• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Perda Nomor 2 Tahun 2016, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat  dengan Peraturan Gubernur.

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  Dasar Hukum Peraturan Gubernur  ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun  2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018; PERDA No. 2 Tahun 2008; PERKA LAN No. 2 Tahun 2017; PERDA No. 6 Tahun 2016.

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang : Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. JRA Fasilitatif Fungsi ASN dan Pejabat Negara digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan kepegawaian di lingkuungan Pemda, JRA memuat jenis arsip, retensi arsip dan keterangan, JRA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Peraturan Gubernur ini. Retensi aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses, retensi inaktif dihitung sejak asrip selesai masa simpan aktifnya. 

-    Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 November  2018;

-    Pergub ini dapat dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fungsi non kepegawaian dan non keuangan di lingkungan Pemprov. Sulbar

-    Lampiran, 7 hlm