• Untuk menjaga keamanan dan ketertiban parkir di kompleks kantor Gubernur Sulawesi Barat dilakukan penataan parkir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  Dasar Hukum Peraturan Gubernur  ini adalah : UU No.26 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun  2015; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; KEPMEN PERHUBUNGAN No. 4 Tahun 1994.

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  Dalam Peraturan Gubernur  ini diatur tentang : Penataan Parkir di Lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penataan parkir di kompleks kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dilakukan berdasarkan azas: ketertiban, keamanan, kerapian; dan estetika. Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penataan parker Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

-    Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Januari  2016