Radio Banua Malaqbi
2017
Perda NO. 2, Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik : 29 HLM
Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Banua Malaqbi

ABSTRAK :
    • penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, sehingga diperlukan untuk mendukung penyebarluasan keberhasilan program-program pembangunan.
    • Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk  badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat

  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
    6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

     


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    LPPL RADIO BANUA MALAQBI bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka  membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

    Tugas :

    • memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan terkontrol, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
    • membantu sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang penyiaran, komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik.
    • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

    Fungsi :

    • LPPL RADIO BANUA MALAQBI berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya daerah dan bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh masyarakat.
    • LPPL RADIO BANUA MALAQBI dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
CATATAN :
  • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 22 Juni 2017

  • Sesuai amanat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa di Daerah Provinsi dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, pada tahun 2007 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendirikan LPPL. RADIO BANUA MALAQBI  dan beroperasi berdasarkan izin penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat.  Agar  LPPL. RADIO BANUA MALAQBI tetap dapat melakukan siarannya, maka sambil menunggu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pendirian LPPL RADIO BANUA MALAQBI,  diterbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknuis Dinas Radio Siaran Banua Malaqbi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.
  • Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  maka pendirian LPPL RADIO BANUA MALAQBI ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.