• 1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang  efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.
  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. UU No. 26 Thn 2004;
  3. UU No. 12 Thn 2011  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.13 Thn 2022;
  4. UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023;
  5. UU No. 20 Thn 2023;
  6. PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019;
  7. PP No. 11 Thn 2017  sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Thn 2020;
  8. Permendagri No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Thn 2018;
  9. Permenpan  dan RB Nomor 7 Thn 2022;
  10. Perda No. 6 Thn 2016  sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terkahir dengan Perda No. 1 Thn 2023;
  11. Pergub No. 4 Thn 2022  sebagaimana telah diubah dengan Pergub No/ 4 Thn 2024.  
  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  Dalam Pergub ini diatur tentang 

  1. proses kerja yang efektif dan efisien
  2. pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi;
  3. pemanfaatan sumber daya manusia; dan
  4. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juli 2024