• Pergeseran anggaran belanja operasi pada belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan usulan SKPD dan telah disetujui Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

   

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

   belanja operasi pada belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai

Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021