• Pendidikan Antikorupsi perlu terus dievaluasi agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. dan menumbuhkan budaya antikorupsi melalui lembaga pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan membentuk karakter, sikap, dan watak peserta didik yang bermartabat dan berakhlak mulia

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

  4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20l7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsionnal Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti ;

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompotensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

  15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil ; 

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
  2. AKSI ANTI KORUPSI
  3. KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI KORUPSI
  4. NARASUMBER DAN PENGAJAR
  5. MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN  

Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021