• Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat pengawasan Interen Pemerintah (APIP) yang berkualitas.

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 26 TAHUN 2004; UU NO 12 TAHUN 2011; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 79 TAHUN 2005; PP NO 60 TAHUN 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 TAHUN 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 TAHUN 2009; PERDA PROV SULBAR NO 6 TAHUN 2016; PERGUB SULBAR NO 46 TAHUN 2016.

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi: administrasi umum pemerintahan, urusan pemerintahan

  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: kebijakan daerah, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang daerah.

  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hueuf b dilakukan terhadap : urusan wajib, urusan pilihan, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pinjaman/ hibah luar negeri.

Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2017

Penjelasan -. Lampiran 30 hlm.