• Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. UU No. 26 Thn 2004;
  3. UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023;
  4. UU No. 1 Thn 2022;
  5. PP No 12 Thn 2019;
  6. Permendagri 80 Thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permndagri 120 Thn 2018;
  7. Permendagri 77 Thn 2020.

   

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

   Dalam perda ini di atur tentang  ;

  a. Pengelola Keuangan Daerah;

  b. APBD;

  c. penyusunan rancangan APBD;

  d. penetapan APBD;

  e. pelaksanaan dan penatausahaan;

  f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;

  g. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

  h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

  i. kekayaan daerah dan Utang Daerah;

  j. BLUD;

  k. penyelesaian kerugian Keuangan Daerah;

  l. informasi keuangan daerah; dan 

  m. pembinaan dan pengawasan

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 30 April 2024