Pertanggungjawaban APBD
2017
Perda NO. 4, BPKPD : 675 HLM
Peraturan Daerah Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016

ABSTRAK :
  • Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh Badapan Pemeriksa Keuangan, maka Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabn Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2016 kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan yang memuat :

    1. Laporan realisasi anggaran
    2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
    3. Laporan operasional
    4. Laporan perubahan ekuitas
    5. Neraca
    6. Laporan arus KAS
    7. Catatan atas laporan keuangan
CATATAN :

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2017