• Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas PNS pada RSUD dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, perlu penyesuaian tambahan penghasilan. Beberapa ketentuan dalam Pergub No. 6 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pergub No. 8 Tahun 2018, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  Pasal 18 ayat (6)  UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun  2015; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 128 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2016;  PERGUB No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERGUB No. 8 Tahun 2018

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kriteria TPP didasarkan pada:

  a.       TPP berdasarkan prestasi kerja;

  b.       TPP berdasarkan beban kerja yaiutu:

  1.       TPP bagi pengelola keuangan daerah;

  2.       TPP bagi pejabat penatausahaan keuangan OPD/Unit Kerja;

  3.       TPP bagi  penyusun Rencana Pembangunan Daerah;

  4.       TPP bagi penyusun Produk Hukum Daerah;

  5.       Dihapus;

  6.       TPP bagi Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ);

  7.       TPP bagi Tenaga Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Provinsi;

  8.       TPP bagi Widyaswara; dan

  9.       TPP bagi Paramedis/Tenaga Media pada Dinas Kesehatan.

  c.       TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.

        d.     TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

-    Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2019 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2019;

-   Lampiram, 4, hlm