiYD THE GOWRNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STR EN GTI] E/V/ATG O F COOPERATIO N B ETWEEN DEFENCE OFFICIALS A/YD ITS RELATED ACTNITIES) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2016 TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2016 PENJAMINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2016 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2016 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2016 PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_11_Tahun_2016.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-12-pub20160802084059.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2016 PENGESAHAN PARISAGREEMEJVT TO THE UNITED lVATlOlVS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-16-pub-10282016131036.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2016 PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2016 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_5_Tahun_2016.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2016 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONWNTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-15-pub-10242016160824.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2016 PEN ETAPAN PERATURAN PEM ERI NTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-17-pub-11242016165848.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-18-pub-11242016171130.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-19-pub-12192016180910.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2016 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-20-pub-12202016165659.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2015 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2015 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPU No.1 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2015 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONWNTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-15-pub-10242016160824.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2014 PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2014 APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2014 DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2014 PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 8 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 9 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2014 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 10 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2014 KEINSINYURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 11 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 13 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 14 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 15 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 16 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2014 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2014 KESEHATAN JIWA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 18 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 19 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2014 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 20 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2014 PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 21 Tahun 2014.PDF
Undang-undang (UU) 22 / 2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 22 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2014 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 12 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2013 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2013 PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2013 PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2013 ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2013 PENDIDIKAN KEDOKTERAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2013 KEANTARIKSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2013 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2012 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2012 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2012 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2012 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2012 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2012 PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2012 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2012 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2012 VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2012 INDUSTRI PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2012 PERKOPERASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2012 PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2012 PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2012 LAMPIRAN I UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2012 Lampiran I.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2012 LAMPIRAN II UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2012 Lampiran II.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2012 LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2012 Lampiran.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2012 LAMPIRAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2012 Lampiran.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2012 LAMPIRAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2012 Lampiran.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2012 LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2012 Lampiran.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2011 TRANSFER DANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2011 INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2011 AKUNTAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2011 KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2011 MATA UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2011 PENANGANAN FAKIR MISKIN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2011 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2011 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2010 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2010 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2010 KEPROTOKOLAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2010 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2010 CAGAR BUDAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2010 GERAKAN PRAMUKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2010 HORTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2009 PENERBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2009 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2009 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2009 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2009 BADAN HUKUM PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2009 KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2009 KESEJAHTERAAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2009 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2009 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2009 PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2009 PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2009 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2009 PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2009 GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2009 PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2009 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2009 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2009 PELAYANAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2009 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2009 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2009 KETENAGALISTRIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2009 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2009 PERFILMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2009 NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2009 KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2009 POS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2009 KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2009 KEPEMUDAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2009 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.42 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2009 KEARSIPAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.43 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2009 RUMAH SAKIT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.44 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.45 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2009 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.46 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2009 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.47 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.48 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 49 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.49 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.50 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 51 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.51 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 52 / 2009 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.52 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2008 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2008 PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2008 PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KI MIA SEBAGAI SENJATA KIMIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2008 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2008 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2008 PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-U NDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2008 P E L A Y A R A N Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2008 PENGELOLAAN SAMPAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2008 SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2008 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2008 PERBANKAN SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2008 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2008 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2008 PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2008 KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2008 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2008 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.42 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2008 WILAYAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.43 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2008 PORNOGRAFI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.44 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.45 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.46 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.47 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.48 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 49 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.49 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.50 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 51 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.51 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 52 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.52 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 53 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.53 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 54 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.54 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 55 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.55 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 56 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.56 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2007 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 ( AGREEMENT BETWEE N THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2007 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2007 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2007 PERKERETAAPIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2007 PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2007 PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2007 PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2007 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2007 PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2007 PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2007 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA ( TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.42 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2007 PERPUSTAKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.43 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2007 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.44 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2007 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.45 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2007 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.46 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2007 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.47 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2007 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.48 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2006 BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2006 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2006 PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2006 SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2006 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2006 PEMERINTAHAN ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2006 KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2006 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2006 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2006 SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2006 DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2006 PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2006 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2006 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2005 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2005 SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2005 GURU DAN DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2004 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2004 SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2004 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2004 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2004 PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2004 PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2004 PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2004 KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2004 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2004 PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2004 KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2004 JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2004 PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2004 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2004 TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2004 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2004 JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2004 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2004 WAKAF Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2003 PEMBENTUKANKABUPATENBONEBOLANGODANKABUPATENPOHUWATO DI PROVINSIGORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATENMINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2003 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2003 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2003 KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2003 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2003 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2003 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2003 KEUANGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2003 ADVOKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2003 BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2003 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2003 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2003 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2003 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2003 PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2003_PENJELASAN.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2003 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2003 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2003 PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2003 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2002 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2002 PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2002 PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2002 PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2002 PENGADILAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2002 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2002 PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2002 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2002 SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2002 HAK CIPTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2002 KETENAGALISTRIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2002 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2002 GRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2002 PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2002 SURAT UTANG NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2002 PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2002 PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2002 BANGUNAN GEDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2002 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2002 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2002 PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2002 PENYIARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2000 PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NOMOR 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2000 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NOMOR 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2000_LAMPIRAN.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2000 SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2000 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2000 PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2000 PERJANJIAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2000 PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2000 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2000 PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2000 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2000 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2000 RAHASIA DAGANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2000 DESAIN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2000 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2000 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2000 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2000 PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1999 PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1999 PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 1999 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1999 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 1999 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 1999 JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1999 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 1999 BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1999 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1999 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1999 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 1999 PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 1999 PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1999 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1999 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1999 PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 1999 TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 1999 HUBUNGAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 1999 PENGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 1999 HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 1999 PERS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 1999 KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 1999 JAMINAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.42 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.43 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 1999 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.44 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 1999 PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.45 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 1999 PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.46 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.47 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.48 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 49 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.49 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.50 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 51 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.51 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 52 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.52 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 53 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.53 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 54 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.54 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 55 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.55 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 56 / 1999 RAKYAT TERLATIH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.56 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1965 1962 NOMOR 31) MENJADI UNDANG TAHUN - PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PRP TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LEMBARAN-NEGARA UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1965 (UU Nomor 11 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 12 / 1965 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1962, TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 44 MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1965 (UU Nomor 12 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 14 / 1965 PERKOPERASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1965 (UU Nomor 14 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 16 / 1965 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958, NOMOR 138) YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 42) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1965 (UU Nomor 16 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 18 / 1965 POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1965 (UU Nomor 18 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 19 / 1965 DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 1965 (UU Nomor 19 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 5 / 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 66) MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1964 (UU Nomor 5 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 12 / 1964 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1964 (UU Nomor 12 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 15 / 1964 DI PROPINSI SUMATERA UTARA (LEMBARAN NEGARA PENETAPAN TAHUN 1964 NOMOR 9) MENJADI UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1964 (UU Nomor 15 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 22 / 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1964 (UU Nomor 22 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 25 / 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1964 (UU Nomor 25 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 28 / 1964 PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN PENGELUARAN-PENGELUARAN TERTENTU DARI LABA PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 28 Tahun 1964 (UU Nomor 28 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 29 / 1964 PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN TAHUNAN 1964 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1964 (UU Nomor 29 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 33 / 1964 DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1964 (UU Nomor 33 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 2 / 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1962 TENTANG KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 50) MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1963 (UU Nomor 2 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 4 / 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 52), MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1963 (UU Nomor 4 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 8 / 1963 PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1962 (UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1962 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 27) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1963 (UU Nomor 8 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 13 / 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMINA PAN AMERICAN INDONESIA OIL COMPANY UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNASIONAL OIL CORPORATION (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 24) MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1963 (UU Nomor 13 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 14 / 1963 PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMINA DENGAN P.T. CALTEX INDONESIA DAN CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC) TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO) ; P.N. PERMINA DENGAN P.T. STANVAC INDONESIA, P.N. PERMIGAN DENGAN P.T. SHELL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1963 (UU Nomor 14 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1962 KARANTINA LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1962 (UU Nomor 1 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1962 KARANTINA LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1962 (UU Nomor 1 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 8 / 1962 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT HONGARIA *) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 11 / 1962 HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1962 (UU Nomor 11 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 13 / 1962 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1962 (UU Nomor 13 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 18 / 1962 PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1962 (UU Nomor 18 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1961 PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DALAM SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 DJANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG ( MEMORI PENJELASAN DALAM TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 2124 ) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1961 (UU Nomor 1 Tahun 1961).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1961 PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1961 (UU Nomor 2 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 3 / 1961 PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1961 (UU Nomor 3 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 4 / 1961 PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1961 (UU Nomor 4 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 5 / 1961 PERJANJIAN POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1961 (UU Nomor 5 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 6 / 1961 PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 1961 (UU Nomor 6 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 8 / 1961 WAJIB KERJA SARJANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1961 (UU Nomor 8 Tahun 1961).htm
Undang-undang (UU) 9 / 1961 PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1961 (UU Nomor 9 Tahun 1961).htm
Undang-undang (UU) 10 / 1961 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1961 (UU Nomor 10 Tahun 1961).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1961 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1961 (UU Nomor 12 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 14 / 1961 TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1961 (UU Nomor 14 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 16 / 1961 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1961 (UU Nomor 16 Tahun 1961).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1960 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1960 (UU Nomor 4 Tahun 1960).doc
Undang-undang (UU) 5 / 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1960 (UU Nomor 5 Tahun 1960).htm
Undang-undang (UU) 7 / 1960 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1960 (UU Nomor 7 Tahun 1960).doc
Undang-undang (UU) 9 / 1960 POKOK-POKOK KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1960 (UU Nomor 9 Tahun 1960).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1959 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1959 (UU Nomor 1 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 7 / 1959 PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING" *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1959 (UU Nomor 7 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 8 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1959 (UU Nomor 8 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 11 / 1959 KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1959 (UU Nomor 11 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 16 / 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1959 (UU Nomor 16 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 18 / 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN-HUKUM APOTIK DARURAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 137), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1959 (UU Nomor 18 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 20 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1958 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 153), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1959 (UU Nomor 20 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 21 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 1959 (UU Nomor 21 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 22 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1959 (UU Nomor 22 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 24 / 1959 PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38) *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1959 (UU Nomor 24 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 27 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 1959 (UU Nomor 27 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 28 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 28 Tahun 1959 (UU Nomor 28 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1958 PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1958 (UU Nomor 1 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1958 PENEMPATAN TENAGA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1958 (UU Nomor 3 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1953 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENYERAHAN DAN PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT-TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI IDZIN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 51) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1958 (UU Nomor 4 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 6 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 9) TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 1958 (UU Nomor 6 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1958 KENAIKAN TARIP UANG RAMBU *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1958 (UU Nomor 11 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1958 (UU Nomor 12 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1957 TENTANG PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCLAVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 5), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1958 (UU Nomor 14 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 16 / 1958 PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 9 TAHUN 1954) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1958 (UU Nomor 16 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1958 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 79) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1958 (UU Nomor 20 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 21 / 1958 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 83) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 1958 (UU Nomor 21 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1958 (UU Nomor 25 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1958 PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1958 (UU Nomor 26 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 27 / 1958 PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 1958 (UU Nomor 27 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1958 PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 1958 (UU Nomor 30 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1958 PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 1958 (UU Nomor 32 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1958 PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 1958 (UU Nomor 34 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 39 / 1958 PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 39 Tahun 1958 (UU Nomor 39 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 42 / 1958 PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 42 Tahun 1958 (UU Nomor 42 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 48 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 48 Tahun 1958 (UU Nomor 48 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 51 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955*) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 51 Tahun 1958 (UU Nomor 51 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 52 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN PALEMBANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 52 Tahun 1958 (UU Nomor 52 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 53 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG TIMAH BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 53 Tahun 1958 (UU Nomor 53 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 55 / 1958 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1955 TENTANG PERATURAN-PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 78) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 55 Tahun 1958 (UU Nomor 55 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 57 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 39) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 57 Tahun 1958 (UU Nomor 57 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 60 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 80), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 60 Tahun 1958 (UU Nomor 60 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 66 / 1958 WAJIB-MILITER *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 66 Tahun 1958 (UU Nomor 66 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 68 / 1958 PERSETUJUAN KONPENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Nomor 68 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 69 / 1958 PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH DAERAHDAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGGARA TIMUR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 69 Tahun 1958 (UU Nomor 69 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 72 / 1958 PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 72 Tahun 1958 (UU Nomor 72 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 74 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1957 TENTANG PAJAK BANGSA ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 63)"SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 74 Tahun 1958 (UU Nomor 74 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 76 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARANNEGARA TAHUN 1957 NO. 64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 76 Tahun 1958 (UU Nomor 76 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 77 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 70)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 77 Tahun 1958 (UU Nomor 77 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 81 / 1958 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 81 Tahun 1958 (UU Nomor 81 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 83 / 1958 PENERBANGAN *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 83 Tahun 1958 (UU Nomor 83 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 87 / 1958 PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958) *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 87 Tahun 1958 (UU Nomor 87 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1957 POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1957 (UU Nomor 1 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN II DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1957 (UU Nomor 5 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1957 (UU Nomor 9 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1957 (UU Nomor 12 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1957 (UU Nomor 14 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1957 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1957 (UU Nomor 26 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1957 PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1957 (UU Nomor 29 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1957 PEMBEBASAN SAUDARA UNTUNG DARI PENGGANTIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 1957 (UU Nomor 30 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1957 PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1957 (UU Nomor 33 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 43 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 43 Tahun 1957 (UU Nomor 43 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 44 / 1957 PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 44 Tahun 1957 (UU Nomor 44 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 47 / 1957 PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 47 Tahun 1957 (UU Nomor 47 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 48 / 1957 PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 48 Tahun 1957 (UU Nomor 48 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 49 / 1957 PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 49 Tahun 1957 (UU Nomor 49 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 50 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 50 Tahun 1957 (UU Nomor 50 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 53 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 53 Tahun 1957 (UU Nomor 53 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 54 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 54 Tahun 1957 (UU Nomor 54 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 60 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XI (PELABUHAN TANJUNG PRIOK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 60 Tahun 1957 (UU Nomor 60 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 61 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 61 Tahun 1957 (UU Nomor 61 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 72 / 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 72 Tahun 1957 (UU Nomor 72 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 77 / 1957 PESETUJUAN MENGENAI WARGA NEGARA YANG BERADA SECARA TIDAK SAH DIDAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 77 Tahun 1957 (UU Nomor 77 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 78 / 1957 PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 78 Tahun 1957 (UU Nomor 78 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO.31 TAHUN 1950) TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1956 (UU Nomor 1 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1956 PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1956 (UU Nomor 3 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1956 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG TERBENTUKBERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 1950 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1956 (UU Nomor 7 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1956 (UU Nomor 10 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1956 PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1956 (UU Nomor 13 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1956 PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1956 (UU Nomor 14 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1956 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1956 (UU Nomor 15 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1956 PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ("ZEGELVERORDENING 1921") *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1956 (UU Nomor 20 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 21 / 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 1956 (UU Nomor 21 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1956 (UU Nomor 22 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1956 PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1956 (UU Nomor 25 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 27 / 1956 MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP BEA-MASUK *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 1956 (UU Nomor 27 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1956 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN "POSTORDONNANTIE 1935" SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 76 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO.151) *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 1956 (UU Nomor 30 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 31 / 1956 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 24) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 31 Tahun 1956 (UU Nomor 31 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1956 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH, YANG BERHAK MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 1956 (UU Nomor 32 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1956 PENGHAPUSAN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN PEMBEBASAN BEA METERAI, PAJAK PENDAPATAN DAN PAJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1956 (UU Nomor 33 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1955 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN- NEGARA NO.5 TAHUN 1954) TENTANG MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYAR YANG SYAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN" SEBAGAI UNDANG-UNDANG ) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1955 (UU Nomor 1 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1955 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN- NEGARA NO. 59 TAHUN 1952) TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1955 (UU Nomor 4 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1955 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GAJI MILITER 1950, SEPERTI YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.5 TAHUN 1950 DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 27 TAHUN 195O, SEBAGAI UNDANG- UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1955 (UU Nomor 8 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1955 PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1955 (UU Nomor 9 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1955 PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1955 (UU Nomor 11 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1955 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILTEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1955 (UU Nomor 12 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1954 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1954 (UU Nomor 2 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 6 / 1954 PENETAPAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 1954 (UU Nomor 6 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1954 PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1954 (UU Nomor 7 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1954 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1952 SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1954 (UU Nomor 10 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1954 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1954 (UU Nomor 12 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1954 PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NR 16 DAN 17 TAHUN 1950 (REPUBLIK INDONESIA DAHULU) TENTANG PEMBENTUKAN KOTA-KOTA BESAR DAN KOTA-KOTA KECIL DI JAWA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1954 (UU Nomor 13 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 18 / 1954 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1954 (LEMBARAN- NEGARA NO. 12 TAHUN 1954) GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1954 (UU Nomor 18 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1954 UNDIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1954 (UU Nomor 22 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1954 PERJANJIAN PERJANJIAN POS SEDUNIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1954 (UU Nomor 25 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1954 PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN NASIONAL 1946 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1954 (UU Nomor 26 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 27 / 1954 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.1 TAHUN 1954, TENTANG MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARAN-NEGARA NO.1 TAHUN 1954) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 1954 (UU Nomor 27 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1954 PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1954 (UU Nomor 29 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1954 TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 1954 (UU Nomor 30 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1954 WAKIL NOTARIS DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1954 (UU Nomor 33 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1954 PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCONTANT") Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 1954 (UU Nomor 34 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 37 / 1954 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 37 Tahun 1954 (UU Nomor 37 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 40 / 1954 PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTRIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 40 Tahun 1954 (UU Nomor 40 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 41 / 1954 PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTRIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 41 Tahun 1954 (UU Nomor 41 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 42 / 1954 PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWANTAN-JAWATAN (PEMERINTAH), YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 42 Tahun 1954 (UU Nomor 42 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 43 / 1954 PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTRIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 43 Tahun 1954 (UU Nomor 43 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 48 / 1954 PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 48 Tahun 1954 (UU Nomor 48 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 50 / 1954 PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 50 Tahun 1954 (UU Nomor 50 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 51 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 51 Tahun 1954 (UU Nomor 51 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 53 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 53 Tahun 1954 (UU Nomor 53 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 54 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 54 Tahun 1954 (UU Nomor 54 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 55 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 55 Tahun 1954 (UU Nomor 55 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 56 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XVI (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 56 Tahun 1954 (UU Nomor 56 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 62 / 1954 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 62 Tahun 1954 (UU Nomor 62 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 69 / 1954 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI DI BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 69 Tahun 1954 (UU Nomor 69 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 71 / 1954 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 71 Tahun 1954 (UU Nomor 71 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 72 / 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 72 Tahun 1954 (UU Nomor 72 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 73 / 1954 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVII (PERUSAHAAN REPRODUKSI JAWATAN TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 73 Tahun 1954 (UU Nomor 73 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1953 PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA DE JAVASCHE BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1953 (UU Nomor 8 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1953 PENETAPAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1953 (UU Nomor 11 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1953 PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1953 (UU Nomor 13 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1953 PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1953 (UU Nomor 14 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 18 / 1953 MERAWAT ORANG-ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG JANG KURANG MAMPU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1953 (UU Nomor 18 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1953 PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1953 (UU Nomor 20 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 23 / 1953 KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 23 Tahun 1953 (UU Nomor 23 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1953 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK LAMA, YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN " INDISCHE MUNTWET 1912" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1952, LEMBARAN-NEGARA NOMOR 86 TAHUN 1952)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1953 (UU Nomor 26 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1953 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 23 TAHUN 1951, TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANASI PAJAK PERALIHAN 1944" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 103 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 1953 (UU Nomor 32 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 35 / 1953 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 35 Tahun 1953 (UU Nomor 35 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 36 / 1953 BANK TABUNGAN POS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 36 Tahun 1953 (UU Nomor 36 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1952 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PINJAMAN DARURAT" SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1952 (UU Nomor 2 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1952 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN-ANGGARAN 1950" SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1952 (UU Nomor 3 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1952 PEMBEBASAN BEA-MASUK UNTUK BARANG-BARANG BERUPA KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH YANG BERTUJUAN KESEJAHTERAAN ROHANI PENDUDUK, MAKSUD AMAL ATAU KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1952 (UU Nomor 5 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1952 MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951 SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1952 (UU Nomor 7 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1952 PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1952 (UU Nomor 9 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1952 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 4 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1952 (UU Nomor 11 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1952 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "BURSA" (LEMBARAN NEGARA NR 79 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1952 (UU Nomor 15 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 16 / 1952 ERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGERA INDIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1952 (UU Nomor 16 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 19 / 1952 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 1952 (UU Nomor 19 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1952 PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1952 (UU Nomor 20 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 21 / 1952 MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 1952 (UU Nomor 21 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1952 PERATURAN UNTUK MENGHADAPI KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PEMERIKSAAN PENGADILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1952 (UU Nomor 22 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33, DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1951 (UU Nomor 2 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1951 (UU Nomor 3 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1951 MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1951 (UU Nomor 4 Tahun 1951) (1).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1951 PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1951 (UU Nomor 8 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1951 MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1951 (UU Nomor 10 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1951 PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN PERTAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT- IMPORT BANK OF WASHINGTON Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1951 (UU Nomor 11 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1951 PENGHAPUSAN BADAN HUKUM "ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK" Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1951 (UU Nomor 12 Tahun 1951) (1).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1951 PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1951 (UU Nomor 14 Tahun 1951) (1).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1951 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG- UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1951 (UU Nomor 15 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1951 PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1951 (UU Nomor 20 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1951 NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1951 (UU Nomor 24 Tahun 1951) (1).pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1950 MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 16. TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1950 (UU Nomor 5 Tahun 1950).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1950 PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1950 (UU Nomor 7 Tahun 1950).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1950 PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1950 (UU Nomor 8 Tahun 1950).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1950 PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1950 (UU Nomor 11 Tahun 1950).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1949 Peraturan tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatra. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1949 (UU Nomor 2 Tahun 1949).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1948 Peraturan tentang mempersamakan "keadaan bahaya" dengan "tijd van oorlog" seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1948 (UU Nomor 1 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1948 PERJANJIAN NEGARA. PERSAHABATAN. Pengesahan perjanjian persabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir. Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 5 / 1948 PERKAWINAN. PEMBATALAN. PENCATATAN JIWA. Aturan-aturan istimewa untuk melancarkan pekerjaan pegawai pencatatan jiwa dalam hal perceraian dan perkawinan orang yang sudah cukup umur. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1948 (UU Nomor 5 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1948 Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1948 (UU Nomor 7 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1948 SENJATA API. PENDAFTARAN. IDZIN PEMAKAIAN. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1948 (UU Nomor 8 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1948 KOMITE NASIONAL PUSAT. BADAN PEKERJA. ANGGAUTA.SUMPAH. JABATAN NEGERI DAN KEDUDUKAN HUKUM. Peraturan tentang anggauta B.P.K.N. I.P. Dan K.N.I.P. tidak diperkenankan merangkap jabatan Negeri yang tertentu, sumpah jabatan dan kedudukan hukumnya. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1948 (UU Nomor 9 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1948 PEMERINTAHAN SUMATRA. Peraturan tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1948 (UU Nomor 10 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1948 (UU Nomor 13 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1948 PENETAPAN BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1948 (UU Nomor 15 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 17 / 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932 (STBL. 1932). Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 17 Tahun 1948 (UU Nomor 17 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 19 / 1948 SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 1948 (UU Nomor 19 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1948 MEMPERPANJANG WAKTU PERATURAN D.P.N. NO. 5, 7, JO. 31, 8 JO. 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1948 (UU Nomor 24 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932. (ORDONNANTIE OP DE INKOMSTENBELASTING 1932). Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1948 (UU Nomor 26 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 28 / 1948 PASAL ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 28 Tahun 1948 (UU Nomor 28 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1948 PEMBERANTASAN PENIMBUNAN BARANG PENTING Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1948 (UU Nomor 29 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1948 PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 1948 (UU Nomor 32 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1948 PENETAPAN UANG BERAT BARANG, SEBAGAI BEA PEMAKAIAN PERLENGKAPAN PELABUHAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1948 (UU Nomor 33 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1948 DAERAH PENDUDUKAN BUAT SEMENTARA WAKTU TIDAK MASUK DALAM DAERAH PABEAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 1948 (UU Nomor 34 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 35 / 1948 MENURUNKAN TARIP BEA MASUK. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 35 Tahun 1948 (UU Nomor 35 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1947 DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 DAN 26. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1947 (UU Nomor 2 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1947 NATURALISASI JOHANN JORDAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1947 (UU Nomor 4 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1947 NATURALISASI SALIM BASJIR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1947 (UU Nomor 5 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1947 MEMPERPANJANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1947 (UU Nomor 8 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1947 NATURALISASI FRANS MATHEAS HESSE Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1947 (UU Nomor 9 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1947 PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921 (STBL. 1921 NO. 498) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1947 (UU Nomor 10 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1947 MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1947 (UU Nomor 12 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1947 PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN DI RUMAH MAKAN DAN RUMAH PENGINAPAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1947 (UU Nomor 14 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1947 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1947 (UU Nomor 15 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1947 PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1947 (UU Nomor 22 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1947 NATURALISASI WILHELM KARL GOTTFRIED MEWES. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1947 (UU Nomor 24 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1947 NATURALISASI GEORGE WILHELM AUGUST FRIEDRICHS. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1947 (UU Nomor 25 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1947 CUKAI MINUMAN KERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1947 (UU Nomor 29 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1947 MENETAPKAN BERLAKUNYA "UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947" BAGI KECELAKAAN-KECELAKAAN KARENA PERANG YANG MENIMPAH BURUH BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 1947 (UU Nomor 34 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 39 / 1947 MENYESUAIKAN HUKUM PIDANA TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 167) DENGAN KEADAAN SEKARANG. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 39 Tahun 1947 (UU Nomor 39 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 41 / 1947 MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 169 DAN 170) DENGAN KEADAAN SEKARANG. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 41 Tahun 1947 (UU Nomor 41 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1946 HAL PERATURAN TENTANG BATAS WAKTU PAJAK KOHIR DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI (STBLD. 1882 NO. 10) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1946 (UU Nomor 2 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 6 / 1946 KEADAAN BAHAYA. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 1946 (UU Nomor 6 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA METERAI ("ZEGELVERORDENING") 1921 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1946 (UU Nomor 11 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 17 / 1946 PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 17 Tahun 1946 (UU Nomor 17 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 19 / 1946 PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 1946 (UU Nomor 19 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1946 HUKUMAN TUTUPAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1946 (UU Nomor 20 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 23 / 1946 PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1946. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 23 Tahun 1946 (UU Nomor 23 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1946 PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NO. 10 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1946 (UU Nomor 24 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1945 PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1945 (UU Nomor 1 Tahun 1945).pdf
Perpu 1 / 2020 KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpu1-2020pjl.pdf
Perpu 2 / 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak perpu2-2020pjl.pdf
Perpu 2 / 2017 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf
Perpu 1 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpu_Nomor_1_Tahun_2016.pdf
Perpu 1 / 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPU NO 1 TH 2006.pdf
Perpu 2 / 2006 PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPU NO 2 TH 2006.pdf
Perpu 1 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPU No.1 TH 2004.pdf
Perpu 2 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPU No.2 TH 2004.pdf
Perpu 1 / 2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPU No.1 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2024 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-2-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-3-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-4-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2024 Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-5-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2024 Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-6-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2024 Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-7-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2024 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2024 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2024 Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2024 Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2024 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-13-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2024 Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-14-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Republik Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-17-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-19-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2024 Perwilayahan Industri Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-20-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Lihat Katalog Lihat Abstrak PP-21-2024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2017
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2023 PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2023 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 5 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2023 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 10 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2023 PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMATUNJANGAN TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 15 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2023 PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURATBERHARGA SYARIAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 16 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 19 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 20 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAIffAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 21 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI,AKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 22 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2023 SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 24 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2023 WILAYAH PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 25 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2023 PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 26 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2023 Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 27 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2023 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 28 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2023 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2023 Konservasi Energi Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 33 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2023 Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 34 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 35 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2023 Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 36 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2023 Pengelolaan Transfer ke Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 37 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2023 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 38 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 39 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2021
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2023 Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 40 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2023 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 41 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2023 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 43 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2023 Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 45 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2023 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 47 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 49 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2023 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 50 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 51 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 52 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 53 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2023 Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NOMOR 54 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2021 PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTANAHAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2OIO TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2021 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2021 PBNYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2021 KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2021 MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2021 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2021 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2021 BADAN USAHA MILIK DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2021 PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2021 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OO5 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2021 HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2021 PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2021 PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp020.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2021 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2021 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp022.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2021 PENYELENGGARAAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2021 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp025.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp026.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp027.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp029.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp031.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp032.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERETAAPIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp033.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2021 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp034.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2021 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp035.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2021 PENGUPAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp036.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2021 PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp037.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2021 REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp038.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp039.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2021 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp040.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2021 PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp041.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2021 KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp042.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2021 PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp043.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2021 PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp044.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2021 PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp045.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2021 POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp046.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp047.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2021 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2O13 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2O11 TENTANG KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp048.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2021 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp049.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp051.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp052.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2021 TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp053.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp054.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2021 PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp056.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2021 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp057.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp058.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2021 PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp059.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp060.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp061.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2021 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp063.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2021 BADAN BANK TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp064.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp065.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp066.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2021 KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM AERO TECHNIC Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp067.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2021 KAWASAN EKONOMI KHUSUS NONGSA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp068.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2021 KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp069.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2021 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp070.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2021 KAWASAN EKONOMI KHUSUS GRESIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp071.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SURVAI UDARA (PENAS) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp072.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLTK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp073.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp074.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2021 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp076.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2021 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM)PERIKANAN INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_76_Tahun_2021.pdf Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2013
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2021 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_77_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2021 PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_78_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2021 UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_79_Tahun_2021.pdf Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2011
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_80_Tahun_2021.pdf Mencabut Peraturan Menteri No. 20/2014
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_81_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2021 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_82_Tahun_2021.pdf Mengubah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 55/2014
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_83_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_84_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_85_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2021 PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_86_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_87_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_88_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_89_Tahun_2021.pdf Mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No. 69/2012
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLTK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_90_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2021 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_91_Tahun_2021.pdf Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 16/2009
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_92_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2021 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_93_Tahun_2021.pdf Diubah Oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2021 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_94_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 95 / 2021 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_95_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 96 / 2021 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_96_Tahun_2021.pdf Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2010
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BHANDA GHARA REKSA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PI PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_97_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 98 / 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_98_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_99_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 100 / 2021 KONSULTAN KEKAYAAN TNTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_100_Tahun_2021.pdf Mencabut Peraturan Presiden (PERPRES) No. 84/2006
Peraturan Pemerintah (PP) 101 / 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_101_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 102 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_102_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 103 / 2021 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_103_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 104 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_104_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 105 / 2021 LELANG BENDA SITAAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_105_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 109 / 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_109_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 110 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_110_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 111 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_111_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 112 / 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_112_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 113 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1976 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) "DANA REKSA" Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_113_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 114 / 2021 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_114_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 115 / 2021 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_PP_Nomor_115_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 96 / 2021 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_96_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BHANDA GHARA REKSA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_97_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 98 / 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_98_Tahun_2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2021 PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 28 Tahun 2021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2020 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak pp1-2020pjl.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2020 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak pp2-2020pjl.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak pp3-2020pjl.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2020 TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak pp4-2020bt.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2020 SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak pp5-2020pjl.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2020 BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak pp6-2020bt.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2OO7 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KE.IUARAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2075 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2020 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2020 TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2020 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2020 AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2020 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENJADI KABUPATEN TOBA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2020 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp020.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2020 PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp021.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2020 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp022.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2020 PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp023.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2020 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp024.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2020 PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp025(1).pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2020 REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp026.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp028.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2020 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID- 19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp029.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2020 PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp030.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp031.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp032.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2020 PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp033.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2020 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp034.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2OI8 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp035.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp036.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp037.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp038.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2020 AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp039.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp040.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2020 AKSESIBILITAS TERHADAP PERMUKIMAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PELINDUNGAN DARI BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp042.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O2O TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp043.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2020 PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp044.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp045.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2020 SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PENGALIHAN PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp046.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2020 PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp047.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp048.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2020 PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SELAMA BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp049.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp050.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp052.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2OO7 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp053.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp054.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp055.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2020 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp056.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO5 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp057.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2020 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp058.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2020 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp059.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2020 UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp060.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2020 BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp061.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp062.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr063.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pp064.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2020 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pp062.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2019 DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 1 Tahun 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2019 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 2 Tahun 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 3 Tahun 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 5 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2019 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2019 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O18 TENTANG KEPALANGMERAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 7 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2019 PEMERIKSAAN KECELAIGAN KAPAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 9 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2019 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 10 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2O14 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 11 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2019 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2019 LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 13 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 14 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2019 PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 15 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2019 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 16 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2019 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 17 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2019 PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERTNTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/ DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 21 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2019 PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 22 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2019 STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2019 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 24 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2019 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 25 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 26 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2019 FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE, BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 27 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2019 SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 29 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2019 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 30 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2019 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMTLIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 33 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2019 PERDAGANGAN PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 34 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2019 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 37 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2OT7 TENTANG PEMBEzuAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGEzu SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 38 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 39 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2019 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 40 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2019 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 42 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2019 KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 43 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 44 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 45 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2019 PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 46 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2019 PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 47 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2019 BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 48 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 49 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2019 IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 50 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 51 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2019 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 52 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 53 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 54 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2OO9 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 55 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG KEPROTOKOLAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 56 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 57 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 58 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 35 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2019 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT DARI DISTRIK AYAMARU KE KUMURKEK DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 41 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2019 PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 59 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 60 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 61 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 62 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2019 INVESTASI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 63 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 64 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2019 JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 65 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT TUBAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 66 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2019 PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 67 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2019 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SINGHASARI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 68 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2019 PULAU KARANTINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 69 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2019 PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DTSABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 70 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2019 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 71 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 72 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2019 BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 73 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2OI8 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 74 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2019 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2OI7 TENTANG SISTEM PERBUKUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 75 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIO FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 76 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2019 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 77 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2018 PINJAMAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Resize PP_Nomor_2_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO 1 THN 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_3_Tahun_2018XX.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_4_Tahun_2018XX.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 PENGELOLAAN KEUANGAN SALINAN TAHUN 2OI4 TENTANG HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_5_Tahun_2018XX.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2018 PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_7_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2018 TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_9_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2018 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_8_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2018 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_10_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_6_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2018 KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_14_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2018 TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2018 PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_13_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2018 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_19_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_15_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_16_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2018 PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENCAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_22_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_18_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2018 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_20_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2018 TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_21_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2018 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_23_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2018 KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_25_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_26_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_27_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2018 KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_28_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_30_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_31_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2018 TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMIUHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2018 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_33_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2018 PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_36_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2018 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_37_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2018 PEMBERDAYAAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_40_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_41_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_42_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2018 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_44_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2018 TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_45_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2018 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_46_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2018 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_48_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2018 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 52 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 53 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT DIRGANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 54 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBILIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 55 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2018 MODAL AWAL BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 57 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 58 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 59 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2018 PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 60 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2017 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-1-pub-23012017104140.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2017 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-2-02062017140943_(Penjelasan).pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2017 OTORITAS VETERINER Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-3-pub-03022017124045.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-4-pub-03012017145745.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2017 KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-5-pub-03062017175156.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_6_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2017 PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-7-pub-03062017180638.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2017 TATA CARA PEI"{KSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEI,APORAN SISTEM PERADII,AN PIDANA ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-8-pub-03142017162600.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2017 PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_9_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_10_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_11_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2017 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEIIYELENGGAMAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_12_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN ZOOS TBNTENG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_14_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_15_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2017 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_16_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_19_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2017 PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_20_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_18_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2017 PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_21_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2017 OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_22_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2017 PEMBERIAN PENGHASII,AN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAIIAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_24_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2017 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAI,,AM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTUML Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_26_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_27_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2017 SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_17_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2017 CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_29_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OO5 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_30_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2017 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2017 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI.AKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_35_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2017 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_36_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2017 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PEIYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_33_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2017 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_39_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_40_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_41_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2017 KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2017 PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_43_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2017 PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_44_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2017 INOVASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_38_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2017 PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT Lihat Katalog Lihat Abstrak 0950PP_Nomor_53_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 1203PP_Nomor_47_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD Lihat Katalog Lihat Abstrak 1215PP_Nomor_62_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak 1440PP_Nomor_63_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak 1644PP_Nomor_64_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2017 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2801PP_Nomor_61_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2017 BADAN USAHA MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2017 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 1718PP_Nomor_45_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 1907PP_Nomor_65_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2017 TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2359PP_Nomor_60_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2500PP_Nomor_55_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2017 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2944PP_Nomor_34_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 3533PP_Nomor_56_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2017 KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 3758PP_Nomor_37_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2017 INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 4024PP_Nomor_51_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 4207PP_Nomor_50_Tahun_2017_.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 4405PP_Nomor_48_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 4414PP_Nomor_57_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 4809PP_Nomor_58_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2017 SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 5034PP_Nomor_49_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 5103PP_Nomor_59_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 5519PP_Nomor_66_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2017 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 5946PP_Nomor_52_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2016 LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2016 TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK Menimbang : PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2016 PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2016 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2016 PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2016 PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_18_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2016 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2016 PELAYANAN METEO ROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFI SIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TbK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-42-pub-11112016171850.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-32-pub20160823101352.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2016 PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-29-pub20160802091923.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2016 BESARAN DAN TATA CARA PEMBERTAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-28-pub20160802091554.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2016 PERUBATIAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PET,AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 201 1 TENTANG KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-26-pub20160701144806.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_74_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2016 PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2016 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2016 PEI{YELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-14-pub20160607102749.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_16_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_17_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2016 PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_19_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2016 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_20_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2016 PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_21_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2016 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_22_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OI2 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-23-pub20160802090646.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATUMN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PF^IABAT PEMBUAT AKTA TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-24-pub20160701144211.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_25_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2016 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_27_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2016 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_30_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2016 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-31-pub20160812184410.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2016 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-33-pub20160816182811.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2016 PAJAK PENGHASIL,AN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PER"IANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-34-pub20160822135932.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-35-pub20160824185739.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-37-pub-10122016171137.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2016 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-38-pub-10212016104938.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2016 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-40-pub-10252016135922.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2016 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-41-pub-10252016174753.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tb Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-43-pub-11112016172327.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TbK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-44-pub-11112016172907 (1).pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-45-pub-11102016103430.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2016 TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-46-pub-11102016111447.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2016 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-47-pub-11102016113838.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2016 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-48-pub-11162016105255.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2016 JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-49-pub-11162016115546.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2016 PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RtrPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-50-pub-11162016120127.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA TbK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-51-pub-11222016111933.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-52-pub-12072016170738.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-53-pub-12072016171510.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OOO TENTANG PEI{YELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-54-pub-11242016175013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2016 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-55-pub-11282016174937.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-56-pub-12162016185135.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2OI4 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-57-pub-12202016171350.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2016 ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-59-pub-12092016163620.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-60-pub-12152016180002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-61-pub-03012017155938.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-62-pub-01112017165640.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-63-pub-01052017190349.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2016 PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-64-pub-01042017161930 (1).pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-65-pub-01112017170914.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2016 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-66-pub-01112017171234.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-67-pub-01112017171955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-68-pub-01112017172605.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-69-pub-01112017172826.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-70-pub-01112017173104.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIKINDONESIA KE DALAM IⅦODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-71-pub18012017161100.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-72-pub-01122017181932.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2016 PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-73-pub-23012017103453.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-75-pub-01112017173348.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-76-pub-01112017174659.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-79-pub18012017162329.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) PT SARANA MULTIINFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-80-pub18012017162640.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIKINDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-81-pub18012017163009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-82-pub-01132017191907.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-83-pub-01112017180042.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-84-pub-01112017180449.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-85-pub-01112017180753.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-86-pub-01112017181225.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-87-pub-01112017183911.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-88-pub-01112017184245.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-89-pub-01112017184520.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-90-pub-01112017184728.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-91-pub-01132017084339.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-92-pub-01132017180606.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-93-pub-01132017181030.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-94-pub-01132017185635.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 95 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-95-pub-01132017190649.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-97-pub-18012017170304.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 98 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO ) PT RAJAWWALI NUSANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-98-pub-01132017191019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2016 PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-99-pub-01132017191720.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2015 LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 32 tahun 2015 - lampiran 1 - 3.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2014 SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 5 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 6 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 7 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 8 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 9 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2014 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 10 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2014 PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 11 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 13 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 14 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2014 STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 16 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2014 STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 15 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2014 LEMBAGA SENSOR FILM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 18 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 19 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2014 PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 21 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 22 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 23 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 24 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2014 PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2014 PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 26 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2014 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 27 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 28 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2014 STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 30 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 31 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 32 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2014 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 38 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2014 PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 40 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 43 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 44 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 45 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2014 SISTEM INFORMASI KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 46 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2014 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 47 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 48 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2014 PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 49 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 50 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 51 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 52 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2014 PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 57 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 56 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2014 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 59 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 63 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 64 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2014 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 65 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2014 KESEHATAN LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 66 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 67 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2014 PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 68 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2014 HAK GUNA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 69 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2014 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 70 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2014 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 71 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 72 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 73 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2014 ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 74 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2014 PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 2 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 12 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 17 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 33 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2014 PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 34 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2014 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 35 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2014 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 36 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2014 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 37 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2014 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 39 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2014 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 41 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2014 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 42 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 62 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2014 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 53 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2014 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 55 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2013 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2013 TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2013 TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA PERSEORANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2013 PEMBERDAYAAN PETERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2013 PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2013 KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2013 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2013 TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2013 PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2013 PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2013 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2013 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2013 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2013 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2013 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PT KERTAS PADALARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2013 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS PADALARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2013 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PRIMISSIMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2013 BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2013 PENGHASILAN,FASILITAS,PENGHARGAAN,DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2013 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN BATURAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2013 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2013 TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2013 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2013 PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2013 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2013 BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNASIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORFORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIKN INDONESIA PADA INTERNASIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNASIONAL FINANCE CORPORATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2013 BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2013 PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2013 SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2013 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2013 INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2013 PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2013 STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2013 STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2013 STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2013 STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2013 JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2013 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2013 RAWA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG RAWA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2013 PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2013 MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2013 MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.83 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2013 TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2013 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.86 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2013 PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2013 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.88 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2013 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2013 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.90 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2013 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.91 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.92 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.93 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.94 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 95 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.95 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 96 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.96 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.97 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2013 PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.99 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 100 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.100 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2012 HIBAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2012 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2012 INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2012 KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2012 PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2012 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2012 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2012 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2012 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2012 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2012 SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2012 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2012 IZIN LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2012 KEARSIPAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2012 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2012 PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2012 PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2012 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN SERANG DARI WILAYAH KOTA SERANG KE WILAYAH KECAMATAN CIRUAS, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2012 PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2012 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2012 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2012 PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2012 ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2012 JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2012 TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2012 PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2012 PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2012 SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2012 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2012 KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2012 KENDARAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2012 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2012 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA V Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2012 SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2012 USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2012 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2012 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2012 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2012 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2012 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2012 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2012 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.86 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.88 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2012 KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.90 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.91 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.92 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.93 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2012 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.94 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 95 / 2012 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.95 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 96 / 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.96 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2012 RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.97 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 98 / 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.98 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.99 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 102 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.102 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 203 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.103 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2012 LAMPIRAN PP NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2012_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2012 LAMPIRAN PP NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2012_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2011 PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2011 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2011 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2011 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2011 PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2011 PELAYANAN DARAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2011 ANGKUTAN MULTIMODA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2011 ATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2011 TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2011 PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2011_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2011 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2011_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2011 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2011_Lamp.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2011 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2011 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2011 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2011 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2011 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2011 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2011 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2011 PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2011 BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2011 PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2011 PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2011 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2011 PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2011 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2011 PINJAMAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2011 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2011 MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2011 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2011 TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2011 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2011 JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2011 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2011 SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2011 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2011 BINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2011 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA,SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2011 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2011 TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2010 DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 1 Tahun 2010 Batang Tubuh.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2010 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TENTANG DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 1 Tahun 2010 Penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 2 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 3 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 4 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2010 KENAVIGASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 5 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2010 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 6 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2010 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 7 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2010 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 8 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 9 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2010 TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 10 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2010 PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 11 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2010 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 12 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 13 Tahun 2010_ Batang Tubuh dan Penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO.13 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 13 Tahun 2010_ Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2010 PENDIDIKAN KEDINASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 14 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2010 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 15 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2010 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 16 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2010 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 17 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2010 USAHA BUDIDAYA TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 18 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2010 TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 19 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2010 ANGKUTAN DI PERAIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 20 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2010 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 21 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2010 WILAYAH PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 22 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2010 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 23 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2010 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 24 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2010 PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 25 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO.25 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 25 Tahun 2010_lamp.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2010 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 26 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 26 Tahun 2010_lamp.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2010 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 27 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 27 Tahun 2010_lamp.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2010 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 28 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2010 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 29 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2010 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 30 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2010 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 31 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2010 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 32 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2010 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 33 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2010 PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 34 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2010 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 35 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2010 PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 36 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2010 BENDUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 37 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2010 BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 38 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2010 ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 39 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 40 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 41 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2010 TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 43 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 44 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2010 PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 45 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2010 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 46 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 47 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 48 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2010 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 49 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 50 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2010 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 51 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 52 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 53 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2010 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 54 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2010 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 55 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2010 PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 62 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2010 TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 56 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2010 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 61 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2010 PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 57 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 58 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 59 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2010 ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 60 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 63 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2010 MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 64 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 65 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 66 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2010 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 67 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2010 BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 68 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2010 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 69 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2010 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak pp 70 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 71 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2010 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak pp 72 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 73 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2010 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 74 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2010 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 75 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 76 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2010 REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 78 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2010 BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 79 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2010 TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 80 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 81 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 82 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2010 PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 83 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2010 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 84 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 85 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 86 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 87 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 88 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 89 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2010 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 90 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2010 JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 91 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 92 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2010 SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 93 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2010 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 94 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2009 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2009 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2009 PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2009 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2009 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2009 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2009 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2009 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2009 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2009 TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2009 BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2009 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2009 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2009 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2009 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2009 KAWASAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2009 PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2009 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2009 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2009 TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2009 PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2009 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2009 PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2009 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2009 DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2009 TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2009 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2009 PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2009 BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2009 PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2009 TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2009 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2009 PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2009 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2009 KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2009 HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL BESERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2009 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2009 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2009 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA V Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2009 KONSERVASI ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2009 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2008 INVESTASI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2008 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2008 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BLABAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2008 PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2008 DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2008 TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2008 TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2008 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2008 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2008 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2008 Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2008 KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2008 TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2008 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2008 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2008 PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2008 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG MENJADI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2008 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2008 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2008 PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2008 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2008 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BIMA DARI RABA WILAYAH KOTA BIMA KE KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2008 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2008 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2008 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2008 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN YAPEN WAROPEN MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2008 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2008 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2008 AIR TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2008 PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2008 PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2008 WAJIB BELAJAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2008 PENDANAAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2008 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2008 TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2008 PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2008 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2008 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2008 HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BESERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2008 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SELAYAR MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2008 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL D I BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2008 Lampiran I.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2008 LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2008 Lampiran II.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2008 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2008 BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2008 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2008 TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2008 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2008 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2008 NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2008 LMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTAN G JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2008 Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2008 GURU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2008 REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2008 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2008 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2008 Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2008 PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2008 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2008 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA - CUMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.83 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT ATELIER MECHANIC INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT INTIRUB Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT JAKARTA INT ERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT, Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.86 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BLABAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.88 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2007 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2007 TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2007 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2007 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2007 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2007 INVESTASI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2007 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2007 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2007 TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2007 PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2007 PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2007 PENDANAAN KEOLAHRAGAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2007 PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2007 PERUBAHAN BATAS WlLAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2007 DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2007 PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2007 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2007 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2007 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2007 PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2007 KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2007 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2007 PENGALOKASIAN SEBAGIAN PENDAPATAN BADAN USAHA UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PEREKAYASAAN, INOVASI, DAN DIFUSI TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2007 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2007 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2007 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak lampiran PP No.38 Th.2007.rar
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2007 PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2007 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2007 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2007 WARALABA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2007 PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2007 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2007 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PASIR MENJADI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2007 TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2007 INDIKASI-GEOGRAFIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2007 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2007 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2007 PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2007 SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2007 KEGIATAN USAHA PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2007 KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2007 PENYE SUAI AN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2007 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PER SERO ) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2007 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATUR AN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2007 LAMBANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2007 TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2007 PERUBAHAN BATAS DAER AH KOTA PANGKA L PINANG D ENG AN KABUPATEN B ANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DESA SELINDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2007 TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2007 PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUK A Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2006 BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2006 TATA CANA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH SEPTA PENERUSAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2006 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KUPANG DARI WILAYAH KOTA KUPANG KE WILAYAH OELAMASI KABUPATEN KUPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2006 PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2006 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU MENJADI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2006 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2006 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2006 PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2006 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak lampiran pp no 8 thn 2006.rar
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2006 TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2006 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA PERUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK DAN PT BANK LIPPO TBK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2006 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2006 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2006 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2006 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/ PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/ KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2006 IRIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2006 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2006 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2006 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2006 HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2006 PENETAPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2006 SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2006 PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2006 JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2006 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NGADA DARI MBAY KECAMATAN AESESA KE BAJAWA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2006 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2006 HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI BESERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2006 TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2006 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2006 PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2006 PELAKSAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2006 PERIZINAN REAKTOR NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. MERPATI NUSANTAR AIRLINES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS LECES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN KUPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-77-pub-01112017175121.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2005 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2005 KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2005 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2005 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2005 PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2005 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2005 TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2005 PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2005 PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2005 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2005 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2005 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2005 JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2005 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2005 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2005 ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2005 KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2005 PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2005 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2005 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2005 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2005 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2005 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2005 MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2005 TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2005 PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2005 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2005 PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2005 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2005 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2005 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2005 TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2005 PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2005 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2005 PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2005 PEDOMAN KEGIATAN PELIPUTAN LEMBAGA PENYIARAN ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2005 PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2005 PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2005 PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2005 PINJAMAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2005 DANA PERIMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2005 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2005 HIBAH KEPADA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2005 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2005 SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2005 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2005 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2005 PERUBAHAN KE TUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2005 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2005 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2005 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2005 DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2005 KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2005 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN POLEWALI MAMASA MENJADI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2005 TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2005 PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2005 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LUWU DARI WILAYAH KOTA PALOPO KE WILAYAH KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2004 TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2004 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2004 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2004 PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2004 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2004 PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2004 PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2004 PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2004 SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2004 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2004 PENATAGUNAAN TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2004 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2004 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2004 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2004 RENCANA KERJA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2004 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2004 PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2004 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2004 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2004 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2004 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KENDARI MENJADI KABUPATEN KONAWE Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2004 TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2004 KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2004 SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2004 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2004 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2004 PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2004 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK, PT BANK CENTRAL ASIA TBK, PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, PT BANK NIAGA TBK, DAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2004 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENERBIT DAN TOKO BUKU PRADNYA PARAMITA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2004 KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2004 KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2004 LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2004 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DARI WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG KE BANDAR SERI BENTAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2004 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SOLOK DARI WILAYAH KOTA SOLOK KE KAYU ARO-SUKARAMI (AROSUKA) DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2004 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2004 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2004 PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2004 PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2004 PERENCANAAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2004 PERLINDUNGAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2004 PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2004 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I (PT INHUTANI I) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN III (PT INHUTANI III) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PT INHUTANI IV) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2004 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2004 MAJELIS RAKYAT PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2004 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2003 PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2003 PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2003 PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2003 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2003 PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2003 PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2003 WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2003 PERUBAHAN PERUNTUKKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWASRAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2003 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN ACEH UTARA DARI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE KE LHOKSUKON DI WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2003 PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2003 PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2003 PEMBATALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DHARMA NIAGA DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PANTJA NIAGA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2003 PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2003 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2003 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK BUMI DAYA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK DAGANG NEGARA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2003 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2003 SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2003 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2003_penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2003 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BUTON DARI WILAYAH KOTA BAU-BAU KE PASARWAJO DI WILAYAH KABUPATEN BUTON Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BUTON DARI WILAYAH KOTA BAU-BAU KE PASARWAJO DI WILAYAH KABUPATEN BUTON Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2003 PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2003 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2003 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2003 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2003_penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2003 PENGHAPUSAN KOTA ADMINISTRATIF KISARAN, KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT, KOTA ADMINISTRATIF BATU RAJA, KOTA ADMINISTRATIF CILACAP, KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO, KOTA ADMINISTRATIF KLATEN, KOTA ADMINISTRATIF JEMBER, DAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2003 LAMPIRAN 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran PP No.34 TH 2003.rar
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2003 PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2003 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2003 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2003 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2003 PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2003 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2003 BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2003 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2003 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2003_penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2003 PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2003 TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2003 PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2003 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2003 HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2003 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2003 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2002 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2002 KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2002 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2002 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KUTAI MENJADI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2002 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2002 KARANTINA TUMBUHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2002 KARANTINA IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2002 PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2002 KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2002 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2002 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2002 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDOSAT Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2002 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2002 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2002 DANA REBOISASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2002 HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2002 HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2002 DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2002 PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2002 KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2002 BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2002.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2002 PERKAPALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2002 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT DIRGANTARA INDONESIA, PT PAL INDONESIA, PT PINDAD, PT DAHANA, PT KRAKATAU STEEL, PT BARATA INDONESIA, PT BOMA BISMA INDRA, PT INDUSTRI KERETA API, PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN PT LEN INDUSTRI DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PAKARYA INDUSTRI STRATEGIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2002 USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2002 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2002 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2002 OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2002 PEMBERLAKUAN SECARA EFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG. PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2002 HUTAN KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2002 BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2002 KETAHANAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2001 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2001 PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2001 KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2001 PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2001 PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2001 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2001 PUPUK BUDIDAYA TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2001 INFORMASI KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2001 IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2001 PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2001 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2001 PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2001 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2001 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA NATOUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2001 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1993 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2001 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2001 PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2001 PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2001 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1993 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1993 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2001 PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM, DAN PEJABAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2001 PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2001 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2001 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2001 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2001 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2001 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2001 PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2001 PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2001 BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2001 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2001 LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2001 PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2001 PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2001 PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2001 RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2001 KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2001 KEBANDARUDARAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2001 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2001 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1987 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA CARA PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2001 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2001 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2001 PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2001 IRIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2001 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2001 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT SOCFIN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2001 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2001 ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2001 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.83 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2001 PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2000 PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2000 KEPELAUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2000 PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2000 GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2000 TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2000 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2000 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN JAYAPURA DARI KOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2000 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2000 PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2000 TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KONVERSI ENERGI ABADI (PT KONEBA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2000 PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2000 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2000 PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2000 KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2000 USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2000 PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2000 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2000 OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2000 PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2000 PENDIRIAN PERJAN JAWATAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1992 TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JASA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2000 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2000 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2000 PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2000 PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2000 PELAKSANAAN KONSULTASI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2000 PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2000 LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1993 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1993 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2000 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2000 KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2000 PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. POS INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN (PERSERO) PT. BANK TABUNGAN NEGARA DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KIMIA FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2000 TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2000 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK MANTAN PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2000 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2000 PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM DAN PEJABAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2000 GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2000 HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEJABAT LAIN YANG KEDUDUKANNYA ATAU PENGANGKATANNYA SETINGKAT ATAU DISETARAKAN DENGAN MENTERI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2000 PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2000 PENETAPAN PENSIUN POKOK MANTAN PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BATAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2000 KENAVIGASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2000 KARANTINA HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.83 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2000 PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2000 PENAMBAHAN PERNYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2000 TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.86 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.88 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2000 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.90 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2000 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.91 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.92 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.93 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.94 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 95 / 2000 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.95 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 96 / 2000 WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.96 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2000 FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.97 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 98 / 2000 PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.98 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2000 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.99 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 100 / 2000 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.100 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 101 / 2000 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.101 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 102 / 2000 STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.102 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 103 / 2000 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.103 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 104 / 2000 DANA PERIMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.104 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 105 / 2000 PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.105 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 106 / 2000 PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.106 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 107 / 2000 PINJAMAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.107 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 108 / 2000 TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.108 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 109 / 2000 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.109 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 110 / 2000 KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.110 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 111 / 2000 PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.111 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 112 / 2000 PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.112 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 113 / 2000 PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.113 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 114 / 2000 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.114 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 115 / 2000 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.115 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 116 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.116 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 117 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.117 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 118 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT PERSAHABATAN JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.118 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 119 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.119 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 120 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.120 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 121 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. SARDJITO YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.121 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 122 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.122 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 123 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. M. DJAMIL PADANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.123 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 124 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT SANGLAH DENPASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.124 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 125 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.125 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 126 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.126 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 127 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.127 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 128 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.128 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 129 / 2000 PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.129 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 130 / 2000 PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.130 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 131 / 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.131 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 132 / 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.132 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 133 / 2000 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.133 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 134 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.134 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 135 / 2000 TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.135 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 136 / 2000 TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.136 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 137 / 2000 TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.137 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 138 / 2000 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.138 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 139 / 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.139 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 140 / 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.140 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 141 / 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.141 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 142 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.142 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 143 / 2000 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.143 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 144 / 2000 JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.144 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 145 / 2000 KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.145 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 146 / 2000 IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI1 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.146 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 147 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.147 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 148 / 2000 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.148 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 149 / 2000 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.149 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 150 / 2000 PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.150 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 151 / 2000 TATACARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.151 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 152 / 2000 PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.152 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 153 / 2000 PENETAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.153 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 154 / 2000 PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.154 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 155 / 2000 PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.155 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 1998 PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 98 pp 1.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 1998 TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 1998 TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp004.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 1998 PENYANDERAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp005.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 1998 POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp006.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 1998 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI TENGAH DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SIBOLGA KE KOTA PANDAN DI WILAYAH KECAMATAN SIBOLGA KABUPATEN DARAH TINGKAT II TAPANULI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 1998 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI KE KOTA LUBUK BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 1998 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 1998 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1996 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp016.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp017.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 1998 PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KEDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp018.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 1998 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp019.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT-GARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp020.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 1998 PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN MALUKU, PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIRTA RAYA MINA, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN SAMODRA BESAR KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINA SERTA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp021.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp022.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. CIPTA NIAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp023.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 1998 INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp024.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp025.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 1998 PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp026.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 1998 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp027.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 1998 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTA NIAGA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp028.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp029.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp030.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 1998 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEPADA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp031.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 1998 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp032.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 1998 MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp033.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp034.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 1998 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp035.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 1998 PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp036.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 1998 PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp037.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1996 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp038.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 1998 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp039.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 1998 UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp043.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp044.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp045.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp046.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 1998 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp047.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 1998 PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp048.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp049.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 1998 PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PEMEGANG SAHAM ATAU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PERUSAHAAN PERSEROAN KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp050.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 1998 PROVISI SUMBER DAYA HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp051.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp052.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 1998 PENYETORAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN KEWAJIBAN BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp053.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp054.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN DASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp055.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp056.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp057.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 1998 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp058.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 1998 TARIF JASA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp059.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp060.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 1998 DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA DI LAUT NATUNA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp061.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 1998 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN KEPADA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp062.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp063.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp064.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 1998 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA DARI KOTA BAJAWA KECAMATAN NGADABAWA KE KOTA MBAY KECAMATAN AESESA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp065.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 1998 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI KE KOTA PALABUHAN RATU DI WILAYAH KECAMATAN PALABUHANRATU Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp066.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp067.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 1998 KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp068.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 1998 PRASARANA DAN SARANA KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp069.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 1998 PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp070.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 1998 PENANGGULANGAN PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN MELENGKAPI DAN MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp071.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 1998 PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp072.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp073.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 1998 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp074.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 1998 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp075.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 1998 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN GRESIK Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp076.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 1998 PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BIMA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp077.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 1998 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) OTORITA JATILUHUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp078.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp079.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 1998 PERHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp080.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 1998 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp081.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 1998 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp082.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp083.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 1998 PROGRAM REKAPITALASI BANK UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 98pp084.doc
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-13-2025.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2024 Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2024 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2024 Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-3-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-4-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-5-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-6-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2024 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-8-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2024 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-9-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2024 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-10-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2024 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-11-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2024 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-12-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2024 Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-13-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2024 Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-14-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2024 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-15-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2024 Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-19-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2024 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-20-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2024 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-21-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2024 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-24-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-26-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-27-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-28-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-29-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-30-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-31-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2024 Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-32-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2024 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-33-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-34-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-35-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-36-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kadastral Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-37-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-38-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2024 Pengesahan Charter of the Organisation of Islamic Cooperation (Piagam Organisasi Kerja Sama Islam) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-39-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2024 Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Forest Law Enforcement, Governance, and Trade in Timber Products into the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-41-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-43-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-44-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-45-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-46-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Industri Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-47-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-48-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2024 Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-49-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-50-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2024 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-51-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-52-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2024 Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-53-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2024 Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang Berasal dari Perwakilan dari Setiap Provinsi di Provinsi Papua serta Hak Keuangan bagi Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-54-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2024 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-55-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2024 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-56-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2024 Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-57-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2024 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-59-2024.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2023 LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA, SERTA ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2023 PENGESAHAN ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2023 SERTIFIKASI HALAL OBAT,PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2023 HONORARIUM, INSENTIF, DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINYA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAIKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2023 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2023 KEMENTERIAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2023 PENGESAHAN N ICE AGRDEMENT COJVCER/V/IVG THE INTERNATION AL CI,ASSIFICATION OF GOODSAJVD SERWCES FOR THE PURPOSES OF THB REGISTRATION OF IvIARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA,DAN ANGGOTAKOMISI NASIONAL DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2023 PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2023 PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DIBIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2023 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2023 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2O2O - 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2023 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PTJSAT PELAYANAN PINTU GERBANG MOTAAIN, WINI, DAN MOTAMASIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2023...pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2023 PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 15 TAHUN 2023...pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 192/2014
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2023 HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2023.PDF
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2023 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 22 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2023 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2023 Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 25TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 26 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 27 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2023 Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 28 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2023 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2023 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 30 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2023 Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 31 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 32 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 34 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 35 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2023 Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2023 Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 37 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 38 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2023 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2023 Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 40 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 42 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2023 Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita lbu Kota Nusantara Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 44 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2023 Badan Karantina Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 45 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 46 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 64/2019
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2023 Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 47 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2023 Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 48 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 49 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2023 Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 51 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2023 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2023 Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2023 Honorarium dan Fasilitas Bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2023 Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 57 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2023 Penguatan Moderasi Beragama Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 58 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2023 Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-59-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2023 Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-60-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2023 Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-61-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2023 Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-63-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2023 Tunjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-64-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2023 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-67-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2023 Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-68-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2023 Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-70-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2023 Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 73 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 74 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 75 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2023 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-77-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-78-2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 79 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2023 Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 80 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2021 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr090.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2021 PENGELOLAAN MIKROORGANISME Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr001.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2021 PENESAHAN CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr002.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr003.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr004.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2021 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DAN MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2021 KDBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 202O-2O24 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021perpres008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2021 BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021perpres9.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2021 BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021perpres10.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2021 KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021perpres11.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021perpres12.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID 19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr014.pdf.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2O1O TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021perpres015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2021 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK ATAS PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021perpres016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021perpres017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2021 KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2021 PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr019.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2021 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr020.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr021.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2OO8 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr022.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:5O.OOO Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr023.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2021 KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr025.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr026.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2021 PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr027.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2021 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr028.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr029.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr030.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2021 PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PADA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2OI9-2O24 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr031.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr032.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2021 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr034.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2021 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN DAN PENGHINDARAN PAJAK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr035.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2021 PENGESAHAN AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR THE SEAS OF EAST ASIA (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASTA TIMUR) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr036.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2021 PENGESAHAN CHARTER OF THE DEVELOPING-8 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION (PIAGAM DEVELOPING-8 ORGANISASI UNTUK KERJA SAMA EKONOMI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr037.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2021 HAK KEUANGAN BAGI ANGGOTA PANEL AHLI DAN SEKRETARIS TIM PANEL AHLI PADA MAHKAMAH PELAYARAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr039.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr040.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr041.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr042.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr043.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr044.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr045.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2021 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr047.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2021 PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN COORDINATING CENTRE FOR ANIMAL HEALTH AND ZOONESES (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK KESEHATAN DAN ZOONOSIS) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr048.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2O21 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr049.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr050.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr051.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2021 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021 - 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr053.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2021 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr054.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr057.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2021 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK GUINEA EKUATORIAL MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EQUATORIAL GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIK AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr058.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2021 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVEERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr059.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr061.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr062.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2021 KEMENTERIAN INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr063.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2021 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr064.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr065.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2021 BADAN PANGAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr066.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2O14 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr069.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2OO7 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr070.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2O19 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr071.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2021 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr072.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2O12 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr073.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2021 PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr074.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2021 DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr075.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr079.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2021 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr080.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr081.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 82 / 2021 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr082.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 85 / 2021 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr085.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 86 / 2021 DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr086.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 87 / 2021 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN REBANA DAN KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr087.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 88 / 2021 STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr088.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 89 / 2021 PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr089.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2021 PENGESAHAN FIRSTPROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEASTASIAN NATIONS AND JAPAN (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN TENTANG KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr091.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 92 / 2021 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, SHARM EL-SHEIKH 2019 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNTKASI SEDUNIA, SHARM EL-SHEIKH 2O19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr092.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 93 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1O7 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr093.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 94 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr094.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 96 / 2021 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pr096.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2020 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2020 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2020 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2020 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2020 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2020 KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr057.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2020 PENATAAN DAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN IMPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr058.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr059.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2020 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, DAN CIANJUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020pr060.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2019 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 1 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 2 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 3 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2019 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 4 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2019 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 5 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2019 PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 6 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2019 PENYAKIT AKIBAT KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 7 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2019 RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2O19-2O38 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 8 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2019 PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 9 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2019 HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 10 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE (COMPREHENSIV ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 11 Tahun 2019.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2019 DANA ABADI PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 12 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2019 HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 13 TH 2019.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2019 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 14 TH 2019.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2019 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 15 TH 2019.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2019 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 16 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONTENEGRO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 19 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2019 HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 20 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2019 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KOTA LOS CABOS PADA 6 SEPTEMBER 2002 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED MEXICAN STATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT THE CITY OF LOS CABOS ON 6 SEPTEMBER 2002) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 23 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2019 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 24 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 25 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIGER MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NIGER CONCERNING VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATTC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 26 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2019 SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 27 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 28 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSEMAKMURAN BAHAMA UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 29 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2019 PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 31 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2019 PELAKSANAAN KAMPANYE PENCITRAAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 32 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2019 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 35 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2019 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 36 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2019 JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 37 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2019 PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 38 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2019 SATU DATA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 39 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2019 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 40 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2O1O TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 42 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2019 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 43 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2019 PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY RELATING TO SCHEDULED AIR TRANSPORT(PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TERKAIT DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 44 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2019 SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 45 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2019 PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 46 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 47 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2019 PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 48 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2019 PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 49 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESTA DAN DEWAN FEDERAL SWISS TERKAIT ANGKUTAN UDARA BERJADWAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No. 50 TH 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2019 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LTNGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 51 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2019 PENGESAHAN STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES (STATUTA INSTITUT STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 52 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2019 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 53 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2019 PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE) UNTUK TRANSPORTASI JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 55 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2019 TATA CARA PEMBERIAN PREFERENSI PERDAGANGAN KEPADA NEGARA KURANG BERKEMBANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 57 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2019 PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO. 59 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2019 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 17 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2019 RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 21 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2019 KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2019 PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMPUT LAUT NASIONAL TAHUN 2018-2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVRRNMET OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 54 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2019 RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 56 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2019 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 60 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 61 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2019 STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 62 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2019 PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 63 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2019 PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 64 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2019 TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 65 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2019 SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 66 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2019 PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 67 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2019 ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 68 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2019 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 69 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2019 BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 70 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2019 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 71 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2019 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 72 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2019 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 73 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2019 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 74 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES 75 TAHUN 2019.zip
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PEPRES NO 1 THN 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_3_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_4_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_7_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_10_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_11_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_12_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_13_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_9_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2O14 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_18_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN COORDINATING CENTRE FOR HUMAN ITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRNILEGES AND IMMUNITIES) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_19_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_23_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_24_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FAT TAHUL MULUK PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_25_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_26_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS Lihat Katalog Lihat Abstrak Pepres_Nomor_27_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2018 INSTITUT AGAMA ISI,AM NEGERI MADURA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_28_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_29_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2018 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_30_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2018 INSTITUTAGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_31_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2018 RENCANA INDUK RISET NASIONALTAHUN 2017-2045 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2018 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_34_Tahun_2018.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2018 RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2O17-2O41 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_37_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_36_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2018 PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_40_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2018 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_42_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_43_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2018 INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_44_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_48_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2018 KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_50_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2018 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_No_52_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_No_53_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2018 STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_54_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2018 PENGESAHAN FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 26TH ISTANBUL CONGRES, TURKEY 2016. ( AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016 ) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_51_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_59_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2018 SUMPAH JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA STAF ANGKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_61_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2018 RENOVASI DAN PENGENBANGAN STADION MANAHAN SOLO DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH, PEMBANGUNAN GEDUNG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI JAKARTA, PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA, UNIVERSITAS MUSAMUS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA, DAN UNIVERSITAS PAPUA DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT, SERTA REHABILITASI BANGUNAN PASAR ATAS BUKIT TINGGI DI KOTA BUKIT TINGGI PROVINSI SUMATRA BARAT, PASAR AKSARA DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATRA UTARA, DAN PASAR PRAWIROTAMAN DI KOTA YOKYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOKYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_64_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2018 TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_65_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_66_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2018 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_67_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2018 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANTSASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_68_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_69_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2018 HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_70_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2018 PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_63_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2018 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, GENEVA 2015 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2015) RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2O 15) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_60_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2018 TATA PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_71_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2018 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_79_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT (AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN SIATES) Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan_Presiden_Nomor_74_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_75_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN- PENGATURAN PERBATASAN (BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_76_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2018 PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_77_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2018 PERSYARATAN DAN TATA CARA SERTA BESARAN TUNJANGAN BERKELANJUTAN BAGI PEJUANG, PERINTIS KEMERDEKAAN, DAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_78_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 86 / 2018 REFORMA AGRARIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_86_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 87 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_87_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 88 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_88_Tahun_2018-Distribusi_2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 89 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_89_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_90_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_91_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 92 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_92_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 93 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2OI7 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_93_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 94 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_94_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 95 / 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 84 / 2018 TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_84_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 96 / 2018 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_96_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 97 / 2018 PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_97_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 98 / 2018 JEMBATAN SURABAYA - MADURA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_98_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 99 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 100 / 2018 PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_100_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 101 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_101_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 102 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 103 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 104 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 105 / 2018 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRBTAzuAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_105_Tahun_2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2018 PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2018 PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2018 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres 17 tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2018 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2018 STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2018 PERCEPATAN PEMBENGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 39 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN BILATERAL ANGKATAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (BILATERAL AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 41 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2018 PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 50 (a)] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 50 (a)]) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2018 PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56](PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 56] Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2018 PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGAKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2018 JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2018 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 81 Tahun 2018.PDF
Peraturan Presiden (PERPRES) 85 / 2018 PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 85 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 106 / 2018 PENGESAHAN PROTCOL 2 ON FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 106 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2018 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDELAPAN KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 107 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 111 / 2018 PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPRE HENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PESETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 112 / 2018 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION AND CERTAIN AGREEMENTS THEREEUNDER BETWEEN THE ASSOCITION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) AND THE PEOPLES REPUBLIK OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 114 / 2018 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PROTOCOL TO AMEND THE PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 115 / 2018 PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASIAN FOREST COOPERATION ORGANISATION (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA SAMA KEHUTANAN ASIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 116 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 116 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 117 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 117 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 118 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 118 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 119 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 119 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 120 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 120 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 121 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 121 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 122 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 122 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 123 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 123 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 124 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 124 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 125 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 125 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 126 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 126 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 127 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 127 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 128 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 128 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 130 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 130 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 131 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 131 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 132 / 2018 PENGESAHAN PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM (PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT KEPABEANAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 133 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI WARGA NEGARA PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON VISA EXEMPTION FOR THE NATIONALS HOLDING DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 133 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 134 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 134 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 135 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 135 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2018 PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT E STABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FREE TRADE AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 110 / 2018 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON MEDICAL DEWCE DIRECTVE (PERSETUJUAN ASEAN UNTUK PENGATURAN PERALATAN KESEHATAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 110 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 136 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 136 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 113 / 2018 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 137 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DT LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 137 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 138 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 138 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 139 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 139 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 140 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2OO7 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 140 Tahun 2018.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 142 / 2018 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF NASIONAL TAHUN 20t8-2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-2-06022017130837.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2017 WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-4-pub-23012017091658.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-5-06022017135838.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-6-pub-03062017150309.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-7-pub-03062017150216.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-8-pub-03062017150042.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-9-pub-03062017145930.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2017 DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-10-02062017142003.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-12-pub-03062017165237.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-13-pub-03062017165839.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2017-15-pub-03062017170039.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2017 TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_18_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2017 PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_21_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2017 PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO 23 THN 2017.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_25_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_26_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_28_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_29_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_30_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOWRNMENTOFTHE CZECH RE,PWilC ON DTEMMON OFWSA REQUIREMENTS FOR HOIDERS OF DIPLOMATIC OR SERIIICE PASSPORTq Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_31_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (ACREEMENT BETWEEN THE GO]traRNMENT OFTHE REPIJBLIC OF INDONDSIAAND THE @yERNMEIIT OF THE REPUBLIC OF SERBIA OIV YISA EXEMPTION FOR IIOTDERS OF DIPLOTIATIC AND OFFICIAL/SERWCE PASSPORTq Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_33_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_34_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2017 UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_35_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_36_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2017 UNIVERSITAS ISI.A,M NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_37_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_38_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2017 UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_39_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_41_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2017 JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_42_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NASIONAL PENGEI,OI.,A PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_44_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2017 RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN KEANTARIKSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_45_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_51_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2017 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_53_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2017 UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_54_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2017 PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_55_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2017 PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_60_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2017 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PEITYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_62_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2017 PENGESAHAN AGRDEMDNT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONALIT SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PELAKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2017 DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_64_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_65_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2017 TUNJANGAN KINER.JA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKER.JAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_67_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_68_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2017 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_69_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Pepres_Nomor_73_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2017 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2017.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2017 PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_75_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2017 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_80_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 82 / 2017 TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_82_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 83 / 2017 KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpers_Nomor_83_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 85 / 2017 PENGESAHAN ARTICLES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND EXPORT CREDIT (PASAL PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_85_Tahun 2017.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 87 / 2017 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 88 / 2017 PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_88_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2017 KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_90_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2017 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 91 Tahun 2017 (1).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 93 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_93_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 94 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_94_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 95 / 2017 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_95_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 96 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_96_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 137 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_137_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 136 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_136_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 135 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_135_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 134 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_134_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2017 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 133 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_133_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 132 / 2017 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_132_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2OO9 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_108_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 110 / 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_110_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 109 / 2017 HONOMRIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_109_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 105 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_105_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 104 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_104_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 103 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_103_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 102 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_102_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 101 / 2017 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTADEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_101_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 131 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_131_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 130 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_130_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 129 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_129_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 128 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_128_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 127 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_127_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 126 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_126_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 125 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_125_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 124 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_124_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 123 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_123_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 122 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIATJENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_122_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 121 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_121_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 120 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_120_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 119 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_119_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 118 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_118_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 117 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_117_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 116 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGANPERPUSTAKAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_116_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 115 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGANBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_115_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 114 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_114_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 113 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_113_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 112 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_112_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 111 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_111_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 106 / 2017 KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_106_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 100 / 2017 PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEANCENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_100_Tahun_2017.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 99 / 2017 GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_99_Tahun_2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 97 / 2017 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2016 BADAN RESTORASI GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2016 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2016 PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2016_Lamp.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2016 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2016 PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2016_Lamp.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2016_Lamp.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2016 SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2016 KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2016 PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2016 PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.25 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2016 TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.29 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.35 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.38 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2016 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.26 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.37 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.36 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2O1O TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2016 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2016 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2016 BEBAS VISA KUNJUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2016 PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.30 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.31 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.32 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.33 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.34 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.39 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2016 PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), DAN PROTOKOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_12_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2016 PENETAPAN HARGA GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_40_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_28_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2016 PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_14_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2016 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_45_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2016 PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_47_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_55_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_79_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2016 BATAS SEMPADAN PANTAI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_51_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_65_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICE) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_77_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2016 BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_49_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICK OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_56_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2016 PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_48_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2016 TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN / ATAU DARURAT ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_41_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_54_Tahun_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2016 PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_57_Tahun_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2016 PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD’S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_53_Tahun_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2016 HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_Nomor_52_Tahun_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2016 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-50-pub20160623172345.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-59-pub20160802093843.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE ITALIAN REPTJBLIC ON THE EXEMPTION OF WSA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERWCE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-68-pub20160824183916.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXE,MPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORT9 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-80-pub-09092016201522.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-72-pub20160812190212.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 86 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-86-pub-10262016153234.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-71-pub20160812185904.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-78-pub20160902095549.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-75-pub20160812191724.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2016 SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-60-pub20160802094220.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOM.ATIC AND SERVICE PASSPORIS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-81-pub-09092016201612 (1).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOM.ATIC AND SERVICE PASSPORIS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-81-pub-09092016201612.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 83 / 2016 BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-83-pub-10042016163931.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2016 INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-74-pub20160812191531.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2016 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-73-pub20160812190441.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2016 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-61-pub20160802101658.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREDMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTg Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-67-pub20160824181007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERWCE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-64-pub20160802103101.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEDN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE STATE OF QATAR ON WSA EXEMPIION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICEAND SPECIAL PASSPORTg Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-70-pub20160824184329.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTIOIV FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICD, CONSULAR AND SPECTAL PASSPORIq Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-63-pub20160802102026.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2016 PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-29-pub20160802091923.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2016 BESARAN DAN TATA CARA PEMBERTAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-29-pub20160802091923.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES NO.36 TH 2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2016 TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-76-pub20160822135638.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2016 KOMITE NASIONAL KEUAGAN SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_91_2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 95 / 2016 PEGESAHAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNASIONAL CARRIAGE BY AIR (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN TERTENTU TENTANG ANGKUTANG UDARA INTERNASIONAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_95__2016.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2016 BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-90-pub-11092016093226 (1).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 92 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-92-pub-12162016175532.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 93 / 2016 HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-93-pub-12152016182308.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 94 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-94-pub-12162016151706.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 96 / 2016 HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-96-pub-12162016152616.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 98 / 2016 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-98-pub-12232016184321.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 99 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2O1O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-99-pub-12162016173524.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 100 / 2016 PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG.UNDANG DI MAHI(AMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-100-pub-12072016172432.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 101 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-101-pub-12202016174035.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 102 / 2016 PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAI,AM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-102-pub-12202016172638.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 103 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-103-pub-12232016180325.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 104 / 2016 PENGESAHAN AGREEMENT E STAB LISHIN G THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-104-pub-12302016174130.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-107-pub-03062017150710.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2016 PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-108-pub17012017101917.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 109 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-109-pub-12302016180115.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 110 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-110-pub-01162017121744.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 111 / 2016 TUNJANGAN JAtsATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-111-pub-01162017174742.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 112 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-112-pub-01162017175838.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 113 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-113-pub-01162017180525.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 114 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-114-pub-01162017181317.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 115 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-115-pub-01162017181920.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 117 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE K00RDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-117-pub17012017105313.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 118 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-118-02132017175117.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 119 / 2016 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-119-pub-01162017183301.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 120 / 2016 TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASION Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-120-pub-03022017180207.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 121 / 2016 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-121-pub-03022017175158.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 124 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006 TET.ITANG KOMISI PENANGGULANGAN AI D S NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-124-06022017134257.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 125 / 2016 PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-125-pub-01132017191409.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 123 / 2016 PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES2016-123-pub-01162017091447.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2015 PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2014 - Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2015 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2015 PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2015 BADAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2015 ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2015 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2015 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2015 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2015 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2015 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2015 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2015 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2015 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2015 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2015 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2015 KEMENTERIAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2015 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2015 PEMBERIAN UANG KOMPENSASI/PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2015 PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN ACEH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2015 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.27 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2015 KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.28 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2015 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.29 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2015 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.31 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2015 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.32 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 32 Tahun 2015 - Lampiran 1 - 1.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 32 Tahun 2015 - Lampiran 1 - 2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2015 LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 32 Tahun 2015 - lampiran 1 - 4.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2015 LAMPIRAN V PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 32 Tahun 2015 - Lampiran 2 - 1.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2015 LAMPIRAN VII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 32 Tahun 2015 - Lampiran 3.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2015 LAMPIRAN VI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 32 Tahun 2015 - Lampiran 2 - 2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2015.doc
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2015 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT D Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.34 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 34 Tahun 2015 - Lampiran 1 - 1.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 34 Tahun 2015 - Lampiran 1 - 2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2015 LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 34 Tahun 2015 - Lampiran 2 - 1.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2015 LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 34 Tahun 2015 - Lampiran 2 - 2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2015 LAMPIRAN V PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 34 Tahun 2015 - Lampiran 3.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2015 KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.35 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.36 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 1.Lampiran I Perpres APBNP 2015_Perpajakan_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2.Lampiran II Perpres APBNP 2015_PNBP_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 3.Lampiran III Perpres APBNP 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 4.Lampiran IV Perpres APBNP 2015_BA BUN_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN V PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 5.Lampiran V Perpres APBNP2015_TKD_DANA DESA_final tgl 13 maret 2015-1_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN VI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 6.Lampiran VI Perpres APBNP2015_DBH_PPh_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN VII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 7.Lampiran VII Perpres APBNP2015_DBH_PPB_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN VIII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 8.Lampiran VIII Perpres APBNP2015_DBH_CHT_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN IX PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 9.Lampiran IX Perpres APBNP2015_DBH_MIGAS_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN X PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 10.Lampiran X Perpres APBNP2015_DBH_Pertambangan Umum_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 11.Lampiran XI Perpres APBNP2015_DBH SDA Kehutanan_RN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 12.Lampiran XII Perpres APBNP2015_DBH SDA Perikanan.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XIII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 13.Lampiran XIII Perpres APBNP2015_DBH SDA Panas Bumi.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XIV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 14.Lampiran XIV Perpres APBN2015_DAU.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XIV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 14.Lampiran XIV Perpres APBN2015_DAU.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 15.Lampiran XV Perpres APBNP2015_DAK.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XVI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 16.Lampiran XVI Perpres - DAK Tambahan.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN VXII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 17.Lampiran XVII Perpres APBNP2015_DAK Tambahan Pendukung_Alternatif-1.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XVIII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 18.Lampiran XVIII Perpres APBNP2015_TPG.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XIX PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 19.Lampiran XIX Perpres APBNP2015_TAMSIL.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XX PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 20.Lampiran XX Perpres APBNP2015_BOS.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XXI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 21.Lampiran XXI Perpres APBNP2015_DID.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XXII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 22.Lampiran XXII Perpres APBNP2015_DanaDesa.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XXIII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 23.Lampiran XXIII Perpres APBNP2015_Pendidikan.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2015 LAMPIRAN XXIV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 24.Lampiran XXIV Perpres APBNP2015_Pembiayaan.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.37 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2015 KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.38 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2015 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2015 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2015 PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2015 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.43 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2015 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2015 KEMENTERIAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.45 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2015 KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.46 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2015 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2015 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.48 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2015 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2015 PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.50 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2015 PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.51 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2015 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.52 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2015 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.53 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2015 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.54 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.55 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2015 KEMENTERIAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.56 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2015 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.57 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2015 KEMENTERIAN PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.58 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2015 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2015 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.60 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2015 PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2015 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.62 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2015 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.63 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2015 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H/2015M Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.64 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2015 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.65 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.66 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 106 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 106 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2015 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.68 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.69 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2015 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.70 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2015 PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.71 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2015 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.73 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2015 PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.74 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2015 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.75 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.75 TH 2015_lampiran.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2015 PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.77 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2015 KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI-17 TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI MALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.78 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL REPUBLIK UNI MYANMAR (FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE AND INVESTMENT BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.79 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2015 BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONAL PADA KANTOR STAF PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.80 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2015 TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.81 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2015 TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.81 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 82 / 2015 JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.82 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 83 / 2015 KEMENTERIAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.83 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 84 / 2015 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.84 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 85 / 2015 KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN (CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY) INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.85 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 86 / 2015 PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.86 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 87 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.87 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 88 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.88 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 89 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.89 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2015 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.90 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2015 DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.91 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 92 / 2015 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.92 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 94 / 2015 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.94 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 95 / 2015 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.95 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 96 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.96 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 97 / 2015 KEBIJAKAN UMUM PERTANAHAN NEGARA TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.97 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 97 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.97 TH 2015 Lamp.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 98 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.98 TH 2015 Lamp.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 99 / 2015 PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.99 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 100 / 2015 PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SRANA DAN PRASARANYA DI DESA TAWIRI AMBON Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.100 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 103 / 2015 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.103 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 104 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.104 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 105 / 2015 KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.105 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 106 / 2015 PENYELENGGARAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.106 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2015 PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.107 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.108 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 109 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.109 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 110 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.110 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 111 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.111 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 112 / 2015 PENGGUNAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.112 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 114 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.114 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 115 / 2015 SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL ( ILEGAL FISHING) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.115 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 116 / 2015 PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.116 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 117 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SMATERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.117 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 118 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.118 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 119 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.119 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 120 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.120 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 121 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.121 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 122 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.122 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 123 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.123 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 124 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN LAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERTAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.124 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 125 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.125 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 126 / 2015 PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETRDEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.126 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 128 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.128 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 129 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.129 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 130 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.130 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 131 / 2015 PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.131 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 133 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.133 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 134 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.134 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 135 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.135 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 136 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.136 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 138 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.138 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 139 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.139 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 140 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.140 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 131 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Perpres Nomor 131 Tahun 2015_2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 133 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.133 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 134 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.134 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 138 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.138 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 135 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.135 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 136 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.136 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 139 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.139 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 140 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.140 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 141 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.141 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 142 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.142 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 143 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.143 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 144 / 2015 BESARAN HAK KEUANGAN BAG STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.144 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 145 / 2015 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.145 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 146 / 2015 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.146 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 147 / 2015 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.147 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 148 / 2015 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.148 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 149 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.149 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 150 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.150 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 151 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.151 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 152 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.152 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 153 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.153 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 154 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.154 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 155 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.155 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 156 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.156 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 157 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.157 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 158 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.158 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 159 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.159 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 160 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.160 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 161 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.161 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 162 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.162 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 163 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.163 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 164 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.164 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 165 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.165 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 166 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.166 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 167 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.167 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 168 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.168 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 169 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.169 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 170 / 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.170 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 171 / 2015 PEGESAHAN ASIAN INFRASTRUKTURE INVESTMENT BANK ARTICLS OF AGREMENT ( PASAL PERSETUJUAN BANK NVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Presiden (PERPRES) 171 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 171 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN ASIAN INFRASRUCTURE INVESMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT ( PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.171 TH 2015_LAMPIRAN.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 172 / 2015 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN +3 MACROECONOMIC RESEACH OFFICE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN +3) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.172 TH 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 172 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.172 TH 2015_LAMPIRAN.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2014 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2014 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 2 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2014 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 5 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2014 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 6 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2014 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC AGREEMENTS RELATED TO TRADE IN GOODS (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERJANJIAN EKONOMI ASEAN TERTENTU TERKAIT PERDAGANGAN BARANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 10 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2014 SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 11 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2014 GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 15 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2014 PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 16 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2014 PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 17 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2014 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 18 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2014 PENDIRIANUNIVERSITASSEMBILANBELASNOVEMBER KOLAKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 22 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2014 PENDIRIANUNIVERSITASTIDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 23 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2014 PENDIRIANUNIVERSITASSILIWANGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 24 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2014 PENDIRIANUNIVERSITASTEUKUUMAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2014 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 26 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2014 JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 27 Tahun 2014.PDF
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2014 PENGESAHAN PROTOCOL TO INCORPORATE TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AND SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES INTO THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MENAMBAHKAN ATURAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY DALAM PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 28 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2014 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2014 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 33 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2014 PENGESAHAN CONVENTION CONCERNING THE PROMOTIONAL FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH/CONVENTION 187, 2006 (KONVENSI MENGENAI KERANGKA KERJA PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/KONVENSI 187, 2006) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 34 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2014 PERUBAHAN AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MENJADI SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 35 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2014 DOKTER KEPRESIDENAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 36 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2014 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KETUJUH KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 37 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2014 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, GENEVA 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI KOMUNIKASI RADIO SEDUNIA, JENEWA 2012) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 38 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2014 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 39 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 40 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 41 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 42 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2014 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 43 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2014 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 44 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2014 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 45 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 46 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2014 PERUBAHAN AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 47 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 48 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2014 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 49 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2014 ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 50 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 51 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2014 PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 52 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 53 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2014 RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 58 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2014 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEDELAPAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 59 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 60 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS MENGENAI PEMBEBASAN VISA JANGKA PENDEK BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONESIÉ ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR L’EXEMPTION DE VISAS DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES D’UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 61 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2014 PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (STATUTA BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 62 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2014 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 63 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2014 KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 64 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2014 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 68 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2014 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 73 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2014 PEDOMAN PENYUSUNAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 74 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2014 PERCEPATANPENYEDIAANINFRASTRUKTURPRIORITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 75 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 84 / 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 84 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 86 / 2014 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG MENJADI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 86 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 89 / 2014 PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 89 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAI PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY GATEWAY OFFICE OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP IN INDONESIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 90 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF JERSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 91 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 92 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH GUERNSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE STATES OF GUERNSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 92 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 93 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ISLE OF MAN FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 93 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 95 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BERMUDA (SEBAGAIMANA TELAH DIIZINKAN OLEH PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA) UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF BERMUDA (AS AUTHORIZED BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND) FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 95 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 96 / 2014 RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 96 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 97 / 2014 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 97 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 98 / 2014 PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 98 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 100 / 2014 PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 100 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 101 / 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 101 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 102 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 102 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 103 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 103 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 104 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 104 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 105 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 105 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 107 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 108 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 109 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 109 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 110 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 110 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 111 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 111 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 112 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 112 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 113 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 113 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 114 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 114 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 115 / 2014 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 115 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 116 / 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 116 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 117 / 2014 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 117 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 118 / 2014 SEKRETARIAT, SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KERJA, SERTA TANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 118 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 166 / 2014 PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKIINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 166 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC COLOMBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2014 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 13 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2014 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 14 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2014 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 32 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN EMERINTAH REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, OR SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 7 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIK OR SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 8 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIK AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 9 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2014 PENGESAHAN THE AGREEMENTON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF THE CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS,FISHERIES AND FOOD SECURITY (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 19 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN ASURANSI SOSIAL BELANDA DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON THE PAYMENT OF DUTCH SOCIAL INSURANCE BENEFITS IN INDONESIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE UNI EROPA (VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE IN TIMBER PRODUCTS INTO THE EUROPEAN UNION) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 21 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2014 PENGESAHAN PROTOCOL 5 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES (PROTOKOL 5 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN) DAN PROTOCOL 6 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES (PROTOKOL 6 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 30 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 31 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 55 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOSTA RIKA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 67 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2014 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONICATION OF CUSTOMS PROCEDURES, AS AMENDED (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI PROSEDUR PABEAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH) BESERTA LAMPIRAN UMUMNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 69 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2014 PENGESAHAN ROTOCOL THE ASEAN CHARTER ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL PIAGAM ASEAN MENGENAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 71 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2014 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres No. 72 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 192 / 2014 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES-192-2014.pdf Diubah Oleh Peraturan Presiden (PERPRES) No. 20/2023
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2013 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL TENTANG PEMBEBASAN VISA TINGGAL JANGKA PENDEK UNTUK PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC ON SHORT-TERM STAY VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2013 SUB INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL TENTANG PEMBEBASAN VISA TINGGAL JANGKA PENDEK UNTUK PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC ON SHORT-TERM STAY VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2013_lamp_Ind.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 1 TAHUN 2013 SUB INGGRIS TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL TENTANG PEMBEBASAN VISA TINGGAL JANGKA PENDEK UNTUK PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC ON SHORT-TERM STAY VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2013_Lamp_Inggris.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 1 TAHUN 2013 SUB PORTUGIS TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL TENTANG PEMBEBASAN VISA TINGGAL JANGKA PENDEK UNTUK PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC ON SHORT-TERM STAY VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2013_lamp_Portugis.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2013 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2013 LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN NO 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2013_Lampiran1.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2013 LAMPIRAN 2 PERATURAN PRESIDEN NO 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2013_Lampiran2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2013 LAMPIRAN 3 PERATURAN PRESIDEN NO 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2013_Lampiran3.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2013 PENGESAHAN THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE STATUTES (STATUTA INSTITUT INTERNASIONAL UNTUK DEMOKRASI DAN PERBANTUAN PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2013 PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT (PERSETUJUAN KETAHANAN MINYAK DAN GAS BUMI ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2013 LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT (PERSETUJUAN KETAHANAN MINYAK DAN GAS BUMI ASEAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2013_lamp_APSA ANNEX.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2013 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2013 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2013 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2013 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2013 JAMINAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2013 PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2013Lampiran2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2013 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, DAN PENGAWAS MUTU PAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 17 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 18 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 19 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 20 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2013 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA ON FOREST COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEHUTANAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2013 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.25 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2013 PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.27 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.28 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2013 PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE GOVERNMENTS OF THE PARTICIPATING MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON THE SECOND PILOT PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL SELF CERTIFICATION SYSTEM (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARPEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) PESERTA PADA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI KAWASAN) DENGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.29 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2013 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF SPECIFIC COMMITMENTS UNDER THE AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDUA KOMITMEN SPESIFIK DI BAWAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2013 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.31 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2013 PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG UNTUK PENGAMANAN HARGA DAN PENYALURAN KEDELAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.32 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2013 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.34 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2013 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.35 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2013 PENDIRIAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.36 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2013 PENDIRIAN UNIVERSITAS SAMUDRA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.37 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2013 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2013 PEMBANGUNAN JALAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2013 LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN NO 40 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2013_Lampiran1.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2013 LAMPIRAN 2 PERATURAN PRESIDEN NO 40 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2013_Lampiran2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2013 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2013 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 222TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 222TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2013 KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.45 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2013 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.46 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2013 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.50 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2013 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSI,KEWENANGAN,SUSUNAN ORGANISASI,DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2013 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON 1 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2013 BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.48 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2013 PENGESAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2013 HAK KEUANGAN BAGI KETUA,WAKIL KETUA,SEKRETARIS,DAN ANGGOTA DEWAN RISET NASIOANAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.26 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2013 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.33 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS,DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS,DAN FUNGSI ESELON 1 KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.38 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2013 TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN,ANGGOTA BIASA,DAN SEKRETARIS JENDERAL,AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2013 PENGESAHAN PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DI BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2013 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALU MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.51 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2013 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.52 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2013 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.53 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2013 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.54 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2013 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HALISTIK-INTEGRATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.60 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2013 ORGANISASI,TATA KERJA,DAN SEKERTARIAT KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2013 PENGESAHAN CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2013 LAMPIRAN (ENG) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2013_Lampiran(Eng).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2013 LAMPIRAN (IND) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 2013 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2013_Lampiran(Ind).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2013 BADAN PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI DEFORESTASI, DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.62 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2013 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.63 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2013 PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.64 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2013 PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.65 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.66 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2013 KOORDINASI INTELELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.67 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.71 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.71 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2013 LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2013_Lampiran I.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2013 LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN NO 72 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2013_Lampiran II.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2013 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.74 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2013 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.76 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.77 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2013 PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.107 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2013 PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.107 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2013 BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.108 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 109 / 2013 PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.109 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 110 / 2013 GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.110 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 111 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.111 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.55 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS,DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS,DAN FUNGSI ESELON 1 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.56 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2013 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.57 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2013 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.58 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2013 ORGANISASI,TATA KERJA,DAN SEKRETARIAT KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 86 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.86 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 87 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.87 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 88 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.88 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 89 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.89 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2013 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.68 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2013 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM AFGHANISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.69 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2013 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.70 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 85 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.85 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 84 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.84 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 83 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.83 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 82 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.82 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.81 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.80 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.78 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.79 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.90 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.91 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 92 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.92 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 93 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MENTERI LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.93 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 94 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.94 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 95 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.95 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 96 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,KLIMATOLOGI,DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.96 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 97 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.97 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 98 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.98 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 99 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SAR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.99 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 100 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.100 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 101 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.101 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 102 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.102 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 103 / 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKERTARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.103 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 112 / 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBARIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.112 TH 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2013 LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT (PERSETUJUAN KETAHANAN MINYAK DAN GAS BUMI ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2013_lamp_APSA INGGRIS.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.108 TH 2013 - Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF SPECIFIC COMMITMENTS UNDER THE AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDUA KOMITMEN SPESIFIK DI BAWAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DI BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2012 PERUBATIAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PET,AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 201 1 TENTANG KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-26-pub20160701144806.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2011 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2011 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2011 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2011 UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2011 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2011_lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2011 RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2011 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2011_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2011 PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2011 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2011 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2011 BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USES OF OUTER SPACE) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2011 KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2011 PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992 (PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2011 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2011 MATRIK PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2O11 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2011_matrik.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN PEMUDA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE, SPORTS AND YOUTH) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.25 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.26 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2011 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.27 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2011 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.28 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2011 PENGENDALIAN ZOONOSIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2011 PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.31 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2011 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.32 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2011 KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.33 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.34 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.35 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2011 PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.36 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2011 PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.37 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2011 PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.38 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2011 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2011_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.43 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.45 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2011 PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.46 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.48 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2011 PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2011 TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.50 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2011 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1432H/2011M Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.51 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2011 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.52 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2011 PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.53 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2011 PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI ERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.54 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA,DAN TAKALAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.55 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.56 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2011 PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (NOTA SALING PENGERTIAN UNTUK PERUBAHAN ATURAN PRODUK KHUSUS SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM APENDIKS 2 LAMPIRAN 3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) DAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.57 TH 2011-.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2011 PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.58 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2011 PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2011-.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2011 PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE HESHAM AL-WARRAQ DI BAWAH ORGANISASI KONFERENSI ISLAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.60 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2011 RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.62 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2011 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.63 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2011 PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.64 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2011 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.65 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2011 UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.66 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.67 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2011 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.69 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2011 PENGESAHAN PROTOCOL 1 DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES AND FACILITIES (PROTOKOL 1 PENETAPAN RUTE-RUTE DAN FASILITAS ANGKUTAN TRANSIT) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.70 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2011 PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.71 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2011 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.73 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2011 RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR–LESTE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.73 TH 2011_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2011 PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES (PERSETU- JUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN) DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.74 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2011 PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES’S REPUBLIC OF CHINA (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTRE ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.75 TH 2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2010 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2010 PENGESAHAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMBERANTASAN TERORISME (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN COMBATING TERRORISM) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2010 PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2010 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2006 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2010 PENGESAHAN INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT ON THE ASIAN HIGHWAY NETWORK (PERSETUJUAN ANTAR NEGARA TENTANG JARINGAN JALAN ASIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2010 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2010 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2010 SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2010 KERJA SAMA PEMERINTAH ACEH DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2010 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2010 PENGESAHAN PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO ENHANCE VOICE AND PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL UNTUK MENINGKATKAN SUARA DAN KEIKUTSERTAAN DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2010 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2010 PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2010 PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1997 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL, 1997) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2010 PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH DIANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSABANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2010 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2010 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2009 BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2009 PENGAKHIRAN MASA TUGAS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2009 DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2009 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2009_LAMP.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2009 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEEMPAT DI BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2009 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2009 PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2009 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2009 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2009 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2009 SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2009 KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2009 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2009 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2009 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2009 PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON VISA EXEMPTION (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2009 SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2009 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2009 LAMPIRAN BUKU I RKP 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Buku I RKP 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2009 LAMPIRAN BUKU II A RKP 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Buku II A RKP 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2009 LAMPIRAN BUKU II B RKP 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Buku II B RKP 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2009 KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2009 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2009 PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN UNTUK INTEGRASI SEKTOR-SEKTOR PRIORITAS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.25 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2009 PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.26 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2009 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.27 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2009 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.28 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2009 PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.29 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2009 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2009 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.31 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2009_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANGTUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.32 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2009 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.33 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2009 PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DIBIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.34 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2009 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.35 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2009 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.36 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2009 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC, OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.37 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2009 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.38 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2009_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS, FISIKAWAN MEDIS, DAN DOKTER PENDIDIK KLINIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS, FISIKAWAN MEDIS, DAN DOKTER PENDIDIK KLINIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS, FISIKAWAN MEDIS, DAN DOKTER PENDIDIK KLINIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2009_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2009 PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.43 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43.A / 2009 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.43A TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2009 TIM DOKTER KEPRESIDENAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.45 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2009 PENGESAHAN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL (PERUBAHAN KONVENSI PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.46 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2009 PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2009 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CIREBON MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.48 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2009 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK SOSIALIS SRILANKA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.50 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN a PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_a Lampiran 1 - Catatan Umum.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN b PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_b Lampiran 1 - Pendahuluan Brunei.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN c PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_c Lampiran 1 - Brunei.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN d PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_d Lampiran 1 - Pendahuluan Kamboja.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN e PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_e Lampiran 1 - Kamboja.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN f PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_f Lampiran 1 - Pendahuluan Indonesia.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN g PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_g Lampiran 1 - Indonesia.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN h PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_h Lampiran 1 - Pendahuluan Laos.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN i PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_i Lampiran 1 - Laos.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN j PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_j Lampiran 1 - Pendahuluan Malaysia.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN k PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_k Lampiran 1 - Malaysia.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN l PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_l Lampiran 1 - Pendahuluan Myanmar.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN m PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_m Lampiran 1 - Myanmar.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN n PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_n Lampiran 1 - Pendahuluan Filipina.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN o PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_o Lampiran 1 - Filipina.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN p PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_p Lampiran 1- Singapura.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN q PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_q Lampiran 1 - Pendahuluan Thailand.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN r PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_r Lampiran 1 - Thailand.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN s PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_s Lampiran 1 - Pendahuluan Vietnam.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN t PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_t Lampiran 1 - Vietnam.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN u PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_u Lampiran 1 - Pendahuluan Jepang.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 LAMPIRAN v PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_No_50_2009_v Lampiran 1 - Jepang.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2009 TERJEMAHAN PERSETUJUAN LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) Lihat Katalog Lihat Abstrak Terjemahan Persetujuan AJCEP+lamp.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2009 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.51 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2009 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.52 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2009 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.53 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2009 UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.54 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2009 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE, ANTALYA, 2006 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, ANTALYA, 2006) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.55 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2009 PEMBUKAAN PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DI JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.56 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2009 PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA REPUBLIK KAZAKHSTAN, NEGARA REPUBLIK AZERBAIJAN, NEGARA KERAJAAN BAHRAIN, NEGARA KESULTANAN OMAN, NEGARA REPUBLIK MOZAMBIQUE, NEGARA REPUBLIK PANAMA, NEGARA REPUBLIK EKUADOR, NEGARA BOSNIA DAN HERZEGOVINA, NEGARA REPUBLIK KROASIA, DAN PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TAWAU, MALAYSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.57 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2009 PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PERTH, AUSTRALIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.58 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2009 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANGPANJANG MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.60 TH 2009.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2009 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.52 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.58 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2008 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBA S DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2008 LEMBAGA PENJAMINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2008 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL PADA PINTU GERBANG MENUJU/DARI TAMAN MINIATUR INDONESIA INDAH DAN ARENA PRAMUKA CIBUBUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2008 BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2008 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RU SIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM VISITS OF THE HOLDERS DIPL OMATIC AND SERVICE PASSPORTS ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2008 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 7 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2008_Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2008 BADAN NASIONAL PENA NGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NO MOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2008 PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2008 TATA CARA PENGADAAN, PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2008 DEWAN SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2008 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA PADA BADAN PENANGGULANG AN LUMPUR SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2008 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMO R 9 TAHUN 2007 KE DALAM GAJI POKOK PEGA WAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2008 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO MOR 11 TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTU SAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDO NESIA DAN PEMERI NTAH REPUBLIK KOLOMBIA ( AGREEMENT ON ECONOMIC AN D TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2008 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SO UTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANT ARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPU BLIK RAKYAT CHINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2008 TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NE GARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2008 PERUBAHAN KEDE LAPAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMO R 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2008 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2008 UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADIL AN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2008 DANA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2008 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.25 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2008 PEMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.26 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2008 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.27 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2008 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.28 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2008 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVE RNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND ON THE PROMOTION AND THE PR OTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DA N PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.29 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2008 DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2008 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVE RNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTA RA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.31 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2008 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PENANGGULANGAN BE NCANA DAN PENANG ANAN DARURAT) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.32 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2008 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.33 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2008 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS, REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA, OKUPASI TERAPIS, ORTOTIS PROSTETIS, TEKNISI TRANSFUSI DARA H DAN TEKNISI GIGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.34 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2008 TATA CARA PENGANGKAT AN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.35 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2008 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE RE PUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECON OMIC PARTNERSHIP (PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.36 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2008 PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH AND IM PLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PERSETUJUAN UN TUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW) BESERTA PROTOCOL TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEA N SINGLE WINDOW (PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.37 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2008 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.38 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2008 PENGESAHAN UNIVERSAL POSTAL CONVENTION (KONVENSI POS SEDUNIA) BESERTA FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION (PROTOKOL AKHIR KONV ENSI POS SEDUNIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2008 PENGESAHAN GENERAL REGULATIONS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PERATURAN UMUM PERH IMPUNAN POS SEDUNIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2008 PENGESAHAN POSTAL PAYMENT SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN LAYANAN PEMBAYARAN POS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2008 PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO DAN DIREKSI PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2008 PEMBUBARAN BADAN PENGELO LA KOMPLEK KEMAYORAN DAN DIREKSI PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOMPLEK KEMAYORAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.43 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2008 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGK ATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWA N JAMINAN SOSIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2008 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.45 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2008 DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.46 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2008 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.53 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.48 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2008 POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2008 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.50 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2008 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETIGA JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.51 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA IND UK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARU SSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2008 (Lampiran I).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2008 LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 47 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA IND UK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILA YAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DA N KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2008(Lampiran II).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2008 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT TH E FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE AS EAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEEMPAT DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.52 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2008 PENATAAN RUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.54 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2008 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNG SI DAN TANGGUNG JAWAB DEPUTI GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI DAERA H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.55 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NO MOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.56 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2008 PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMON G D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEG ARA ANGGOTA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINIST RATIF DI BIDANG KEPABEANAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.57 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANG KA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ( FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNM ENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERN MENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKIST AN ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.58 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2008 PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNAT IONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL UNTUK UNIF IKASI HUKUM PERDATA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2008 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN MENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMAT IC AND SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DA N PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.60 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2008 BADAN METEOROLOGI, KLIM ATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2008 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PENSIUN, DAN DANA ALOKASI UMUM BULAN OKTOBER 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.62 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2008 PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGRE EMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.63 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.64 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2008 PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN - KOREA CENTRE BETWEEN THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN - KOREA CENTRE ANTARA NEGARA - NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA - BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.65 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PENIN GK ATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN ( AGREEMENT ON PROMOTION AND RECIP ROCAL PROTECTION OF INVESTMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.66 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2008 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REP UBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PROPER APPLICATION OF CUSTOMS LAW AND FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND COMBATING OF CUSTOMS OFFENCES (PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK UNTUK PENERAPAN UNDANG - UNDANG PABEAN YANG TEPAT DAN UNTUK PENCEGAHAN, PENYIDIKAN DAN PEMBERANTASAN PELANGGARAN KEPABEANAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.67 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUB LIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YUNANI TENT ANG KERJA SAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC ON CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.68 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2008 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TIN DAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.69 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2008 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.70 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT TENTANG KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBL IC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON EDUCATIONAL AND CULTURAL COOPERATION ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.71 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-003044.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-003051.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 3 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-445237.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 4 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-445274.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 5 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-445280.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 6 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-445299.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 7 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-450800.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 8 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-450819.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 9 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-450825.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 10 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-579234.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 11 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-631648.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 12 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-662745.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 14 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890588.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRA 13 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890572.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 15 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890594.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 17 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890614.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 16 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890608.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 18 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890620.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 20 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890645.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 19 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890639.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMIRAN 21 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890651.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 22 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890660.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 23 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890676.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2008 LAMPIRAN 24 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak bl00401-890682.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2008 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.73 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2008 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI , KABUPATEN , DAN KOTA TAHUN 200 9 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.74 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 200 8 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI , KABUPATEN , DAN KOTA TAHUN 200 9 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.74 TH 2008 Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2008 TATA CARA KONSULTASI DAN PEMBERIAN PE RTIMBANGAN ATAS RENCANA PERSETUJUAN INTERNAS IONAL, RENCANA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG, DAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PEME RINTAHAN ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.75 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2008 PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRI ES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA - NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BAN GSA - BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.76 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2008 PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ASEAN POWER GRID (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.77 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2008 PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 2006 (PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL, 2006) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.78 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2008 TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.79 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.80 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 200 8 TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.79 TH 2008 (LAMPIRAN).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.81 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 82 / 2008 KE SEKRETARIAT AN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.82 TH 2008.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2007 PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON CO MPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMEN TS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN KERANG KA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PE RHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2007 PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2007 PENGESAHAN ASEAN TOURISM AGREEMENT (PERSETUJUAN PARIWISATA ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMO R 83 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI NASION AL PENANGANAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2007 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERIN TAH NOMOR 66 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERIN TAH NOMOR 9 TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2007 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERIN TAH NOMOR 70 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERIN TAH NOMOR 10 TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2007 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNG SIONAL PENYELIDIK BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2007 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2007 PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMEN ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2007 PENGESAHAN AGREEMENT FOR TH E ESTABLISHMENT OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI TUNA SAMUDERA HINDIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2007 TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2007 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHE NSIVE ECONOMIC CO OPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AN D THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERS ETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAM A EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2007 SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TA TA CARA PELAKS ANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2007 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2007 HAK KEUANGAN DAN FASILITA S LAIN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANG AN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2007 GAJI DAN PENGHASILAN SE RTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYED IAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2007 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2007 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2007 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2007 PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA A ND BOSNIA AND HERZEGOVINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO MOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA IN STANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2007 TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELA MATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN D AN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2007 TUNJANGAN PANITERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2007 TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.25 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2007 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.26 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2007 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.27 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2007 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.28 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.29 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.31 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.32 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.33 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EK OSISTEM HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.34 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.35 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.36 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.37 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.38 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.43 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.45 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.46 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.48 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.50 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.51 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.52 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.53 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER , PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHA TAN, ENTOMOL OG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESE HATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.54 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.55 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.56 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.57 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.60 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.62 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.63 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.64 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2007 TUNJANGAN DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.65 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.66 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.67 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.68 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENERBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.69 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.70 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR MINYA K DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.71 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2007 TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.73 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.74 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.75 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2007 KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP D AN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PE NANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.76 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2007 KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP D AN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PE NANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.76 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2007 DAFTAR BIDANG USAHA YA NG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERB UKA DENGAN PE RSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.77 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2007 PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SA FEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.78 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2007 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPOR T SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEA N DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.79 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2007 PENGESAHAN AGREEMENT ON INFORMAT ION EXCHANGE AND ESTABLISHMENT OF CO MMUNICATION PROCEDURES (PERSETUJUAN TENTANG PERTUKARAN INFORMASI DAN PEMBENTUKAN PROSEDUR KOMUNIKASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.80 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2007 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.81 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 82 / 2007 BADAN PERENCANAAN PE MBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.82 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 83 / 2007 BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BA DAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.83 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 84 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PENINGKATAN DAN PE RLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERN MENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE PROMOTION AND PROT ECTION OF INVESTMENTS ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.84 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 85 / 2007 JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.85 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 86 / 2007 BADAN PUSAT STATISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.86 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 87 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNM ENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATA R FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PR EVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.87 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 88 / 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN /ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.88 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 89 / 2007 GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.89 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2007 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.90 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO MOR 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERI NTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.91 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 92 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RE PUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN ( AGREEMENT BETWEEN TH E GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDO NESIA AND TH E GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOR EA ON CULTURAL COOPERATION ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.92 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 93 / 2007 TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.93 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 94 / 2007 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGADAAN DAN PENYALURAN BAHAN OBAT , OBAT SPESIFIK DAN ALAT KESEHATAN YANG BE RFUNGSI SEBAGAI OBAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.94 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 95 / 2007 PERUBAHAN KETUJUH AT AS KEPUTUSAN PRESID EN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELA KSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.95 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 96 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERA TURAN PRESIDEN NO MOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA KERJ A DEWAN PERTIMBANG AN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.96 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 97 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERA TURAN PRESIDEN NO MOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.97 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 98 / 2007 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.98 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 99 / 2007 BADAN SAR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.99 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 100 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBL IK CHILE MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION ) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.100 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 101 / 2007 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT (KONVENSI INTERNATIONAL MENE NTANG DOPING DALAM OLAHRAGA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.101 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 102 / 2007 PENGESAHAN CONVENTION ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (KONVENSI MENGENAI PENDIDI KAN TEKNIK DAN KEJURUAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.102 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 103 / 2007 PENGESAHAN REGIONAL CONVENTION ON THE RECOGNITION OF STUDIES, DIPLOMAS AND DEGREES IN HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC (KONVENSI REGIONAL MENGENAI PENGAKUAN STUDI, IJAZAH DAN GELAR PENDIDIKAN TINGGI DI ASIA DAN PASIFIK) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.103 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 104 / 2007 PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.104 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 105 / 2007 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.105 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 106 / 2007 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.106 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2007 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.107 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2007 TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.108 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 109 / 2007 PENGESAHAN CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA (KONVENSI TENTANG KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.109 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 110 / 2007 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DA N KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.110 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 111 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.111 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 112 / 2007 PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.112 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2007.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2006 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2006 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2006 Tunjangan Jabatan Struktural Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2006 TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2006 KEBIJAKANENERGINASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2006 Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2006 PERUBAHANKEEMPATATAS KEPUTUSANPRESIDENNOMOR80TAHUN2003TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG HARGAJUALECERANBAHANBAKARMINYAKDALAMNEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2006 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2006 PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA MENJADI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2006 TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2006 TUNJANGAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2006 TUNJANGAN UMUM BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2006 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2006 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISEAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2006 RENCANAKERJAPEMERINTAHTAHUN2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2006 TUNJANGAN PANITERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2006 TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2006 TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.25 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.26 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2006 TUNJANGANJABATANFUNGSIONAL PENYULUHKEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.27 TH 2006 (Lampiran).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.28 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2006 TUNJANGANJABATANFUNGSIONAL PENGENDALIDAMPAKLINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.29 TH 2006 (Lampiran).pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.31 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.32 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.33 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.34 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.35 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.36 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.37 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.38 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.43 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.45 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.46 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.48 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.50 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.51 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 52 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.52 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.53 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.54 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 55 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.55 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.56 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.57 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 58 / 2006 TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.58 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2006 Tunjangan Dosen Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.60 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENERBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.63 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.64 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.65 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2006 Peraturan Ke Empat Atas Peraturan Presiden No 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.66 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2006 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.67 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2006 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.68 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2006 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ECONOMIC AND DEVELOPMENT COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.69 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2006 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 H/2006 M Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.70 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2006 PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.71 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2006 TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2006 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.73 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.74 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2006 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.75 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.76 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2006 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.77 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2006 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SORONG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.78 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2006 Perubahan Ke Lima Atas Keputusan Presiden no 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.79 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2006 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.80 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2006 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.81 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 82 / 2006 HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS, DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.82 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 83 / 2006 DEWAN KETAHANAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.83 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 84 / 2006 TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.84 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 85 / 2006 Perubahan Ke Enam Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.85 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 86 / 2006 PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.86 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 87 / 2006 PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.87 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 88 / 2006 TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.88 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 89 / 2006 PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.89 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 90 / 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.90 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 91 / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.91 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 92 / 2006 PEMBERIANFASILITASKREDITBAGIPEJABATNEGARAPADA LEMBAGANEGARAUNTUKPEMBELIAN KENDARAANPERORANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.92 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 93 / 2006 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.93 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 94 / 2006 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.94 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 95 / 2006 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.95 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 97 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.97 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 98 / 2006 PENGESAHAN SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KETUJUH KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.98 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 99 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.99 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 100 / 2006 PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KORBAN KONFLIK DAN/ATAU TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.100 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 101 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.101 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 102 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.102 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 103 / 2006 PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.103 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 104 / 2006 DANAALOKASIUMUM DAERAHPROVINSIDANKABUPATEN/KOTA TAHUN2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.104 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 105 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMISI SANDI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.105 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 106 / 2006 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.106 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 107 / 2006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.107 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 108 / 2006 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.108 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 109 / 2006 PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.109 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 110 / 2006 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.110 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 111 / 2006 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI AMBON MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.111 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 112 / 2006 TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.112 TH 2006.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2005 PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2005 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2005 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVAR VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2005 PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC QUINQUELINGUAL TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KELIMA DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 6 / 2005 PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC SIX-LANGUAGE TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.6 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 7 / 2005 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004 - 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.7 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 8 / 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.8 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 9 / 2005 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.9 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 10 / 2005 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.10 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 11 / 2005 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.11 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 12 / 2005 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DI UBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N0 11 TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.12 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 13 / 2005 SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.13 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 14 / 2005 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.14 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 15 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.15 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 16 / 2005 DEWAN RISET NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.16 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 17 / 2005 KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.17 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 18 / 2005 KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.18 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 19 / 2005 PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.19 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 20 / 2005 TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.20 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 21 / 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.21 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 22 / 2005 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.22 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 23 / 2005 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.23 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 24 / 2005 TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.24 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 25 / 2005 TIM DOKTER KEPRESIDENAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.25 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 26 / 2005 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.26 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 27 / 2005 TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.27 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 28 / 2005 DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.28 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 29 / 2005 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.29 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 30 / 2005 RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.30 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 31 / 2005 SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.31 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 32 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.32 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 33 / 2005 PENGESAHAN BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN BEIJING ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.33 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2005 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.34 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 35 / 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.35 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 36 / 2005 PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.36 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 37 / 2005 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.37 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 38 / 2005 PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.38 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 39 / 2005 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.39 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 40 / 2005 STAF KHUSUS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.40 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 41 / 2005 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.41 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 42 / 2005 KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.42 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 43 / 2005 PENGAKHIRAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.43 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 44 / 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS AND MORTGAGES, 1993 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.44 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 45 / 2005 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.45 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 46 / 2005 PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.46 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 47 / 2005 PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.47 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 48 / 2005 TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.48 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 49 / 2005 UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.49 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 50 / 2005 LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.50 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 51 / 2005 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.51 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 53 / 2005 GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.53 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 54 / 2005 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.54 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 56 / 2005 TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.56 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 57 / 2005 PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DAN PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.57 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 59 / 2005 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.59 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 60 / 2005 PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL ON THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTION REGIONAL CENTRE FOR TRAINING AND TECHNOLOGY TRANSFER FOR SOUTHEAST ASIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT KONVENSI BASEL MENGENAI PENGAWASAN PERPIN- DAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PEMBUANGANNYA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT REGIONAL KONVENSI BASEL UNTUK PELATIHAN DAN ALIH TEKNOLOGI BAGI ASIA TENGGARA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.60 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 61 / 2005 TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.61 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 62 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.62 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 63 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.63 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 64 / 2005 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.64 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 65 / 2005 KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.65 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 66 / 2005 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.66 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 67 / 2005 KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.67 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 68 / 2005 TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.68 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 69 / 2005 PERAN SERTA LEMBAGA/PERORANGAN ASING DALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.69 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 70 / 2005 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.70 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 71 / 2005 PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.71 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 72 / 2005 PENGESAHAN AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL AT ITS 14th MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR (PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR DI ASIA DAN PASIFIK SEBAGAIMANA DIAMENDEMEN OLEH DEWAN PENGATUR PADA PERTEMUAN KE-14, PADA TANGGAL 28 MARET - 1 APRIL 2003, DI YANGON, MYANMAR) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.72 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 73 / 2005 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.73 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 74 / 2005 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.74 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 75 / 2005 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.75 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 76 / 2005 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.76 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 77 / 2005 PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.77 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 78 / 2005 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.78 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 79 / 2005 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1979 TENTANG PENGADAAN BESI BAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.79 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 80 / 2005 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.80 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 81 / 2005 BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.81 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 82 / 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.82 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 83 / 2005 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.83 TH 2005.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 1 / 2004 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI DENPASAR MENJADI INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.1 TH 2004.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 2 / 2004 PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.2 TH 2004.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 3 / 2004 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpes-No.03-2004.doc
Peraturan Presiden (PERPRES) 4 / 2004 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.4 TH 2004.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 5 / 2004 PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.5 TH 2004.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) 34 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.34 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2024 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-3-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2024 Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-4-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2024 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-5-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-6-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2024 Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-7-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2024 Hari-Hari Libur Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-8-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2024 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-10-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2024 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-12-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2024 Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-16-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2024 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-19-2024.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2023 PANITIA NASIONAL PEINYELENGGARA WORLD WATER FORUM KE-10 TAHUN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan Keppres Nomor 1 Tahun 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2023 PERUBAHAN NAMA PENGADILAN NEGERI RANAI MENJADI PENGADILAN NEGERI NATUNA Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan Keppres Nomor 2 Tahun 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2023 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan Keppres Nomor 3 Tahun 2023.pdf Mengubah Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41/2004
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2023 TIM PEMANTAU PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN NON YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2023 BIAYA PEI{YELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 144+ HIJRIAH/2O23 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2023 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24TAHUN 2022 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf Mengubah Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24/2022
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2023 SATUAN TUGAS PENINGKATAN TATA KELOLA INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN OPTIMALISASI PENERTMAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2023 Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisation for Economic Cooperation and Development Competition Committee Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2023 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf Mengubah Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7/2023
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2023 atuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2023 Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2023 Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2023 Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 17 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2023 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2023 Hari Kebaya Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 19 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2023 Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum) Tahun 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 20 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2023 Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 21 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2023 Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 23 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2023 Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NOMOR 24 TAHUN 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2022 CUTI BERSAMA PEGAWAIAPARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES-24-2022.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2021 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2OI4 TENTANG KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2021 SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2021 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2021 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp005.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2021 SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2021 CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2O2I Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2021 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2O2O TENTANG KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2O2O-2O24 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2021 PANITIA PENCALONAN INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH OLIMPIADE TAHUN 2032 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2021 SATUAN TUGAS PERCEPATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2021 SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2021 TIM GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2021 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O21 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G2O INDONESIA TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021kp018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2021 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE ASEAN CENTER OF MILITARY MEDICINE Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_Keppres_Nomor_19_Tahun_2021.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2021 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PLATFORM GLOBAL UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA KE-7 TAHUN 2022 (7th GLOBAL PLATFORM FOR DTSASTER RISK REDUCTTON 2022) Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan_Keppres_Nomor_20_Tahun_2021.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2020 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020kp005.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2019 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 1 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2019 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 2 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2019 KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NON PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 4 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2019 KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 5 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2019 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASSOCIATION OF ASIAN CONSTITUTIONAL COURTS AND EQUIVALENT INSTITUTIONS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 6 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2019 PENGALIHAN PENUGASAN KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORMED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN MENJADI KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORMED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 7 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2019 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN I44O H/ 2O19 M DAN PENGELUARAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 144O H/2019 M YANG BERSUMBER DARI NILAI MANFAAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 8 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2019 HARI PENYIARAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 9 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2019 HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2O19 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 10 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2019 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2O19 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 11 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2019 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2019 CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 13 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2019 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 14 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2019 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN I44O H/ 2OI9 M DAN PENGELUARAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 144O H/ 2O19 M YANG BERSUMBER DARI NILAI MANFAAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 15 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2019 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 16 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2019 JABATAN DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER PENDIDIK KLINIS, DOSEN, PENELITI, DAN PEREKAYASA SEBAGAI JABATAN TERTENTU DENGAN BATAS USIA PELAMAR PALING TINGGI 40 (EMPAT PULUH) TAHUN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 17 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2019 PENUTUPAN SEMENTARA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANA A, REPUBLIK YAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 18 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2019 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 22 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2019 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU, KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 23 TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 54/P / 2019 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MASA JABATAN TAHUN 2OI9-2O23 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES 54P TAHUN 2019.zip
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_2_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_5_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2018 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1439 H/2018 M Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_7_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2018 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI ASSOCIATE MEMBER PADA ORGANISASI MEIAIVESIAJV SPEARHEAD GROUP Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_6_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_8_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2018 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA OUR OCEAN CONFERENCE Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_11_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_10_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2018 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_9_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2018 CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2OI8 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_13_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2018 HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_15_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2018 KELOMPOK KERJA NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS PEMIMPIN INDONESIA DALAM RANGKA MAKING INDONESIA 4.0 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_17_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2018 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2018 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_19_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2018 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_22_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2018 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_23_Tahun_2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2018 KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres No 20 th 2018 ttg Kewenangan Berbagi Pakai Data.PDF
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2018 TIM NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2018 RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2018 HARI WAYANG NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres Nomor 30 Tahun 2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2018 SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI SULAWESI TENGAH, DAN WILAYAH TERDAMPAK LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres Nomor 28 Tahun 2018.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2017 HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES2017-3-02132017184119.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2017 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPRES2017-5-pub-03012017151220.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2017 PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1438H12017M Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_8_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2017 HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GTJBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA SEBAGAI HARI LIBUR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_10_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2017 PANITIA NASIONAL PEI{YELENGGARA KONFERENSI WORLDPRESS FREEDOM DAYTAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_12_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2017 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_13_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2017 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_16_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2017 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_17_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2017 CUTI BERSAMA TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_18_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2017 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MEI,AKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_19_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2017 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2017 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_21_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 35 / 2017 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_35_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2017 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_30_Tahun_2017.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2016 SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2016 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2016 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2016 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2016 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI LUAR BIASA KE-S ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2016 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2016 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2016 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_Nomor_11_Tahun_2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2016 HARI SANTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_22_2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2016 PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN t437H12016M Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES21-2016-pub20160520173731.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2016 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DARI UNSUR PROFESIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES2016-26-pub20160627161240.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2016 DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres_27_2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2016 PENUGASAN WAKIL PRESIDtrN MtrLAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES2016-29-pub20160907174228.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2016 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2OO4 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES2016-30-pub-10172016144237.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2016 GUGUS TUGAS (TASI{FORCE} DALAM RANGKA IMPLEMtrNTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES2016-32-pub-10072016172237.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2015 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, KABUPATEN LEBAK, KABUPATEN REJANG LEBONG, KABUPATEN ASAHAN, KABUPATEN JAYAWIJAYA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, DAN KABUPATEN KAPUAS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2015 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2015 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA–AFRIKA TAHUN 2015 DALAM RANGKA PERINGATAN KE-60 KONFERENSI ASIA–AFRIKA DAN PERINGATAN KE-10 NEW ASIANAFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2015 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN THE 6TH TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2015 DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2015 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2015 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE WORLD ROAD ASSOCIATION-PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ROAD CONGRESS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2015 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2015 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2015 LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2015_Lampiran.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2015 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2015 LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2015_Lampiran.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2015 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2015 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MUNA, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN GIANYAR, KABUPATEN SINTANG, DAN KOTA TERNATE Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2015 KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2015 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2015 TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2015 HARI SANTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2015 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2015 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2015 HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2015.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2015 PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.3 TH 2014 - Lampiran.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2014 DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 1 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2014 HARI IKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 3 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2014 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MOJOKERTO, KABUPATEN GARUT, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, KABUPATEN BOJONEGORO, DAN KOTA TOMOHON Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 4 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2014 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, DAN KOTA SUNGAI PENUH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 5 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2014 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA DAN KEJAKSAAN NEGERI SELAT PANJANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 16 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 17 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2014 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 18 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2014 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 19 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2014 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 20 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 21 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2014 PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL DR. (H.C.) IR. SOEKARNO DAN DR. (H.C.) DRS. MOHAMMAD HATTA DALAM RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 22 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 23 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2014 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 25 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2014 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 29 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2014 HARI VETERAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 30 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 31 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 33 / 2014 DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 33 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 34 / 2014 DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 34 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 35 / 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 35 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 36 / 2014 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF MILITARY MEDICINE Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 36 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 37 / 2014 KOMITE NASIONAL PERSIAPAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 37 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 38 / 2014 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL FORUM OF INDEPENDENT AUDIT REGULATORS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 38 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 40 / 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 40 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 42 / 2014 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 42 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2014 PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI TOBA ASAHAN, WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO, DAN WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 2 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2014 PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI SORONG DAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 6 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2014 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR MALUKU DAN MALUKU UTARA TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 7 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2014 HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA INDONESIA DI KAMPUS UNIVERSITAS AL-AZHAR, KAIRO, MESIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 8 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2014 HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBELIAN DAN RENOVASI MASJID/INDONESIA MUSLIM ASSOCIATION IN AMERICA (IMAAM) CENTER DI MARYLAND, AMERIKA SERIKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 9 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2014 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL RAJA AMPAT TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 10 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2014 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI PANGURURAN, KEJAKSAAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU, KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG, KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG TUA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 11 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2014 PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 12 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2014 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 13 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2014 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 14 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2014 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP TINGKAT REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 15 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2014 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 24 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2014 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN LATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA MEGATHRUST MENTAWAI TAHUN 2014 DI PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 26 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2014 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KARANGASEM, KABUPATEN LABUHANBATU,KABUPATEN KUBU RAYA, KABUPATEN JEMBER, KABUPATEN BANGKALAN, KABUPATEN SOLOK, KABUPATEN BUNGO, KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN MERANGIN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN BANYUWANGI, KOTA GUNUNGSITOLI, KOTA LHOKSEUMAWE, KOTA PAYAKUMBUH, KOTA TARAKAN, KOTA BENGKULU DAN KOTA PASURUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepres No. 28 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2013 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2013 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SINJAI, KABUPATEN TAKALAR, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, DAN KABUPATEN BARITO UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2013 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2013 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2013 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL KOMODO TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2013 HARI MUSIK NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2013 HARI MUSIK NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2013 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS ANALYSIS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2013 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2013 panitia nasional penyelenggaraan pertemuan keempat panel tingkat tinggi para tokoh terkemuka untuk perumusan visi dan agenda pembangunan pasca sasaran pembangunan millenium tahun 2015 (post-2015 development agenda) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2013 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BONE BOLANGO, KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO UTARA, KABUPATEN POHUWATO, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN CIANJUR, KABUPATEN LANGKAT, KOTA PADANG PANJANG, KOTA BEKASI, KOTA PEMATANGSIANTAR, DAN KOTA SALATIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2013 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2013 PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE ORGANIZATION) IX TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2013 LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE ORGANIZATION) IX TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2013_Lampiran.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2013 TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUEFIED NATURAL GAS TANGGUH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2013 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2013 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2013 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2013 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2013 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SUMEDANG, KABUPATEN KUNINGAN, KABUPATEN WONOSOBO, KABUPATEN NGAWI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN DONGGALA, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, KABUPATEN PONTIANAK, KABUPATEN OGAN ILIR, KOTA PALU, DAN KOTA KOTAMOBAGU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2013 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2013 PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2013 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2013 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2013 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2013 HARI TATA RUANG NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2013 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2013 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES NO.32 TH 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2013 LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES N0.27 TH 2013_Lampiran I.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2013 LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES N0.27 TH 2013_Lampiran II.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2013 LAMPIRAN Ib KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES N0.27 TH 2013_LAMPIRAN Ib.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2013 LAMPIRAN IIb KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES N0.27 TH 2013_Lampiran IIb.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2012 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH, DAN KEJAKSAAN NEGERI BOROKO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2012 TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2012 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN PASER, KABUPATEN PURWAKARTA, KABUPATEN TAPANULI UTARA, KABUPATEN BARRU, DAN KABUPATEN CIREBON, SERTA KOTA BANDAR LAMPUNG, DAN KOTA TANJUNG BALAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2012 PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2012 TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2012 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL MOROTAI TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2012 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT MENTERI IV TENTANG PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA OKI (THE 4th MINISTERIAL CONFERENCE ON THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE OIC MEMBER STATES) TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2012 SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2012 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA CONSUMERS INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2012 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN WAKIL MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2012 PENETAPAN WILAYAH SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2012 HARI KONSUMEN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2012 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2012 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFRENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PASIFIC-EONOMIC COOPERATION XXI TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2012 KOMITE NASIONAL PERUMUSAN VISI DAN AGENDA PEMBANGUNAN PASCA SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM TAHUN 2015 (POST-2015 DEVELOPMENT AGENDA) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 33 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.33 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 36 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.36 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 62 / 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111/M TAHUN 2009, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3/P TAHUN 2010, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57/P TAHUN 2010, DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159/M TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.62M TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2012 PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.31 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2012 PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2012 PENUNJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK MENJADI PIHAK DALAM PROSES ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2012 LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN WAKIL MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2012_Lampiran.rtf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2012 LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2012_Lampiran.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2012 LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2012_Lampiran1.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2012 LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2012_Lampiran2.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2012 LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2012_Lampiran3.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2012 LAMPIRAN IV KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2012_Lampiran4.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2011 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2011 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2011 PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA, PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR, PENGADILAN AGAMA AMURANG, PENGADILAN AGAMA MARISA, PENGADILAN AGAMA PARIGI, PENGADILAN AGAMA ANDOOLO, PENGADILAN AGAMA PASARWAJO, MAHKAMAH SYAR’ IYAH SIMPANG TIGA REDELONG, PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN, PENGADILAN AGAMA MENTOK, PENGADILAN AGAMA LEBONG, PENGADILAN AGAMA BATU LICIN, PENGADILAN AGAMA TALIWANG, PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO, PENGADILAN AGAMA NUNUKAN, DAN PENGADILAN AGAMA ARSO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2011 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS (ASEAN) REGIONAL FORUM DISASTER RELIEF EXERCISE (ARF DiREx) TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2011 PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) DALAM RANGKA SIDANG KEEMPAT BADAN PENGATUR PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2011 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2010 EKSTRADISI Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 1 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 2 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2010 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 3 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 4 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2010 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 5 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2010 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 6 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 7 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2010 DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 8 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 9 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2010 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 10 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2010 EKSTRADISI Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 11 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2010 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 12 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2010 PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 14 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2010 PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN NEGERI RANAI Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 15 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 16 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2010 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 17 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2010 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SERANG, KOTA KENDARI, KOTA BUKITTINGGI, KOTA SINGKAWANG, KOTA PONTIANAK, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN KARAWANG, DAN KABUPATEN BATU BARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 18 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2010 SATUAN TUGAS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN REDD+ Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 19 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 20 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2010 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI, KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN, KEJAKSAAN NEGERI TELUK DALAM, KEJAKSAAN NEGERI DOLOK SANGGUL, KEJAKSAAN NEGERI AMPANA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 21 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 22 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2010 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 23 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2010 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 24 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 25 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2010 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 26 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2010 TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 27 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 28 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2010 PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION XXI TAHUN 2013 DAN PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION XXI TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres 29 Tahun 2010.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2009 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BUNAKEN TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2009 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2009 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2009 PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2009 PE NETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWA KILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2009 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2009 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2009 TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2009 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI , KEJAKSAAN NEGERI ANDOOLO , KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH , KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU , KEJAKSAAN NEGERI PASARWAJO , DAN KEJAKSAAN NEGERI OELAMAS I Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2009 PE NETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2009 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI , PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU , PENGADILAN NEGERI ANDOOLO , DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2009 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2009 HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2009 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2009 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2009 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2009 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2009 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009- 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2009 PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM ATAS KASUS SDR. CHANDRA M. HAMZAH DAN SDR. BIBIT SAMAD RIANTO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.31 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 33 / 2009 HARI BATIK NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.33 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 34 / 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.34 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 35 / 2009 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.35 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 36 / 2009 TIM NASIONAL PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.36 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 37 / 2009 SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.37 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 38 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.38 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 69 / 2009 KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.69 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2008 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2008 PEMBENTUKAN KEJAKSA AN NEGERI PANGKALAN BALAI, KEJAKSAAN NEGERI MAMASA, KEJAKSAAN NEGE RI BELOPA, KEJAKSAAN NEGERI SANANA, KEJAKSAAN NE GERI WEDA, KEJAKSA AN NEGERI MENTOK, KEJAKSAAN NEGERI MANGGAR, KEJAKSAAN NEGERI MALILI, KEJAKSAAN NEGERI SIMP ANG EMPAT, KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG DAN KEJAKSAAN NEGERI DOBO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2008 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BALIGE, PENGADILAN NEGERI MASAMBA, PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI, PENGADILAN NEGERI RANAI, PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH, PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM, PENGADILAN NEGERI KASONGAN, PENG ADILAN NEGERI PARIGI, PENGADILAN NEGERI BINTUHAN, PENGADILAN NEGERI TAIS, PENGADILAN NEGERI MALILI, PENG ADILAN NEGERI LABUAN BAJO, PENGADILAN NEGERI AMURANG, PE NGADILAN NEGERI KEPAHIANG, PENGADILAN NEGERI TUBEI, DAN PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2008 SATUAN TUGAS UNIT PO LISI BERSERAGAM (FORMED POLICE UNIT/FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELI HARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN DENGAN RAHMAT TUH AN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2008 PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PERINGATAN 100 TAHUN HARI KEBANGKITAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2008 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2008 TIM NASIONAL PENGALIHAN AKTIFITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2008 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2008 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2008 PEMBUBARAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2008 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTANDI NGAN OLAHRAGA PANTAI TINGKAT ASIA DI BALI ( BALI ASIAN BEACH GAMES ORGANIZING COMMITTEE ) TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2008 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2008 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SUKA MAKMU E, KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE, KEJAKSAAN NEGERI WANGI - WANGI, KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG , KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO , DAN KEJAKSAAN NEGERI SINGAPARNA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2008 NOMOR 16 TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2008 HARI KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2008 PEMBENTUKAN TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUID NATURAL GAS TANGGUH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2008 PE MBENTUKAN EMINENT PERSONS GROUP INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2008 HARI JADI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2008 PENAMBAHAN PASUKAN SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED LOLICE UNIT/FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIANDIDARFUR, SUDAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2008 HARI MENANAM POHON INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2008 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2008 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN, KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI, KEJAKSAAN NEGERI KOBA, KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO, KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA, KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA, KEJAKSAAN NEG ERI SEKADAU, KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG TIGA REDEL ONG, DAN KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KE ANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2008 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2008 NOMOR 29 TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2008 NOMOR 31 TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.31 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2008 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA BANJARMASIN, KOTA CIREBON, KOTA SURAKARTA, KOTA MAGELANG, DAN KOTA TANJUNG PINANG, SERTA PADA KABUPATEN NGANJUK, KABUPATEN ACEH TENGAH DAN KABUPATEN BENER MERIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2008.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2007 PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 HIJRIYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2007 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS, PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, DAN PENGADILAN NEGERI BUOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2007 TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2007 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2007 PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SE MBURAN LUMPUR DI SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OL EH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2007 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILI HAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2007 TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2007 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2007 PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2007 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2007 PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2007 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM KONFERENSI PERSERIKATAN BANG SA-BANGSA UNTUK PERUBAHAN IKLIM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2007 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2007 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN ME LAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2007 PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELA MATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2007 TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 58 / 2007 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPRES No.58 TH 2007.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2006 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2006 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2006 TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2006 PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2006 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2006 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 Th 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2006 PENEMPATAN TENAGA PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2006 PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2006 TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2006 TIM NASIONAL PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI UNTUK PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2006 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2006 KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2006 TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2006 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2006 KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2006 PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2006 Unit kerja presiden pengelolaan program dan reformasi Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2006 Komite privatisasi perusaan perseroan (persero) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2006 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2006 DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2006 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2006 TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2006 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN, KOTA PAREPARE, KOTA PEKANBARU, KOTA DENPASAR, KOTA BATAM, KABUPATEN ACEH UTARA DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2006 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MARISA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2006.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2004 KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2004 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2004 SISTEM KEPEGAWAIAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2004 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2004 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2004 TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2004 PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2004 PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2004 PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2004 PENDIRIAN UNIVERSITAS KHAIRUN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2004 DUKUNGAN DARURAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2004 PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN POLISI KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL, DAN PENGANTAR KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2004 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2004 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2004 PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH, PENGADILAN NEGERI SUKADANA, DAN PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2004 PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.31 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2004 HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI HUKUM NASIONAL DAN STAF SEKRETARIAT KOMISI HUKUM NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 33 / 2004 TUNJANGAN HAKIM PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.33 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 34 / 2004 TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.34 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 35 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.35 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 36 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.36 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 37 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.37 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 38 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.38 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 39 / 2004 RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.39 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 40 / 2004 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.40 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 41 / 2004 PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.41 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 42 / 2004 TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.42 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 43 / 2004 PERNYATAAN PERUBAHAN STATUS KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER MENJADI KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.43 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 44 / 2004 PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IJIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.44 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 45 / 2004 PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KE KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.45 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 46 / 2004 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.46 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 47 / 2004 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.47 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 48 / 2004 PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.48 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 49 / 2004 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.49 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 50 / 2004 PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.50 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 51 / 2004 SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.51 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 52 / 2004 KOMISI NASIONAL LANJUT USIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.52 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 53 / 2004 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.53 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 54 / 2004 PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.54 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 55 / 2004 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN TAHAP PERTAMA TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.55 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 56 / 2004 PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA KE MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.56 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 57 / 2004 PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.57 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 58 / 2004 PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.58 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 59 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.59 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 60 / 2004 PENINGKATAN STATUS KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA MENJADI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DILI, REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.60 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 61 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.61 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 62 / 2004 PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.62 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 63 / 2004 PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.63 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 64 / 2004 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.64 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 65 / 2004 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.65 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 66 / 2004 TUNJANGAN KERJA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.66 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 67 / 2004 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.67 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 68 / 2004 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN TENTANG PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.68 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 69 / 2004 PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.69 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 70 / 2004 PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.70 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 71 / 2004 PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.71 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 72 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.72 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 73 / 2004 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.73 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 74 / 2004 PENGESAHAN WIPO PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY, 1996 (TRAKTAT WIPO MENGENAI PERTUNJUKAN DAN REKAMAN SUARA, 1996) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.74 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 75 / 2004 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARAPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN TAHAP KEDUATAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.75 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 76 / 2004 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS ATAU PASPOR SPESIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.76 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 77 / 2004 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK KOREA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.77 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 78 / 2004 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.78 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 79 / 2004 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.79 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 80 / 2004 PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MARRAKESH, 2002 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MARRAKESH, 2002) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.80 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 81 / 2004 PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.81 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 82 / 2004 TIM DOKTER KEPRESIDENAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.82 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 83 / 2004 PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT OBAT ANTI RETROVIRAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.83 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 84 / 2004 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.84 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 85 / 2004 PENGESAHAN REVISED CONSTITUTION OF THE ASIA PACIFIC TELECOMMUNITY, NEW DELHI 2002 (KONSTITUSI TELEKOMUNITAS ASIA PASIFIK YANG DIPERBAHARUI, NEW DELHI 2002) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.85 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 86 / 2004 PEMBUKAAN KANTOR KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.86 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 87 / 2004 PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.87 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 88 / 2004 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.88 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 89 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.89 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 90 / 2004 PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (AMANDEMEN TERHADAP PASAL 24 DAN 25 KONSTITUSI ORGANISASI KESEHATAN DUNIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.90 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 91 / 2004 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN SERANG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM, DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.91 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 92 / 2004 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI AL-FATAH JAYAPURA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.92 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 93 / 2004 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.93 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 94 / 2004 PENGELOLAAN KOMPLEKS GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.94 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 95 / 2004 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.95 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 96 / 2004 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MALINAU, KEJAKSAAN NEGERI BATU, KEJAKSAAN NEGERI PURUK CAHU, KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG, KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM, KEJAKSAAN NEGERI MELONGUANE, KEJAKSAAN NEGERI TOBELO, KEJAKSAAN NEGERI LABUHA, KEJAKSAAN NEGERI BATULICIN, KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO, KEJAKSAAN NEGERI TAIS, KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN, KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA, KEJAKSAAN NEGERI MARISA, KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON DAN KEJAKSAAN NEGERI AMURANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.96 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 97 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA DAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.97 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 98 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA DAN PENGADILAN NEGERI UNA AHA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.98 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 99 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.99 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 100 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.100 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 101 / 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.101 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 102 / 2004 HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.102 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 103 / 2004 PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.103 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 104 / 2004 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.104 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 105 / 2004 PENGELOLAAN ARSIP STATIS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.105 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 106 / 2004 TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA DARI MALAYSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.106 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 107 / 2004 DEWAN PENGUPAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.107 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 108 / 2004 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, KOTA SAMARINDA, KOTA SUKABUMI, KOTA BOGOR, KOTA KEDIRI, KOTA MATARAM, KOTA PALANGKARAYA DAN PADA KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN BELITUNG, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN SERANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN JENEPONTO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.108 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 109 / 2004 PENUGASANWAKIL PRESIDENMELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.109 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 110 / 2004 PENUGASANWAKIL PRESIDENMELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.110 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 111 / 2004 PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.111 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 112 / 2004 PENETAPAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENCANA NASIONAL DAN HARI BERKABUNG NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.112 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2003 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2003 TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2003 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2003 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG ENERGI DAN SUMBER-SUMBER MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2003 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2003 PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2003 TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2003 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2003 PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN DAMPAK SITUASI IRAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, DAN PARAMEDIK VETERINER Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1985 TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI MULTI MEDIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2003 BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2003 KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2003 PENGESAHAN PROTOCOL 9 DANGEROUS GOODS (PROTOKOL 9 BARANG-BARANG BERBAHAYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2003 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2003 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2003 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2003 PENDATAAN PENDUDUK BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2003 PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2003 PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.31 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 33 / 2003 PENDIRIAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.33 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 34 / 2003 KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.34 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 35 / 2003 PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA – TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN – PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.35 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 36 / 2003 PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.36 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 37 / 2003 PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL CITARUM RAJAMANDALA DAN JEMBATAN TOL MOJOKERTO SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.37 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 38 / 2003 RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.38 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 39 / 2003 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU, PENGADILAN NEGERI BONTANG, DAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.39 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 40 / 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.40 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2002 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2002 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2002 PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MINNEAPOLIS, 1998 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MINNEAPOLIS, 1998) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2002 PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION INTELSAT (PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL INTELSAT) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2002 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2002 STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2002 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2002 PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.31 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2002 PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 2001 (PERJANJIAN KOPI INTERNASIONAL, 2001) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 33 / 2002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.33 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 35 / 2002 DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.35 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 36 / 2002 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 88 CONCERNING THE ORGANIZATION OF THE EMPLOYMENT SERVICE (KONVENSI ILO NO. 88 MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.36 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 37 / 2002 PENGESAHAN PROTOCOL 5 ASEAN SCHEME OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE INSURANCE (PROTOKOL 5 SKIM ASURANSI WAJIB KENDARAAN BERMOTOR ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.37 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 38 / 2002 PEMBENTUKAN TIM PENYELIDIK INDEPENDEN NASIONAL UNTUK KONFLIK MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.38 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 39 / 2002 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.39 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 40 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.40 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 41 / 2002 TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE NEGARA TIMOR LOROSAE Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.41 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 42 / 2002 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.42 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 43 / 2002 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.43 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 44 / 2002 DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.44 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 45 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.45 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 46 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.46 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 47 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.47 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 48 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.48 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 49 / 2002 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.49 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 50 / 2002 PEMBERIAN UANG KEHORMATAN BAGI EKS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR DAN KABUPATEN SE PROPINSI TIMOR TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.50 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 51 / 2002 PENGESAHAN CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965 (KONVENSI TENTANG KEMUDAHAN LALULINTAS MARITIM INTERNASIONAL, 1965) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.51 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 52 / 2002 PENGESAHAN PROPOSED FOURTH AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN KEEMPAT ANGGARAN DASAR DANA MONETER INTERNASIONAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.52 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 53 / 2002 AMNESTI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.53 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 54 / 2002 TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.54 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 55 / 2002 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.55 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 56 / 2002 RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.56 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 57 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2000 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.57 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 58 / 2002 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG, SEKOLAH TINGGIPENYULUHAN PERTANIAN GOWA, DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MANOKWARI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.58 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 59 / 2002 RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.59 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 60 / 2002 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.60 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 61 / 2002 PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.61 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 62 / 2002 PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO, PENGADILAN AGAMA SENGETI, PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU, PENGADILAN AGAMA DEPOK, PENGADILAN AGAMA CILEGON, PENGADILAN AGAMA BONTANG, PENGADILAN AGAMA SANGATTA, PENGADILAN AGAMA BUOL, PENGADILAN AGAMA BUNGKU, PENGADILAN AGAMA BANGGAI, DAN PENGADILAN AGAMA TILAMUTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.62 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 63 / 2002 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.63 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 64 / 2002 UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.64 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 65 / 2002 PENDAPATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.65 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 66 / 2002 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.66 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 67 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.67 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 68 / 2002 TUNJANGAN KHUSUS PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.68 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 69 / 2002 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.69 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 70 / 2002 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.70 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 71 / 2002 PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA Sdr. EddY Tanumihardja/Tan Eng Hong Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.71 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 72 / 2002 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.72 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 73 / 2002 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.73 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 74 / 2002 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG, KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG, KEJAKSAAN NEGERI CILEGON, KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR, KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA DAN KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.74 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 75 / 2002 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.75 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 76 / 2002 PENGESAHAN PROTOCOL 8 SANITARY AND PHYTOSANITARYMEASURES TO IMPLEMENT THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PROTOKOL 8 KETENTUAN-KETENTUAN DI BIDANG SANITASI DAN FITOSANITASI SEBAGAI PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG KEMUDAHAN BAGI BARANG-BARANG DALAM TRANSIT ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.76 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 77 / 2002 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.77 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 78 / 2002 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.78 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 79 / 2002 PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.79 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 80 / 2002 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ESTONIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.80 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 81 / 2002 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET KEDUA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.81 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 82 / 2002 PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK ON MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG PENGATURAN SALING PENGAKUAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.82 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 83 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.83 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 84 / 2002 TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.84 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 85 / 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.85 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 86 / 2002 PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.86 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 87 / 2002 RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.87 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 88 / 2002 RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.88 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 89 / 2002 HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.89 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 90 / 2002 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.90 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2001 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2001 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2001 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2001 PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2001 PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2001 PERUBAHAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN MENJADI GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2001 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2001 TUNJANGAN DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2001 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2001 KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2001 TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2001 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2001 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2001 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2001.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2001 PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2001 PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2001 BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2001 TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2001 TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2001 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2001 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2001 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2001 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2001 PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.31 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2001 PENDIRIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 33 / 2001 PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.33 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 34 / 2001 HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.34 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 35 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.35 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 36 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.36 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 37 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.37 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 38 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.38 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 39 / 2001 PENGGUNAAN DANA KONTINJENSI UNTUK BANTUAN PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) KEPADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.39 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 40 / 2001 PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.40 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 41 / 2001 DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.41 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 42 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.42 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 43 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.43 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 44 / 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.44 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 45 / 2001 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.45 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 46 / 2001 NOMOR 46 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.46 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 47 / 2001 PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.47 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 48 / 2001 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.48 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 49 / 2001 PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.49 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 50 / 2001 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.50 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 51 / 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.51 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 52 / 2001 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.52 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 53 / 2001 PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.53 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 54 / 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.54 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 55 / 2001 DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.55 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 56 / 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.56 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 57 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.57 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 58 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.58 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 59 / 2001 TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.59 TH 2001.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 60 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.60 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 61 / 2001 TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.61 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 62 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.62 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 63 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.63 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 64 / 2001 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.64 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 65 / 2001 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.65 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 66 / 2001 PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.66 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 67 / 2001 PENYESUAIAN GAJI POKOKANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.67 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 68 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.68 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 70 / 2001 PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.70 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 71 / 2001 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.71 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 72 / 2001 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.72 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 73 / 2001 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.73 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 74 / 2001 TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.74 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 75 / 2001 PENGESAHAN e-ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT (KERANGKA PERSETUJUAN e-ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.75 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 76 / 2001 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.76 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 77 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.77 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 78 / 2001 KOMITE AKREDITASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.78 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 79 / 2001 KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.79 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 80 / 2001 PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PONDOK AREN _ BINTARO VIADUCT SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN SERTA BESARNYA TARIF TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.80 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 81 / 2001 KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.81 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 82 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.82 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 83 / 2001 HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.83 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 84 / 2001 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.84 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 85 / 2001 PENDIRIAN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.85 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 86 / 2001 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN FOUNDATION ON THE HEADQUARTERS SEAT OF THE FOUNDATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN ASEAN TENTANG KEDUDUKAN MARKAS BESAR YAYASAN ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.86 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 87 / 2001 PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.87 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 88 / 2001 NOMOR 88 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.88 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 89 / 2001 TUNJANGAN HAKIM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.89 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 90 / 2001 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.90 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 91 / 2001 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.91 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 92 / 2001 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.92 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 93 / 2001 PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.93 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 94 / 2001 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNG API Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.94 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 95 / 2001 PENDIRIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.95 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 96 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.96 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 97 / 2001 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.97 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 98 / 2001 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.98 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 99 / 2001 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.99 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 100 / 2001 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.100 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 101 / 2001 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.101 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 102 / 2001 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.102 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 103 / 2001 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.103 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 104 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.104 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 105 / 2001 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.105 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 106 / 2001 PENGESAHAN CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY (KONVENSI TENTANG KESELAMATAN NUKLIR) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.106 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 107 / 2001 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA KOORDINATOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.107 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 108 / 2001 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.108 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 109 / 2001 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.109 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 110 / 2001 UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.110 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 111 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.111 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 112 / 2001 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.112 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 113 / 2001 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.113 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 114 / 2001 TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.114 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 115 / 2001 PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN SERTA DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI MUDA/ KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIBENTUK/ DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.115 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 116 / 2001 HONORARIUMBAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.116 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 117 / 2001 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.117 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 118 / 2001 PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI TRIPOLI, LIBYA, DAN DI SUFA, FIJI, DAN PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI GUANGZHOU, CINA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.118 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 119 / 2001 KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.119 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 120 / 2001 HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.120 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 121 / 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.121 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 122 / 2001 TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.122 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 123 / 2001 TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.123 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 124 / 2001 KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.124 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 125 / 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PELAYARAN NIAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.125 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 126 / 2001 HARI NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.126 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 127 / 2001 BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.127 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 128 / 2001 TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.128 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 129 / 2001 TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.129 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 130 / 2001 LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2001 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.130 TH 2001(LAMPIRAN).pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 130 / 2001 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.130 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 131 / 2001 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.131 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 132 / 2001 DEWAN KETAHANAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.132 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 133 / 2001 HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.133 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 2000 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2000 SEKRETARIS PENGENDALIAN PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2000 PENGANGKATAN SEKRETARIS KABINET SEBAGAI KEPALA SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 2000 BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 2000 PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 1999 TENTANG BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN DALAM HAL PRESIDEN BERADA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 2000 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 2000 BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 2000 BADAN PENETAPAN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PEKERJAAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 2000 DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 14 / 2000 PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 2000 KOMISI HUKUM NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 2000 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, INSTRUKTUR LATIHAN KERJA, PENERA, JAGAWANA, DAN TEKNISI KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 2000 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 2000 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 2000 TUNJANGAN HAKIM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 2000 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 21 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PENEGAKAN KEAMANAN DAN SISTEM HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 22 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 23 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 24 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2000.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 25 / 2000 PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN, DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.25 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 26 / 2000 PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 27 / 2000 PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 28 / 2000 PEMBUKAAN KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DI DILI, TIMOR TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 29 / 2000 BADAN URUSAN LOGISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 30 / 2000 PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 31 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.31 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 32 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.32 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 33 / 2000 PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.33 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 34 / 2000 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.34 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 35 / 2000 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.35 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 36 / 2000 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN, KEJAKSAAN NEGERI MUARO TEBO, KEJAKSAAN NEGERI SENGETI, DAN KEJAKSAAN NEGERI MUARO SABAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.36 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 37 / 2000 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.37 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 38 / 2000 PEMBUBARAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.38 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 39 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.39 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 40 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.40 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 41 / 2000 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.41 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 42 / 2000 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.42 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 43 / 2000 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.43 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 44 / 2000 KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.44 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 45 / 2000 PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.45 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 46 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.46 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 47 / 2000 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.47 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 48 / 2000 HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.48 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 49 / 2000 DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.49 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 50 / 2000 TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.50 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 51 / 2000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.51 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 52 / 2000 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.52 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 53 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.53 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 54 / 2000 PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.54 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 55 / 2000 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI PROMOSI DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL SECARA TIMBAL BALIK BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN DIPLOMATIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.55 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 56 / 2000 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.56 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 57 / 2000 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATIONAND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.57 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 58 / 2000 SEKRETARIAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.58 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 59 / 2000 SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.59 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 60 / 2000 SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.60 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 61 / 2000 PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.61 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 62 / 2000 KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.62 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 63 / 2000 BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.63 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 64 / 2000 PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.64 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 65 / 2000 PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC BESERTA PROTOCOL TO THE 1994 TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.65 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 66 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.66 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 67 / 2000 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.67 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 68 / 2000 SEKRETARIAT PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.68 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 60 / 2000 SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.60 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 61 / 2000 PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.61 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 62 / 2000 KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.62 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 63 / 2000 BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.63 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 64 / 2000 PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.64 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 65 / 2000 PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC BESERTA PROTOCOL TO THE 1994 TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.65 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 66 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.66 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 67 / 2000 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.67 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 68 / 2000 SEKRETARIAT PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.68 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 70 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.70 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 71 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.71 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 72 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.72 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 73 / 2000 KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.73 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 74 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.74 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 75 / 2000 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.75 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 76 / 2000 PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.76 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 77 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.77 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 78 / 2000 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI SUKADANA, KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU, KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR DAN KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.78 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 79 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.79 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 80 / 2000 KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.80 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 81 / 2000 PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.81 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 82 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.82 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 83 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.83 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 84 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.84 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 85 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.85 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 86 / 2000 PENGESAHAN PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES DAN PROTOCOL 4 TECHNICAL REQUIREMENTS OF VEHICLES Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.86 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 87 / 2000 PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.87 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 88 / 2000 KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.88 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 89 / 2000 KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.89 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 90 / 2000 KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.90 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 94 / 2000 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER BESERTA PROTOCOL (PERJANJIAN PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN ASIA TENGGARA BESERTA PROTOKOL) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.94 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 95 / 2000 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.95 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 96 / 2000 BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.96 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 97 / 2000 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.97 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 98 / 2000 PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LISABON, PORTUGAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.98 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 99 / 2000 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.99 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 100 / 2000 TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.100 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 101 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.101 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 102 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.102 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 103 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.103 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 104 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.104 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 105 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.105 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 106 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.106 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 107 / 2000 PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.107 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 108 / 2000 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.108 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 109 / 2000 DEWAN GULA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.109 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 110 / 2000 PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.110 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 111 / 2000 SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.111 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 112 / 2000 PENGESAHAN SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.112 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 113 / 2000 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.113 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 116 / 2000 RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.116 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 117 / 2000 SEKRETARIAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.117 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 118 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.118 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 119 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.119 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 120 / 2000 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1994 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.120 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 121 / 2000 PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.121 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 122 / 2000 PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.122 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 123 / 2000 PEMBUBARAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.123 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 124 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.124 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 125 / 2000 RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.125 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 126 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.126 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 127 / 2000 PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.127 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 128 / 2000 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.128 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 129 / 2000 PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO, Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.129 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 130 / 2000 TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.130 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 131 / 2000 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI DAN KEJAKSAAN NEGERI UJUNG TANJUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.131 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 132 / 2000 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.132 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 133 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.133 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 134 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.134 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 135 / 2000 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.135 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 136 / 2000 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.136 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 137 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.137 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 138 / 2000 TUNJANGAN PANITERA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.138 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 139 / 2000 PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.139 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 140 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN JORDANIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.140 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 59 / 2000 SEKRETARIAT KABINET Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.59 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 143 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.143 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 144 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.144 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 145 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.145 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 146 / 2000 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.146 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 147 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.147 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 148 / 2000 UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA SERTA HONORARIUM BAGI KEPALA DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BIRO DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.148 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 149 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN LISENSI OLEH PT IPTN, PT PINDAD, DAN PT PAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.149 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 150 / 2000 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.150 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 151 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.151 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 152 / 2000 PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.152 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 153 / 2000 PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.153 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 154 / 2000 PENGESAHAN PROTOCOL ON THE SPECIAL ARRANGEMENT FOR SENSITIVE AND HIGHLY SENSITIVE PRODUCTS Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.154 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 155 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN DIPLOMATIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.155 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 156 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.156 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 157 / 2000 PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.157 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 158 / 2000 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.158 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 159 / 2000 PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.159 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 160 / 2000 PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI DUBAI, UNI EMIRAT ARAB Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.160 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 161 / 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.161 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 162 / 2000 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.162 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 163 / 2000 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.163 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 164 / 2000 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI MUDA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.164 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 165 / 2000 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.165 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 166 / 2000 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.166 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 167 / 2000 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.167 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 168 / 2000 TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.168 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 169 / 2000 POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.169 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 170 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.170 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 171 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.171 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 172 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.172 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 173 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.173 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 174 / 2000 SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.174 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 175 / 2000 SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.175 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 176 / 2000 SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI MUDA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.176 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 177 / 2000 SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.177 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 178 / 2000 SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.178 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 179 / 2000 PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.179 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 180 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.180 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 181 / 2000 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROPINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.181 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 2000 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI SODAINDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG ANGKUTAN UDARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 2000 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) 91 / 1999 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Keppres No.91-1999.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 1 / 1998 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp001.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 2 / 1998 PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OR THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp002.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 3 / 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp003.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 4 / 1998 TIM PENANGGULANGAN MASALAH HUTANG-HUTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp004.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 5 / 1998 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp005.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 6 / 1998 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp006.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 / 1998 KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp007.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 8 / 1998 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp008.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 9 / 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 1996 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp009.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 10 / 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp010.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 11 / 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp011.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 12 / 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp012.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI SANGGAU Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp013.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 13 / 1998 PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp13m.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 15 / 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp015.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 16 / 1998 PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN JANGLI KALIGAWE SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL, SERTA PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL RUAS JALAN TOL, SRONDOL - JATINGALEH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp016.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 17 / 1998 DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp017.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 18 / 1998 TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp018.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 19 / 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp019.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) 20 / 1998 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL, NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 98kp020.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2024 Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES-1-2024.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2023 PENGARUSUTAMAAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN FIAYATI DALAM PEMBANGUNAN BEP.KELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES-1-2023.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2023 PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES-2-2023.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2023 PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES-3-2023.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2023 Dukungan Penyelenggaraan Fédération Internationale de Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES-4-2023.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2021 PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI ARUK, MOTAAIN, DAN SKOUW Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_1_Tahun_2021.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2021 OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES_NO_2_2021.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2021 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2021 DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres Nomor 4 Tahun 2021.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2020 PERCEPATAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2O2O DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020ip001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2020 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGEHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020ip002.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2020 REFOCUSSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020ip004.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2019 PERCEPATAN PEMBANGUNAN 11 (SEBELAS) POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES 1 TAHUN 2019.zip
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2019 PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DAN MERESPONS WABAH PENYAKIT, PANDEMI GLOBAL, DAN KEDARURATAN NUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES 4 TAHUN 2019.zip
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2019 PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES 5 TAHUN 2019.zip
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2018 PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SI STEMATIS LENGKAP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_2_Tahun_2018.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2018 PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK ATAS BELANJA PEMERINTAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_4_Tahun_2018.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2018 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BARU MANDIRI TANJUNG SELOR Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES_Nomor_9_Tahun_2018.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2018 PERCEPATAN PENYEDIAAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres Nomor 1 Tahun 2018.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2018 PERCEPATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA SERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNG DALAM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018 DAN ASIAN PARA GAMES III TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2018 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 2018 PENUNDAAN DAN EVALUASI PEERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2017 EFISIENSI BEI.,ANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAM TAHUN ANGGAMN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_4_Tahun_2017.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2017 PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPABUMI DI KABUPATEN PIDIE, KABUPATEN PIDIEJAYA, DAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_5_Tahun_2017.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2017 PENUNDAAN DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PEMBERIAN IZIN BARU HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_6_Tahun_2017.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 10 / 2017 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DANPEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2O2O DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_10_Tahun_2017.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2017 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_9_Tahun_2017.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2016 PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2016.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2016 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN ASIAIV GAMESXUII TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2016.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2016 PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_Nomor_3_Tahun_2016.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2016 LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTRIAN / LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_4_2016.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2016 PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES2016-5-pub20160627161802.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2016 PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres_6_2016.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2016 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres-_7_2016.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 2016 LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES2016-8-pub20160826173145.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 11 / 2016 LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RANGKA PENGAMANAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES2016-11-pub-11042016174709.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2015 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2015 LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DAN MEETING/KONSINYERING KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2015 PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2015 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2015 KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2015 PERCEPATAN PEMBANGUNAN 7(TUJUH) POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2015 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2015 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2015_lampiran.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2015 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.9 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 10 / 2015 AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.10 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 10 / 2015 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.10 TH 2015 Lamp.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 11 / 2015 PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.11 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 12 / 2015 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI, KEMANDIRIAN INDUSTRI, DAN KEPASTIAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.12 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 13 / 2015 KEBIJAKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT) Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.13 TH 2015.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2014 PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No. 1 Tahun 2014.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2014 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No. 2 Tahun 2014.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2014 OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No. 3 Tahun 2014.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2014 LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No. 4 Tahun 2014.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2014 PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No. 6 Tahun 2014.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2014 PELAKSANAAN PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM INDONESIA PINTAR, DAN PROGRAM INDONESIA SEHAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA PRODUKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No. 7 Tahun 2014.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2014 GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No. 5 Tahun 2014.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2013 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2013 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2013_Lampiran.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2013 PERCEPATAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2013 PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2013 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2013_Lampiran.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2013 PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2013 LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PENGENDALIAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2013 KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.9 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2013 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 2013 PENYELESAIAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.8 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2013 PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2013.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2012 PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2012.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2012 PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN KUALITAS, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2012.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2012 PERCEPATAN PENYELESAIAN REHABILITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2012.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2012 PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK BUMI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2012.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2012 LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2012.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2012 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2012.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2012 KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2012.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2011 PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2011 PERCEPATAN PENANGANAN KASUS BANK CENTURY Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2011 PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI MESIR Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2011 PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2011 PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DALAM MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2011 PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2011 PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LIBYA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 2011 KEBIJAKAN PENGAMANAN CADANGAN BERAS YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.8 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2011 RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.9 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2011 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.9 TH 2011_Lampiran.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 10 / 2011 PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.10 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 11 / 2011 PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.11 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 11 / 2011 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.11 TH 2011_Lampiran.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 13 / 2011 PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.13 TH 2011.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2010 PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2010.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2010 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2010 Lampiran.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2010 REVITALISASI INDUSTRI PUPUK Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2010.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2010 PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2010.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2010 PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2010.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2009 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2009.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2009 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2009.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2009 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA, DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2009.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2009 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA, DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2009(LAMPIRAN).pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2009 DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2009.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2009 PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2009.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2009 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2009.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2009 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2009(LAMPIRAN).pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2009 KEBIJAKAN PERBERASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2009.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2008 KEBIJAKAN PERBERASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2008.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2008 PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2008.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2008 PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2008.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2008 PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2008.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2008 LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 - 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2008 Lampiran.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2008 FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 - 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2008.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2008 PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2008.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2008 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2008.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 2008 KEBIJAKAN PERBERASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.8 TH 2008.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2007 PENANGANAN DAN PENGE NDALIAN VIRUS FLU BURUNG ( AVIAN INFLUENZA ) Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 Th 2007.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2007 PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 Th 2007.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2007 LAMPIRAN I INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No.2 Th 2007 (Lampiran 2 hal 1-3).ppt
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2007 LAMPIRAN II INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Inpres No.2 Th 2007 (Lampiran 2 hal 4-6).ppt
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2007 KEBIJAKAN PERBERASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 Th 2007.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2007 KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI KE DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 Th 2007.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2007 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 Th 2007.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2007 KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 Th 2007.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2007 PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA /PAMERAN PRODUK EKSPOR 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 Th 2007.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2006 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI ( BIOFUEL ) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2006.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2006 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2006.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2006 PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2006.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2006 PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2006.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2006 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2006.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2006 KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2006.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2005 KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2005 KEBIJAKAN PERBERASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2005 PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2005 PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2005 PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2005 DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2005 DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 2005 PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.8 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2005 PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.9 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 10 / 2005 PENGHEMATAN ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.10 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 11 / 2005 PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.11 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 12 / 2005 PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.12 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 13 / 2005 KEBIJAKAN PERBERASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.13 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 14 / 2005 LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF PENANGANAN MASALAH POSO Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.14 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 15 / 2005 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.15 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 16 / 2005 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.16 TH 2005.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2004 PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2004.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2004 KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2004.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2004 PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2004.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2004 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2004.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2003 PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2003.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2003 PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 TAHUN 2003 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2003.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2003 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2003.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2003 PENGKOORDINASIAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2003.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2003 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2003.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2003 PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2003.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2001 PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA DI KOMPLEK KEMAYORAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2001 PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER BERBAHASA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2001 PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2001 LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2001 PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2001 PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2001 LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 2001 PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.8 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2001 PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.9 TH 2001.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 2000 PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.1 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 2000 PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 2000 KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.3 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 2000 PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.4 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 2000 KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.5 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 2000 PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENYELENGGARAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.6 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 2000 PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.7 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 2000 PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.8 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 2000 PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.9 TH 2000.pdf
Intruksi Presiden (INPRES) 1 / 1998 LARANGAN PENGENAAN PUNGUTAN ATAS BARANG-BARANG EKSPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip001.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 1998 PERDAGANGAN ANTAR DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH TINGKAT II/PULAU Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip002.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 3 / 1998 PENGHENTIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (IPTN) Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip003.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 4 / 1998 KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSUSUAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip004.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 5 / 1998 PENGHENTIAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip005.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 6 / 1998 PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip006.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 7 / 1998 PENETAPAN HARGA DASAR GABAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip007.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 8 / 1998 PROSEDUR PENGUSULAN, PENETAPAN DAN EVALUASI ORGANISASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip008.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 9 / 1998 PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip009.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 10 / 1998 JAMBORE NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip010.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 11 / 1998 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip011.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 12 / 1998 PENETAPAN DASAR GABAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip012.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 13 / 1998 PROSEDUR PENGUSULAN, PENETAPAN DAN EVALUASI ORGANISASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip013.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 14 / 1998 PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BANK SENTRAL DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip014.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 15 / 1998 PENGALIHAN PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIM NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip015.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 17 / 1998 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip017.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 18 / 1998 PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip018.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 19 / 1998 PENETAPAN HARGA DASAR GABAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip019.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 20 / 1998 PENERTIBAN SUMBER-SUMBER DANA YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip020.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 21 / 1998 GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip021.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 22 / 1998 PENGHAPUSAN KEWAJIBAN MEMILIKI REKOMENDASI INSTANSI TEKNIS DALAM PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip022.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 23 / 1998 PENGHAPUSAN KETENTUAN KEWAJIBAN MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN PRINSIP DALAM PELAKSANAAN REALISASI PENANAMAN MODAL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip023.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 24 / 1998 PEMULIHAN KEWENANGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip024.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 25 / 1998 PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip025.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 26 / 1998 MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ISTILAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip026.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 27 / 1998 PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip027.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 28 / 1998 PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip028.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 29 / 1998 KOORDINASI TINDAK LANJUT KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip029.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 30 / 1998 PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip030.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 32 / 1998 PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 98ip032.doc
Intruksi Presiden (INPRES) 2 / 200 DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak INPRES No.2 TH 2004.pdf
Keputusan Menteri 49 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49 TH 2015.doc
Keputusan Menteri 1 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.01-2007.doc
Keputusan Menteri 2 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.02-2007.doc
Keputusan Menteri 3 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.03-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 4 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.04-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 5 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.05-2007.doc
Keputusan Menteri 6 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.06-2007.doc
Keputusan Menteri 7 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI, REKOMENDASI KREDIT PROGRAM, REKOMENDASI KREDIT LUNAK BANTUAN BUMN SERTA PENARIKAN DANA PENDIDIKAN DAN DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.07-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 8 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 09 TAHUN 2005 TENTANG KEPELABUHAN DI KOTA PANGKAL PINANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.08-2007.doc
Keputusan Menteri 9 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.09-2007.doc
Keputusan Menteri 10 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.10-2007.doc
Keputusan Menteri 11 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN MUKOMUKO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.11-2007.doc
Keputusan Menteri 12 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.12-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 13 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN HUKUM KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.13-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 14 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.14-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 15 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN SURAT-SURAT, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (SKK) DAN SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2007.doc
Keputusan Menteri 16 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA BAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.16-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 17 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.17-2007.doc
Keputusan Menteri 18 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.18-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 19 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.19-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 20 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.20-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 21 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.21-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 22 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.22-2007.doc
Keputusan Menteri 23 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.23-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 24 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.24-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 25 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.25-2007.doc
Keputusan Menteri 26 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERKOPERASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.26-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 27 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.27-2007.doc
Keputusan Menteri 28 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.28-2007.doc
Keputusan Menteri 29 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.29-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 30 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.30-2007.doc
Keputusan Menteri 31 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPTEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.31-2007.doc
Keputusan Menteri 32 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.32-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 33 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENUMPANG KAPAL LAUT DAN PESAWAT UDARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.33-2007.doc
Keputusan Menteri 34 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.34-2007.doc
Keputusan Menteri 35 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN PASAR HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.35-2007.doc
Keputusan Menteri 36 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.36-2007.doc
Keputusan Menteri 37 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN DAN LALU LINTAS HEWAN DI KABUPATEN SANGGAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.37-2007.doc
Keputusan Menteri 39 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.39-2007.doc
Keputusan Menteri 40 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PEMOTONGAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.40-2007.doc
Keputusan Menteri 41 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.41-2007.doc
Keputusan Menteri 42 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PASAR HEWAN TERNAK, KARTU PEMILIKAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK SERTA PEMELIHARAAN TERNAK BESAR DAN KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.42-2007.doc
Keputusan Menteri 43 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.43-2007.doc
Keputusan Menteri 44 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN DAGING UNGGAS SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS DI WILAYAH KOTAMADYA BANJARMASIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.44-2007.doc
Keputusan Menteri 45 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN ANTAR PROVINSI, RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.45-2007.doc
Keputusan Menteri 46 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN DAGING Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.46-2007.doc
Keputusan Menteri 47 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG SURAT KETERANGAN PENJUALAN / PEMBELIAN HEWAN DAN KESEHATAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.47-2007.doc
Keputusan Menteri 48 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGIRIMAN / PENGELUARAN TERNAK DARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO KE DAERAH TINGKAT II LAIN DALAM WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.48-2007.doc
Keputusan Menteri 49 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.49-2007.doc
Keputusan Menteri 50 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.50-2007.doc
Keputusan Menteri 51 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMOTONGAN TERNAK BESAR BERTANDUK BETINA PRODUKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.51-2007.doc
Keputusan Menteri 52 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMOTONGAN TERNAK DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA DI KABUPATEN JEMBRANA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.52-2007.doc
Keputusan Menteri 53 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.53-2007.doc
Keputusan Menteri 54 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.54-2007.doc
Keputusan Menteri 55 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWASAN LALULINTAS TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.55-2007.doc
Keputusan Menteri 55 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWASAN LALULINTAS TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.55-2007.doc
Keputusan Menteri 56 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN PENYEDIAAN DAGING Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.56-2007.doc
Keputusan Menteri 57 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.57-2007.doc
Keputusan Menteri 58 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.58-2007.doc
Keputusan Menteri 59 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.59-2007.doc
Keputusan Menteri 61 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.61-2007.doc
Keputusan Menteri 62 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.62-2007.doc
Keputusan Menteri 63 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.63-2007.doc
Keputusan Menteri 64 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG IZIN UNDIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.64-2007.doc
Keputusan Menteri 65 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGOPERASIAN MOBIL BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.65-2007.doc
Keputusan Menteri 66 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.66-2007.doc
Keputusan Menteri 67 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN MUTU DAN PERDAGANGAN KOMODITAS CENGKEH, KELAPA DAN JAGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.67-2007.doc
Keputusan Menteri 68 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.68-2007.doc
Keputusan Menteri 69 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN ROTAN KELUAR PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.69-2007.doc
Keputusan Menteri 70 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI BIAYA DOKUMEN LELANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.70-2007.doc
Keputusan Menteri 71 / 2007 PEMBATALAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DARI DAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.71-2007.doc
Keputusan Menteri 72 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.72-2007.doc
Keputusan Menteri 73 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL BUMI YANG DIKIRIM KE LUAR DAERAH KABUPATEN NIAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.73-2007.doc
Keputusan Menteri 74 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.74-2007.doc
Keputusan Menteri 75 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN PRODUKSI PENGANGKUTAN TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.75-2007.doc
Keputusan Menteri 76 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN HASIL BUMI DAN KEKAYAAN ALAM KABUPATEN PINRANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.76-2007.doc
Keputusan Menteri 77 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN DAN HASIL BUMI KELUAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.77-2007.doc
Keputusan Menteri 78 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN KOMODITI ANTAR PULAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.78-2007.doc
Keputusan Menteri 79 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PEREDARAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN, HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.79-2007.doc
Keputusan Menteri 80 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.80-2007.doc
Keputusan Menteri 81 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.81-2007.doc
Keputusan Menteri 82 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.82-2007.doc
Keputusan Menteri 83 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN DI BIDANG USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.83-2007.doc
Keputusan Menteri 85 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN DI JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.85-2007.doc
Keputusan Menteri 86 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.86-2007.doc
Keputusan Menteri 87 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMANFAATAN ALUR SUNGAI, DATARAN AIR DAN DANAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.87-2007.doc
Keputusan Menteri 88 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ) KABUPATEN BUNGO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.88-2007.doc
Keputusan Menteri 89 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.89-2007.doc
Keputusan Menteri 90 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA SARANA DAN PRASARANA SUNGAI, EKSPEDISI LAUT DAN UDARA PADA SEKTOR PERHUBUNGAN KOTA JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.90-2007.doc
Keputusan Menteri 91 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.91-2007.doc
Keputusan Menteri 92 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.92-2007.doc
Keputusan Menteri 93 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.93-2007.doc
Keputusan Menteri 94 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.94-2007.doc
Keputusan Menteri 95 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.95-2007.doc
Keputusan Menteri 96 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.96-2007.doc
Keputusan Menteri 97 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.97-2007.doc
Keputusan Menteri 98 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.98-2007.doc
Keputusan Menteri 99 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.99-2007.doc
Keputusan Menteri 100 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.100-2007.doc
Keputusan Menteri 101 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.101-2007.doc
Keputusan Menteri 102 / 2007 PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN HASIL BUMI, INDUSTRI DAN PRODUKSI YANG DIBAWA KELUAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.102-2007.doc
Keputusan Menteri 103 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.103-2007.doc
Keputusan Menteri 104 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.104-2007.doc
Keputusan Menteri 105 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.105-2007.doc
Keputusan Menteri 106 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.106-2007.doc
Keputusan Menteri 107 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.107-2007.doc
Keputusan Menteri 108 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.108-2007.doc
Keputusan Menteri 109 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA DI SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.109-2007.doc
Keputusan Menteri 110 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.110-2007.doc
Keputusan Menteri 111 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.111-2007.doc
Keputusan Menteri 112 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.112-2007.doc
Keputusan Menteri 113 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.113-2007.doc
Keputusan Menteri 114 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.114-2007.doc
Keputusan Menteri 115 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN / PENGESAHAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.115-2007.doc
Keputusan Menteri 116 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.116-2007.doc
Keputusan Menteri 117 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.117-2007.doc
Keputusan Menteri 118 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.118-2007.doc
Keputusan Menteri 119 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HIBURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.119-2007.doc
Keputusan Menteri 120 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN KHUSUS RADIO DAN TELEVISI SIARAN LOKAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.120-2007.doc
Keputusan Menteri 121 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.121-2007.doc
Keputusan Menteri 122 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN DARATAN LINTAS KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.122-2007.doc
Keputusan Menteri 123 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.123-2007.doc
Keputusan Menteri 124 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.124-2007.doc
Keputusan Menteri 125 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DERMAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.125-2007.doc
Keputusan Menteri 126 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN ALAT KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.126-2007.doc
Keputusan Menteri 127 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.127-2007.doc
Keputusan Menteri 128 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJI MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.128-2007.doc
Keputusan Menteri 129 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.129-2007.doc
Keputusan Menteri 130 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.130-2007.doc
Keputusan Menteri 131 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.131-2007.doc
Keputusan Menteri 132 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.132-2007.doc
Keputusan Menteri 133 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK DAN HUTAN LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.133-2007.doc
Keputusan Menteri 134 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.134-2007.doc
Keputusan Menteri 135 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN AGAM NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.135-2007.doc
Keputusan Menteri 136 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAYU/HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.136-2007.doc
Keputusan Menteri 138 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.138-2007.doc
Keputusan Menteri 139 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN DALAM KABUPATEN BUNGO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.139-2007.doc
Keputusan Menteri 140 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.140-2007.doc
Keputusan Menteri 141 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.141-2007.doc
Keputusan Menteri 142 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.142-2007.doc
Keputusan Menteri 143 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.143-2007.doc
Keputusan Menteri 144 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.144-2007.doc
Keputusan Menteri 145 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NGADA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.145-2007.doc
Keputusan Menteri 146 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.146-2007.doc
Keputusan Menteri 147 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG IZIN KAYU YANG MASUK DALAM KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.147-2007.doc
Keputusan Menteri 148 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.148-2007.doc
Keputusan Menteri 149 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI DAN PENARIKAN LEVY AND GRANT ATAS IZIN PEMANFAATAN KAYU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.149-2007.doc
Keputusan Menteri 150 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN PADA HUTAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.150-2007.doc
Keputusan Menteri 151 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.151-2007.doc
Keputusan Menteri 152 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN DAN PENGESAHAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.152-2007.doc
Keputusan Menteri 153 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.153-2007.doc
Keputusan Menteri 1 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 1 2006.doc
Keputusan Menteri 2 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 2 2006.doc
Keputusan Menteri 3 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 3 2006.doc
Keputusan Menteri 4 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, UMUM, DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 4 2006.doc
Keputusan Menteri 5 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 5 2006.doc
Keputusan Menteri 6 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 6 2006.doc
Keputusan Menteri 7 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK BAHAN ASAL HEWAN TERNAK, PRODUKSI BIBIT HEWAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN KKESEHATAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BERAU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 7 2006.doc
Keputusan Menteri 8 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 8 2006.doc
Keputusan Menteri 9 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 9 2006.doc
Keputusan Menteri 10 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 10 2006.doc
Keputusan Menteri 11 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR I2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN DAFTAR PENGANGKUTAN PENGGANTI (DPP) HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 11 2006.doc
Keputusan Menteri 12 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 12 2006.doc
Keputusan Menteri 13 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 13 2006.doc
Keputusan Menteri 14 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 14 2006.doc
Keputusan Menteri 15 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 15 2006.doc
Keputusan Menteri 16 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 16 2006.doc
Keputusan Menteri 17 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIKKA KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 17 2006.doc
Keputusan Menteri 18 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DI KABUPATEN SIKKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 18 2006.doc
Keputusan Menteri 19 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN DALAM KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 19 2006.doc
Keputusan Menteri 20 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 20 2006.doc
Keputusan Menteri 24 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 24 2006.doc
Keputusan Menteri 25 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 25 2006.doc
Keputusan Menteri 26 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 26 2006.doc
Keputusan Menteri 28 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DALAM DAERAH KABUPATEN BARRU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 28 2006.doc
Keputusan Menteri 29 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 29 2006.doc
Keputusan Menteri 30 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN BADAN HUKUM KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 30 2006.doc
Keputusan Menteri 31 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYEBARAN/PEMASARAN BENIH IKAN AIR TAWAR DALAM KABUPATEN TANA TORAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 31 2006.doc
Keputusan Menteri 32 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN MUTU IKAN DALAM KABUPATEN TANA TORAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 32 2006.doc
Keputusan Menteri 33 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 33 2006.doc
Keputusan Menteri 34 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI REGISTRASI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 34 2006.doc
Keputusan Menteri 35 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KOMODITAS PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 35 2006.doc
Keputusan Menteri 36 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 36 2006.doc
Keputusan Menteri 37 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 37 2006.doc
Keputusan Menteri 38 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 50 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 38 2006.doc
Keputusan Menteri 39 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 39 2006.doc
Keputusan Menteri 40 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 40 2006.doc
Keputusan Menteri 41 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PENGATURAN PEMILIK MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 41 2006.doc
Keputusan Menteri 42 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NO 9/PER.BUP/2005 TENTANG IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 42 2006.doc
Keputusan Menteri 43 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 1A TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA ANTENA/TOWER Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 43 2006.doc
Keputusan Menteri 44 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TABANAN NOMOR 674 TAHUN 2002 TENTANG PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 44 2006.doc
Keputusan Menteri 45 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH ATAS KEBERADAAN TOWER TELPON SELULER DI KABUPATEN BULELENG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 45 2006.doc
Keputusan Menteri 46 / 2006 PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 46 2006.doc
Keputusan Menteri 47 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN LANGKAT TERHADAP KENDARAAN PENGANGKUT BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 47 2006.doc
Keputusan Menteri 48 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 48 2006.doc
Keputusan Menteri 49 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BINJAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 49 2006.doc
Keputusan Menteri 50 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN BONGKAR MUAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 50 2006.doc
Keputusan Menteri 51 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI ATAS KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 51 2006.doc
Keputusan Menteri 52 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG IZIN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 52 2006.doc
Keputusan Menteri 53 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 53 2006.doc
Keputusan Menteri 54 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI MASUK JALAN DALAM IBUKOTA KABUPATEN SRAGEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 54 2006.doc
Keputusan Menteri 55 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 55 2006.doc
Keputusan Menteri 27 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 27 2006.doc
Keputusan Menteri 56 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO.56 2006.doc
Keputusan Menteri 57 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 57 2006.doc
Keputusan Menteri 58 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 58 2006.doc
Keputusan Menteri 59 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK ATAS PENGELUARAN BARANG ANTAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 59 2006.doc
Keputusan Menteri 60 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN DOMPU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 60 2006.doc
Keputusan Menteri 61 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JALAN DAN JEMBATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 61 2006.doc
Keputusan Menteri 62 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASI MOBIL BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 62 2006.doc
Keputusan Menteri 63 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAN PENGANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN SEPEDA MOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 63 2006.doc
Keputusan Menteri 64 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MASUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE KE WILAYAH KABUPATEN BELU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 64 2006.doc
Keputusan Menteri 65 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 65 2006.doc
Keputusan Menteri 66 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI JALAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.66 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 67 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmen No.67 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 68 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.68 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 69 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.69 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 70 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.70 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 71 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN / TERNAK UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.71 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 72 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN UNGGAS DAN TELUR DARI DAN KE KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.72 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 73 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PAS TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.73 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 74 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMOTONGAN TERNAK UNTUK PEMERIKSAAN DAGING Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.74 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 75 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.75 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 76 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.76 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 77 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.77 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 78 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG KEUR HEWAN, BAHAN ASAL DARI HEWAN DAN IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.78 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 79 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.79 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 80 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.80 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 81 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.81 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 82 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN / PEMASUKAN TERNAK, HASIL IKUTAN TERNAK, DAN USAHA PETERNAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.82 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 83 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDARI NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.83 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 84 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.84 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 85 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN/TERNAK, BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK , HASIL BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK DAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.85 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 86 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK GAMBIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.86 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 87 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.87 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 88 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS HASIL KAYU OLAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.88 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 89 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERALATAN / MESIN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.89 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 90 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.90 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 91 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGIRIMAN/SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.91 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 92 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.92 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 93 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Keputusan Menteri 94 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK TANDAN BUAH SEGAR (TBS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Keputusan Menteri 95 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT POLA KEMITRAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.95 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 96 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.96 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 97 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.97 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 98 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU KELUAR DAERAH KOTA PALANGKARAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.98 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 99 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN KELUAR DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.99 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 100 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI ATAS HASIL HUTAN KAYU, HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN YANG DIANGKUT MELALUI DAN ATAU KELUAR DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR. Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.100 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 101 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.101 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 102 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN HASIL PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HUTAN IKUTAN, PERKEBUNAN DAN HASIL INDUSTRI KELUAR DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.102 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 103 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.103 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 104 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN, PENGOLAHAN DAN PENJUALAN HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.104 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 105 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.105 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 106 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.106 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 107 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH TINGKAT II ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.107 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 108 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.108 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 109 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.109 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 110 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI IZIN PERGUDANGAN DI KABUPATEN ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.110 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 111 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.111 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 112 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.112 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 113 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.113 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 114 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.114 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 115 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.115 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 116 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA KENDARAAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.116 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 117 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.117 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 22 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TATA NIAGA TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.22-2005.doc
Keputusan Menteri 1 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENGHARGAAN PURNA BHAKTI PEJABAT NEGARA DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.01-2005.doc
Keputusan Menteri 2 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.02-2005.doc
Keputusan Menteri 3 / 2005 PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 522.21/5781/TAHUN 2001 TENTANG PEMBERlAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI USAHA SEKTOR KEHUTANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.03-2005.doc
Keputusan Menteri 4 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRlBUSI IZIN PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.04-2005.doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.05-2005.doc
Keputusan Menteri 6 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR41 TAHUN 2001TENTANG RETRIBUSI SERTIFlKASl PERDAGANGAN TERNAK, PRODUKSI TERNAK, HEWAN PIARA DAN BAHAN ASAL HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.06-2005.doc
Keputusan Menteri 7 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PARE-PARE NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.07-2005.doc
Keputusan Menteri 9 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.09-2005.doc
Keputusan Menteri 10 / 2005 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN ANTAR AREA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.10-2005.doc
Keputusan Menteri 11 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.11-2005.doc
Keputusan Menteri 12 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TANAMAN, BENIH/BIBIT SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.12-2005.doc
Keputusan Menteri 13 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.13-2005.doc
Keputusan Menteri 14 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOLA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PERIKANAN, PENGAWASAN PEMOTONGAN TERNAK. PERDAGANGAN TERNAK DAN PERDAGANGAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.14-2005.doc
Keputusan Menteri 15 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2005.doc
Keputusan Menteri 16 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TELUR AYAM BURAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.16-2005.doc
Keputusan Menteri 17 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH/BIBIT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.17-2005.doc
Keputusan Menteri 18 / 2005 PEMBATALAN PERATUKAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.18-2005.doc
Keputusan Menteri 19 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.19-2005.doc
Keputusan Menteri 20 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN DIBIDANG PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.20-2005.doc
Keputusan Menteri 23 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.23-2005.doc
Keputusan Menteri 24 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.24-2005.doc
Keputusan Menteri 25 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SERTA PEMERIKSAAN DAGING DAN HASIL IKUTANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.25-2005.doc
Keputusan Menteri 26 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.26-2005.doc
Keputusan Menteri 27 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.27-2005.doc
Keputusan Menteri 28 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.28-2005.doc
Keputusan Menteri 29 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TUBERKULINASI PADA SAPI PERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.29-2005.doc
Keputusan Menteri 30 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PETERNAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.30-2005.doc
Keputusan Menteri 31 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA ATAS PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI. HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.31-2005.doc
Keputusan Menteri 32 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IJlN USAHA BAGI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.32-2005.doc
Keputusan Menteri 33 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.33-2005.doc
Keputusan Menteri 34 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PRODUKSI HASIL TAMBAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.34-2005.doc
Keputusan Menteri 35 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.35-2005.doc
Keputusan Menteri 36 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAI NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTASI HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.36-2005.doc
Keputusan Menteri 37 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.37-2005.doc
Keputusan Menteri 38 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.38-2005.doc
Keputusan Menteri 39 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.39-2005.doc
Keputusan Menteri 40 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.40-2005.doc
Keputusan Menteri 41 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN IIN PENANGKAPAN IKAN- PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN HASIL PERIKANAN YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR DAERAH DAN KARANTINA IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.41-2005.doc
Keputusan Menteri 42 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.42-2005.doc
Keputusan Menteri 43 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.43-2005.doc
Keputusan Menteri 44 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.44-2005.doc
Keputusan Menteri 45 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.45-2005.doc
Keputusan Menteri 46 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN HASIL TANGKAPAN IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.46-2005.doc
Keputusan Menteri 47 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK ALAT TANGKAP IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.47-2005.doc
Keputusan Menteri 48 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.48-2005.doc
Keputusan Menteri 49 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.49-2005.doc
Keputusan Menteri 50 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN FASILITAS UMUM DI BIDANG PERIKANAN DAN KEBAHARIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.50-2005.doc
Keputusan Menteri 51 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.51-2005.doc
Keputusan Menteri 52 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.52-2005.doc
Keputusan Menteri 53 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.53-2005.doc
Keputusan Menteri 54 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.54-2005.doc
Keputusan Menteri 55 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.55-2005.doc
Keputusan Menteri 56 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 274 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PARA PEMILIK/PENGUASA KENDARAAN BERMOTOR LUAR DAERAH YANG DIOPERASIKAN DI PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.56-2005.doc
Keputusan Menteri 57 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL LAUT TAKA BONERATE Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.57-2005.doc
Keputusan Menteri 58 / 2005 PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HASIL BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.58-2005.doc
Keputusan Menteri 59 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG NOMOR 30 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.59-2005.doc
Keputusan Menteri 60 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.60-2005.doc
Keputusan Menteri 61 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.61-2005.doc
Keputusan Menteri 62 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATENASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.62-2005.doc
Keputusan Menteri 63 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAKPEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI DAERAH KABUPATEN TINGKAT II ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.63-2005.doc
Keputusan Menteri 64 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.64-2005.doc
Keputusan Menteri 65 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.65-2005.doc
Keputusan Menteri 66 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.66-2005.doc
Keputusan Menteri 67 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.67-2005.doc
Keputusan Menteri 68 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.68-2005.doc
Keputusan Menteri 69 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 1996 TENTANG PETUNJ UK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA-USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.69-2005.doc
Keputusan Menteri 70 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TAPIOKA KABUPATEN TULANG BAWANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.70-2005.doc
Keputusan Menteri 71 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.71-2005.doc
Keputusan Menteri 72 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSl USAHA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.72-2005.doc
Keputusan Menteri 73 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 820/554/04/2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK YANG AKAN MASUK DAN ATAU KELUAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.73-2005.doc
Keputusan Menteri 74 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.74-2005.doc
Keputusan Menteri 76 / 2005 PE.MBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING (WNA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.76-2005.doc
Keputusan Menteri 77 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.77-2005.doc
Keputusan Menteri 78 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG IJIN PENUMPUKAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.78-2005.doc
Keputusan Menteri 79 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.79-2005.doc
Keputusan Menteri 80 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.80-2005.doc
Keputusan Menteri 81 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.81-2005.doc
Keputusan Menteri 82 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.82-2005.doc
Keputusan Menteri 83 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.83-2005.doc
Keputusan Menteri 84 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.84-2005.doc
Keputusan Menteri 85 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.85-2005.doc
Keputusan Menteri 86 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.86-2005.doc
Keputusan Menteri 87 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU DARI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.87-2005.doc
Keputusan Menteri 91 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.91-2005.doc
Keputusan Menteri 92 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET, TELUR PENYU DAN RUMPLIT LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.92-2005.doc
Keputusan Menteri 93 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.93-2005.doc
Keputusan Menteri 94 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.94-2005.doc
Keputusan Menteri 95 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.95-2005.doc
Keputusan Menteri 97 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.97-2005.doc
Keputusan Menteri 98 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.98-2005.doc
Keputusan Menteri 99 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.99-2005.doc
Keputusan Menteri 100 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN RETRIBUSI USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.100-2005.doc
Keputusan Menteri 101 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.101-2005.doc
Keputusan Menteri 102 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.102-2005.doc
Keputusan Menteri 103 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG REGISTRASI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.103-2005.doc
Keputusan Menteri 104 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHl NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAYANAN PEMBERIAN IJIN USAHA INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.104-2005.doc
Keputusan Menteri 105 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.105-2005.doc
Keputusan Menteri 106 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI. IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.106-2005.doc
Keputusan Menteri 107 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.107-2005.doc
Keputusan Menteri 108 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.108-2005.doc
Keputusan Menteri 110 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.110-2005.doc
Keputusan Menteri 111 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.111-2005.doc
Keputusan Menteri 112 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSt KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.112-2005.doc
Keputusan Menteri 113 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.113-2005.doc
Keputusan Menteri 114 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.114-2005.doc
Keputusan Menteri 115 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.115-2005.doc
Keputusan Menteri 116 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.116-2005.doc
Keputusan Menteri 117 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.117-2005.doc
Keputusan Menteri 118 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERLINDUNGAN JALAN DARI PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.118-2005.doc
Keputusan Menteri 119 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.119-2005.doc
Keputusan Menteri 128 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PETERNAKAN, PENAMPUNGAN. PEMOTONGAN UNGGAS, PEREDARAN DAGING DAN TELUR UNGGAS DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.128-2005.doc
Keputusan Menteri 129 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN BADAN KAPAL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.129-2005.doc
Keputusan Menteri 130 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAKRAH KOTA SAMARINDA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.130-2005.doc
Keputusan Menteri 131 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.131-2005.doc
Keputusan Menteri 132 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.132-2005.doc
Keputusan Menteri 133 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN HASIL BUMI DAN HASIL. INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.133-2005.doc
Keputusan Menteri 134 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN KEPEMILIKAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG SERTA PERLENGKAPANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.134-2005.doc
Keputusan Menteri 135 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRlBUSl IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.135-2005.doc
Keputusan Menteri 1 / 2005 TINDAK LANJUT RAPAT KERJA GUBERNUR SELURUH INDONESIA TENTANG PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.01-2005.doc
Keputusan Menteri 2 / 2005 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.02-2005.doc
Keputusan Menteri 3 / 2005 PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILLEGAL DI KAWASAN HUTAN DANPEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.03-2005.doc
Keputusan Menteri 4 / 2005 KELEMBAGAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.04-2005.doc
Keputusan Menteri 6 / 2005 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOORDINASI PELAKSANAAN REINTEGRASI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DAN PEMBERDAYAANNYA KE DALAM MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.06-2005.doc
Keputusan Menteri 7 / 2005 PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.07-2005.doc
Keputusan Menteri 8 / 2005 KEGIATAN DESIMINASI DAN SOSIALISASI NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PONDOK PESANTREN Lihat Katalog Lihat Abstrak inmen-no.8-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 96 / 2005 PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen-No.96-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 123 / 2005 PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmen-no.123-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 4 / 2005 PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen-no.4-2005(penerbit).Doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.5-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen-no.5-2005(lamp.I).doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen-no.5-2005(lamp.I)2.doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.5-2005(lamp-3)cetak.doc
Keputusan Menteri 6 / 2005 BATAS WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.6-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 7 / 2005 BATAS WILAYAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN KEBUMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.7-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 8 / 2005 PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.8-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 9 / 2005 PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.9-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 10 / 2005 PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.10-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 10 / 2005 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTRI NO 10 THN 2005 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 10.rar
Keputusan Menteri 11 / 2005 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.11-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 12 / 2005 PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.12-2005 (penerbit).doc
Keputusan Menteri 12 / 2005 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTRI NO 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.12-2005(1)penerbit.doc
Keputusan Menteri 13 / 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.13-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 14 / 2005 PENGESAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.14-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 15 / 2005 BATAS WILAYAH KABUPATEN MAMASA DENGAN KABUPATEN MAMUJU, KABUPATEN MAJENE DAN KABUPATEN POLEWALIMAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-No.15-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 16 / 2005 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 7005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.16-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 17 / 2005 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.17-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 18 / 2005 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-No.18-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 19 / 2005 PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.19-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 20 / 2005 PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.20-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 21 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.21-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 21 / 2005 LAMPIRAN NO 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 21.rar
Keputusan Menteri 24 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKBNI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.24-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 25 / 2005 PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.25-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 26 / 2005 PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.26-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 28 / 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.28-2005(penerbit1).doc
Keputusan Menteri 28 / 2005 PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.28A-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 29 / 2005 ORGANISASI DAN TATAKERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.29-2005(1).DOC
Keputusan Menteri 29 / 2005 LAMPERAN NO 29 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.29-2005(2).doc
Keputusan Menteri 30 / 2005 KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.30-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 31 / 2005 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.31-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 32 / 2005 PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.32-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 33 / 2005 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.33-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 34 / 2005 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.34-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 34 / 2005 LAMPIRAN NO 34 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 34.rar
Keputusan Menteri 35.A / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 94 TAHUN 2003 TENTANG SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.35a-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 35 / 2005 LAMPIRAN NO 35 TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 35.rar
Keputusan Menteri 36 / 2005 PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.36-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 37 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.37-2005(PENERBIT).doc
Keputusan Menteri 38 / 2005 TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.38-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 40 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BFA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.40-2005(edit).doc
Keputusan Menteri 40 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.40-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 41 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.41-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 42 / 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.42-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 42.A / 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.42A-2005(penerbit)1.doc
Keputusan Menteri 1 / 2005 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, NEGARA-NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 2 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 3 / 2005 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 4 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 5 / 2005 PERPANJANGAN KEDUA KALI MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 6 / 2005 PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 7 / 2005 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 8 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 9 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 10 / 2005 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 11 / 2005 TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 12 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 13 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 14 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO, PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, PENGADILAN NEGERI NUNUKAN, DAN PENGADILAN NEGERI MALINAU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 15 / 2005 PENGGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA DI BRUSSEL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 16 / 2005 PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 17 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 18 / 2005 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PADANG, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN INDRAMAYU DAN KABUPATEN BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 19 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 20 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DEPOK, PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG, DAN PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 21 / 2005 PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 22 / 2005 PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA SETIAP ORANG YANG TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 23 / 2005 PEMBENTUKAN PANEL 45 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 24 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 26 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 27 / 2005 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN, KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG, KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA, KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULIK, KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN, KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU, KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI DAN KEJAKSAAN NEGERI TUBEI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 28 / 2005 PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 29 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 30 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 15 / 2004 PENILAIAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II YANG TELAH MENCAPAI USIA 56 TAHUN KE ATAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2004.doc
Keputusan Menteri 68 / 2004 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.68-2004.doc
Keputusan Menteri 69 / 2004 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.69-2004.doc
Keputusan Menteri 106 / 2004 JABATAN PENELITI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.106-2004.doc
Keputusan Menteri 146 / 2004 PERMINTAAN CUTI, PENETAPAN STATUS NON AKTIF GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN DALAM RANGKA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.146-2004.doc
Keputusan Menteri 147 / 2004 PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.147-2004.doc
Keputusan Menteri 151 / 2004 PENYELENGGARAAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.151-2004.doc
Keputusan Menteri 152 / 2004 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.152-2004.doc
Keputusan Menteri 153 / 2004 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.153-2004.doc
Keputusan Menteri 154 / 2004 PENILAIAN PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN DARI NEGARA KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA, WARGA NEGARA ASING DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.154-2004.doc
Keputusan Menteri 155 / 2004 TATACARA PERESMIAN, PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DAN PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.155-2004.doc
Keputusan Menteri 156 / 2004 PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.156-2004.doc
Keputusan Menteri 157 / 2004 PEDOMAN PENGASUHAN PRAJA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.157-2004.doc
Keputusan Menteri 158 / 2004 PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.158-2004.doc
Keputusan Menteri 159 / 2004 PEDOMAN ORGANISASI KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.159-2004.doc
Keputusan Menteri 160 / 2004 KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.160-2004.doc
Keputusan Menteri 161 / 2004 PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.161-2004.doc
Keputusan Menteri 162 / 2004 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.162-2004.doc
Keputusan Menteri 163 / 2004 PENENTUAN BATAS WILAYAH KABUPATEN MIMIKA DENGAN KABUPATEN PANIAI DAN KABUPATEN PUNCAK JAYA DI GUNUNG GRASBERG DAN SEKITARNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.163-2004(1).doc
Keputusan Menteri 164 / 2004 ORGANISASI SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.164-2004(edit).doc
Keputusan Menteri 165 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.165-2004.doc
Keputusan Menteri 168 / 2004 PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.168-2004.doc
Keputusan Menteri 169 / 2004 PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.169-2004.doc
Keputusan Menteri 245 / 2004 PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.245-2004.doc
Keputusan Menteri 246 / 2004 BATAS WILAYAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.246-2004.doc
Keputusan Menteri 1 / 2003 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.1-2003.doc
Keputusan Menteri 4 / 2003 PROGRAM PASCA SARJANA STRATA 2 (S2) MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH (MAPD) DI SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.4-2003.doc
Keputusan Menteri 5 / 2003 IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.5-2003.doc
Keputusan Menteri 6 / 2003 PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.6-2003.doc
Keputusan Menteri 7 / 2003 PEDOMAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.7-2003.doc
Keputusan Menteri 8 / 2003 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.8-2003.doc
Keputusan Menteri 8 / 2003 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.8-2003(lamp2).doc
Keputusan Menteri 9 / 2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.9-2003.doc
Keputusan Menteri 10 / 2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.10-2003.doc
Keputusan Menteri 12 / 2003 PEDOMAN PENILAIAN BARANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.12-2003.doc
Keputusan Menteri 13 / 2003 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.13-2003.doc
Keputusan Menteri 14 / 2003 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.14-2003.doc
Keputusan Menteri 15 / 2003 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2003.doc
Keputusan Menteri 16 / 2003 TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.16-2003(final1).doc
Keputusan Menteri 17 / 2003 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.17-2003.doc
Keputusan Menteri 18 / 2003 PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.18-2003.doc
Keputusan Menteri 19 / 2003 PEMBINAAN PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.19-2003.doc
Keputusan Menteri 20 / 2003 PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.20-2003.doc
Keputusan Menteri 21 / 2003 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.21-2003.doc
Keputusan Menteri 22 / 2003 PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.22-2003.doc
Keputusan Menteri 22 / 2003 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.22-2003(2).doc
Keputusan Menteri 23 / 2003 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG BATAS JUMLAH DAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN SERTA DESA DALAM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.23-2003.doc
Keputusan Menteri 24 / 2003 PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.24-2003.doc
Keputusan Menteri 25 / 2003 PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.25-2003.doc
Keputusan Menteri 26 / 2003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.26-2003.doc
Keputusan Menteri 93 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.93-2003.doc
Keputusan Menteri 94 / 2003 SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.94-2003.doc
Keputusan Menteri 109 / 2003 PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.109-2003.doc
Keputusan Menteri 116 / 2003 PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.116-2003.doc
Keputusan Menteri 117 / 2003 PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA NEGARA INDONESIA LAINNYA DI DAERAH BERGEJOLAK DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.117-2003.doc
Keputusan Menteri 118 / 2003 PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.118-2003.doc
Keputusan Menteri 125 / 2003 PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.125-2003.doc
Keputusan Menteri 126 / 2003 BENTUK PRODUK PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.126-2003.doc
Keputusan Menteri 127 / 2003 PEDOMAN KELEMBAGAAN BADAN NARKOTIKA PROPINSI DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.127-2003.doc
Keputusan Menteri 128 / 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 1993 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.128-2003.doc
Keputusan Menteri 129 / 2003 PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGKAJIAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.129-2003.doc
Keputusan Menteri 130 / 2003 ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.130-2003.doc
Keputusan Menteri 131 / 2003 PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.131-2003.doc
Keputusan Menteri 131 / 2003 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 131 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.131-2003(2).doc
Keputusan Menteri 132 / 2003 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.132-2003.doc
Keputusan Menteri 95 / 2003 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA SAAT MENJELANG DAN SESUDAH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO-95-2003.doc
Keputusan Menteri 2 / 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.2-2001.rtf
Keputusan Menteri 3 / 2001 PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.3-2001.doc
Keputusan Menteri 4 / 2001 PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.4-2001.doc
Keputusan Menteri 7 / 2001 PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.7-2001.doc
Keputusan Menteri 8 / 2001 PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA ATAU DIPILIH / DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.8-2001.doc
Keputusan Menteri 15 / 2001 PENATARAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPAMA DAN SPAMEN ( DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN II) DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2001.rtf
Keputusan Menteri 17 / 2001 PELIMPAHAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA GUBERNUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.17-2001.rtf
Keputusan Menteri 20 / 2001 PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.20-2001.rtf
Keputusan Menteri 21 / 2001 TEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.21-2001.rtf
Keputusan Menteri 29 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.29-2001.doc
Keputusan Menteri 31 / 2001 URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SEKSI DAN SUB BIDANG Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.31-2001.rtf
Keputusan Menteri 34 / 2001 PENGAMANAN BERITA RAHASIA MELALUI PROSES PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.34-2001.doc
Keputusan Menteri 42 / 2001 PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG DAN HUTANG PIUTANG PADA DAERAH YANG BARU DIBENTUK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.42-2001.doc
Keputusan Menteri 44 / 2001 BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.44-2001.doc
Keputusan Menteri 45 / 2001 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOKPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.45-2001.rtf
Keputusan Menteri 46 / 2001 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.46-2001.doc
Keputusan Menteri 47 / 2001 IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.47-2001.rtf
Keputusan Menteri 48 / 2001 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.48-2001.doc
Keputusan Menteri 49 / 2001 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.49-2001.doc
Keputusan Menteri 50 / 2001 PEDOMAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.50-2001.rtf
Keputusan Menteri 2 / 2000 PEDOMAN TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.2-2000.rtf
Keputusan Menteri 3 / 2000 TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.3-2000.rtf
Keputusan Menteri 4 / 2000 PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.4-2000.doc
Keputusan Menteri 5 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.5-2000.rtf
Keputusan Menteri 8 / 2000 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 950-176A TAIIUN 1999 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DITUGASKAN SEBAGAI ORDONATUR DAN PEMEGANG KAS DANA PEMBANGUNAN LANJUTAN KESATRIAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.8-2000.rtf
Keputusan Menteri 15 / 2000 URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmen No.15-2000.rtf
Keputusan Menteri 17 / 2000 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.17-2000.rtf
Keputusan Menteri 20 / 2000 PENYELENGGARAAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.20-2000.rtf
Keputusan Menteri 27 / 2000 ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.27-2000.rtf
Keputusan Menteri 32 / 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN INPASSING/PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.32-2000.rtf
Keputusan Menteri 38 / 2000 PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH SERTA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmen No.38-2000.rtf
Keputusan Menteri 43 / 2000 PEDOMAN KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.43-2000.rtf
Keputusan Menteri 53 / 2000 GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.53-2000.rtf
Keputusan Menteri 1 / 1999 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.01-1999.rtf
Keputusan Menteri 6 / 1999 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.06-1999.rtf
Keputusan Menteri 8 / 1999 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.08-1999.rtf
Keputusan Menteri 15 / 1999 PEDOMAN CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-1999.rtf
Keputusan Menteri 26 / 1999 DATA JUMLAH PENDUDUK DESA/KELURAHAN DI SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.26-1999.doc
Keputusan Menteri 29 / 1999 PENYUSUNAN LAPORAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN PEMUKIMAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.29-1999.doc
Keputusan Menteri 43 / 1999 SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.43-1999.rtf
Keputusan Menteri 50 / 1999 KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.50.1999.rtf
Keputusan Menteri 62 / 1999 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.62-1999.rtf
Keputusan Menteri 63 / 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.63-1999.doc
Keputusan Menteri 64 / 1999 PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.64-1999.doc
Keputusan Menteri 84 / 2 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.84-2007.doc
Peraturan Menteri 6 / 2023 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2023 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf Mencabut Peraturan Menteri No. 54/2009
Peraturan Menteri 3 / 2023 PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2023 PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2023 PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA MASA RESES OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT SISA MASA JABATAN 2019-2024 PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 5 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2023 Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2023 Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2023 Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2023 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 11 / 2023 Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 12 / 2023 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2023 Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2023 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak PMDN NOMOR15 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2021 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 1 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 2 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 3 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 4 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2021 TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 6 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2021 TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 7 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2021 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 8 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2021 TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 9 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2021 TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 10 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 11 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2021 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 12 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2021 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 13 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN WAJO DENGAN KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 14 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2021 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 16 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2021 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 17 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2021 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 18 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 19 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 20 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 21 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 25 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 26 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2021 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 27 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 40 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 41 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 43 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 44 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2021 BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 45 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2021 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 46 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 48 / 2021 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 48 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 54 / 2021 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 54 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2021 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 56 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021-Peraturan Menteri Dalam Negeri-nomor-24 Tahun 2021_(peraturanpedia.id).pdf
Peraturan Menteri 1 / 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.1 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.2 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.3 TH 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.4 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.5 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.6 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2019 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.7 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.8 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2019 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.10 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2019 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.11 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2019 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.12 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2019 PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.13 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.14 Th. 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2019 TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.15 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2019 PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.16 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.18 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 9 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2019 PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 17 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 19 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 21 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 23 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 24 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 24 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 26 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 26 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 27 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 28 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 29 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 30 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.31 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2019 PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.32 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.33 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2019 PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.34 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 37 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNG MAS DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 37 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 38 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 39 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 43 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEC DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 45 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.45 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 46 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 47 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JEMBER DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 47 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 48 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JOMBANG DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 48 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 50 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 50 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 51 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.52 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 53 / 2019 PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 53 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri 54 / 2019 PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.54 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI DENGAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 55 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2019 PEDOMAN NOMENKLATUR DAN UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.56 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 57 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 57 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 58 / 2019 MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI, DAN ANTARPROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 58 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 59 / 2019 TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.59 Tahun 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 60 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 60 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 61 / 2019 PERNCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 61 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 62 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 62 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 63 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 63 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 64 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 64 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 65 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN OGAN KOMERIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 65 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 66 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARO JAMBI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 66 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 67 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SIMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 67 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 68 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 68 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 69 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 69 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.1 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2018 KEWASPADAAN DINI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.2 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2018 PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.3 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2018 PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.4 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2018 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.6 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2018 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 8 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.8 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2018 REVIU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.9 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2018 REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.10 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2018 SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.11 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.12 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.13 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.14 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.15 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.16 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2018 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.18 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2018 PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.19 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2018 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 21 / 2018 PENILAI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.21 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2018 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.22 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2018 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.34 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2018 KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.35 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2018 TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.36 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2018 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.37 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.38 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2018 PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.41 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2018 STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.42 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.43 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2018 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.51 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2018 PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.52 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2018 BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.30 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.44 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.45 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 77 / 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.77 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 81 / 2018 KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.81 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 83 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.83 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 98 / 2018 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No. 98 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 99 / 2018 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.99 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 100 / 2018 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.100 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 102 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.102 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 104 / 2018 PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.104 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 105 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN DAN BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.105 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 106 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.106 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 107 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.107 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 109 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 112 / 2018 PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.112 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 113 / 2018 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.113 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 116 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.116 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 117 / 2018 PENDANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.117 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 118 / 2018 RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.118 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 119 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.119 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 120 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.120 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 121 / 2018 STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.121 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 122 / 2018 STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.122 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 123 / 2018 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.123 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 126 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 127 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 130 / 2018 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.130 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 131 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.131 Th 2018+Peta Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 132 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.132 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri 133 / 2018 PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.133 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri 134 / 2018 KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.134 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri 135 / 2018 PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.135 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2016 PENGELOLAAN ASET DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2016 KARTU IDENTITAS ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4 TH 2016_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5 TH 2016_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2016 PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2016 PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2016 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2016 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2016 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2016_Lampiran.rar
Peraturan Menteri 13 / 2016 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2016 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2016 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2016 PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2016 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 21 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 2 / 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 2 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2015_Lampiran I.xls
Peraturan Menteri 2 / 2015 LAMPIRAN II PERATUAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANGPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2015_Lampiran II.xls
Peraturan Menteri 2 / 2015 AUTENFIKASI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 9. autentifikasi Lampiran I Permendagri No 02 Tahun 2015 edit 1.xls
Peraturan Menteri 2 / 2015 AUTENFIKASI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 10. Autentifikasi Lampiran II Permendagri No. 02 Tahun 2015 edit 1.xls
Peraturan Menteri 3 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.3 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 4 / 2015 BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 5 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 6 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 7 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 8 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 9 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 10 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 11 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 12 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 13 / 2015 BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 14 / 2015 PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 14 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2015_Lampiran.doc
Peraturan Menteri 15 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 16 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 17 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 18 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 19 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 20 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 21 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 22 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 24 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 25 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI DENGAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 26 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 27 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 28 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 29 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 30 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 31 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 32 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 34 / 2015 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 34 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2015_lampiran.doc
Peraturan Menteri 36 / 2015 BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 37 / 2015 BATAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 38 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN DAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 39 / 2015 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2015 IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 42 / 2015 PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 42 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2015 PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2015_lampiran.doc
Peraturan Menteri 45 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 46 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 47 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 48 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 50 / 2015 BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 50 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50 TH 2015_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 51 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51 TH 2015_Lampiran.xlsx
Peraturan Menteri 52 / 2015 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 52 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 53 / 2015 LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 53 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2015_Lampiran.docx
Peraturan Menteri 54 / 2015 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 54 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Autentifikasi lampiran 1. tanggal 24 doc.doc
Peraturan Menteri 54 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Autentifikasi 6. Matriks 2 Kerangka Regulasi 20152015.doc
Peraturan Menteri 54 / 2015 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Autentifikasi Matriks Renstra per 22 Mei 2015 edit 19 Juni 2015.xls
Peraturan Menteri 55 / 2015 PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 56 / 2015 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (ACEH) Lihat Katalog Lihat Abstrak 11. aceh.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMUT) Lihat Katalog Lihat Abstrak 12. sumut.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMBAR) Lihat Katalog Lihat Abstrak 13. sumbar.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (RIAU) Lihat Katalog Lihat Abstrak 14. riau.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JAMBI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 15. jambi.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMSEL) Lihat Katalog Lihat Abstrak 16. sumsel.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BENGKULU) Lihat Katalog Lihat Abstrak 17. bengkulu.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (LAMPUNG) Lihat Katalog Lihat Abstrak 18. lampung.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BABEL) Lihat Katalog Lihat Abstrak 19. babel.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KEPRI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 21. kepri.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (DKI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 31. dki.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JABAR) Lihat Katalog Lihat Abstrak 32. jabar.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JATENG) Lihat Katalog Lihat Abstrak 33. jateng.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (DIY) Lihat Katalog Lihat Abstrak 34. diy.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BANTEN) Lihat Katalog Lihat Abstrak 36. banten.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JATIM) Lihat Katalog Lihat Abstrak 35. jatim.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BALI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 51. bali.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (NTB) Lihat Katalog Lihat Abstrak 52. ntb.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (NTT) Lihat Katalog Lihat Abstrak 53. ntt.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KALBAR) Lihat Katalog Lihat Abstrak 61. kalbar.pdf
Peraturan Menteri 57 / 2015 SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 58 / 2015 BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 58 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58 TH 2015_Lamp_Bitung_Minut.jpg
Peraturan Menteri 59 / 2015 BATAS DAERAH KOTA AMBON DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 59 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA AMBON DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59 TH 2015_Lamp_Ambon_MalTeng resize.jpg
Peraturan Menteri 60 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DENGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 60 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DENGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60 TH 2015_lamp_MalTengSBT resize.jpg
Peraturan Menteri 61 / 2015 PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 61 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61 TH 2012_Lamp.doc
Peraturan Menteri 62 / 2015 STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 62 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62 TH 2015_LAMPIRAN.docx
Peraturan Menteri 63 / 2015 PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.63 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 63 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.63 TH 2015_LAMPIRAN.docx
Peraturan Menteri 64 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 64 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64 TH 2015_Lamp.xlsx
Peraturan Menteri 65 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 65 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65 TH 2015_LAMPIRAN_I.docx
Peraturan Menteri 65 / 2015 LAMPIRAN MATRIK PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65 TH 2015_matrik_renja_revisi_2015.xls
Peraturan Menteri 66 / 2015 PEDOMAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.66 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 67 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.67 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 68 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 68 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2015_LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri 68 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2015_LAMPIRAN II.docx
Peraturan Menteri 69 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.69 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 70 / 2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 70 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70 TH 2015_LAMPIRAN.doc
Peraturan Menteri 71 / 2015 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 71 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71 TH 2015_Lampiran.doc
Peraturan Menteri 72 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.72 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 73 / 2015 PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.73 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 73 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.73 Th 2015_Lampiran.docx
Peraturan Menteri 74 / 2015 TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.74 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 75 / 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.75 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 75 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Lamp SUPL III Tahun 2015.xlsx
Peraturan Menteri 76 / 2015 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.76 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 77 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.77 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 78 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.78 TH 2015_Lampiran I.pdf
Peraturan Menteri 78 / 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.78 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri 78 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 201 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.78 TH 2015_Lampiran II.pdf
Peraturan Menteri 79 / 2015 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri 79 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN I MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79 TH 2015_Lampiran I.pdf
Peraturan Menteri 79 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79 TH 2015_Lampiran II.pdf
Peraturan Menteri 80 / 2015 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.80 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 80 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP I Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri 81 / 2015 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.81 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 80 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP II Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri 80 / 2015 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP III Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri 82 / 2015 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.82 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 83 / 2015 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.83 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 84 / 2015 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.84 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 85 / 2015 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB-BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH, SUB-BIDANG SARANA DAN PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SUB-BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN, DAN SUB-BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.85 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2015 PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2009.rtf
Peraturan Menteri 1 / 2014 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2014 PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 2 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2014 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 5 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 6 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 7 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2014 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 8 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 9 / 2014 PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 9 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 10 / 2014 TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 10 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 11 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2014 PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 12 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 13 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 15 / 2014 PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 15 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 16 / 2014 SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 16 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 17 / 2014 LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 17 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 18 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 18 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 19 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2014 BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 21 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 22 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 23 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 24 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2014 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 26 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2014 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 27 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2014 REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN ANJUNGAN DAERAH DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 28 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 30 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 31 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 32 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 33 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2014 SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 34 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2014 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 35 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2014 ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 36 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2014 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 37 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2014 UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 38 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2014 PEDOMAN PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 39 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2014 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 40 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 42 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 43 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 43 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 44 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 44 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 45 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 45 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 46 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 46 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 47 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KOTA BINJAI DAN BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 47 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 48 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 48 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 49 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 49 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 51 / 2014 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 51 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2014 PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 52 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 53 / 2014 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 53 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 54 / 2014 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 54 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 55 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 56 / 2014 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 56 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 62 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 62 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 63 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 63 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 64 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 64 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 65 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 65 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 66 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 66 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 67 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 67 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 69 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 69 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 70 / 2014 PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 70 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 72 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PACITAN DENGAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 72 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 73 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 73 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 74 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 74 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 75 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 75 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 76 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 76 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 77 / 2014 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 77 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 78 / 2014 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 78 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 79 / 2014 TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen_bersama_no.79_th_2014.pdf
Peraturan Menteri 80 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 80 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 83 / 2014 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIl Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 83 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2013 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2013 PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2013 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.3 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2013 DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Pemen No.4 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2013 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2013 PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2013 FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2013 STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2013 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2013 BATAS DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2013 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2013 BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2013 BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2013 TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2013 BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2013 PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2013 BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.44 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2013 PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2013 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 47 / 2013 BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 48 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 49 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SELUMA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 50 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2013 BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 53 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 54 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2013 BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 57 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN TEGAL DAN KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PEMALANG SERTA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 58 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 59 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BREBES DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 60 / 2013 KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 61 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 62 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 63 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.63 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 64 / 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 65 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 66 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.66 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 67 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.67 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 68 / 2013 PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 70 / 2013 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 71 / 2013 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 72 / 2013 PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.72 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 73 / 2013 BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.73 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 74 / 2013 BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.74 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 75 / 2013 BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.75 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 76 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.76 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 77 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.77 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 78 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.78 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 79 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 80 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.80 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 81 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.81 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 83 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.83 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 84 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.84 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 85 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.85 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 86 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.86 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 87 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.87 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 88 / 2013 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.88 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 89 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.89 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 90 / 2013 RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.90 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri 19 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri 24 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2013_Lampiran.rar
Peraturan Menteri 26 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2013_LampiranI_II.xlsx
Peraturan Menteri 30 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Permen No.30 Thn 2013 KAB BANGLI-GIANYAR.jpg
Peraturan Menteri 35 / 2013 LANPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri 36 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 1.solok - padang pariaman.jpeg
Peraturan Menteri 33 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2013_lampiran.jpg
Peraturan Menteri 32 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Permen No. 32 Thn 2013 BANGLI - KLUNGKUNG.jpg
Peraturan Menteri 31 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Permen No 31 TH 2013 KOTA DENPASAR-GIANYAR2.jpg
Peraturan Menteri 37 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2.solok - pesisir selatan.jpeg
Peraturan Menteri 38 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 3.solok - solok selatan.jpeg
Peraturan Menteri 39 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 4.solok - sawahlunto.jpeg
Peraturan Menteri 40 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 5.solok - kota padang.jpeg
Peraturan Menteri 41 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 6.solok - kota solok & kota padang.jpeg
Peraturan Menteri 42 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Layout_Riau-Sumbar_A.jpg
Peraturan Menteri 46 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TAHUNB 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2013_LAMPIRAN.xls
Peraturan Menteri 53 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 54 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 56 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 58 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 60 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 60 TAHUN 2013 KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 61 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 62 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 64 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64 TH 2013 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 65 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERMENDAGRI 65_TABALONG-HSU.jpg
Peraturan Menteri 66 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERMENDAGRI 66 LIMAPULUH KOTA - AGAM.jpg
Peraturan Menteri 67 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERMENDAGRI 67 LIMAPULUH KOTA - TANAH DATAR - SIJUNJUNG
Peraturan Menteri 68 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 70 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70 TH 2013_Lampiran.xlsx
Peraturan Menteri 71 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71 TH 2013 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 72 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.72 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 73 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Palangkaraya_Katingan_A1_150.jpg
Peraturan Menteri 74 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PALANGKARAYA-PULANGPISAU_permendagri 74 - 2013.jpg
Peraturan Menteri 75 / 2013 PERATURAN MENTERI NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Palangkaraya_Gunungmas_A1_150.jpg
Peraturan Menteri 76 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KAPUAS-GUNUNGMAS_permendagri 76 - 2013.jpg
Peraturan Menteri 77 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KAPUAS-PULANGPISAU_permendagri 77 - 2013.jpg
Peraturan Menteri 78 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak layout_pekalongan_batang.jpg
Peraturan Menteri 79 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Template Layout (banjarnegara_wonosobo).jpg
Peraturan Menteri 80 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak peta_permen_temanggung_wonosobo.jpg
Peraturan Menteri 83 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak layout_bantul_sleman_fix.jpg
Peraturan Menteri 84 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Malang-Jombang.jpg
Peraturan Menteri 86 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak MALANG-LUMAJANG.jpg
Peraturan Menteri 87 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Sampang-Bangkalan.jpg
Peraturan Menteri 89 / 2013 PE LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.89 TH 2013_LAMPIRANf.pdf
Peraturan Menteri 90 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.90 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri 85 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Sampang-Pamekasan.jpg
Peraturan Menteri 1 / 2012 PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No 1.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 2 / 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM MENTERI NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 3 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.3.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2012 BATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2012 MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2012_Lampiran.rar
Peraturan Menteri 14 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2012 BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 16 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 17 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 18 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 19 / 2012 PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 20 / 2012 PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 21 / 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 22 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 23 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 24 / 2012 BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 25 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 26 / 2012 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 27 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 28 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 29 / 2012 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 30 / 2012 PEDOMAN PEMBERIAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA IBU KOTA, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PERUBAHAN NAMA IBU KOTA, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 28 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 29 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 31 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 32 / 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 32 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 33 / 2012 PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 34 / 2012 PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 35 / 2012 ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 35 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 36 / 2012 PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor: 03 TAHUN 2012 Nomor: 36 TAHUN 2012 TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 37 / 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 37 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 2 / 2011 PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 3 / 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.3 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 2 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No. 2 Thn 2011Lampiran Ped. Pembentukan BPP di Daerah LAMPIRAN.rtf
Peraturan Menteri 4 / 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 4 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No. 4 Thn 2011 ttg SOP di Lingk Kemendagri (LAMPIRAN I).rtf
Peraturan Menteri 4 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 4 TAHUN 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No. 4 Thn 2011 ttg SOP di Lingk Kemendagri (LAMPIRAN II).rtf
Peraturan Menteri 5 / 2011 RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 5 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5-2011_Lampiran.rtf
Peraturan Menteri 6 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 6 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6-2011_Lampiran.rtf
Peraturan Menteri 7 / 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 8 / 2011 PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 9 / 2011 PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 10 / 2011 PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 11 / 2011 PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 11 / 2011 PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 12 / 2011 BATAS DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 13 / 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 14 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 14 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14-2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri 15 / 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 15 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2011 Lapiran I.doc
Peraturan Menteri 15 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2011 Lampiran II.doc
Peraturan Menteri 15 / 2011 LAMPIRAN III PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2011 Lampiran III.doc
Peraturan Menteri 17 / 2011 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 19 / 2011 PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 20 / 2011 PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 20 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 21 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 21 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 22 / 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 22 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN Permen No.22 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 23 / 2011 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP II.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN III PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP III.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak ALBER.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak BUS.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak JEEP.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak LTRUCK.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak MICROBUS.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PICKUP.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak RD2.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak RODA-3.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak SEDAN.xls
Peraturan Menteri 24 / 2011 PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 24 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 25 / 2011 PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 27 / 2011 JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 28 / 2011 PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 29 / 2011 PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 30 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 30 / 2011 LAMPIRAN KEPUTUSAMN KEMENTERIAN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2011 lampiran.doc
Peraturan Menteri 31 / 2011 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 32 / 2011 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 32 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2011_Lampiran.doc
Peraturan Menteri 33 / 2011 PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 34 / 2011 PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 34 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2011_Lampiran.doc
Peraturan Menteri 35 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 35 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2011_lampiran.XLS
Peraturan Menteri 36 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 36 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2011 LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri 36 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2011 LAMPIRAN II.rtf
Peraturan Menteri 37 / 2011 PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 37 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2011_LAMPIRAN.doc
Peraturan Menteri 38 / 2011 PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 39 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 40 / 2011 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 40 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40 TH 2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri 41 / 2011 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 41 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41 TH 2011_lampiran.rtf
Peraturan Menteri 42 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 42 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2011_LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri 42 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2011_LAMPIRAN II.doc
Peraturan Menteri 42 / 2011 LAMPIRAN II AKHIR PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2011_Akhir_lampiran II.doc
Peraturan Menteri 43 / 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 44 / 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.44 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 45 / 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 46 / 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 46 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2011_LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri 46 / 2011 LAMPIRAN I TABEL PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2011_TABEL 1 LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri 47 / 2011 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 47 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47 TH 2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri 49 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 49 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49 TH 2011Lampiran.xls
Peraturan Menteri 51 / 2011 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 52 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN I SOP daerah.rtf
Peraturan Menteri 52 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN II SOP daerah.rtf
Peraturan Menteri 53 / 2011 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 53 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri 53 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN II.rtf
Peraturan Menteri 53 / 2011 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN III.rtf
Peraturan Menteri 34 / 2009 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570.05-317 TAHUN 2007- NOMOR 298/KMK.07/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2008.rtf
Peraturan Menteri 1 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2009.rtf
Peraturan Menteri 1 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2009(lamp.).rtf
Peraturan Menteri 2 / 2009 BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.02-2009.rtf
Peraturan Menteri 3 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.03-2009.rtf
Peraturan Menteri 4 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2009.rtf
Peraturan Menteri 5 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.05-2009.rtf
Peraturan Menteri 6 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.06-2009.rtf
Peraturan Menteri 7 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07-2009.rtf
Peraturan Menteri 8 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2009.doc
Peraturan Menteri 8 / 2009 LAMPIRAN WAJIB PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2009 Lamp. Wajib.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2009 LAMPIRAN PILIHAN PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2009 Lamp.Pilihan.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2009 PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.09-2009.rtf
Peraturan Menteri 11 / 2009 KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2009.rtf
Peraturan Menteri 12 / 2009 PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, BALAI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN RUMAH SAKIT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.12-2009.doc
Peraturan Menteri 13 / 2009 TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13-2009.rtf
Peraturan Menteri 14 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14-2009.doc
Peraturan Menteri 15 / 2009 PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15-2009.doc
Peraturan Menteri 16 / 2009 STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16-2009.doc
Peraturan Menteri 17 / 2009 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17-2009.rtf
Peraturan Menteri 18 / 2009 PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18-2009.rtf
Peraturan Menteri 19 / 2009 PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.19-2009.doc
Peraturan Menteri 20 / 2009 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.20-2009.rtf
Peraturan Menteri 20 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20-2009-Lampiran.rtf
Peraturan Menteri 21 / 2009 PEMBATALAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ALOKASI PENGGUNAAN LAHAN BLOK I DI KAWASAN EFEKTIF PARIWISATA PADANGBAI MENGENAI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA CANDIDASA KABUPATEN KARANGASEM Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.21-2009.doc
Peraturan Menteri 22 / 2009 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2009.doc
Peraturan Menteri 22 / 2009 LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2009(Lamp.1).doc
Peraturan Menteri 22 / 2009 LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2009(lamp.2).doc
Peraturan Menteri 23 / 2009 TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23-2009.doc
Peraturan Menteri 24 / 2009 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24-2009.doc
Peraturan Menteri 25 / 2009 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25-2009.doc
Peraturan Menteri 26 / 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen no.26-2009.doc
Peraturan Menteri 27 / 2009 PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27-2009.doc
Peraturan Menteri 28 / 2009 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28-2009.doc
Peraturan Menteri 29 / 2009 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29-2009.doc
Peraturan Menteri 30 / 2009 PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30-2009.doc
Peraturan Menteri 31 / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31-2009.doc
Peraturan Menteri 32 / 2009 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2009.rtf
Peraturan Menteri 32 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2009 (lamp).rtf
Peraturan Menteri 33 / 2009 PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33-2009.rtf
Peraturan Menteri 34 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2009.rtf
Peraturan Menteri 34 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2009(lamp).rtf
Peraturan Menteri 35 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35-2009.rtf
Peraturan Menteri 36 / 2009 STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36-2009.doc
Peraturan Menteri 37 / 2009 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN/KOTA PADA PEMERINTAH ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37-2009.doc
Peraturan Menteri 38 / 2009 STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38-2009.doc
Peraturan Menteri 39 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39-2009.doc
Peraturan Menteri 40 / 2009 PEMBINAAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40-2009.doc
Peraturan Menteri 41 / 2009 PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41-2009.doc
Peraturan Menteri 42 / 2009 PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42-2009.doc
Peraturan Menteri 43 / 2009 PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43-2009.doc
Peraturan Menteri 44 / 2009 PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.44-2009.doc
Peraturan Menteri 45 / 2009 STANDAR KOMPETENSI PENGASUH INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.45-2009.doc
Peraturan Menteri 46 / 2009 PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46-2009.doc
Peraturan Menteri 47 / 2009 PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.47-2009.doc
Peraturan Menteri 48 / 2009 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48-2009.doc
Peraturan Menteri 49 / 2009 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.49-2009.doc
Peraturan Menteri 50 / 2009 PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50-2009.doc
Peraturan Menteri 51 / 2009 KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA IV INSTITUT PEMERINTAKAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.51-2009.doc
Peraturan Menteri 52 / 2009 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52-2009.doc
Peraturan Menteri 53 / 2009 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53-2009.rtf
Peraturan Menteri 54 / 2009 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54-2009(edit).doc
Peraturan Menteri 55 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2009.doc
Peraturan Menteri 56 / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56-2009.doc
Peraturan Menteri 57 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.57-2009.doc
Peraturan Menteri 58 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.58-2009.doc
Peraturan Menteri 59 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.59-2009.doc
Peraturan Menteri 60 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.60-2009.doc
Peraturan Menteri 61 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN KULONPROGO DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.61-2009.doc
Peraturan Menteri 62 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.62-2009.doc
Peraturan Menteri 63 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN GRESIK DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.63-2009.doc
Peraturan Menteri 64 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.64-2009.doc
Peraturan Menteri 65 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.65-2009.doc
Peraturan Menteri 66 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.66-2009.doc
Peraturan Menteri 67 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.67-2009.doc
Peraturan Menteri 68 / 2009 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68-2009.rtf
Peraturan Menteri 69 / 2009 PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.69-2009.doc
Peraturan Menteri 70 / 2009 RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.70-2009.rtf
Peraturan Menteri 71 / 2009 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.71-2009.rtf
Peraturan Menteri 72 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.72-2009.doc
Peraturan Menteri 73 / 2009 TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.73-2009.doc
Peraturan Menteri 70 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Permen RENJA 2010 (FINAL 291209).rtf
Peraturan Menteri 44 / 2009 LAMPIRAN I, II, DAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERUB PERMENDAGRI 44 Terakhir Ttd.rar
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN DK NET AUTEN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP_DK_NET_auten.xls
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN I DK NET PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP I_DK_NET.xls
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN TP NET AUTEN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP_TP_NET_auten.xls
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN II TP PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP II_TP.xls
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN RENJA PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71-2009_Renja.rar
Peraturan Menteri 73 / 2009 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak lampiran II.rtf
Peraturan Menteri 73 / 2009 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak lampiran III.rtf
Peraturan Menteri 73 / 2009 PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 PELAKSANAAN EPPD TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 73-2009_pelaksanaan eppd (kirim ke 2).rar
Peraturan Menteri 74 / 2009 PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.74-2009.doc
Peraturan Menteri 75 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.75-2009.doc
Peraturan Menteri 76 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.76-2009.doc
Peraturan Menteri 78 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.78-2009.doc
Peraturan Menteri 1 / 2008 PEDOMAN PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2008.doc
Peraturan Menteri 2 / 2008 PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.02-2008.doc
Peraturan Menteri 3 / 2008 PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.03-2008.doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008.doc
Peraturan Menteri 5 / 2008 PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.05-2008.doc
Peraturan Menteri 6 / 2008 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.06-2008.doc
Peraturan Menteri 7 / 2008 PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07-2008.doc
Peraturan Menteri 8 / 2008 PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2008.doc
Peraturan Menteri 9 / 2008 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.09-2008.doc
Peraturan Menteri 10 / 2008 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2008.doc
Peraturan Menteri 11 / 2008 PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2008.rtf
Peraturan Menteri 12 / 2008 PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12-2008.doc
Peraturan Menteri 13 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13-2008.doc
Peraturan Menteri 14 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.14-2008.doc
Peraturan Menteri 15 / 2008 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15-2008.doc
Peraturan Menteri 16 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16-2008.doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008(Lamp I).doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 LAPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008(Lamp IIA).doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008(Lamp IIB).doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008(Lamp III).doc
Peraturan Menteri 11 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2008 (lamp.2).doc
Peraturan Menteri 11 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2008(Lamp.).rtf
Peraturan Menteri 11 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2008(lamp.1).doc
Peraturan Menteri 17 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17-2008.doc
Peraturan Menteri 18 / 2008 ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18-2008.doc
Peraturan Menteri 19 / 2008 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19-2008.doc
Peraturan Menteri 20 / 2008 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20-2008.doc
Peraturan Menteri 21 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21-2008.rtf
Peraturan Menteri 22 / 2008 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2008.rtf
Peraturan Menteri 23 / 2008 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23-2008.rtf
Peraturan Menteri 25 / 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25-2008.rtf
Peraturan Menteri 26 / 2008 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK, KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26-2008.rtf
Peraturan Menteri 27 / 2008 PENETAPAN KABUPATEN NATUNA SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI LAPANGAN UDANG DAN LAPANGAN KERISI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27-2008.rtf
Peraturan Menteri 28 / 2008 TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28-2008.rtf
Peraturan Menteri 29 / 2008 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.29-2008.rtf
Peraturan Menteri 30 / 2008 CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30-2008.rtf
Peraturan Menteri 31 / 2008 PENETAPAN KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI SUMUR-SUMUR BLOK LANGGAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31-2008.rtf
Peraturan Menteri 32 / 2008 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2008.rtf
Peraturan Menteri 33 / 2008 PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33-2008.rtf
Peraturan Menteri 35 / 2008 PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI Dl JAWA-BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35-2008.rtf
Peraturan Menteri 36 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36-2008(edit1).doc
Peraturan Menteri 36 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36-2008.doc
Peraturan Menteri 37 / 2008 RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37-2008.rtf
Peraturan Menteri 38 / 2008 PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38-2008.rtf
Peraturan Menteri 39 / 2008 PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39-2008.rtf
Peraturan Menteri 40 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40-2008.rtf
Peraturan Menteri 41 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41-2008.rtf
Peraturan Menteri 42 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42-2008.rtf
Peraturan Menteri 43 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43-2008.rtf
Peraturan Menteri 44 / 2008 KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.44-2008.rtf
Peraturan Menteri 45 / 2008 POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45-2008.rtf
Peraturan Menteri 46 / 2008 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46-2008.doc
Peraturan Menteri 47 / 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47-2008.doc
Peraturan Menteri 48 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48-2008(edit).doc
Peraturan Menteri 48 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48-2008.doc
Peraturan Menteri 49 / 2008 PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49-2008.rtf
Peraturan Menteri 50 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50-2008(1).rtf
Peraturan Menteri 51 / 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 164 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51-2008.doc
Peraturan Menteri 52 / 2008 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52-2008.doc
Peraturan Menteri 53 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR PER. 16/MEN/X/2008, NOMOR 49/2008, NOMOR 922.1/M-IND/10/2008, DAN NOMOR 39/M-DAG/PER/1 0/2008 TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53-2008.rtf
Peraturan Menteri 54 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54-2008.rtf
Peraturan Menteri 56 / 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56-2008.rtf
Peraturan Menteri 57 / 2008 BATAS DAERAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57-2008.rtf
Peraturan Menteri 58 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58-2008.rtf
Peraturan Menteri 59 / 2008 DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59-2008.rtf
Peraturan Menteri 60 / 2008 PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60-2008.rtf
Peraturan Menteri 55 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2008(hal.1-71).doc
Peraturan Menteri 55 / 2008 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2008(hal.72-136).rtf
Peraturan Menteri 55 / 2008 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2008(hal.137-161).rtf
Peraturan Menteri 61 / 2008 RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61-2008(1).doc
Peraturan Menteri 61 / 2008 RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61-2008(2).doc
Peraturan Menteri 62 / 2008 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62-2008.rtf
Peraturan Menteri 64 / 2008 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64-2008.doc
Peraturan Menteri 65 / 2008 PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65-2008.rtf
Peraturan Menteri 1 / 2007 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2007.doc
Peraturan Menteri 2 / 2007 ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.02-2007.doc
Peraturan Menteri 3 / 2007 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.03-2007.doc
Peraturan Menteri 4 / 2007 PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2007.doc
Peraturan Menteri 5 / 2007 PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.05-2007.doc
Peraturan Menteri 6 / 2007 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.06-2007.doc
Peraturan Menteri 7 / 2007 KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07-2007.doc
Peraturan Menteri 7A / 2007 TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07A-2007.doc
Peraturan Menteri 8 / 2007 PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2007.doc
Peraturan Menteri 9 / 2007 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.09-2007.doc
Peraturan Menteri 10 / 2007 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2007.doc
Peraturan Menteri 11 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2007.doc
Peraturan Menteri 12 / 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12-2007.doc
Peraturan Menteri 13 / 2007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13-2007.doc
Peraturan Menteri 14 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14-2007.doc
Peraturan Menteri 15 / 2007 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15-2007.doc
Peraturan Menteri 16 / 2007 TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16-2007.doc
Peraturan Menteri 17 / 2007 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17-2007.doc
Peraturan Menteri 17 / 2007 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.17-2007 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 18 / 2007 STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18-2007.doc
Peraturan Menteri 19 / 2007 PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19-2007.doc
Peraturan Menteri 20 / 2007 PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20-2007.doc
Peraturan Menteri 21 / 2007 PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21-2007.doc
Peraturan Menteri 22 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2007.doc
Peraturan Menteri 23 / 2007 PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23-2007.doc
Peraturan Menteri 24 / 2007 PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24-2007.doc
Peraturan Menteri 25 / 2007 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25-2007.doc
Peraturan Menteri 27 / 2007 PEDOMAN PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27-2007.doc
Peraturan Menteri 28 / 2007 NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28-2007.doc
Peraturan Menteri 29 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29-2007.doc
Peraturan Menteri 30 / 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30-2007.doc
Peraturan Menteri 10 / 2007 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2007(lamp.).doc
Peraturan Menteri 31 / 2007 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31-2007.doc
Peraturan Menteri 32 / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2007.doc
Peraturan Menteri 33 / 2007 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33-2007.doc
Peraturan Menteri 34 / 2007 PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2007.doc
Peraturan Menteri 35 / 2007 PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35-2007.doc
Peraturan Menteri 36 / 2007 PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA LURAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36-2007.doc
Peraturan Menteri 37 / 2007 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37-2007.doc
Peraturan Menteri 38 / 2007 KERJASAMA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38-2007.doc
Peraturan Menteri 39 / 2007 PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39-2007.doc
Peraturan Menteri 40 / 2007 PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA NEGARA DAN BAHASA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40-2007.doc
Peraturan Menteri 41 / 2007 REVITALISASI FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH, KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAHAN DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41-2007.doc
Peraturan Menteri 32 / 2007 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2007(lamp.2).doc
Peraturan Menteri 42 / 2007 PENGELOLAAN PASAR DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42-2007.doc
Peraturan Menteri 43 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43-2007.doc
Peraturan Menteri 44 / 2007 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.44-2007.doc
Peraturan Menteri 44 / 2007 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.44-2007_lampiran.rar
Peraturan Menteri 45 / 2007 PENETAPAN KABUPATEN SIAK SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMUR MINYAK BUMI LAPANGAN SABAK DAN PEDADA AREA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45-2007.doc
Peraturan Menteri 46 / 2007 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46-2007.doc
Peraturan Menteri 47 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN PASURUAN DENGAN KOTA PASURUAN, KABUPATEN PROBOLINGGO, KABUPATEN MALANG, KOTA BATU, KABUPATEN MOJOKERTO, DAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47-2007.doc
Peraturan Menteri 48 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48-2007.doc
Peraturan Menteri 49 / 2007 PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49-2007.rtf
Peraturan Menteri 50 / 2007 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50-2007.doc
Peraturan Menteri 44 / 2007 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.44-2007 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 51 / 2007 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51-2007.doc
Peraturan Menteri 52 / 2007 PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52-2007.doc
Peraturan Menteri 53 / 2007 PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53-2007.doc
Peraturan Menteri 54 / 2007 PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54-2007.doc
Peraturan Menteri 55 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN BATANG DENGAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2007.doc
Peraturan Menteri 56 / 2007 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56-2007.doc
Peraturan Menteri 57 / 2007 PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57-2007.doc
Peraturan Menteri 58 / 2007 URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58-2007.doc
Peraturan Menteri 59 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59-2007.doc
Peraturan Menteri 59 / 2007 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59-2007_lampiran.rar
Peraturan Menteri 60 / 2007 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60-2007.doc
Peraturan Menteri 60 / 2007 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60-2007 (Lamp.01).doc
Peraturan Menteri 60 / 2007 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60-2007(lamp.02).doc
Peraturan Menteri 61 / 2007 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61-2007.doc
Peraturan Menteri 62 / 2007 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62-2007.doc
Peraturan Menteri 63 / 2007 PENETAPAN KABUPATEN MUSI RAWAS SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMUR GAS BUMI SUBAN 4 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.63-2007.rtf
Peraturan Menteri 64 / 2007 PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.64-2007.doc
Peraturan Menteri 65 / 2007 PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65-2007.doc
Peraturan Menteri 66 / 2007 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.66-2007-1.rtf
Peraturan Menteri 67 / 2007 PENDATAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.67-2007.doc
Peraturan Menteri 68 / 2007 RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.68-2007.rtf
Peraturan Menteri 69 / 2007 KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.69-2007.doc
Peraturan Menteri 70 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70-2007.doc
Peraturan Menteri 71 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71-2007.doc
Peraturan Menteri 72 / 2007 BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.72-2007.doc
Peraturan Menteri 73 / 2007 BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.73-2007.rtf
Peraturan Menteri 74 / 2007 PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN DAN INSENTIF DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KAWASAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.74-2007.doc
Peraturan Menteri 75 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.75-2007.rtf
Peraturan Menteri 76 / 2007 PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.76-2007.doc
Peraturan Menteri 77 / 2007 PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.77-2007.doc
Peraturan Menteri 78 / 2007 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.78-2007.rtf
Peraturan Menteri 79 / 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79-2007.doc
Peraturan Menteri 79 / 2007 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79-2007_lampiran.rar
Peraturan Menteri 1 / 2006 Pedoman penegasan batas daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2006.doc
Peraturan Menteri 2 / 2006 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.02-2006.doc
Peraturan Menteri 3 / 2006 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.03-2006.doc
Peraturan Menteri 4 / 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2006.doc
Peraturan Menteri 5 / 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.05-2006.doc
Peraturan Menteri 6 / 2006 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI DAN CIANJUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.06-2006.doc
Peraturan Menteri 7 / 2006 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07-2006.doc
Peraturan Menteri 8 / 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2006.doc
Peraturan Menteri 9 / 2006 ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN TIM PEMBINA PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.09-2006.doc
Peraturan Menteri 10 / 2006 PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2006.doc
Peraturan Menteri 11 / 2006 KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2006.doc
Peraturan Menteri 12 / 2006 KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12-2006.doc
Peraturan Menteri 13 / 2006 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13-2006.doc
Peraturan Menteri 15 / 2006 JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15-2006.doc
Peraturan Menteri 16 / 2006 PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16-2006.doc
Peraturan Menteri 17 / 2006 LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17-2006.doc
Peraturan Menteri 18 / 2006 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17-2006.doc
Peraturan Menteri 19 / 2006 BATAS DAERAH ANTARA PROVINISLDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19-2006.doc
Peraturan Menteri 20 / 2006 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20-2006.doc
Peraturan Menteri 21 / 2006 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21-2006.doc
Peraturan Menteri 22 / 2006 PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2006.doc
Peraturan Menteri 23 / 2006 PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23-2006.doc
Peraturan Menteri 24 / 2006 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24-2006.doc
Peraturan Menteri 25 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25-2006.doc
Peraturan Menteri 26 / 2006 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26-2006.doc
Peraturan Menteri 27 / 2006 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27-2006.doc
Peraturan Menteri 28 / 2006 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28-2006.doc
Peraturan Menteri 29 / 2006 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29-2006.doc
Peraturan Menteri 30 / 2006 TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30-2006.doc
Peraturan Menteri 31 / 2006 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31-2006.doc
Peraturan Menteri 32 / 2006 PEDOMAN ADMINISTRASI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2006.doc
Peraturan Menteri 33 / 2006 PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33-2006.doc
Peraturan Menteri 34 / 2006 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2006.doc
Peraturan Menteri 35 / 2006 PEMANTAU ASING DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35-2006.doc
Peraturan Menteri 36 / 2006 BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN KARANGASEM DI PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36-2006.doc
Peraturan Menteri 37 / 2006 BATAS DAERAH KABUPATEN SUMENEP DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37-2006.doc
Peraturan Menteri 35 / 2005 PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.35-2005(penerbit1).doc
Peraturan Menteri 6 / 2004 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen-No.06-2004.doc
Peraturan Menteri 1 / 2003 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMEN-No-1-2003.doc
Peraturan Menteri 3 / 1999 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TAHUN 1979 TENTANG KEDUDUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KAS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.03-1999.rtf
Peraturan Menteri 4 / 1999 PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI KEPUTUSAN MENTERI MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-1999.doc
Peraturan Menteri 58 / 1999 DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58-1999.rtf
Instruksi Menteri 1 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 1. INMENDGRI NOMOR 1 THN 2021.pdf
Instruksi Menteri 10 / 2021 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 10. INMENDAGRI_NOMOR_10_TAHUN_2021.pdf
Instruksi Menteri 11 / 2021 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 11. Inmendagri_Nomor_11_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri 12 / 2021 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 12. Inmendagri_No_12_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri 13 / 2021 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 13. Instruksi_Menteri_Dalam_Negeri_Nomor_13_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri 14 / 2021 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 14. Inmendagri_Nomor_14_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri 15 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak 15. Instruksi_Menteri_Dalam_Negeri_No_15_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri 16 / 2021 PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak 16. Inmendagri_No_16_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri 17 / 2021 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 17. Inmendagri_No_17_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri 18 / 2021 PERUBAHAN KEDUA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak 18.SALINAN-INMENDAGRI-NO-18-THN-2021-TTG-PERUBAHAN-KEDUA-INMENDAGRI-NO-15-THN-2021-TTG-PPKM-DARURAT-JAWA-BALI.pdf
Instruksi Menteri 1 / 2006 PEMBERLAKUAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Inmen-No.01-2006(penerbit).doc
Instruksi Menteri 2 / 2006 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ASURANSI BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Inmen-No.02-2006(penerbit).doc
Instruksi Menteri 1 / 2004 KONSOLIDASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2004 OLEH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak inmen-no.1-2004.doc
Instruksi Menteri 2 / 2004 PETUNJUK TEKNIS DUKUNGAN DARURAT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak inmen-no.2-2004.doc
Instruksi Menteri 7 / 2004 PENEGAKAN TERTIB KERJA APARATUR DEPARTEMEN DALAM NEGERI SEBAGAI PENJABARAN KONTRAK POLITIK KABINET INDONESIA BERSATU Lihat Katalog Lihat Abstrak inmen-no.7-2004.doc
Instruksi Menteri 14 / 1999 PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Inmen No.14-1999.doc
Instruksi Menteri 2 / 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MELALUI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 99m03um0.602.doc
Keputusan Menteri M.HH-03.GR.01.01 Tah / 2023 Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMENKUMHAM-M-HH-03-GR-01-01-2023.pdf
Keputusan Menteri M.HH-01.AH.01.01 / 2010 TATA CARA PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01-2010.doc
Keputusan Menteri M.HH-02.KU.02.02 / 2010 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ku.02.02-2010.doc
Keputusan Menteri PER.05/MEN/III/2010 / 2010 BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGAKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.05-2010.doc
Keputusan Menteri PER.O7/MEN/V/2010 / 2010 ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.07-2010.doc
Keputusan Menteri PER.08/MEN/VII/2010 / 2010 ALAT PELINDUNG DIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.08-2010.doc
Keputusan Menteri PER.O9/MEN/VII/2010 / 2010 OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.09-2010.doc
Keputusan Menteri .HH-01.PK.07.02 / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pk.07.02-2009.doc
Keputusan Menteri M.HH-03.KU.03.01 / 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.ku.03.01-2009.doc
Keputusan Menteri G1-97.PR.09.03 / 2007 PEMBENTUKAN PELAKSANA TIM-TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI PADA WEB SISFOKUMNAS TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak g1-97.pr.09.03-2007.doc
Keputusan Menteri M 1840-KP.04.12 / 2006 PENGANGKATAN ANGGOTA BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN PRIODE 2006 – 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak 06km1840kp0412.m.doc
Keputusan Menteri M.O7-lZ.O1.02 / 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN KEPUBLIK INDONESIA NOMOR M.04-IZ.01.02 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmenkeh_2011.doc
Keputusan Menteri M.45.KU.03.01 / 2006 PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)/ PENGUJI SPP, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN PEMEGANG UANG MUKA PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.45.ku.03.01_tahun_2006.doc
Keputusan Menteri M.5245.KP.04.04 / 2006 PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PEJABAT ESElON II DI LlNGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.5245.kp.04.04_tahun_2004.doc
Keputusan Menteri M.01-PW.07.02 / 2005 PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak 05km001.pw.doc
Keputusan Menteri M.03.IZ.03.10 / 2005 PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANA PHOTO TERPADU PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA SISTEM BIOMETRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 05km03.iz.03.10.m.doc
Keputusan Menteri G-80.PR.09.03 / 2005 PEMBENTUKAN TIM-TIM PENGEMBANGAN GRAND DESIGN APLIKASI SISTEM INFORMASI HUKUM NASIONAL BERBASIS JARINGAN INTERNET TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak g-80.pr.09.03-2005.doc
Keputusan Menteri M.38-PW.07.02 / 2004 PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak 04kmh038.pw.doc
Keputusan Menteri M-04.IZ.01.10 / 2004 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 04kmk004.iz.doc
Keputusan Menteri M-01.UM.06.08 / 2003 PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN KEPENGURUSAN PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARUI Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M01Um0608.doc
Keputusan Menteri M.09.PR.07.02 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PR.07.02 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M09PR0702.doc
Keputusan Menteri M-20.UM.06.08 / 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M20UM0608.doc
Keputusan Menteri M.71-PR.09.02 / 2003 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M71PR0902.doc
Keputusan Menteri M. 4052 – KP. 04. 1 / 2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4052KP0411.doc
Keputusan Menteri M.4725.Kp.04.04 / 2003 PENETAPAN ESELON JABATAN SEKRETARIS PADA 11 (SEBELAS) PENGADILAN TINGGI TYPE A DAN ESELON JABATAN SEKRETARIS PADA 15 (LIMA BELAS) PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4725KP0404.doc
Keputusan Menteri M-4907.KP.04.11 / 2003 SPECIMEN TANDA TANGAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4907KP0411.doc
Keputusan Menteri M-04.KP.10.04 / 2003 PEMBERIAN PENGHARGAAN “ANUBHAWA SASANA DESA” TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.kp.10.04_tahun_2003br.doc
Keputusan Menteri M.16.PR.07.03 / 2003 PENINGKATAN KELAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DARI KELAS IIA MENJADI KELAS I DAN LEMBAGA PEMASY ARAKATAN DARI KELAS IIB MENJADI KELAS IIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.16.pr.07.03-2003.doc
Keputusan Menteri M-15.PR.07.03 / 2003 PENINGKATAN KELAS BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON DAN BALAI PEMASYARAKATAN MALANG DARI KELAS II MENJADI KELAS I Lihat Katalog Lihat Abstrak m-15.pr.07.03-2003.doc
Keputusan Menteri M.01.IZ.01.02 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.05-IZ.01.02 TAHUN 1994 TENTANG PENGGUNAAN SMART CARD DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BEBERAPA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI KAWASAN JARINGAN TERPADU PROPINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.iz.01.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.01.UM.01.06 / 2000 BENTUK FORMULIR DAN TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.um.01.06-2000.doc
Keputusan Menteri M.01-PR.02.04 / 2000 PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI SABANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pr.02.04-2000.doc
Keputusan Menteri M.02.PW.07.03 / 2000 PENUJUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SYAHRUL BIN IDRIS ALIAS SYAHRUL MEDSEN, BADRUDDIN BIN JAFAR, DAN SYAIFUDDIN BIN HASBI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.03.PW.07.03 / 2000 PENUJUKAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA MUHAMMAD SYUKRI BIN SULAIMAN ALIAS TENGKU DILADANG, ISMAIL BIN ISHAK, DAN KHAIRUL ABDI BIN SABIRIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.04-HN.02.01 / 2000 REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04-hn.02.01-2000.doc
Keputusan Menteri M.05.AT.01.10 / 2000 PEMINDAHAN SEMENTARA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05.at.01.10-2000.doc
Keputusan Menteri M.05.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA DRS. AGFAR PATANGA SERTA ATAS NAMA TERDAKWA FABIANUS TIBO DAN KAWAN-KAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.AT.01.10 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI KUPANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SALESIUS MEDI ALIAS MEDI, DKK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.at.01.10-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.PR.07.02 / 2000 PERUBAHAN NAMA UJUNG PANDANG MENJADI MAKASSAR UNTUK NOMENKLATUR PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pr.07.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.PW.09.07 / 2000 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06.PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pw.09.07-2000.doc
Keputusan Menteri M.07.IZ.01.04 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-IZ.01.04 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG AKAN BERKUNJUNG KE INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07.iz.01.04-2000.doc
Keputusan Menteri M.07-PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MENGADILI TINGKAT BANDING PERKARA KONEKSITAS ATAS NAMA TERDAKWA KAPTEN INF. ANTON YULIANTORO DAN KAWAN-KAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07-pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.08.PR.07.01 / 2000 PEMBUKAAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08.pr.07.01-2000.doc
Keputusan Menteri M.08-DL.01-05 / 2000 PEDOMAN PENGAJARAN, PELATIHAN DAN PENGASUHAN PADA AKADEMI IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08-dl.01-05-2000.doc
Keputusan Menteri M.08-PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SEINGO LEGO Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08-pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.10.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA EURICO GUTERRES Lihat Katalog Lihat Abstrak m.10.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.13.PR.09.03 / 2000 PEMBENTUKAN TIM PAKAR HUKUM DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.13.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.15-PR.09.02 / 2000 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.15.pr.09.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.17.PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.17.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.19-PR.09.03 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.68-PR.09.03 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN LALU LINTAS WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA DI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.19-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.20.PR.09.03 / 2000 PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN CALON HAKIM TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.20.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.22-PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.22-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.23-PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.23-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.HH-09.AH.01.01 / 2000 KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM AHLI PEMANTAUAN HUKUM PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-09.ah.01.01-2009.doc
Keputusan Menteri M-01.HT.01.01 / 2000 PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Lihat Katalog Lihat Abstrak m-01.ht.01.01-2000.doc
Keputusan Menteri M-03.AT.01.01 / 2000 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI PADA 15 (LIMA BELAS) PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS IB. Lihat Katalog Lihat Abstrak m-03.at.01.01-2000.doc
Keputusan Menteri M-03.PS.01.04 / 2000 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA PENJARA SEMENTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m-03.ps.01.04-2000.doc
Keputusan Menteri M-09.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA EURICO GUTERRES DAN XISTO PAREIRA, dkk. Lihat Katalog Lihat Abstrak m-09.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.01.AT.03.10 / 1999 PENUNJUKAN TENAGA AHLI DALAM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.at.03.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.HT.04.02 / 1999 PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA FORMULIR D NOMOR : 041/BPGK/KODYA YK/67 ATAS NAMA LIEM, KWEE BAUW YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TANGGAL 30 DESEMBER 1967 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.ht.04.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.07.02 / 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.09.02 / 1999 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pw.09.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-AT.01.10 / 1999 PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-at.01.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-IZ.03.10 / 1999 PENUNJUKAN KANTOR IMIGRASI DUMAI, SINGKAWANG, PONTIANAK DAN NUNUKAN SEBAGAI TEMPAT PEMPROSESAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA YANG TELAH MENDAPATKAN KONTRAK KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-iz.03.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-PK.04.10 / 1999 ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pk.04.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.02.UM.02.01 / 1999 PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN CAP DINA, KOP SURAT DAN PAPAN NAMA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02.um.02.01-1999.doc
Keputusan Menteri M.02-AT.01.05 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI KARAWANG DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI KARAWANG DARI KELAS II MENJADI KELAS IB Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-at.01.05-1999.doc
Keputusan Menteri M.02-PR.07.10 / 1999 FORUM KONSULTASI PENGHARMONISAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINAH DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-pr.07.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.03.AT.01.05 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI SLEMAN DARI KELAS II MENJADI KELAS IB Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.at.01.05-1999.doc
Keputusan Menteri M.03.PR.07.02 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI KERAWANG DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.03-UM.06.02 / 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MELALUI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-um.06.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.04.AT.01.02 / 1999 PENETAPAN KELAS DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI LIWA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.at.01.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.05-PR.07.02 / 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I. NOMOR : M.01.PR.07.02 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05-pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.06-PR.07.03 / 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06-pr.07.03-1999.doc
Keputusan Menteri M.124.Kp.04.11 / 1999 PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN UNTUK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.124.kp.04.11-1999.doc
Keputusan Menteri M-146.KP.04.09 / 1999 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.KP.04.04 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I ANGKA 3 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998 DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 177 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak m-146.kp.04.09-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.07.02 / 1998 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA MEMPENGARUHI MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT KERUSUHAN ATAS NAMA TERSANGKA KH. AFIFUDDIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pw.07.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.01-HN.02.10 / 1998 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI METRO DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI METRO DARI KELAS IIA MENJADI KELAS 1B Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-at.01.05-1998.doc
Keputusan Menteri : M.01-HN.02.10 / 1998 PEMBATALAN PEMBERIAN REMISI TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-hn.02.10-1998.doc
Keputusan Menteri M.01-PN.07.03 / 1998 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SABANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA ISHAK BIN MUHAMMAD DAUD Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pn.07.03-1998.doc
Keputusan Menteri M.02-IZ.01.04 / 1998 PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG AKAN BERKUNJUNG KE INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-iz.01.04-1998.doc
Keputusan Menteri : M.03-IZ.01.02 / 1998 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-IZ.01.02 TAHUN 1993 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-iz.01.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.03-PR.07.04 / 1998 PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI TANGERANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-pr.07.04-1998.doc
Keputusan Menteri M.04.IZ.01.02 / 1998 PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.iz.01.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.04.PR.09.03 / 1998 BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.pr.09.03-1998.doc
Keputusan Menteri M.06.PR.09.02 / 1998 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA PEMBINAAN KARIER PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPULIK INDONESIA DALAM JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri : M.07.PR.09.02 / 1998 PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA/KANTOR PELAYANAN CALON PERCONTOHAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07.pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri : M.09-HT.05.10 / 1998 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.09-ht.05.10-1998.doc
Keputusan Menteri M.09-HT.05.10 / 1998 PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.09-ht.05.10-1998.doc
Keputusan Menteri : M.29-PR.09.02 / 1998 BADAN PERTIMBANGAN HUKUM DISIPLIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.29-pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.46.PR.09.03 / 1998 PEUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.28.PR.09.03 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI HUKUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.31.PR.09.03 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.46.pr.09.03-1998.doc
Keputusan Menteri : M.163-KP.04.11 / 1998 SPECIMEN TANDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.163-kp.04.11-1998.doc
Keputusan Menteri M.2858-KP.04.10 / 1998 PENGANGKATAN ASISTEN PRIBADI MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.2858-kp.04.10-1998.doc
Keputusan Menteri : M.2862.KP.04-11 / 1998 SPECIMEN TANDA TANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.2862.kp.04-11-1998.doc
Keputusan Menteri M-04.PR.07-02 / 1998 PENETAPAN KELAS PENGADILAN NEGERI CIBINONG DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI CIBINONG Lihat Katalog Lihat Abstrak m-04.pr.07-02-1998.doc
Peraturan Menteri 1 / 2023 MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-1-2023.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2023 PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONALANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-2-2023.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2023 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-3-2023.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2023 TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERFUNGSI KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-4-2023.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2023 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-5-2023.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2023 SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-6-2023.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2023 INTELIJEN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-7-2023.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-9-2023.pdf Mengubah Peraturan Menteri No. 24/2022
Peraturan Menteri 8 / 2023 PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-8-2023.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2023 PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA, PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN, DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN AKIBAT STATUS KEWARGANEGARAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-10-2023.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2023 STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-11-2023.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2023 PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-12-2023.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2023 PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-14-2023.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2023 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-15-2023.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2023 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-16-2023.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2023 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-17-2023.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-18-2023.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2023 Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-19-2023.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2023 Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-13-2023.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2023 Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-20-2023.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2023 Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-20-2023.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2023 Visa dan Izin Tinggal Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-22-2023.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2023 Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-24-2023.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2023 Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-25-2023.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-26-2023.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2022 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERMENKUMHAM-24-2022-.pdf Diubah Oleh Peraturan Menteri No. 9/2023
Peraturan Menteri 1 / 2021 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham001.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2021 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham002.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2021 PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham003.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2021 STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham004.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2021 SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham005.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2021 SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham006.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2021 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI HARTA PENINGGALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham007.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2021 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham009.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2021 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham010.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2021 TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham011.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham012.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERMOHONAN PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham013.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham014.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham015.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2021 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham016.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2021 TUGAS DAN FUNGSI, SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham017.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2021 PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham018.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2021 FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham019.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2021 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham020.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2021 SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham021.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2021 PEMBATASAN ORANG ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA DALAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021pmkumham027.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2018 PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 1 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2018 PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 2 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2018 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 3 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 4 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2018 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 5 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2018 PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 6 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2018 TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 7 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2018 BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 8 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2018 PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 9 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2018 PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 10 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2018 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 11 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2018 TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 12 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2018 PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 13 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2018 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 14 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2018 PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMEGANG PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 15 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2018 TATA CARA PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI TENAGA KERJA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 16 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2018 PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 17 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 18 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 20 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP SERTA PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN TINGGAL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 21 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2018 PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 22 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2018 PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 23 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 24 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 25 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2018 PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 26 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2018 PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 27 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2018 CAP KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 28 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2018 PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 29 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 30 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2018 KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 31 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2018 PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 32 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2018 SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME, PERDAGANGAN MANUSIA, PEREDARAN NARKOTIKA DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA MELALUI PINTU LALU LINTAS ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 33 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2018 TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 34 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2018 REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 35 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2018 TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 36 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2018 SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 37 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2018 PERMOHONAN PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 38 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2018 TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 39 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2018 CETAK BIRU REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2019-2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 40 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2018 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 41 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2018 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 42 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2017 TATA CARA PERMOHONAN LEGALISASI DOKUMEN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 1 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 2 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2017 BIAYA JASA HUKUM NOTARIS UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 3 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2017 TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 4 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 6 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2017 PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 7 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2017 PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 8 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2017 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 9 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2017 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE E-LEARNING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 10 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2017 GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED PADA RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 11 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2017 PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 12 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2017 DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 13 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2017 STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 14 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 15 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 16 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2017 TATA CARA PERMOHONAN PERBAIKAN DATA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN, DAN PERKUMPULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 17 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2017 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 18 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 19 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2017 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 20 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2017 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 21 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 22 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2017 TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 23 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2017 PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 24 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2017 UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 25 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2017 PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 26 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2017 STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 27 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 28 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 29 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 31 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2017 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI MENTERI DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 33 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2017 TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 34 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/ INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 35 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 36 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 37 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 38 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2017 PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK, DAN NARAPIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 40 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2017 PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 41 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 39 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 49 / 2016 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 49 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 1 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2016 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 2 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2016 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 3 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2016 INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 4 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2016 TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 5 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 6 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2016 MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 7 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 8 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 9 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2016 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 10 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2016 PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 11 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMBINAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 12 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 14 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2016 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 15 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 16 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2016 TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT, DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 17 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 18 THN 2016_bajudinas.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2016 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 19 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2016 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 20 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2016 PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 22 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2016 ORANG ASING ATAU AHLI WARIS YANG MERUPAKAN ORANG ASING SEBAGAI PEMILIK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 23 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2016 PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 24 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 25 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2016 KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 26 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2016 FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 27 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2016 TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 28 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH TERSUMPAH Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 29 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2016 INTELIJEN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 30 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2016 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI TERKAIT Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 31 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2016 PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 32 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2016 PROSEDUR TEKNIS PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI ORANG ASING EKS WARGA NEGARA INDONESIA DAN KELUARGANYA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 33 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2016 KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 34 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2016 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.PL.01.01 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA, KENDARAAN OPERASIONAL, DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 35 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2016 TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 36 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2016 TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 37 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2016 SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 39 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 40 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2016 TATA CARA PENDAFTARAN PERMOHONAN, PENYAMPAIAN PERSETUJUAN VISA TINGGAL TERBATAS, DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL TERBATAS SECARA ELEKTRONIK, SERTA PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 41 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2016 PELAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 42 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2016 PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 43 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2016 PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 44 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2016 PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 45 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2016 TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 46 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 47 / 2016 TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 47 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 48 / 2016 SISTEM PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 48 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 50 / 2016 TIM PENGAWASAN ORANG ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 50 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 51 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2016 PENERBITAN STUDENT VISA DAN CAP STUDENT VISA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 52 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 53 / 2016 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN INDUSTRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 53 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2016 KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 55 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 56 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 57 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 57 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 58 / 2016 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 58 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 59 / 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 59 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 60 / 2016 TATA CARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 60 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 61 / 2016 TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 61 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 62 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 62 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 63 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 63 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 64 / 2016 STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 64 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 65 / 2016 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 65 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 66 / 2016 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 66 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 67 / 2016 PENDAFTARAN MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 67 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 1 TAHUN 2015 / 2015 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 15pmkumham001.pdf
Peraturan Menteri 2 TAHUN 2015 / 2015 CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 15pmkumham002.pdf
Peraturan Menteri 3 TAHUN 2015 / 2015 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 15pmkumham003.pdf
Peraturan Menteri 4 TAHUN 2015 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 15pmkumham004.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2015 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak N0 6 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 8 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2015 BENTUK DAN FORMAT VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 11 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2015 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 13 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2015 PELAKSANAAN PENUTUPAN KONTEN DAN/ATAU HAK AKSES PENGGUNA PELANGGARAN HAK CIPTA DAN/ATAU HAK TERKAIT DALAM SISTEM ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 14 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2015 PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 15 TAHUN 2015.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2015 TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 16 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2015 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 17 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2015 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 18 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2015 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 19 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2015 TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 20 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2015 TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 23 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2015 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 30 / 2015 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 30 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2015 TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 31 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 32 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2015 PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 33 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2015 TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEWARGANEGARAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 35 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 36 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2015 TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERGANTIAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 37 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2015 PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 38 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2015 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 39 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2015 SUSUNAN ORGANISASI, TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, DAN TATA KERJA MAJELIS PENGAWAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 40 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2015 TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 41 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2015 CAP KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 42 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2015 PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 43 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2015 TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 44 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2015 PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 45 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2015 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 46 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 1 TAHUN 2014 / 2014 PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham001.pdf
Peraturan Menteri 2 TAHUN 2014 / 2014 PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham002.pdf
Peraturan Menteri 4 TAHUN 2014 / 2014 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham004.pdf
Peraturan Menteri 5 TAHUN 2014 / 2014 PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham005.pdf
Peraturan Menteri 6 TAHUN 2014 / 2014 PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham006.pdf
Peraturan Menteri 8 TAHUN 2014 / 2014 PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham008.pdf
Peraturan Menteri 15 TAHUN 2014 / 2014 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham015.pdf
Peraturan Menteri 17 TAHUN 2014 / 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEJABAT IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham017.pdf
Peraturan Menteri 18 TAHUN 2014 / 2014 TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham018.pdf
Peraturan Menteri 20 TAHUN 2014 / 2014 TUGAS DAN FUNGSI ATASE HUKUM PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGARA MALAYSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham020.pdf
Peraturan Menteri 21 TAHUN 2014 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham021.pdf
Peraturan Menteri 22 TAHUN 2014 / 2014 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham022.pdf
Peraturan Menteri 24 TAHUN 2014 / 2014 PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham024.pdf
Peraturan Menteri 28 TAHUN 2014 / 2014 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham028.pdf
Peraturan Menteri 01 TAHUN 2013 / 2013 PEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham001.pdf
Peraturan Menteri 8 TAHUN 2013 / 2013 PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham008.pdf
Peraturan Menteri 02 TAHUN 2013 / 2013 STANDARDISASI PENGELOLAAN TEKNIS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham002.pdf
Peraturan Menteri 03 TAHUN 2013 / 2013 TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham003.pdf
Peraturan Menteri 4 TAHUN 2013 / 2013 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham004.pdf
Peraturan Menteri 6 TAHUN 2013 / 2013 TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham006.pdf
Peraturan Menteri 9 TAHUN 2013 / 2013 PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham009.pdf
Peraturan Menteri 10 TAHUN 2013 / 2013 TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham010.pdf
Peraturan Menteri 11 TAHUN 2013 / 2013 KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham011.pdf
Peraturan Menteri 12 TAHUN 2013 / 2013 ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham012.pdf
Peraturan Menteri 13 TAHUN 2013 / 2013 PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham013.pdf
Peraturan Menteri 14 TAHUN 2013 / 2013 PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham014.pdf
Peraturan Menteri 15 TAHUN 2013 / 2013 TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI DAN POS PERSEPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham015.pdf
Peraturan Menteri 16 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham016.pdf
Peraturan Menteri 17 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham017.pdf
Peraturan Menteri 18 TAHUN 2013 / 2013 SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham018.pdf
Peraturan Menteri 19 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham019.pdf
Peraturan Menteri 20 TAHUN 2013 / 2013 SYARAT DAN KETENTUAN MINIMUM JASA LAYANAN (STANDARD TRADING CONDITIONS) DI BIDANG ANGKUTAN MULTIMODA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham020.pdf
Peraturan Menteri 21 TAHUN 2013 / 2013 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham021.pdf
Peraturan Menteri 22 TAHUN 2013 / 2013 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham022.pdf
Peraturan Menteri 23 TAHUN 2013 / 2013 PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham023.pdf
Peraturan Menteri 24 TAHUN 2013 / 2013 PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham024.pdf
Peraturan Menteri 25 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham025.pdf
Peraturan Menteri 26 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham026.pdf
Peraturan Menteri 27 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HT.05.10 TAHUN 2005 TENTANG PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA KEKAYAAN YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR DAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG BERADA DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham027.pdf
Peraturan Menteri 28 TAHUN 2013 / 2013 MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham028.pdf
Peraturan Menteri 30 TAHUN 2013 / 2013 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham030.pdf
Peraturan Menteri 31 TAHUN 2013 / 2013 CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham031.pdf
Peraturan Menteri 32 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.KU.02.02 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham032.pdf
Peraturan Menteri 33 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham033.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 57 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN TEGAL DAN KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PEMALANG SERTA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 81 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Template Layout kebumen_purworejo.jpg
Peraturan Menteri 5 TAHUN 2012 / 2012 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham005.pdf
Peraturan Menteri 6 TAHUN 2012 / 2012 POLA KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham006.pdf
Peraturan Menteri 07 TAHUN 2012 / 2012 SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham007.pdf
Peraturan Menteri 08 TAHUN 2012 / 2012 SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS SERTA APLIKASI PERSONALISASI VISA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham008.pdf
Peraturan Menteri 09 TAHUN 2012 / 2012 PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham009.pdf
Peraturan Menteri 10 TAHUN 2012 / 2012 PROGRAM AKSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham010.pdf
Peraturan Menteri 11 TAHUN 2012 / 2012 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham011.pdf
Peraturan Menteri 12 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham012.pdf
Peraturan Menteri 13 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS SERTA APLIKASI PERSONALISASI VISA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham013.pdf
Peraturan Menteri 14 TAHUN 2012 / 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham014.pdf
Peraturan Menteri 15 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham015.pdf
Peraturan Menteri 16 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham016.pdf
Peraturan Menteri 17 TAHUN 2012 / 2012 STANDAR KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham017.pdf
Peraturan Menteri 18 TAHUN 2012 / 2012 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham018.pdf
Peraturan Menteri 19 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham019.pdf
Peraturan Menteri 21 TAHUN 2012 / 2012 CAP KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham021.pdf
Peraturan Menteri 22 TAHUN 2012 / 2012 TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham022.pdf
Peraturan Menteri 24 TAHUN 2012 / 2012 TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham024.pdf
Peraturan Menteri 25 TAHUN 2012 / 2012 PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham025.pdf
Peraturan Menteri 26 TAHUN 2012 / 2012 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham026.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.GR.01.01 TAH / 2012 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.gr.01.01_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.KU.02.02 TAH / 2012 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ku.02.02_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri M.HH-07.KP.05.02 TAH / 2012 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-07.kp.05.02_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri M.HH.01.AH.09.01 TAH / 2011 TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.01.ah.09.01_tahun_2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.AH.01.01 TAH / 2011 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ah.01.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.GR.01.06 TAH / 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.gr.01.06-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.IN,04.03 TAH / 2011 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.in,04.03_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.KP.08.01. TA / 2011 JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.kp.08.01._tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.PP.01.01 TAH / 2011 TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pp.01.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.PW.01.01 TAH / 2011 PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pw.01.01_tahun.2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.PW.02.03 TAH / 2011 PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pw.02.03_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.AH.01.01 TAH / 2011 DAFTAR YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.OT.01.01 TAH / 2011 PENYESUAIAN PENGGUNAAN NAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ot.01.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-04.IN.04.02 TAH / 2011 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.in.04.02.2011dah.doc
Peraturan Menteri M.HH-04.KU.02.02 TAH / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KU.02.02 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.ku.02.02_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.0T.01.01 TAH / 2011 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.0t.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.UM.01.01 TAH / 2011 LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.um.01.01-2011dah.doc
Peraturan Menteri M.HH-07.OT.01.03 TAH / 2011 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-07.ot.01.03-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-07.UM.01.01 TAH / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-07.um.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-10.OT.02.01 TAH / 2011 MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-10.ot.02.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-11.OT.01.01 TAH / 2011 ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-11.ot.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-16.KP.05.02 TAH / 2011 KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-16.kp.05.02_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-18.KP.05.02 TAH / 2011 SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-18.kp.05.02_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-18.KU.01.01. TA / 2011 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-18.ku.01.01.2011dah.doc
Peraturan Menteri M.HH-19.AH.10.01 TAH / 2011 TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-19.ah.10.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-24.PK.01.01.01 / 2011 PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-24.pk.01.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH.01.AH.02.12 TAH / 2010 PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.01.ah.02.12_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH.01.GR.01.14 TAH / 2010 TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.01.gr.01.14.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.AH.01.01 TAH / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ah.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.GR.01.01 TAH / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-06.GR.01.01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH) BAGI PEMOHON IZIN KEIMIGRASIAN, ORANG ASING YANG TERKENA BIAYA BEBAN DAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.gr.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.PH.02.05 TAH / 2010 RENCANA AKSI NASIONAL PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF BERBAHAYA LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN TAHUN 2010 – 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ph.02.05.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.PK.02.02 TAH / 2010 REMISI SUSULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pk.02.02.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.PR.01.01 TAH / 2010 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pr.01.01_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01-GR.01.06 TAH / 2010 VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01-gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.AH.01.01 TAH / 2010 TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.KP.05.02 TAH / 2010 KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.kp.05.02.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.KU.02.02 TAH / 2010 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ku.02.02_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.PK.05.06 TAH / 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.pk.05.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-03.GR.01.06 TAH / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-3.DL.03.02 TAHU / 2010 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-3.dl.03.02_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-04.GR.01.06 TAH / 2010 VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-05.IN.04.02 TAH / 2010 PENYELENGGARAAN ASSESMENT CENTER DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.in.04.02_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.OT.01.01 TAH / 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.ot.01.01-2010.doc
Peraturan Menteri M.HH-06.IN.04.02 TAH / 2010 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-06.in.04.02_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH.01.AH.09.01 TAH / 2010 TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.01.ah.09.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH - 06.AH. 02.10 / 2009 SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh_-_06.ah._02.10_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.AH.01.01 TAH / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ah.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.DL.07.01 TAH / 2009 PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.dl.07.01_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.DL.08.01 TAH / 2009 PANDUAN PENELITIAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.dl.08.01_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.PK.07.2 Tahu / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pk.07.2_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.UM.07.03 TAH / 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.um.07.03_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.AH.01.01 TAH / 2009 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.DL.07.02 TAH / 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.dl.07.02.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.GR.02.01 TAH / 2009 TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.gr.02.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.KP.01.05 TAH / 2009 PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.kp.01.05.doc
Peraturan Menteri M.HH-03.AH.01.01 TAH / 2009 DAFTAR PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.ah.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-03.KP.05.01 TAH / 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.kp.05.01_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-03.KU.03.01 TAH / 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.ku.03.01blm.doc
Peraturan Menteri M.HH-04.GR.01.06 TAH / 2009 VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-04.KP.07.05 TAH / 2009 TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA BENTUK DAN JENIS PIAGAM PENGHARGAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.kp.07.05_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.AH.02.11 TAH / 2009 FORMASI JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.ah.02.11_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.DL.07.01 TAH / 2009 PEDOMAN PENGADAAN CALON TARUNA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN AKADEMI IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.dl.07.01_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-08.GR.01.06 TAH / 2009 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-08.gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-09.AH.01.01 TAH / 2009 KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM AHLI PEMANTAUAN HUKUM PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-09.ah.01.01_blm.doc
Peraturan Menteri M.HH-10.OT.01.01 TAH / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-10.ot.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-66.KP.04.04 TAH / 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-66.kp.04.04.doc
Peraturan Menteri M.01.HT.01.01 TAHUN / 2008 DAFTAR PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.ht.01.01_tahun_2008.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.AH.11.01 TAH / 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.02.ah.11.01_tahun_2008.doc
Peraturan Menteri M.HH-06.KP.09.02 TAH / 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.06.kp.09.02_tahun_2008.doc
Peraturan Menteri M.01 IZ.01.10 TAHUN / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.02 IZ.0l.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07.M.01-IZ.01.10.doc
Peraturan Menteri M.03 PW.03.10 TAHUN / 2007 TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07.M.03-PW.03.10.doc
Peraturan Menteri M.04.PW.07.03 TAHUN / 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak 07.M.04-PW.07.03.doc
Peraturan Menteri M.80 HL.04.01 TAHUN / 2007 TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA Lihat Katalog Lihat Abstrak 07.M.80-HL.04.01.doc
Peraturan Menteri M. 01 PK.04.10. Tahu / 2007 WALl PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07m01PK0410.2.doc
Peraturan Menteri M.02-1Z.01.10 TAHUN / 2007 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07pm002.ani.doc
Peraturan Menteri M.72-PR.09.02 TAHUN / 2007 BADAN PERTIMBANGAN HUKUMAN DISIPLIN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07pm072.ani.doc
Peraturan Menteri M.2.PK.04-10 TAHUN 2 / 2007 SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJElANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 07pmh002.ani.doc
Peraturan Menteri M.01-HU.03.02 TAHUN / 2007 TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.hu.03.02_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M. 01 PK.04.10. Tahu / 2007 WALl PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pk.04.10_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M.03.HT.03.10 TAHUN / 2007 PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.ht.03.10_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M-01-HT.01-10 TAHUN / 2007 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m-01-ht-01-10_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M-1450-KP.04.11 TAHU / 2007 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.837.KP.04.11 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m-1450-kp.04.11_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M.01-HN.02.01 TAHUN / 2006 REMISI UMUM SUSULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M01HN.02.01.doc
Peraturan Menteri M.01-UM.05.10 TAHUN / 2006 PROSEDUR TETAP STRATEGI PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 06m01UM0510.2.doc
Peraturan Menteri M.03-IZ.01.10 TAHUN / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 06m03iz0110.2.doc
Peraturan Menteri M.04-IZ.01.10 Tahun / 2006 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M 04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M04IZ.01.10.doc
Peraturan Menteri M.05-IZ.01.02 TAHUN / 2006 PENGGUNAAN SMART CARD/KARTU ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 06m05iz0102.1.doc
Peraturan Menteri M-06.IL.01.10 TAHUN / 2006 PENETAPAN FASILITAS KHUSUS DI BIDANG KEIMIGRASIAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M06IL.01.10.doc
Peraturan Menteri M.08-IZ.03.10 TAHUN / 2006 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01 IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M08IZ.03.10.doc
Peraturan Menteri M.3396.KP.04-12 TAHU / 2006 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M339KP.04.12.doc
Peraturan Menteri M.01-HT.01.10 TAHUN / 2006 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERSETUJUAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pm001.ht.doc
Peraturan Menteri M.01.HT.03.01 TAHUN / 2006 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN,PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pm01.ht.03.01.doc
Peraturan Menteri M.02-HL.05.06 TAHUN / 2006 TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pm002.hl.doc
Peraturan Menteri M.837-KP.04.11 TAHUN / 2006 PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pm837kp0411.m.doc
Peraturan Menteri M.01-PS.01.04 TAHUN / 2006 PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA PASCA KERUSUHAN ATAMBUA Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pmh001.ps.doc
Peraturan Menteri M.01-PR.08.10 TAHUN / 2006 POLA PENYULUHAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pmhk001.ani.doc
Peraturan Menteri M.01-UM.05.10 TAHUN / 2006 PROSEDUR TETAP STRATEGI PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.um.05.10_tahun_2006.doc
Peraturan Menteri M.03-IZ.01.10 TAHUN / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.iz.01.10_tahun_2006 (1).doc
Peraturan Menteri M.03-IZ.01.10 TAHUN / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.iz.01.10_tahun_2006.doc
Peraturan Menteri M. 06-IZ. 01.10 TAHU / 2006 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.iz.01.10_tahun_2006 (1).doc
Peraturan Menteri M. 06-IZ. 01.10 TAHU / 2006 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.iz.01.10_tahun_2006.doc
Peraturan Menteri M.73.KP.04.12 TAHUN / 2006 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.73.kp.04.12_tahun_2006.doc
Peraturan Menteri M.01 HL.O3.01 TAHUN / 2006 TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak M01HL030.doc
Peraturan Menteri M.02 KP.08.10 TAHUN / 2006 TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak M2KP08-1..doc
Peraturan Menteri M-01.PR.O7.10 TABUN / 2005 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pr.07.10_tahun_2005.doc
Peraturan Menteri M.01.PR.08-10 TAHUN / 2005 PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pr.08.10_tahun_2005.doc
Peraturan Menteri M.246-KP.04.04 Tahun / 2004 PENGANGKATAN DALAM ALIH TUGAS PEJABAT ESELON II DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MENUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 04M246KP0404.doc
Instruksi Menteri 6 / 2004 PEMBUKTIAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMOHON SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PERIZINAN LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 04.M.01.HL.05.06.doc
Peraturan Daerah 2 / 2025 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2025 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2024 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2053 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2024 PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2024 BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2024 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 10 / 2024 FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2024 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2024 PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 11 / 2024 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2045 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Daerah 8 / 2024 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2024 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 9 / 2024 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023 - JDIH.pdf Mengubah Peraturan Daerah No. 6/2016
Peraturan Daerah 2 / 2023 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2023 -JDIH.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2023 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2023 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2022 PENGELOLAAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2022 PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 2 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2022 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 6 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2022 PEDOMAN PENAMAAN JALAN, BANGUNAN DAN OBJEK WISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2022 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 5 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Daerah 8 / 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 8 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2022 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022-2042 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 4 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2022 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 7 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2021 RENCANA UMUM ENERGI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 2 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2021 RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2040 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2021 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2021 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 5 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2021 PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 6 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 PERBHN PERDA SISTEM PERLINDUNGAN ANAK 2020.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017–2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2020 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Daerah 9 / 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 9 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Daerah 10 / 2020 PENGARUSUTAMAAN GENDER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 10 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Daerah 11 / 2020 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 11 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2019 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018-2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2019 PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2019 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2019 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 5 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2019 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2019 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (PERSERODA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Daerah 8 / 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 8 THN 2019 PERUBAHAN APBD 2019 PRINT.pdf
Peraturan Daerah 9 / 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 9 TAHUN 2019 APBD 2020 PRINT.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2018 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 4 THN 2018.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2018 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2018 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2018 PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENJADI PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (PERSERODA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 6 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda Nomor 7 Tahun 2018.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 5 THN 2018.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2018 PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 1 TAUN 2018.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2017 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 3 THN 2017 TTG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2017 KAWASAN TANPA ROKOK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 2017 Ttg Kawasan Tanpa Rokok.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2017 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BANUA MALAQBI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2017 TTG Radio Banua Malabiq.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2017 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 5 THN 2017 ttg Kedudukan Keuangan DPRD.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2017 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 - 2037 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 6 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah 8 / 2017 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 8 tahun 2017.pdf
Peraturan Daerah 9 / 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 9 THN 2017 1.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2016 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 7 THN 2016.rar
Peraturan Daerah 8 / 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 8 THN 2016.rar
Peraturan Daerah 6 / 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 6 THN 2016.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2016 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2016 TTG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2016 PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 3 THN 2016 TTTG NARKOTIKA.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2016 TTG PENYERTAAN MODAL.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2016 PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 2016 TTG Pemberian ASI Eksklusif.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2015 PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT KELAS B Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 TAHUN 2015.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2015 PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN UJI MUTU BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 3 TAHUN 2015.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2015 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 TAHUN 2015.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2015 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 5 TAHUN 2015.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2015 PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 TAHUN 2015.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2015 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 6 THN 2015 TTG APBD TA 2016.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2014 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014-2034 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 2014.rar
Peraturan Daerah 3 / 2014 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA No. 3 Thn 2014 Perubahan APBD 2014.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2014 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA No. 4 Thn 2014 Lingkungan Hidup.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2014 PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA No. 5 Thn 2014 BANGUNMANDAR.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2014 PERLINDUNGAN PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA No. 6 Thn 2014 Perlindungan Perempuan.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2014 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2014.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2014 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 7 THN 2014.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2013 PERATURAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DAERAH SULAWESI BARAT TAHUN 2012-2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2013 RPJMD.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2013 SISTEM PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2013 Sistem Perlindungan Anak.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2013 SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 6 THN 2013.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2013 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2013.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2013.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 5 THN 2013.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2012 RETRIBUSI JASA UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 2012.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2012 RETRIBUSI JASA USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2012 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Daerah 4 / 2012 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2012.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NO 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 6 THN 2012.rar
Peraturan Daerah 7 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 7 THN 2012.rar
Peraturan Daerah 8 / 2012 PERUBAHAN KE 3 ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 8 THN 2012.rar
Peraturan Daerah 5 / 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 5 THN 2012.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2011 PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 20011.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2011 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 5 Perubahan Kedua Perda No.4 Tahun 2009.pdf Diubah Oleh Peraturan Daerah No. 8/2012
Peraturan Daerah 4 / 2011 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah 10 / 2011 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 10 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 2010.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2010.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2010 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 3 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2010 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2005 - 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 5 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 7 THN 2011.pdf Diubah Oleh Peraturan Daerah No. 5/2011
Peraturan Daerah 8 / 2010 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 8 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2010 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2010.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 2009.rar Diubah Oleh Peraturan Daerah No. 6/2012
Peraturan Daerah 2 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2009.rar
Peraturan Daerah 3 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 3 THN 2009.rar Diubah Oleh Peraturan Daerah No. 7/2012
Peraturan Daerah 4 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANG DAERAH SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2009.rar Diubah Oleh Peraturan Daerah No. 7/2010
Peraturan Daerah 5 / 2009 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 5 THN 2009.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2009 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 6 THN 2009.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2009 PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 7 THN 2009.pdf
Peraturan Daerah 8 / 2009 PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 8 THN 2009.pdf
Peraturan Daerah 11 / 2009 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 11 THN 2009.pdf
Peraturan Daerah 12 / 2009 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 12 THN 2009.pdf
Peraturan Daerah 13 / 2009 I R I G A S I Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 13 THN 2009.pdf
Peraturan Daerah 14 / 2009 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 14 THN 2009.pdf
Peraturan Daerah 9 / 2009 PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 9 BUMD x.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 2008.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2008 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2008.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2008 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 3 THN 2008.pdf
Peraturan Daerah 9 / 2008 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 9 THN 2008.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2007 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2007.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2007 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 3 THN 2007.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2007 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2007.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2007 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 5 THN 2007.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2007 PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAN DI ATAS AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 7 THN 2007-converted.pdf
Peraturan Daerah 8 / 2007 RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 8 THN 2007-converted.pdf
Peraturan Daerah 9 / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak NOMOR 9 Perubahan Protokoler.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2007 PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAN DI ATAS AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 6 THN 2007.pdf
Peraturan Daerah 1 / 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 1 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 2 / 2006 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 3 / 2006 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 3 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 4 / 2006 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 4 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 5 / 2006 PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 5 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 6 / 2006 RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 6 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 7 / 2006 PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 7 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 8 / 2006 LAMBANG DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 8 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 9 / 2006 PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 9 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 10 / 2006 LAGU MARS DAN HYMNE PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 10 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 11 / 2006 HARI JADI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 11 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 13 / 2006 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 13 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah 14 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 14 THN 2006.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2025 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2025.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2025 PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2025.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2025 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2025.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2025 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2025.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2025 PERUBAHAN ATAS PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Gubernur 6 / 2025 PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2025.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2025 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2025.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2024 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 34/2023
Peraturan Gubernur 11 / 2024 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 34/2023
Peraturan Gubernur 12 / 2024 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 12 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2024 PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2024.pdf Mencabut Peraturan Gubernur No. 10/2017
Peraturan Gubernur 1 / 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 24/2020
Peraturan Gubernur 4 / 2024 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2024 .pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 4/2022
Peraturan Gubernur 8 / 2024 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 34/2023
Peraturan Gubernur 13 / 2024 PELAKSANAAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2024 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 14/2023
Peraturan Gubernur 2 / 2024 IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2024 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 34/2023
Peraturan Gubernur 17 / 2024 MASTERPLAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI TAHUN 2023-2028 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2024..pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2024 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2024 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 34/2023
Peraturan Gubernur 16 / 2024 SISTEM KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2024 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 34/2023
Peraturan Gubernur 10 / 2024 PEMBERIAN BEASISWA Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2024 PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2024 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2024 tentang SSH Tahun 2025.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 21/2024
Peraturan Gubernur 23 / 2024 SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APPE SULAPA CORPORATE UNIVERSITY Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 23 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2024 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2024 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2024 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI JALUR PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 26 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 6/2024
Peraturan Gubernur 24 / 2024 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2024.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 21/2024
Peraturan Gubernur 3 / 2023 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 9/2021
Peraturan Gubernur 2 / 2023 PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 49/2022
Peraturan Gubernur 4 / 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 49/2022
Peraturan Gubernur 5 / 2023 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 49/2022
Peraturan Gubernur 8 / 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 8 TAHU 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 8/2021
Peraturan Gubernur 7 / 2023 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf Mencabut Peraturan Gubernur No. 14/2022
Peraturan Gubernur 9 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 38/2022
Peraturan Gubernur 10 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 28/2022
Peraturan Gubernur 14 / 2023 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 19/2022
Peraturan Gubernur 17 / 2023 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2023 JDIH.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2023 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2023 PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2023 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2023 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2023 TATA NASKAH DINAS Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2023 RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI TAHUN 2023-2027 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 26 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2023 RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2024-2026 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 27 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2023 PERSYARATAN SEBAGAI KENDARAAN UMUM ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN BARANG DAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR DAN PADAT KARYA PRODUKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2023.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 25/2019
Peraturan Gubernur 35 / 2023 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2023 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2023 PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 31 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2023 KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, SERTA SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 23 TAHUN 2023..pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2023 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2023 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 29 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2023 ERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 32 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 33 / 2023 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2023 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2022 TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2022 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2022 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2022 PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2022 PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2022 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2022 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2022 PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, DAN KLINIK HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2022 PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 12 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2022 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2022 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2022 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 23 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2022 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM MARASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM MANDIRI, CERDAS DAN SEHAT PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2022 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2022 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 36 / 2022 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 36 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2022 PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2022 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2022 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2022 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 29 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2022.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 24/2020
Peraturan Gubernur 26 / 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 26 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 31 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 40 / 2022 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 40 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 35 / 2022 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2022 UNTUK TAHUN PAJAK 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 33 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 39 / 2022 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 39 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 37 / 2022 PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 37 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 42 / 2022 TIM AHLI GUBERNUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 42 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 43 / 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 43 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 45 / 2022 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DALAM SITUASI DARURAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 45 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2022 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 27 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2022 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2022 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 49 / 2022 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 44 / 2022 PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 44 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 47 / 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 48 / 2022 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 48 TAHUN 2022.pdf
Peraturan Gubernur 50 / 2022 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 50 TAHUN 2022 UPTD.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2021 TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 12 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2021 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2021 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2021.rar
Peraturan Gubernur 5 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2021 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2021 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 27 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2021 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2021 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2021 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2021 PERUBAHAN TARIF JASA USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2021 PERUBAHAN TARIF JASA UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2021 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2021 UNTUK TAHUN PAJAK 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2021 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2021 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2021 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2021 RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2021-2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 22.a TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2021 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 23 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 26 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2021 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2021 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2021 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2021 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM MARASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 31 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2021 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 29 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2021 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 32 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 33 / 2021 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2021 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2021 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 35 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 36 / 2021 PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 36 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 37 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 37 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 39 / 2021 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 39 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF JASA UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 40 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 40 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 41 / 2021 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 41 TAHUN 2021.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2020 STANDAR HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2020 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2020 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018–2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2020 PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2020 MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2020 PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKAL TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2020 DP3AP2KB.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2020 PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PROVINSI SULAWESI BARAT YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2020 BPKPD.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2020 BPKPD.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2020 BPKPD.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2020 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2020 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2020 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2020 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 12 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2020 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2020 PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 26 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2020 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 23 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDELAPAN PENJABARAN APBD TA. 2020.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2020 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2020 Perubahan Kesembilan Penjabaran APBD 2020.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2020 PERUBAHAN SHS NO 18.rar
Peraturan Gubernur 29 / 2020 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020 UNTUK TAHUN PAJAK 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 29 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2020 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2020 Sistem Informasi Layanan Kepegawaian.pdf
Peraturan Gubernur 42 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 42 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2020 TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2020 GAJI 13 2020.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2020 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 27 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2020 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUN NOMOR 31 TAHUN 2020.rar
Peraturan Gubernur 35 / 2020 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2020 PERUBAHAN KESEPULUH PENJABARAN APBD TA. 2020 PRINT.pdf
Peraturan Gubernur 33 / 2020 PEMBERIAN BANTUAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN SERTA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2020 BANTUAN MODAL UMKM Hasil Fasilitasi KK.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2020 TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 36 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 36 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2020 KLASIFIKASI ARSIP Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 40 / 2020 PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 40 TAHUN 2020 PERGUB PENERAPAN DISIPLIN COVID HASIL FASILITASI.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 37 / 2020 SATU DATA PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 37 TAHUN 2020 SATU DATA PROVINSI HASIL FASILITASI.pdf
Peraturan Gubernur 39 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 39 TAHUN 2020 Perubahan RKPD 2020.pdf
Peraturan Gubernur 41 / 2020 PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR DAN PADAT KARYA PRODUKTIF PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 41 TAHUN 2020 Padat Karya Penanganan Covid-19 Tahun 2020 KK.pdf
Peraturan Gubernur 43 / 2020 PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 43 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2020 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 32 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 44 / 2020 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 44 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 45 / 2020 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 45 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 46 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 46 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 47 / 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 48 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 48 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 50 / 2020 PETUNJUK TEKNIS ALOKASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 50 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 52 / 2020 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 52 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 51 / 2020 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 51 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 49 / 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 54 / 2020 TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 54 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 55 / 2020 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 55 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 56 / 2020 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN ARSIP STATIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 56 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2020.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2019 TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub nomor 5 thn 2019.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2019 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub NOMOR 7 THN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2019 KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019.pdf Mengubah Peraturan Gubernur No. 46/2018
Peraturan Gubernur 11 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 12 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2019 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2019 PENGELOLAAN REKENING BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2019 TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2019 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2019 SHS.rar
Peraturan Gubernur 19 / 2019 PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2019 PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2019 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA “IDE TO MALAQBI” APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 23 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2019 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2019 PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR DAN PADAT KARYA PRODUKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2019 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 26 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 27 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2019 STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN UJI KOMPETENSI BAGI INSTANSI PENGIRIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2019 SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2019 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 29 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2019 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 31 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2019 PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 32 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 33 / 2019 PELAKSANAAN JAM KERJA, UPACARA, APEL DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 35 / 2019 TATA KELOLA DISTRIBUSI PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 36 / 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 36 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 37 / 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2019 UNTUK TAHUN PAJAK 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 37 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2019 TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 39 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 39 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2019 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2019 PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2019 PRINT.pdf
Peraturan Gubernur 40 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 40 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 42 / 2019 PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 42 TAHUN 2019 Dewan Pengawas dan Direksi Print Kertas.pdf
Peraturan Gubernur 43 / 2019 PETUNJUK TEKNIS ALOKASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 43 TAHUN 2019. BOMMDA 2019 Hasil Fasilitasi Bommda print kertas Khusus.pdf
Peraturan Gubernur 44 / 2019 PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 44 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 47 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 45 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 45 TAHUN 2019.pdf
Peraturan Gubernur 49 / 2019 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2019 RAPERGUB PENJABARAN APBD 2020 EDIT 2019.pdf
Peraturan Gubernur 46 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 46 TAHUN 2019. PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN PERUBAHAN APBD NO 34 TAHUN 2019 PRINT.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2018 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 27 THN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 22 TAHUB 2018.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2018 JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 29 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2018 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2018 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub No. 1 Tahun 2018.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2018 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2018 PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NMR 6 THN 2018 BARU.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NMR 7 THN 2018 BARU.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2018 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2018 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2018 PENGHITUNGAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN UBAH BENTUK TAHUN 2017 KE BAWAH DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Gubernur 13 / 2018 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2018 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2018 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2018 KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2018 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2018 PEDOMAN TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2018 PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2018 PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN GEOSPASIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 26 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2018 PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 23 TAHUN 2018.rar
Peraturan Gubernur 25 / 2018 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN KLINIK PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2018 JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2018 STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 31 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 33 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 35 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 37 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 37 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2018 INSENTIF DAERAH TENAGA KESEHATAN FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS PADA RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 40 / 2018 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 40 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 42 / 2018 PROGRAM MANDIRI, CERDAS DAN SEHAT PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 42 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 39 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 39 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 46 / 2018 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 46 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 47 / 2018 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub Nomor 47 Tahun 2018.pdf
Peraturan Gubernur 48 / 2018 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub Nomor 48 Tahun 2018.pdf
Peraturan Gubernur 45 / 2018 RENCANA STRATEGIS RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 – 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 45 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 49 / 2018 POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 44 / 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 44 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2018 PETUNJUK TEKNIS ALOKASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 32 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 36 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 36 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 50 / 2018 RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 50 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 41 / 2018 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 41 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2017 TUNJANGAN KEHORMATAN DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2017 PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2017 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 5 / 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2017 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 8 / 2017 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 10 / 2017 TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 17 / 2017 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 17 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2017 PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 18 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2017 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 21 THN 2017 TTG PEDOMAN TUGAS KEHUMASAN.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2017 SISTEM PENGADMINISTRASIAN ACARA KEGIATAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2017 TTG SISTEM PENGADMINISTRASIAN KEGIATAN SCRA ELEKTRONIK.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2017 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 13 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 14 / 2017 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 23 / 2017 PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 23 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2017 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2017..pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 22 THN 2017..pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2017 PETUNJUK TEKNIS ALOKASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAN DANA PEMERATAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 24 THN 2017..pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2017 PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 27 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 28 / 2017 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 28 THN 2017..pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2017 KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 29 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 34 / 2017 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG DIALIHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN DI LINGKUP DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 34 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 35 / 2017 STANDAR SATUAN HARGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 35 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 32 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 32 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 39 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak SSH 2018 (PERGUB NOMOR 39 TAHUN 2017).rar
Peraturan Gubernur 41 / 2017 PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 41 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 44 / 2017 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018–2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 44 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 48 / 2017 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 48 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 45 / 2017 KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 45 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 40 / 2017 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 40 THN 2017.rar
Peraturan Gubernur 36 / 2017 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN UMUM ANGKUTAN ORANG DAN KENDARAAN UMUM ANGKUTAN BARANG SERTA NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN UBAH BENTUK TAHUN 2017 KE BAWAH DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 36 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2017 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 38 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 41 / 2017 PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NOMOR 41 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2017 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2017.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2016 PENATAAN PARKIR DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2016 TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2016 PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PERJENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP TRIWULAN SEBAGAI DASAR PEMBAYARAN INSENTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2016 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 6 / 2016 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 12 / 2016 PENETAPAN INDEKS ”K” DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2016 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2016 PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 23 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2016 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH BERBASIS HOLISTIK,TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 22 TAHUN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 35 / 2016 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 35 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2016 DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 20 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2016 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI YANGBERPRESTASI DAN BERJASA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 31 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2016 PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROTEKSI, PERBENIHAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2016 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 25 / 2016 PETUNJUK PELAKSANAAN MODAL PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULSEL DAN SULBAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 25 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 26 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 23.a TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 28 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 30 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2016 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 32 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2016 PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 34 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 41 / 2016 PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 41 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 44 / 2016 MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL KEGIATAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 44 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 47 / 2016 LARANGAN ANAK SEHAT MASUK RUMAH SAKIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 47 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 42 / 2016 STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH KERJA, JASA KONSULTANSI, ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN UJI MUTU, DAN STANDARISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 42 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 43 / 2016 STIMULAN PEMBINAAN BAHAN BANGUNAN LOKALDAN PENGEMBANGA NSUMBER DAYA MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 43 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 51 / 2016 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 51 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 18 / 2016 HONORARIUM DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 18 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2016 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 24 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2016 JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 27 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2016 SUSUNAN KODE URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI DAN SUB ORGANISASI PEMERINTAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 38 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 39 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 39 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2016.pdf
Peraturan Gubernur 40 / 2016 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 40 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 45 / 2016 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 45 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 46 / 2016 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 46 THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 46.a / 2016 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 46.a THN 2016.rar
Peraturan Gubernur 49 / 2016 STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 49 THN 2016 TTG SBM.rar
Peraturan Gubernur 5 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2015 PERUBAHAN TARIF JASA UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2015 PEDOMAN PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2015 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2015 KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2015 TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2015 PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2015 ELIMINASI MALARIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BERDASARKAN PRESTASI KERJA, BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 13 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2015 PEMBENTUKAN STAF KHUSUS GUBERNUR SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2015 STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 17 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2015 TAMBAHAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 18 THN 2015.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 27/2015
Peraturan Gubernur 19 / 2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2015.rar
Peraturan Gubernur 9 / 2015 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2015 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak 22.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 20 THN 2015.rar Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 32/2015
Peraturan Gubernur 21 / 2015 PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI JASA USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 21 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2015 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 23 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 23.a / 2015 STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 23.a THN 2015.rar
Peraturan Gubernur 24 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 24 tahun 2015.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2015 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 25 THN 2015.rar
Peraturan Gubernur 27 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 27 thn 2015.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 42/2015
Peraturan Gubernur 28 / 2015 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN 2014 KE BAWAH DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 28 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2015 TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DAN BUNGA Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 29 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2015 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 30 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 31 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 32 THN 2015.rar Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 33/2015
Peraturan Gubernur 33 / 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 33 THN 2015.rar
Peraturan Gubernur 34 / 2015 BAKU MUTU AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 34 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 37 / 2015 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 37 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 41 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012-2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 41 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 42 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS TAMBAHAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 42 THN 2015.rar
Peraturan Gubernur 44 / 2015 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 44 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 45 / 2015 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak pergub 45 thn 2015.pdf
Peraturan Gubernur 35 / 2015 PENUNJUKAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 35 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2015 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 38 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 46 / 2015 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 46 THN 2015.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2014 TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2014 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2014 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2014 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2014 PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH DAN WASIT YANG BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA PRESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2014 PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2014 KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2014 TIM GUBERNUR UNTUK PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2014.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 16/2015
Peraturan Gubernur 13 / 2014 PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 13 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2014 PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2014.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 30/2014
Peraturan Gubernur 15 / 2014 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2014.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 15/2015
Peraturan Gubernur 16 / 2014 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2014.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 27/2014
Peraturan Gubernur 17 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 17 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2014 TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2014 SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 20 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 21 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2014 PENGEMBANGAN KANUPATEN LAYAK ANAK DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 23 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2014 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 24 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2014 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 25 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2014 PENGATURAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 26 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2014 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 27 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2014 MEKANISME PENGAJUAN DAN PENERBITAN PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 28 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2014 TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 29 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 30 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2014 RENCANA KEHUTANAN PROVINSI TAHUN 2014-2034 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 31 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2014 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 34 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 36 / 2014 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 36 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 38 / 2014 PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN BATUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 38 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 39 / 2014 TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 39 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 40 / 2014 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 40 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 41 / 2014 PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 41 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2014 STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 32 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 37 / 2014 PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 37 THN 2014.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2013 RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2013 PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2013 KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2013 PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN UPACARA, APEL, SENAM KESEGARAN JASMANI DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2013 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 7.a / 2013 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7.a THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 7.b / 2013 TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN KAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7.b THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 7.d / 2013 BATAS JUMLAH PENERBITAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU DAN SPP-LS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7.d THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 7.f / 2013 PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAPDAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7.f THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2013 STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2013 TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2013 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAHPROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2013 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2013.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 17/2014
Peraturan Gubernur 13 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAPDAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAHLINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 13 THN 2013.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 29/2013
Peraturan Gubernur 14 / 2013 STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARATTAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 20 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 28.a / 2013 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 28.a THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 29 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 35 / 2013 TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 35 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2013 DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub No.15 Tahun 2013.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2013 TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALA PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBILPENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub No.16 Tahun 2013.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2013 BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub No.17 Tahun 2013.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2013 PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2013 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2013 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub No. 23 Tahun 2013 Tupoksi Sekretariat (1).pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2013 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub No. 24 Tahun 2013 Tupoksi Dinas Daerah.rar
Peraturan Gubernur 25 / 2013 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub No. 25 Tahun 2013 Tupoksi Lembaga Teknis daerah.rar
Peraturan Gubernur 28 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 28 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 22 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2013 STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 27 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2013 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 31 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 31.a / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 7.a TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 31.a THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2013 PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 32 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2013 STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 34 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 35.a / 2013 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR, PEJABAT, PNSD, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 35.aTHN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 35.b / 2013 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN NAGGOTA DPRD, PEJABAT PNSD, PTT DAN NON PNSD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 35.b THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 40 / 2013 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG APBD KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 40 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 41 / 2013 PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 41 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 42 / 2013 PENGUJIAN MATERIAL DAN KONSTRUKSI BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 42 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2013 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 21 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2013 PENJABARAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 30 THN 2013.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2012 HONORARIUM DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2012 PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2012 PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2012 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2012 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2012 KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2012 PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 8.a / 2012 TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8.a THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2012 TENAGA AHLI GUBERNUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2012 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2012 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub. No. 11 UPTD Pembibitan Ternak dan Hiauan Makanan Ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2012 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSEMINASI BUATAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2012 PENGATURAN PERSONIL TATA USAHA PIMPINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2012 PERUMPUNAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2012 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2012 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ATAU PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 17 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2012 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 18 THN 2012.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 20/2013
Peraturan Gubernur 19 / 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 20 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 21 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2012 PERHITUNGAN DASAR PENGENALAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012 DALAM WILAYAH PROVNSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 22 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 22.a / 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 22.a THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 23.a / 2012 STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012–2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2011–2016 PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 23.a TAHUN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2012 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 24 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 27.a / 2012 STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 27.a THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 27.b / 2012 STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 27.b THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2012 RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 28 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2012 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BERDASARKAN PRESTASI KERJA, BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 30 THN 2012.pdf Diubah Oleh Peraturan Gubernur No. 12/2015
Peraturan Gubernur 30.a / 2012 PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 30.a THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 31 / 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 31 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 26.a / 2012 ANALISIS STANDAR BELANJA PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 26.a THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2012 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 32 THN 2012.pdf
Peraturan Gubernur 2.a / 2011 PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2.a THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2011 PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 1.a / 2011 GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1.a THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2011 PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PADA KEGIATAN FASILITASI USULAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2011 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2011 TATA CARA PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2011 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2011 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2011 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2011 PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2011 PENGGUNAAN NAMA SITUS WEB http://www.sulbarprov.go.id SEBAGAI SITUS WEB RESMI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2011 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 13 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2011 PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2011 PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMUTUSAN ALAT TANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN (RUMPON) AKIBAT OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2011 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2011 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub. No.20 Tahun 2011.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2011 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MILLENIUM DEVELOOPMEN GOALS) PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011-2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 21 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 22 / 2011 KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 22 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 17.a / 2011 PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 17.a THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 23 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 24 / 2011 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT, PNSD, PTT DAN NON PNSD DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 24 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2011 POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 25 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 26 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 26 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2011 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) GANDA DEWATA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 27 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2011 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 18 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2011 PENJABARAN APBD TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 28 THN 2011.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBIBITAN TERNAK, HIJAUAN MAKANAAN TERNAK, KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 1.a / 2010 PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERITAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1.a THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2010 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2010 PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 4.a / 2010 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4.a THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2010 DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2010 DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2010 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2010 PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2010 STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT) PRO VINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010—2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2010 TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 18 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2010 TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2010 TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 20 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 21 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2010 PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2010 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2010 KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 17 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 9UPTD) BALAI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERKEBUNAN (BP2MBP) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 23 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2010 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8 THN 2010.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TAMAN BUDAYA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 17 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2009 PENURUNAN 10% TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2009 ORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2009 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Pergub No.4 TAHUN2009.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2009 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN (DKTP) PROVINSI DAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA DILINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2009 PEMBENTUKAN POLIKLINIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 13 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 13 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KALUKKU, KARAMA DAN MANDAR, UPTD PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL, UPTD JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2009 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RADIO SIARAN BANUA MALAQBI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 18 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 25 / 2009 PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 25 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 27 / 2009 PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT GERAKAN PEMBAHARUAN KAKAO-GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO NASIONAL (GPK-GERNAS) PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 27 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 28 / 2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 28 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 30 / 2009 PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMUTUSAN ALAT BANTU PENAGKAPAN IKAN (RUMPON) DAN ALAT TANGKAP IKAN AKIBAT OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 30 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 29 / 2009 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 29 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 24.a / 2009 KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 24.a THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 20 / 2009 PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 20 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2009 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 33 / 2009 KOMISI IRIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 33 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2009 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT GERAKAN PEMBAHARUAN KAKAO – GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO (GPK - GERNAS) PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA, UPTD BALAI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH DAN UPTD BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 32 / 2009 PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 32 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 34 / 2009 BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 34 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 35 / 2009 TATA CARA PENGELOLAAN DANA BERGULIR TERHADAP PENGUATAN MODAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 35 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 36 / 2009 PELAKSANAAN UPACARA/APEL, SENAM KESEGARAN JASMANI DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 36 THN 2009.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2008 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2008 TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL BUS PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2008 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2008 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2008 PENYEMPURNAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 7 / 2008 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 7 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 8 / 2008 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 8 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2008 PEDOMAN PENGAWASAN DISTRIBUSI MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 10 / 2008 TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL BUS PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 10 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 11 / 2008 PENETAPAN SATUAN BIAYA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 11 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 12 / 2008 PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 12 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 15 / 2008 PENETAPAN KABUPATEN MAMASA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 15 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 17 / 2008 PENETAPAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA/DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 17 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2008 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2008.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2007 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2007 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2007 PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 5 / 2007 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 5 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 6 / 2007 PELAKSANAAN APEL, SENAM KESEGARAN JASMANI (SKJ) DAN PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2007 TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 18 / 2007 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 18 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 21 / 2007 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 21 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 23 / 2007 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 23 THN 2007.pdf
Peraturan Gubernur 1.a / 2006 PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1.a THN 2006.pdf
Peraturan Gubernur 3.a / 2006 PEMBENTUKAN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATKORLAK PB) PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3.a THN 2006.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2006 PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2006.pdf
Peraturan Gubernur 6.a / 2006 DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 6.a THN 2006.pdf
Peraturan Gubernur 9 / 2006 PENETAPAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 9 THN 2006.pdf
Peraturan Gubernur 16.a / 2006 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16.a THN 2006.pdf
Peraturan Gubernur 16.b / 2006 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16.b THN 2006.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2005 RAPBD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2005.pdf
Peraturan Gubernur 14 / 2005 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 14 THN 2005.pdf
Peraturan Gubernur 16 / 2005 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 16 THN 2005.pdf
Peraturan Gubernur 19 / 2005 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 19 THN 2005.pdf
Peraturan Gubernur 1 / 2004 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 1 THN 2004.pdf
Peraturan Gubernur 2 / 2004 PEMBENTUKAN,SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 2 THN 2004.pdf
Peraturan Gubernur 3 / 2004 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 3 THN 2004.pdf
Peraturan Gubernur 4 / 2004 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERGUB NO 4 THN 2004.pdf
Surat Edaran 3 / 2025 PENINGKATAN KEWASPADAAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2025.pdf
Surat Edaran 5 / 2025 RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI STRATEGIS PADA LAPORAN GUBERNUR TAHUN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2025.pdf
Surat Edaran 1 / 2025 GERAKAN WAKAF UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025.pdf
Surat Edaran 6 / 2025 PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1446 H/2025 M BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA ADMINISTRASI TIDAK TETAP SERTA TENAGA KONTRAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2025.pdf
Surat Edaran 7 / 2025 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2025.pdf
Surat Edaran 8 / 2025 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Surat Edaran 9 / 2025 PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Surat Edaran 12 / 2025 PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Surat Edaran 13 / 2025 PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Surat Edaran 15 / 2025 PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Surat Edaran 1 / 2024 PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI PEKERJA BURUH PADA HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 3 / 2024 PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1445 H/2024 M BAGI APARTUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA ADMINISTRASI TIDAK TETAP SERTA TENAGA KONTRAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 4 / 2024 HIMBAUAN SHOLAT SECARA BERJAMA’AH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 5 / 2024 KESIAPSIAGAAN PENINGKATAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 8 / 2024 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2024 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 9 / 2024 PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SE PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 10 / 2024 RASIONALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PEMENUHAN ANGGARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 11 / 2024 HIMBAUAN TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDRAN NOMOR 11 TAHUN 2024..pdf
Surat Edaran 12 / 2024 LIBUR DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1445 H/2024 M Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 13 / 2024 REALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 17 / 2024 PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 17 TAHUN 2024..pdf
Surat Edaran 18 / 2024 PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 19 / 2024 PELAKSANAAN JUMAT BERSIH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 19 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 20 / 2024 Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 20 TAHUN 2024.pdf
Surat Edaran 30 / 2023 PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA- SKPD DAN PERUBAHAN RKA-PPKD TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 30 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 1 / 2023 PEMBERLAKUAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 2 / 2023 PEMBERIAN UANG MUKA DAN TERMUN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 3 / 2023 PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 4 / 2023 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 5 / 2023 KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT JEMBRANA DAN AFRICAN SWINE FEVER Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 6 / 2023 PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 7 / 2023 PENGGUNAAN JASA PENGUJIAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 8 / 2023 NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 9 / 2023 NETRALISASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 10 / 2023 KEWAJIBAN VALIDASI NIK KE NPWP DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI e-Filing Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 12 / 2023 JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA BULAN RAMADHAN 1444 H/ 2023 M Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 13 / 2023 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2023 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 14 / 2023 HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 15 / 2023 PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK REGSOSEK DAN SENSUS PERTANIAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 11 / 2023 JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA BULAN RAMADHAN 1444 H/ 2023 M Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 32 / 2023 PELAKSANAAN GERAKAN “AYO KE POSYANDU†Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 32 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 16 / 2023 PENANDATANGANAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 19 / 2023 LARANGAN PENGGUNAAN LPG SUBSIDI TABUNG 3 KG Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SE NOMOR 19 TAHUN 2023..pdf
Surat Edaran 21 / 2023 PENGUJIAN MUTU BAHAN BANGUNAN LOKAL Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SE NOMOR 21 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 23 / 2023 PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SE NOMOR 23 TAHUN 2023..pdf
Surat Edaran 25 / 2023 LARANGAN PENGGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)) SUBSIDI TABUNG UKURAN 3 KG Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SE NOMOR 25 TAHUN 2023.pdf Mencabut Surat Edaran No. 19/2023
Surat Edaran 27 / 2023 PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD TAHUN ANGGARAN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SE NOMOR 27 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 29 / 2023 PELAKSANAAN PENDATAAN LENGKAP KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (PL-KUMKM) 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 29 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 34 / 2023 PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI PRA-DPA, PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA, PEMANFAATAN KATALOG ELEKTRONIK, KATALOG ELEKTRONIK LOKAL, PENGGUNAAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA. Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 34 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 36 / 2023 UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROGRAM ORANG TUA ASUH ANAK STUNTING DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 36 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 38 / 2023 PERCEPATAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN EDARAN NOMOR 38 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 40 / 2023 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SE NOMOR 40 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 42 / 2023 PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN SURAT EDARAN NOMOR 42 TAHUN 2023.pdf
Surat Edaran 3 / 2022 PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 6 / 2022 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 1 / 2022 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 2 / 2022 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 4 / 2022 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN OPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 8 / 2022 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 5 / 2022 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 7 / 2022 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 9 / 2022 PRIORITAS ANGGARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 10 / 2022 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 11 / 2022 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 12 / 2022 BATAS NILAI MINIMAL PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 13 / 2022 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 14 / 2022 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 15 / 2022 PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 18 / 2022 JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1443 H/2022 M Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 20 / 2022 DUKUNGAN PELAKSANAAN LONG FORM SENSUS PENDUDUK 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 20 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 21 / 2022 CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 21 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 22 / 2022 DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 22 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 23 / 2022 GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 23 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 25 / 2022 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 25 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 26 / 2022 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 26 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 27 / 2022 HARGA TBS PASCA TERBITNYA PERMENDAG NOMOR 22 TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 27 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 28 / 2022 INTEGRASI MATERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN YANG MEMUAT MATERI BONUS DEMOGRAFI, KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA, DAMPAK PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING PADA MATA PELAJARAN DI SMA/SMK/MA Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 28 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 29 / 2022 PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN) TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 29 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 33 / 2022 PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 33 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 31 / 2022 PENETAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) TINDAK PIDANA KORUPSI TERINTEGRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 31 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 32 / 2022 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 32 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 37 / 2022 PERENCANAAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 37 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 43 / 2022 IMPLEMENTASI FORUM MA SILAMBI (MERDEKA ANCAMAN STUNTING BARU MELALUI KOLABORASI BERBASIS AKSI) Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 43 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 44 / 2022 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 44 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 44 / 2022 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 44 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 36 / 2022 PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN DAN MISKIN DENGAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) MELALUI APBDES Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 36 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 47 / 2022 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 47 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 46 / 2022 IMPLEMENTASI GERMAS MELALUI AKSI BERGIZI DI SEKOLAH/MADRASAH Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 46 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 48 / 2022 PEMANFAATAN BELA PENGADAAN, E-KATALOG DAN E-KATALOG LOKAL DALAM MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 48 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 38 / 2022 PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE-19 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 38 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 45 / 2022 DUKUNGAN PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI OLEH PEMERINTAH DAERAH, KELURAHAN DAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 45 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 49 / 2022 PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN DENGAN TANDA NOMOR TELINGA BERQR CODE DALAM RANGKA MENDUKUNG OPTIMALISASI PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE) Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 49 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 50 / 2022 IMPLEMENTASI TRANSAKSI DIGITAL BAGI SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 50 TAHUN 2022.pdf
Surat Edaran 1 / 2021 PENUNDAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 2 / 2021 DUKUNGAN PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 3 / 2021 PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 4 / 2021 HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 5 / 2021 PENGELOLAAN DONASI SUSU FORMULA BAGI BAYI DAN ANAK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN MAMUJU DAN KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 8 / 2021 BATAS NILAI MINIMAL PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 9 / 2021 JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1442 H/2021 M Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 7 / 2021 PENGGUNAAN BBM RAMAH LINGKUNGAN DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 10 / 2021 PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 11 / 2021 PENGENDALIAN TRANSPORTASI DAN PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ ATAU MUDIKSELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 6 / 2021 PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 12 / 2021 GERAKAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 13 / 2021 OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 14 / 2021 PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 15 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 16 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 17 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 22 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 22 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 23 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 23 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 24 / 2021 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 24 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 26 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK MENGENDALIKAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 26 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 27 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 27 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 19 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 19 THN 2021.pdf
Surat Edaran 20 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 20 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 21 / 2021 PELAKSANAAN PROGRAM BELA PENGADAAN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 21 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 28 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 28 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 29 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 29 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 32 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 32 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 33 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 33 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 35 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 35 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 18 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARANCORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 25 / 2021 TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH, TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH, DAN TATA CARA EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PERANGKAT DAERAH, SERTA PENERAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI (SIMONEV) Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 25 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 31 / 2021 PENGGUNAAN PRODUK LOKAL OLAHAN ROTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 31 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 34 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 34 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 36 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 36 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 37 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 37 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 42 / 2021 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 42 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 41 / 2021 DUKUNGAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 41 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 40 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 40 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 39 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 39 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 44 / 2021 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 44 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 43 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 , LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 43 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 45 / 2021 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 45 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 46 / 2021 PERENCANAAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 46 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 47 / 2021 PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 47 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 48 / 2021 PENGGUNAAN PAKAIAN BERBAHAN KAIN TENUN LOKAL MOTIF/SUREQ MARASA SEBAGAI PAKAIAN DINAS HARI-HARI TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 48 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 49 / 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 ,LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK MENGENDALIKAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 49 TAHUN 2021.pdf
Surat Edaran 17 / 2020 PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 17 SURAT EDARAN TAHUN 2020 Kabag SE Penyelenggaraan Ibadah.pdf
Surat Edaran 18 / 2020 PENGGUNAAN APLIKASI MANAJEMEN PERPINDAHAN ASN DALAM MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 18 SURAT EDARAN TAHUN 2020 Mutasi.pdf
Surat Edaran 7 / 2020 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 7 SURAT EDARAN CORONA.pdf
Surat Edaran 1 / 2020 AGENDA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM RANGKA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak 1 SURAT EDARAN 2020.pdf.pdf
Surat Edaran 2 / 2020 PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DAN INFAQ PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2 surat edaran 2020.pdf
Surat Edaran 4 / 2020 PENGHEMATAN ENERGI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 4 SURAT EDARAN HEMAT ENERGI jadi 2020 Dinas ESDM.pdf
Surat Edaran 8 / 2020 PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 8 SURAT EDARAN TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 9 / 2020 PERPANJANGAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 9 SURAT EDARAN TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 6 / 2020 PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak 6 SURAT EDARAN TAHUN 2020 BAPPEDA.pdf
Surat Edaran 10 / 2020 DESA TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak 10 SURAT EDARAN TAHUN 2020 PMD.pdf
Surat Edaran 13 / 2020 REFOCUSING ANGGARAN DAN KEGIATAN PROGRAM MARASA TAHUN 2020 DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Lihat Katalog Lihat Abstrak 13 SURAT EDARAN TAHUN 2020 PMD.pdf
Surat Edaran 15 / 2020 PELAKSANAAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H/2020 M DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 15 SURAT EDARAN TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 16 / 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 16 SURAT EDARAN TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 12 / 2020 PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 12 SURAT EARAN TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 14 / 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 14 SURAT EDARAN TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 19 / 2020 PENGATURAN PENGGUNAAN TRANPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 19 SURAT EDARAN TAHUN 2020 PERHUBUNGAN.pdf
Surat Edaran 20 / 2020 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 20 SURAT EDARAN tahun 2020 BARU TANGGAL 10 JULI 2020.pdf
Surat Edaran 21 / 2020 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 21 SURAT EDARAN TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 22 / 2020 PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak 22 SURAT EDARAN TAHUN 2020 PEDOMAN PENYUSUNAN RKA_2021.pdf
Surat Edaran 23 / 2020 PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN PERUBAHAN RKA-PPKD TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak 23 SURAT EDARAN TAHUN 2020 PEDOMAN PENYUSUNAN P_RKA_2020.pdf
Surat Edaran 24 / 2020 DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak 24 s.edaran.pdf
Surat Edaran 5 / 2020 PENGENDALIAN PENGGUANAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 5 SURAT EDARAN TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 11 / 2020 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 11 SURAT EDARAN TAHUN 2020.jpg
Surat Edaran 26 / 2020 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 26 SURAT EDARAN TAHUN 2020 SE WFH Tanggal 28 September sd 2 Oktober 2020.pdf
Surat Edaran 27 / 2020 PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Surat Edaran No. 27 Tahun 2020.pdf
Surat Edaran 28 / 2020 PEMANFAATAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KOMERSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 28 TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 29 / 2020 PERENCANAAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 29 TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 31 / 2020 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 31 TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 32 / 2020 ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 32 TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 33 / 2020 HARI LIBUR NASIONAL PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 33 TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 34 / 2020 HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 34 TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 35 / 2020 KALENDER, JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak SURAT EDARAN NOMOR 35 TAHUN 2020.pdf
Surat Edaran 3 / 2019 PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak 3 Surat Edaran 2019.pdf
Surat Edaran 6 / 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 6 Surat Edaran 2019.pdf
Surat Edaran 7 / 2019 PEMENUHAN HAK ANAK ATAS INFORMASI YANG LAYAK MELALUI PEMBATASAN PENGGUNAAN GAWAI DI KELUARGA DAN SATUAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 7 Surat Edaran 2019.pdf
Surat Edaran 8 / 2019 PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT PELAKSANAAN PENUGASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 8 Surat Edaran Gratifikasi 2019.pdf
Surat Edaran 9 / 2019 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PRIMA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 9 SURAT EDARAN PTSP PRIMA 2019.pdf
Surat Edaran 10 / 2019 KESIAPSIAGAAN PENINGKATAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE Lihat Katalog Lihat Abstrak 10 Surat Edaran 2019.pdf
Surat Edaran 11 / 2019 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 11 Surat Edaran Akhir Tahun 2019.pdf
Surat Edaran 4 / 2018 DUKUNGAN DALAM RANGKA KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI MEASLES RUBELLA TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak 4 Surat Edaran Gub MR 2018.pdf
Surat Edaran 3 / 2017 PUBLIC SAFETY CENTRE 119PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak 3 SURAT EDARAN PSC 119 2017.pdf
Surat Edaran 4 / 2017 PELAKSANAAN KEGIATAAN PELATIHAN/SOSIALISASI GERAKAN NASIONAL REVOLUSI (GNRM) MENTAL BAGI APARATUR DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 4 Surat Edaran GNRM 2017.pdf
Surat Edaran 6 / 2017 NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 6 SURAT EDARAN NOMENKLATUR 2017.pdf
Monografi Hukum 1 / 2024 Jaringan Utilitas Provinsi Sulawesi Barat Lihat Katalog Lihat Abstrak NASKAH AKADEMIK JARINGAN UTILITAS.pdf
Monografi Hukum 2 / 2024 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Lihat Katalog Lihat Abstrak Naskah Akademik RPPLH Sulbar.pdf
Monografi Hukum 3 / 2024 Pelindungan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Provinsi Sulawesi Barat Lihat Katalog Lihat Abstrak NASKAH AKADEMIK TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF DI PROVINSI SULAWESI BARAT.pdf
Monografi Hukum 4 / 2024 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Provinsi Sulawesi Barat Lihat Katalog Lihat Abstrak NASKAH AKADEMIK TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN .pdf
Monografi Hukum 5 / 2024 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat Lihat Katalog Lihat Abstrak NASKAH AKADEMIK TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.pdf
Monografi Hukum 6 / 2024 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak RANPERDA Bantuan Hukum Hasil Fasilitasi (6-2-2024).pdf
Monografi Hukum 2020 / 2020 Hukum Tata Pemerintahan Lihat Katalog Lihat Abstrak MONOGRAFI Hukum Tata Pemerintahan.pdf
Artikel Hukum 1 / 2024 Profesionalisme Hakim Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan di Indonesia Lihat Katalog Lihat Abstrak PROFESIONALISME HAKIM SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA.pdf
Artikel Hukum 2 / 2024 Pemerintahan Desa Lihat Katalog Lihat Abstrak MAKALAH PEMERINTAHAN DESA.pdf
Putusan 28 / 2021 Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak Putusan-028XIKI-SBPS-A2021.pdf
Putusan 29 / 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lihat Katalog Lihat Abstrak Putusan-No-29-Tahun-2021-Amperak-Dengan-Dinskes-Pasangkayu.pdf
Putusan 01 / 2020 Spesifikasi teknik dan back up data kegiatan Lihat Katalog Lihat Abstrak Putusan-01-tahun-2020.pdf
Putusan 02 / 2020 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lihat Katalog Lihat Abstrak Putusan-02-tahun-2020.pdf
Instruksi Gubernur 1 / 2025 PENCEGAHAN DAN EDUKASI KETERLIBATAN APARAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA, JUDI ONLINE SERTA IDEOLOGI RADIKALISME DAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak SALINAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025.pdf
Instruksi Gubernur 1 / 2024 KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN ANCAMAN BENCANA HIDROMEOROLOGI BASAH Lihat Katalog Lihat Abstrak INSTRUKSI GUBERNUR NONOR 1 TAHUN 2024.pdf
Instruksi Gubernur 4 / 2024 NETRALITAS APARTUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak INTRUKSI GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2024.pdf
Peraturan Daerah Mamuju 2 / 2017 PENGELOLAAN SAMPAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMUJU NO 2 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamuju 4 / 2017 PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMUJU NO 4 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamuju 1 / 2015 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMUJU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMUJU NO 1 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Mamuju 5 / 2015 PEMBENTUKAN KELURAHAN DAYANGINNA DI KECAMATAN TAPALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMUJU NO 5 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Mamuju 6 / 2015 PEMBENTUKAN KELURAHAN SINYONYOI SELATAN DI KECAMATAN KALUKKU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMUJU NO 6 THN 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 22 / 2016 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 22 TAHUN 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 53 / 2016 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 53 TAHUN 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 4 / 2015 TATA CARA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 4 THN 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 8 / 2015 PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 8 THN 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 15 / 2015 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 15 THN 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 16 / 2015 HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 16 THN 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 18 / 2015 PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 18 THN 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 27 / 2015 RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN TERPADU KAREMA RIMUKU KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 27 THN 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 28 / 2015 RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BINANGA, MAMUJU DAN MAMUNYU PUSAT KOTA MAMUJU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 28 THN 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamuju 29 / 2015 RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN RANGAS KECAMATAN SIMBORO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMUJU NO 29 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2014 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARA.pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2014 KEPEMUDAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA No. 3 Tahun 2014 KEPEMUDAAN.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2014 IZIN LOKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 4 TAHUN 2014 IZIN LOKASI .pdf
Peraturan Daerah Majene 5 / 2014 RETIRBUSI PEMERIKSANAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 5 TAHUN 2014 RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN .pdf
Peraturan Daerah Majene 6 / 2014 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 6 TAHUN 2014 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAG.pdf
Peraturan Daerah Majene 7 / 2014 PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 7 TAHUN 2014 KERJASAMA.pdf
Peraturan Daerah Majene 8 / 2014 PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 8 TAHUN 2014 ASI.pdf
Peraturan Daerah Majene 10 / 2014 SISTEM KEOLAHRAGAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 10 TAHUN 2014 PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH .pdf
Peraturan Daerah Majene 9 / 2014 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 9 TAHUN 2014 ULP .pdf
Peraturan Daerah Majene 11 / 2014 PENETAPAN HARI JADI MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 11 TAHUN 2014 HARI JADI .pdf
Peraturan Daerah Majene 12 / 2014 PENGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 12 TAHUN 2014 PENGELOLAAN ZAKAT .pdf
Peraturan Daerah Majene 13 / 2014 IRIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 13 TAHUN 2014 IRIGASI .pdf
Peraturan Daerah Majene 14 / 2014 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 14 TAHUN 2014 INSPEKTORAT.pdf
Peraturan Daerah Majene 15 / 2014 PEMANFAATAN BAGIAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 15 TAHUN 2014 PEMANFAATAN BAGIAN JALAN.pdf
Peraturan Daerah Majene 16 / 2014 BANGUNAN GEDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 16 TAHUN 2014 BANGUNAN GEDUNG.pdf
Peraturan Daerah Majene 17 / 2014 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 17 TAHUN 2014 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH INIS.pdf
Peraturan Daerah Majene 18 / 2014 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 18 TAHUN 2014 IZIN USAHA PERIKANAN.pdf
Peraturan Daerah Majene 1 / 2013 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 1 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2013 TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 6 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 6 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 7 / 2013 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 7 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 8 / 2013 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 8 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 9 / 2013 PEDOMAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 9 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 10 / 2013 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 10 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 11 / 2013 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 11 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 12 / 2013 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 12 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 13 / 2013 TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 13 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah Majene 1 / 2012 PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 1 TAHUN 2012 .pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2012 KERJASAMA ANTAR DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 3 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 4 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 5 / 2012 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 5 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 6 / 2012 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 6 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 7 / 2012 PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 7 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 8 / 2012 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 8 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 9 / 2012 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2005 – 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 9 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 10 / 2012 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 – 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 10 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 12 / 2012 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 – 2031 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 12 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 14 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 14 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 15 / 2012 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 15 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 16 / 2012 PAJAK AIR TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 16 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 17 / 2012 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 17 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 18 / 2012 PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 18 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 19 / 2012 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 19 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 20 / 2012 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 20 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 21 / 2012 PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 21 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 22 / 2012 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 22 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 23 / 2012 BEASISWA SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 23 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 24 / 2012 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN MAJENE SERTA PELAYANAN TRANSPORTASI HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 24 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Majene 1 / 2011 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 1 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2011 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2011 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 3 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2011 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 4 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 5 / 2011 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 5 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 8 / 2011 PAJAK HOTEL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 8 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 9 / 2011 PAJAK RESTORAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 9 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 10 / 2011 PAJAK HIBURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 10 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 11 / 2011 PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 11 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 12 / 2011 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 12 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 13 / 2011 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 13 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 14 / 2011 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 14 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 15 / 2011 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 15 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 16 / 2011 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 16 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 17 / 2011 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 17 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 18 / 2011 RETRIBUSI TERMINAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 18 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 19 / 2011 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 19 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 20 / 2011 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 20 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 21 / 2011 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 21 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 22 / 2011 RETRUBUSI IZIN GANGGUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 22 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 23 / 2011 RETRIBUSI IZIN TRAYEK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 23 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 2 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 3 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 4 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 5 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 5 TAHUN 2011.pdf
Peraturan Daerah Majene 1 / 2010 PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 1 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2010 PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2010 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 3 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2010 PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 4 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 4 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 10 / 2010 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 10 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 7 / 2010 PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 7 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 8 / 2010 PEMBENTUKAN KELURAHAN MENJADI KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN MENJADI DESA DIWILAYAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 8 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 10 / 2010 PENJELASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PENJELASAN PERDA NO. 10 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 11 / 2010 PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 11 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 11 / 2010 PENJELASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak PENJELASAN PERDA NO. 11 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 12 / 2010 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 12 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 12 / 2010 PENJELASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PENJELASAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 13 / 2010 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 13 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 13 / 2010 PENJELASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PENJELASAN PERDA NO. 13 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 14 / 2010 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 14 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 14 / 2010 PENJELASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PENJELASAN PERDA NO. 14 TAHUN 2010.pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2009 PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 TAHUN 2009.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 4 TAHUN 2009.pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2009 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 3 TAHUN 2009.pdf
Peraturan Daerah Majene 5 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 5 TAHUN 2009.pdf
Peraturan Daerah Majene 1 / 2008 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 1 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2008 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2008 PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 3 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2008 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 4 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 5 / 2008 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 5 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 6 / 2008 RETRIBUSI PASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 6 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 7 / 2008 USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 7 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 8 / 2008 RETRIBUSI IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 8 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 9 / 2008 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 9 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 10 / 2008 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 10 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 11 / 2008 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 11 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 12 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 12 TAHUN 2008 .pdf
Peraturan Daerah Majene 11 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran PERDA NO. 11 TAHUN 2008.rar
Peraturan Daerah Majene 12 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 12 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 13 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 13 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 14 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 14 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 14 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 14 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 15 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 15 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 15 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 15 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 16 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 16 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 16 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERDA NO. 16 TAHUN 2008.pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2007 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 TAHUN 2007.pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2007 TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 3 TAHUN 2007.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2007 ALOKASI DANA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 4 TAUN 2007.pdf
Peraturan Daerah Majene 5 / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 5 TAHUN 2007.pdf
Peraturan Daerah Majene 2 / 2006 PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 2 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah Majene 3 / 2006 PEMBENTUKAN KECAMATAN TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 3 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah Majene 4 / 2006 PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 4 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah Majene 7 / 2006 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2006-2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 7 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah Majene 8 / 2006 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 8 THN 2006.pdf
Peraturan Daerah Majene 10 / 2006 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 10 THN 2006.pdf
Perauran Bupati Majene 34 / 2017 PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 34 THN 2017 TTG BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL).pdf
Perauran Bupati Majene 39 / 2017 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 39 THN 2017 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN FIX.pdf
Perauran Bupati Majene 37 / 2017 ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 37 THN 2017 TTG ELIMINASI MALARIA.pdf
Perauran Bupati Majene 36 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 36 THN 2017 TTG PERUBAHAN KEDUA PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2016 TTG RKPD THN 2017 (1).pdf
Perauran Bupati Majene 35 / 2017 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 35 THN 2017 TTG STANDAR BIAYA 2018.pdf
Perauran Bupati Majene 3 / 2017 PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 3 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 4 / 2017 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUTEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 4 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 9 / 2017 PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUB MAJENE NO 9 THN 2017 TTG EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT KAB.PINRANG - (EditBaghum).pdf
Perauran Bupati Majene 10 / 2017 KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERRN PEMERINTAH (APIP) LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 10 THN 2017 TTG KODE ETIK INSPEKTORAT.pdf
Perauran Bupati Majene 11 / 2017 PEDOMAN PENGAWASAN INTEREN BERBASIS RISIKO Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 11 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 12 / 2017 PEMANFAATAN DANANA ALOKASI KHUSUS JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 12 THN 2017 TTG JAMPERSAL.pdf
Perauran Bupati Majene 13 / 2017 PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 13 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 14 / 2017 KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 14 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 15 / 2017 PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTEREN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 15 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 16 / 2017 PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 16 THN 2017 TTG PEDOMAN ReVIU.pdf
Perauran Bupati Majene 17 / 2017 STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTEREN PEMERINTAH (APIP) LINGKUP INSPEKTORRAT KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 17 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 18 / 2017 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 18 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 20 / 2017 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 20 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 21 / 2017 PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) DI KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 21 THN 2017 TTG IMTA DAN RPTKA.pdf
Perauran Bupati Majene 22 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 22 THN 2017 TTG PERUBAHAN PERBUP NO 19 TAHUN 2014.pdf
Perauran Bupati Majene 23 / 2017 PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 23 THN 2017 TTG bosda.pdf
Perauran Bupati Majene 24 / 2017 TATA NASKAH DINAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 24 THN 2017 TTG TATA NASKAH DINAS.pdf
Perauran Bupati Majene 27 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 21 THN 2017 TTG IMTA DAN RPTKA.pdf
Perauran Bupati Majene 28 / 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 28 THN 2017 TTG RKPD TAHUN 2018.pdf
Perauran Bupati Majene 33 / 2017 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 33 THN 2017 TTG Pembentukan Organisasi UPTD PERKEBUNAN.pdf
Perauran Bupati Majene 40 / 2017 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 40 THN 2017 TTG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR.pdf
Perauran Bupati Majene 41 / 2017 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 41 THN 2017 TTG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.pdf
Perauran Bupati Majene 42 / 2017 IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 42 THN 2014 TTG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.pdf
Perauran Bupati Majene 43 / 2017 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 43 THN 2017 TTG KEKAYAAN DAERAH.pdf
Perauran Bupati Majene 47 / 2017 KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 47 THN 2017 TTG CAR FREE DAY.pdf
Perauran Bupati Majene 48 / 2017 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT REAKSI CEPAT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 48 THN 2017.rar
Perauran Bupati Majene 49 / 2017 PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAJENE NO 49 THN 2017 pakaian dinas 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 8 / 2017 PERTANGGUNGJAWABAN PEAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA POLMAN NO 8 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 7 / 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA POLMAN NO 7 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 6 / 2017 PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA POLMAN NO 6 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 5 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMIIHAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA POLMAN NO 5 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 3 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA POLMAN NO 3 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 2 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA POLMAN NO 2 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 1 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA POLMAN NO 1 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 4 / 2017 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Daerah Polman 9 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 - 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA POLMAN NO 9 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Polman 1 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda Perubahan Sekretariat Daerah ok.doc
Peraturan Daerah Polman 2 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda Perubahan Lembaga Teknis Daerah.doc
Peraturan Daerah Polman 3 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda Perubahan Dinas.doc
Peraturan Daerah Polman 4 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda Perubahan BPBD.doc
Peraturan Daerah Polman 1 / 2015 PEMILIHANKEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak 1 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Polman 2 / 2015 PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Polman 3 / 2015 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak 3 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Polman 4 / 2015 KAWASAN TANPA ROKOK Lihat Katalog Lihat Abstrak 4 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Polman 5 / 2015 PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 5 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Polman 10 / 2015 PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak 10 THN 2015.pdf
Peraturan Daerah Polman 9 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 9.pdf
Peraturan Daerah Polman 13 / 2014 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 13 THN 2014.pdf
Peraturan Daerah Polman 12 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak 12 THN 2014.pdf
Peraturan Daerah Polman 1 / 2014 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 1.pdf
Peraturan Daerah Polman 2 / 2014 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI,IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI,IZIN USAHA PERHOTELAN,PENANAMAN MODAL,IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET,SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN,TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO 2 THN 2014.rar
Peraturan Daerah Polman 3 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 3.pdf
Peraturan Daerah Polman 4 / 2014 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 4.pdf
Peraturan Daerah Polman 5 / 2014 PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 5.pdf
Peraturan Daerah Polman 6 / 2014 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 6.pdf
Peraturan Daerah Polman 7 / 2014 PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 7.pdf
Peraturan Daerah Polman 8 / 2014 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 8.pdf
Peraturan Daerah Polman 9 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 9.pdf
Peraturan Daerah Polman 11 / 2014 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 11.pdf
Peraturan Daerah Polman 1 / 2013 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 1.pdf
Peraturan Daerah Polman 2 / 2013 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 - 2032 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 2.pdf
Peraturan Daerah Polman 3 / 2013 PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 3.pdf
Peraturan Daerah Polman 4 / 2013 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 4.pdf
Peraturan Daerah Polman 5 / 2013 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 5.pdf
Peraturan Daerah Polman 2 / 2013 LAMPIRAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 - 2032 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 2.rar
Peraturan Daerah Polman 2 / 2012 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak 2 THN 2012.pdf
Peraturan Daerah Polman 3 / 2012 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA No 3 tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Polman 4 / 2012 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2005 – 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak 4 THN 2012.pdf
Peraturan Daerah Polman 5 / 2012 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak 5 THN 2012.pdf
Peraturan Daerah Polman 6 / 2012 PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 6 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Daerah Polman 8 / 2012 PARTISIPASI MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 8 THN 2012.pdf
Peraturan Daerah Polman 7 / 2012 PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NOMOR 7.pdf
Peraturan Daerah Polman 9 / 2011 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 9 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 10 / 2011 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 10 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 11 / 2011 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 11 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 12 / 2011 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak 12 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 13 / 2011 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 13 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 15 / 2011 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 15 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 16 / 2011 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 16 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 17 / 2011 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak 17 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 14 / 2011 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak 14 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 18 / 2011 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 18 THN 2011.pdf
Peraturan Daerah Polman 1 / 2010 KETERTIBAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 1 THN 2010.pdf
Peraturan Daerah Polman 2 / 2010 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2 THN 2010.pdf
Peraturan Daerah Polman 3 / 2010 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 3 THN 2010.pdf
Peraturan Daerah Polman 10 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak 10 THN 2009.pdf
Peraturan Bupati Polman 1 / 2017 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 1 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 2 / 2017 PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 2 THN 2016.rar
Peraturan Bupati Polman 3 / 2017 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 3 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 4 / 2017 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERTIBAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 4 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 5 / 2017 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 5 THN 2016.rar
Peraturan Bupati Polman 6 / 2017 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 6 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 7 / 2017 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 7 THN 2016.rar
Peraturan Bupati Polman 8 / 2017 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 8 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 9 / 2017 TEKNIS PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 9 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 10 / 2017 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABBUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 10 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 11 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 11 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 12 / 2017 PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 12 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 13 / 2017 PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 13 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 14 / 2017 PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 14 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 15 / 2017 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 15 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 16 / 2017 PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 16 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 17 / 2017 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 17 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 18 / 2017 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 18 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 19 / 2017 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 19 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 20 / 2017 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 20 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 21 / 2017 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 21 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 22 / 2017 STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 22 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 23 / 2017 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 23 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 24 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 24 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 25 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 25 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 26 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 26 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 27 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 27 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 28 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 28 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 29 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 29 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 30 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 30 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 31 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 31 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 32 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 32 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 33 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 33 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 34 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 34 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 35 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 35 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 36 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 36 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 37 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 37 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 38 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 38 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 39 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 39 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 40 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 40 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 41 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 41 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 42 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 42 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 43 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 43 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 44 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 44 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 45 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 45 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 46 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 46 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 47 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 47 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 48 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 48 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 49 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 49 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 51 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 51 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 50 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 50 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 52 / 2017 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 52 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 55 / 2017 TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 55 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 56 / 2017 PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 56 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 57 / 2017 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 57 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Polman 68 / 2017 PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP POLMAN NO 68 THN 2017.rar
Peraturan Bupati Polman 1 / 2016 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 1 pelaksanaan apbd 2016.docx
Peraturan Bupati Polman 3 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 3 Perubahan Setda EDIT HUKUM.docx
Peraturan Bupati Polman 4 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 4 Perubahan LTD EDIT HUKUM.docx
Peraturan Bupati Polman 5 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 5 Perubahan Dinas EDIT HUKUM.docx
Peraturan Bupati Polman 6 / 2016 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 6 BPBD EDIT HUKUM.docx
Peraturan Bupati Polman 7 / 2016 UNIT LAYANAN PENGADAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 7 ULP Revisi.doc
Peraturan Bupati Polman 8 / 2016 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 8 pendelegasian wewenang PTSP.docx
Peraturan Bupati Polman 9 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 9 Perubahan Kedua Perbup 29 2014_Edited.doc
Peraturan Bupati Polman 10 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBU 10 Perubahan Penjabaran APBD TA. 2016_Pertama.docx
Peraturan Bupati Polman 15 / 2015 PROSEDUR DAN TATA CARA PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 15.pdf
Peraturan Bupati Polman 10 / 2013 URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbu 10 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Polman 11 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbu 11 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Polman 12 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbu 12 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Polman 14 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbu 14 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Polman 16 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbu 16 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Polman 16 / 2012 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LOGISTIK PERMAKANAN DAN NON PERMAKANAN SERTA BAHAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 16.pdf
Peraturan Bupati Polman 20 / 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 20.pdf
Peraturan Bupati Polman 21 / 2012 SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 21.pdf
Peraturan Bupati Polman 23 / 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 23.pdf
Peraturan Bupati Polman 24 / 2012 TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 24.pdf
Peraturan Bupati Polman 26 / 2012 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 26 .pdf
Peraturan Bupati Polman 25 / 2012 DOKUMEN ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 25.pdf
Peraturan Bupati Polman 27 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 27.pdf
Peraturan Bupati Polman 28 / 2012 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 – 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 28.pdf
Peraturan Bupati Polman 29 / 2012 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 29.pdf
Peraturan Bupati Polman 30 / 2012 PROSEDUR PELAYANAN KEPROTOKOLERAN DAN KEGIATAN KEDINASAN BUPATI/WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 30.pdf
Peraturan Bupati Polman 31 / 2012 PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 30.pdf
Peraturan Bupati Polman 32 / 2012 PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 32.pdf
Peraturan Bupati Polman 33 / 2012 TATA CARA PELAKSANAAN PERPARKIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 33.pdf
Peraturan Bupati Polman 34 / 2012 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 34 .pdf
Peraturan Bupati Polman 37 / 2012 PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 37.pdf
Peraturan Bupati Polman 38 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 38 .pdf
Peraturan Bupati Polman 39 / 2012 PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 39.pdf
Peraturan Bupati Polman 40 / 2012 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 40.pdf
Peraturan Bupati Polman 41 / 2012 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 41.pdf
Peraturan Bupati Polman 42 / 2012 PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 42 .pdf
Peraturan Bupati Polman 44 / 2012 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 44.pdf
Peraturan Bupati Polman 45 / 2012 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 45.pdf
Peraturan Bupati Polman 48 / 2012 PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP DALAM SISTEM AKUNTANSI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 48.pdf
Peraturan Bupati Polman 49 / 2012 RENCANA ZONASI RINCI KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012-2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 49.pdf
Peraturan Bupati Polman 50 / 2012 PEDOMAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 50.pdf
Peraturan Bupati Polman 56 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LOGISTIK PERMAKANAN DAN NON PERMAKANAN SERTA BAHAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 56.pdf
Peraturan Bupati Polman 51 / 2012 PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 51.pdf
Peraturan Bupati Polman 52 / 2012 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DALAM PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 52.pdf
Peraturan Bupati Polman 53 / 2012 PEMBERIAN PELAYANAN KHUSUS KEPADA MASYARAKAT RENTAN DALAM PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 53.pdf
Peraturan Bupati Polman 54 / 2012 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 54.pdf
Peraturan Bupati Polman 55 / 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DALAM PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 55.pdf
Peraturan Bupati Polman 51 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERBUP NOMOR 51.pdf
Peraturan Bupati Polman 50 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NO 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERBUP NOMOR 50.pdf
Peraturan Bupati Polman 44 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERBUP NOMOR 44.rar
Peraturan Bupati Polman 40 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERBUP NOMOR 40.pdf
Peraturan Bupati Polman 39 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERBUP NOMOR 39.pdf
Peraturan Bupati Polman 24 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERBUP NOMOR 24.rar
Peraturan Bupati Polman 41 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERBUB NOMOR 41.rar
Peraturan Bupati Polman 15 / 2012 PROSEDUR DAN TATA CARA PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NOMOR 15.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 5 / 2017 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMASA NO 5 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMASA NO 2 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 4 / 2017 KAWASAN TANPA ROKOK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMASA NO 4 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2017 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 - 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MAMASA NO 3 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2016 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2016.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2016 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 2 Tahun 2016.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2016 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2016.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 5 / 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 5 Tahun 2016.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2015 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 - 2035 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2015.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2015 PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2015.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 4 / 2015 TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 4 Tahun 2015.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 7 / 2015 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 7 Tahun 2015.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2014 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2014 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 2 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 5 / 2014 RETRIBUSI IZIN TRAYEK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 5 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 6 / 2014 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 6 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 7 / 2014 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 7 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 10 / 2014 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 – 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 10 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 11 / 2014 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 11 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 12 / 2014 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 12 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 13 / 2014 PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 13 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 14 / 2014 BANGUNAN GEDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 14 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 15 / 2014 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 15 Tahun 2015.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 16 / 2014 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 16 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 17 / 2014 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 17 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 18 / 2014 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH IKAN (BBI) Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 18 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 19 / 2014 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 19 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 20 / 2014 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 21 / 2014 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 21 Tahun 2014.rar
Peraturan Daerah Mamasa 22 / 2014 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No.22 Tahun 2014.rar
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2013 PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2013.rar
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2013 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 2 Tahun 2013.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2013.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2012 PAJAK HOTEL Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 2 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2012 PAJAK RESTORAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 4 / 2012 PAJAK HIBURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 4 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 5 / 2012 PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Daerah Mamasa 6 / 2012 PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 6 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 7 / 2012 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 7 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 8 / 2012 PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 8 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 9 / 2012 PAJAK AIR TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 9 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 10 / 2012 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 10 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 11 / 2012 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Daerah Mamasa 12 / 2012 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 12 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 13 / 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 13 Tahun 2012.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2011 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2011.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2010 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2010.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 2 Tahun 2010.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2010.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 4 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 4 Tahun 2010.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 5 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 5 Tahun 2010.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 6 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 6 Tahun 2010.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 7 / 2010 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 7 Tahun 2010.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2009 POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 2 Tahun 2009.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2009 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2009.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 6 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN BUNTUMALANGKA DAN KECAMATAN MELAHAAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2008.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2008 ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 2 Tahun 2008.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 6 / 2008 TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Daerah Mamasa 7 / 2008 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Daerah Mamasa 12 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 12 Tahun 2008.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 13 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 13 Tahun 2008.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 14 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 14 Tahun 2008.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2007 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2007 RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 4 / 2007 RETRIBUSI PASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 4 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 5 / 2007 RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 5 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 6 / 2007 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 6 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 7 / 2007 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 7 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 8 / 2007 PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 8 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 9 / 2007 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 9 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 10 / 2007 RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 10 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 11 / 2007 PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 11 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 12 / 2007 RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI KELUAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 12 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 13 / 2007 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 13 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 14 / 2007 TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 14 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 15 / 2007 PEDOMAN PEMBENTUKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 15 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 17 / 2007 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 17 Tahun 2007.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 1 / 2006 PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 1 Tahun 2006.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 2 / 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 2 Tahun 2006.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 3 / 2006 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 3 Tahun 2006.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 4 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 4 Tahun 2006.pdf
Peraturan Daerah Mamasa 5 / 2006 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perda No. 5 Tahun 2006.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 3 / 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 3 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 5.a / 2017 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 5.a THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 7 / 2017 PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 7 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 1 / 2017 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN MONOTORING MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 1 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 3.a / 2017 PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 4 / 2017 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KADALUWARSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 4 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 7.a / 2017 STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 7.a THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 8 / 2017 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 8 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 10 / 2017 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 10 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 11 / 2017 PENETAPAN KAWASAN DESA, WISATA DI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 11 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 12 / 2017 PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MAMASA NO 12 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 2 / 2017 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No 2 Tahun 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 9 / 2017 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No 9 Tahun 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 1 / 2016 PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 1 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 4 / 2016 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN HONOR BENDAHARA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 4 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 4.a / 2016 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 4.a Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 6 / 2016 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN) KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 6 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 7.a / 2016 PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 7.a Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 9 / 2016 TATA CARA PENYUSUNAN PELAPORAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA PENGANGGARANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 9 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 10 / 2016 TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 10 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 11 / 2016 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 12 / 2016 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 12 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 13 / 2016 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH {RPJMD-P} KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014-2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 13 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 14 / 2016 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 14 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 15 / 2016 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 15 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 17 / 2016 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 17 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 18 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 18 Tahun 2016 (1).pdf
Peraturan Bupati Mamasa 20 / 2016 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 20 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 21 / 2016 PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI OLEH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA NON BLUD KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 21 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 22 / 2016 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 22 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 23 / 2016 PERCEPATAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 23 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 23.a / 2016 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2AI5 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 23.a Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 24 / 2016 PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 24 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 29.a / 2016 PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA. Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 29.a Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 36 / 2016 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 36 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 37 / 2016 PETA BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN BAMBANG KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 37 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 38 / 2016 PETA BATAS DESA TAPALINNA DAN SALU BANUA DALAM WILAYAH KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 38 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 39 / 2016 PETA BATAS-BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN SUMARORONG KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 39 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 39.a / 2016 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 39.a Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 39.b / 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 39.b Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 39.c / 2016 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 39.c Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 41 / 2016 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 41 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 42 / 2016 PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP No. 42 Tahun 2016.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 31 / 2016 TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 31 Tahun 2016.rar
Peraturan Bupati Mamasa 32 / 2016 UGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 34 / 2016 TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 34 Tahun 2016.rar
Peraturan Bupati Mamasa 1.b / 2015 PENETAPAN TARIF DASAR PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 1.b Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 1 / 2015 UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 1.c / 2015 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN) KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 1.c Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 2 / 2015 PEDOMAN PEMBERIAAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 2 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 5 / 2015 RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPI Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 5 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 6 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 6.a / 2015 PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 8 / 2015 PANDUAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM PELAKSANAAN PROYEK KEMAKMUR.AN HIJAU DI WLAYAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 14 / 2015 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOIV]OR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O15 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 19 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 19 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 20 / 2015 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 20 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 12.a / 2015 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 12.a Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 13 / 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 15 / 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 15 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 15.a / 2015 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 16 / 2015 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA PENGANANGAN KEDARURATAN DI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 17.a / 2015 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 17.a Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 21 / 2015 KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 21.a / 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 24 / 2015 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 24 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 25 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 25 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 26 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 26 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 27 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUTURAL DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 27 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 28 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 28 tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 29 / 2015 RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 29 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 30 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUTURAL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 30 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 31 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUTURAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 31 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 32 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 32 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 33 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUTURAL DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 33 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 34 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 34 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 35 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 35 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 37 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 37 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 38 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 38 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 39 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 39 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 41 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 41 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 43 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 43 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 44 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 44 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 46 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 46 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 47 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 47 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 49 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 49 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 52 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 52 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 53 / 2015 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 53 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 54 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 54 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 55 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 55 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 56 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 56 tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 57 / 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 57 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 57.a / 2015 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 57.a Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 59 / 2015 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 59 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 60.a / 2015 PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 60.a Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 61 / 2015 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak No. 61 Tahun 2015.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 62 / 2015 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 1 / 2013 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 2.a TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 1 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 2 / 2013 FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 2 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 3 / 2013 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 3 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 5.a / 2013 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 05.a Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 6.a / 2013 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 06.a Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 5 / 2011 TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUNGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 5 Tahun 2011.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 6 / 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUNGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 6 Tahun 2011.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 6.a / 2011 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 6.a Tahun 2011.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 14 / 2010 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 14 Tahun 2010.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 15 / 2010 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 15 Tahun 2010.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 16 / 2010 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUTURAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 16 Tahun 2010.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 17 / 2010 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 17 Tahun 2010.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 18 / 2010 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUTURAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAMASATUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUTURAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 18 Tahun 2010.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 5 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 5 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 6 / 2009 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 6 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 7 / 2009 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 7 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 8 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 8 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 9 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 9 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 10 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 10 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 11 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 11 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 12 / 2009 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTARINCIAN TUGAS JABATAN STRUTURAL DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 13 / 2009 KEWENANGAN, RINCIAN TUGAS JABATAN DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 13 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 14 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 14 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 15 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 15 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 16 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 16 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 17 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 17 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 18 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 18 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 20 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENGELOLAH KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 20 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 21 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 21 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 22 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 22 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 24 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 24 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 25 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 25 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 27 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MAMASA. Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 27 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 28 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 28 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 29 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAMASA. Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 29 tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 30 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 30 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 31 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Bupati Mamasa 32 / 2009 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 32 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati Mamasa 40 / 2009 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMASA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perbup No. 40 Tahun 2009.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 1 / 2017 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MATRA NO 1 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 2 / 2017 PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MATRA NO 2 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 4 / 2017 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MATRA NO 4 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 5 / 2017 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA MATRA NO 5 THN 2017.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 3 / 2013 PAJAK SARANG BURUNG WALET Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2013 t.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 4 / 2013 PAJAK AIR TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2013 t.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 5 / 2013 PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 t.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 6 / 2013 PAJAK HIBURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2013 t.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 8 / 2013 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005-2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 08 Tahun 2013 .pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 1 / 2011 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah .pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 2 / 2011 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 9 / 2011 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011-2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 10 / 2011 PENGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 1 / 2011 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 01 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 10 / 2011 PEMGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 10 TAHUN 2011TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 18 / 2011 RETRIBUSI TERMINAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 19 / 2011 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARK.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 20 / 2011 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAA.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 21 / 2011 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 23 / 2011 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 25 / 2011 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPA.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 27 / 2011 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN B.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 9 / 2011 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011-2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO.9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBENGUNAN JANGKA MEN.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 22 / 2011 RETRIBUSI IZIN TRAYEK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO.22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 24 / 2011 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO.24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERKIR DI.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 12 / 2010 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA PADA BANK SEL-SEL Lihat Katalog Lihat Abstrak 7.PERDA PENYERTAAN modal_BanK Sul-Sel.new.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 3 / 2010 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak 35. PERDA HEWAN TERNAK.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 5 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pengawasan Hewan Ternak.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 6 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 7 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan OrganisasI dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 12 / 2010 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA PADA BANK SUL-SEL Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada BANK SUL-SEL.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 14 / 2010 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada Partai Politik.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 18 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor PTSP.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 20 / 2010 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 19 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA DAN MAMUJU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA N0. 19 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN T.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 5 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 05 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN T.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 06 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 06 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN T.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 7 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN T.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 12 / 2010 PENTERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA PADA BANK SUL-SEL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH .pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 16 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 16 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 07 .pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 17 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO.06 TAHUN .pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 18 / 2010 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO. 18 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN T.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 15 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA NO.15 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 08 T.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 9 / 2009 PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 28. PERDA PEMEKARAN KECMATAN.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 3 / 2008 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 31. PERDA TUNTUTAN GANTI RUGI.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 6 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 33.PERDA KELEMBAGAAN..pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 1 / 2008 HARI JADI KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 3 / 2008 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 4 / 2008 PEMBENTUKAN KECAMATAN LARIANG DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lariang Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 6 / 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 2 / 2008 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA KEWENANGAN.pdf
Peraturan Daerah Mamuju Utara 3 / 2008 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERDA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 28 / 2017 PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MATRA NO 28 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 6 / 2017 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MATRA NO 6 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 1 / 2017 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP MATRA NO 1 THN 2017.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 30 / 2014 PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI, IZIN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 1 / 2013 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pe.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 11.a / 2013 PERUBAHANATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTANPAJAKBUMIDAN BANGUNAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO 11.a Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan B.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 31 / 2013 PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum P.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 016 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 016 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 017 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN TATA RUANG KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 017 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 018 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 018 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 019 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 019 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN R.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 20 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 021 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 021 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK , FUNGSI DAN R.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 022 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEKERAAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 022 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 023 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 023 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 024 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 024 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 025 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 025 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 3 / 2013 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 03 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS, KHU.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 07.a / 2013 STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 07 a. TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEG.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 8 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL STAF AHLI BUPATI MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 08 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RIN.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 9 / 2013 TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 09 TAHUN 2013 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNG.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 11 / 2013 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 11 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN AN.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 026 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 026 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN R.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 027 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 027 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 028 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 028 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 28.a / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 28a. TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN R.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 029 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 029 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RI.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 30 / 2013 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 30 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RIN.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 32 / 2013 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 32 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Sistem Penyed.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 33 / 2013 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 33 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEM.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 001 / 2012 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH LINKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 01 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PE.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 8 / 2012 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 08 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DI.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 9 / 2012 STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 09 TAHUN 2012 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS PENGAWA.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 20 / 2012 PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 20 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GUR.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 20 / 2012 PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 20 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GUR.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 024 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP MAMUJ.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 35 / 2012 PEMBENTUKAN DEWAN KATAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 35 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 39 / 2012 KEDUDUKAN KEUANGAN BADA PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 39 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN KEUNGAN BADAN PER.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 40 / 2012 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 40 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN KEUNGAN KEPALA DE.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 41 / 2012 PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 42 / 2012 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 42 TAHUN 2012 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN DI .pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 42 / 2012 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 42 TAHUN 2012 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN DI .pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 58 / 2012 PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 58 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJ.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 62 / 2012 BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 62 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH H.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 60 / 2012 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 60 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA DAERAH (RKPD).pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 77 / 2012 UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 77 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECA.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 88 / 2012 PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 88 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEM.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 89 / 2012 PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 89 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERAT.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 25.a / 2012 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 25 a. TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN .doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 92 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO 92 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINC.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 3 / 2011 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011-2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 03 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA .pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 9 / 2011 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 09 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERA.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 17 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 4.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 31 / 2011 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 31 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN .pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 44 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUOATI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 44 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 1.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 50 / 2011 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 50 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 54 / 2011 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 54 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN AN.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 61 / 2011 PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 61 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMONIK.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 74 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 74 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 75 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 75 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 76 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN, DAN DOKUMENTASI KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 76 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 77 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 77 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 78 / 2011 PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI MAMUJU UTARA KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) UNTUK PENANDATNGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 78 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPA.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 79 / 2011 TAMBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 79 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBU.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 80 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 80 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 81 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 81 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 82 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 82 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 83 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 83 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 83 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 83 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 85 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 85 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 86 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 86 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 86 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 86 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 87 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 87 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 88 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 88 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 89 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 89 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RI.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 91 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 91 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DAN RIN.rtf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 5 / 2011 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO.05 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGE.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 90 / 2011 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO.90 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RIC.doc
Peraturan Bupati Mamuju Utara 2 / 2010 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO 2 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALAN DINAS .pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 3 / 2010 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK ATAU ANGGOTA MASYARAKAT DAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 03 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN S.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 6 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 06 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP MAMUJ.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 7 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN BPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30 TAHN 2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 07 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP MAMUJ.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 8 / 2010 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 08 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASI.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 12 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP MAMUJ.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 13 / 2010 PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 13 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 14 / 2010 PENGELOLAAN BELANJA HIBAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 14 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 15 / 2010 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (BKBM) KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 30 / 2010 PENGELOLAAN BELANJA ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA ANGGARA.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 32 / 2010 PENGELOLAAN BELANJA TAK TERGDUGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 32 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TAK TER.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 34 / 2010 REDEFENISI TUGAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP) KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG REDEFENISI TUGAS KELEMBAGAA.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 37 / 2010 PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN, DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 37 TAHUN 2010 TENTANG JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 35 / 2010 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 35 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERI.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 39 / 2010 TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPD KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 39 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KOMONIKASI INTENS.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 40 / 2010 PRUBAHAN KEDUA ATAS PEATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGEI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 41 / 2010 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 41 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DI.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 42 / 2010 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 42 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASI.pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 38 / 2010 PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO.38 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN .pdf
Peraturan Bupati Mamuju Utara 2013 / 5 PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN MAMUJU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PERBUP NO. 05 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENYALURAN B.pdf

JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
STATUS AKHIR: