06 April 2020
Selamat Datang di Website JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Peraturan Pemerintah (PP)

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2019 DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 1 Tahun 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2019 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 2 Tahun 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 3 Tahun 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 5 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2019 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2019 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O18 TENTANG KEPALANGMERAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 7 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2019 PEMERIKSAAN KECELAIGAN KAPAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 9 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2019 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 10 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2O14 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 11 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2019 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2019 LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 13 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 14 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2019 PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 15 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2019 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 16 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2019 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 17 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2019 PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERTNTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/ DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 21 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2019 PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 22 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2019 STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2019 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 24 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2019 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 25 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 26 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2019 FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE, BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 27 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2019 SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 29 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2019 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 30 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2019 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMTLIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 33 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2019 PERDAGANGAN PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 34 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2019 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 37 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2OT7 TENTANG PEMBEzuAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGEzu SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 38 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 39 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2019 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 40 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2019 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 42 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2019 KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 43 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 44 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 45 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2019 PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 46 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2019 PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 47 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2019 BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 48 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 49 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2019 IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 50 TH 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 51 TH 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2019 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 52 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 53 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 54 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2OO9 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 55 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG KEPROTOKOLAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 56 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 57 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO. 58 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 35 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2019 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT DARI DISTRIK AYAMARU KE KUMURKEK DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 41 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2019 PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 59 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 60 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 61 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 62 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2019 INVESTASI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 63 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 64 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2019 JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 65 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT TUBAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 66 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2019 PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 67 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2019 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SINGHASARI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 68 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2019 PULAU KARANTINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 69 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2019 PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DTSABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 70 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2019 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 71 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 72 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2019 BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 73 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2OI8 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 74 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2019 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2OI7 TENTANG SISTEM PERBUKUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 75 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIO FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 76 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2019 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 77 TAHUN 2019.zip
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2018 PINJAMAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Resize PP_Nomor_2_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP NO 1 THN 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_3_Tahun_2018XX.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_4_Tahun_2018XX.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 PENGELOLAAN KEUANGAN SALINAN TAHUN 2OI4 TENTANG HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_5_Tahun_2018XX.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2018 PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_7_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2018 TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_9_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2018 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_8_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2018 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_10_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_6_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2018 KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_14_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2018 TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2018 PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_13_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2018 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_19_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_15_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_16_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2018 PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENCAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_22_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_18_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2018 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_20_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2018 TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_21_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2018 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_23_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2018 KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_25_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_26_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_27_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2018 KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_28_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_30_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_31_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2018 TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMIUHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2018 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_33_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2018 PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_36_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2018 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_37_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2018 PEMBERDAYAAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_40_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_41_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_42_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2018 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_44_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2018 TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_45_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2018 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_46_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2018 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_48_Tahun_2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2018 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 52 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 53 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT DIRGANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 54 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBILIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 55 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2018 MODAL AWAL BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 57 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 58 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 59 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2018 PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 60 Tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2017 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-1-pub-23012017104140.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2017 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-2-02062017140943_(Penjelasan).pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2017 OTORITAS VETERINER Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-3-pub-03022017124045.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-4-pub-03012017145745.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2017 KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-5-pub-03062017175156.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_6_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2017 PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-7-pub-03062017180638.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2017 TATA CARA PEI"{KSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEI,APORAN SISTEM PERADII,AN PIDANA ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2017-8-pub-03142017162600.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2017 PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_9_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_10_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_11_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2017 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEIIYELENGGAMAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_12_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN ZOOS TBNTENG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_14_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_15_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2017 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_16_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_19_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2017 PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_20_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_18_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2017 PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_21_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2017 OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_22_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2017 PEMBERIAN PENGHASII,AN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAIIAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_24_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2017 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAI,,AM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTUML Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_26_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_27_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2017 SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_17_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2017 CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_29_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OO5 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_30_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2017 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2017 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI.AKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_35_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2017 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_36_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2017 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PEIYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_33_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2017 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_39_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_40_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_41_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2017 KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2017 PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_43_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2017 PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_44_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2017 INOVASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_38_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2017 PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT Lihat Katalog Lihat Abstrak 0950PP_Nomor_53_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 1203PP_Nomor_47_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD Lihat Katalog Lihat Abstrak 1215PP_Nomor_62_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak 1440PP_Nomor_63_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak 1644PP_Nomor_64_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2017 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2801PP_Nomor_61_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2017 BADAN USAHA MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2017 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 1718PP_Nomor_45_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 1907PP_Nomor_65_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2017 TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 2359PP_Nomor_60_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2500PP_Nomor_55_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2017 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2944PP_Nomor_34_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak 3533PP_Nomor_56_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2017 KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 3758PP_Nomor_37_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2017 INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 4024PP_Nomor_51_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 4207PP_Nomor_50_Tahun_2017_.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak 4405PP_Nomor_48_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 4414PP_Nomor_57_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak 4809PP_Nomor_58_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2017 SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 5034PP_Nomor_49_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2017 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 5103PP_Nomor_59_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 5519PP_Nomor_66_Tahun_2017.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2017 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 5946PP_Nomor_52_Tahun_2017X.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2016 LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2016 TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK Menimbang : PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2016 PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2016 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2016 PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2016 PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_18_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2016 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2016 PELAYANAN METEO ROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFI SIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TbK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-42-pub-11112016171850.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-32-pub20160823101352.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2016 PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-29-pub20160802091923.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2016 BESARAN DAN TATA CARA PEMBERTAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-28-pub20160802091554.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2016 PERUBATIAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PET,AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 201 1 TENTANG KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-26-pub20160701144806.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_74_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2016 PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2016 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2016 PEI{YELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-14-pub20160607102749.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_16_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_17_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2016 PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_19_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2016 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_20_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2016 PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_21_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2016 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_22_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OI2 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-23-pub20160802090646.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATUMN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PF^IABAT PEMBUAT AKTA TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-24-pub20160701144211.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_25_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2016 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_27_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2016 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP_Nomor_30_Tahun_2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2016 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-31-pub20160812184410.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2016 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-33-pub20160816182811.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2016 PAJAK PENGHASIL,AN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PER"IANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-34-pub20160822135932.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-35-pub20160824185739.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-37-pub-10122016171137.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2016 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-38-pub-10212016104938.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2016 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-40-pub-10252016135922.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2016 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-41-pub-10252016174753.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tb Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-43-pub-11112016172327.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TbK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-44-pub-11112016172907 (1).pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-45-pub-11102016103430.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2016 TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-46-pub-11102016111447.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2016 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-47-pub-11102016113838.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2016 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-48-pub-11162016105255.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2016 JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-49-pub-11162016115546.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2016 PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RtrPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-50-pub-11162016120127.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA TbK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-51-pub-11222016111933.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-52-pub-12072016170738.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-53-pub-12072016171510.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OOO TENTANG PEI{YELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-54-pub-11242016175013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2016 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-55-pub-11282016174937.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-56-pub-12162016185135.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2OI4 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-57-pub-12202016171350.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2016 ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-59-pub-12092016163620.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-60-pub-12152016180002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-61-pub-03012017155938.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-62-pub-01112017165640.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-63-pub-01052017190349.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2016 PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-64-pub-01042017161930 (1).pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-65-pub-01112017170914.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2016 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-66-pub-01112017171234.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-67-pub-01112017171955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-68-pub-01112017172605.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-69-pub-01112017172826.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-70-pub-01112017173104.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIKINDONESIA KE DALAM IⅦODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-71-pub18012017161100.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-72-pub-01122017181932.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2016 PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-73-pub-23012017103453.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-75-pub-01112017173348.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-76-pub-01112017174659.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-79-pub18012017162329.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) PT SARANA MULTIINFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-80-pub18012017162640.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIKINDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-81-pub18012017163009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-82-pub-01132017191907.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-83-pub-01112017180042.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-84-pub-01112017180449.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-85-pub-01112017180753.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-86-pub-01112017181225.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-87-pub-01112017183911.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-88-pub-01112017184245.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-89-pub-01112017184520.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-90-pub-01112017184728.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-91-pub-01132017084339.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-92-pub-01132017180606.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-93-pub-01132017181030.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-94-pub-01132017185635.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 95 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-95-pub-01132017190649.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-97-pub-18012017170304.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 98 / 2016 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO ) PT RAJAWWALI NUSANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-98-pub-01132017191019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2016 PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-99-pub-01132017191720.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2015 LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres Nomor 32 tahun 2015 - lampiran 1 - 3.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2014 SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 5 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 6 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 7 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 8 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 9 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2014 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 10 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2014 PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 11 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 13 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 14 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2014 STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 16 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2014 STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 15 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2014 LEMBAGA SENSOR FILM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 18 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 19 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2014 PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 21 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 22 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 23 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 24 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2014 PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2014 PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 26 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2014 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 27 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 28 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2014 STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 30 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 31 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 32 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2014 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 38 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2014 PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 40 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 43 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 44 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 45 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2014 SISTEM INFORMASI KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 46 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2014 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 47 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 48 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2014 PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 49 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 50 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 51 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 52 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2014 PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 57 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 56 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2014 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 59 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 63 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 64 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2014 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 65 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2014 KESEHATAN LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 66 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 67 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2014 PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 68 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2014 HAK GUNA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 69 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2014 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 70 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2014 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 71 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 72 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2014 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 73 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2014 ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 74 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2014 PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 2 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 12 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 17 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 33 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2014 PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 34 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2014 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 35 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2014 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 36 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2014 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 37 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2014 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 39 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2014 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 41 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2014 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 42 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 62 Tahun 2014.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2014 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 53 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2014 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No. 55 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2013 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2013 TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2013 TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA PERSEORANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2013 PEMBERDAYAAN PETERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2013 PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2013 KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2013 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2013 TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2013 PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2013 PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2013 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2013 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2013 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2013 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2013 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PT KERTAS PADALARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2013 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS PADALARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2013 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PRIMISSIMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2013 BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2013 PENGHASILAN,FASILITAS,PENGHARGAAN,DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2013 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN BATURAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2013 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2013 TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2013 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2013 PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2013 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2013 BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNASIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORFORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIKN INDONESIA PADA INTERNASIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNASIONAL FINANCE CORPORATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2013 BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2013 PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2013 SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2013 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2013 INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2013 PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2013 STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2013 STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2013 STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2013 STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2013 JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2013 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2013 RAWA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG RAWA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2013 PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2013 MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2013 MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.83 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2013 TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2013 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.86 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2013 PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2013 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.88 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2013 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2013 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.90 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2013 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.91 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.92 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.93 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.94 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 95 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.95 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 96 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.96 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.97 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2013 PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.99 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 100 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.100 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2012 HIBAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2012 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2012 INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2012 KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2012 PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2012 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2012 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2012 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2012 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2012 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2012 SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2012 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2012 IZIN LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2012 KEARSIPAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2012 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2012 PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2012 PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2012 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN SERANG DARI WILAYAH KOTA SERANG KE WILAYAH KECAMATAN CIRUAS, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2012 PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2012 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2012 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2012 PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2012 ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2012 JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2012 TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2012 PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2012 PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2012 SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2012 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2012 KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2012 KENDARAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2012 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2012 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA V Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2012 SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2012 USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2012 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2012 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2012 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2012 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2012 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2012 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2012 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.86 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.88 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2012 KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.90 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.91 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.92 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.93 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2012 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.94 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 95 / 2012 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.95 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 96 / 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.96 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 97 / 2012 RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.97 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 98 / 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.98 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.99 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 102 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.102 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 203 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.103 TH 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2012 LAMPIRAN PP NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2012_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2012 LAMPIRAN PP NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2012_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2011 PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2011 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2011 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2011 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2011 PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2011 PELAYANAN DARAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2011 ANGKUTAN MULTIMODA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2011 ATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2011 TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2011 PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2011_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2011 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2011_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2011 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2011_Lamp.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2011 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2011 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2011 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2011 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2011 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2011 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2011 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2011 PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2011 BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2011 PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2011 PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2011 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2011 PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2011 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2011 PINJAMAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2011 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2011 MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2011 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2011 TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2011 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2011 JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2011 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2011 SUNGAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2011 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2011 BINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2011 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA,SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2011 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2011 TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2010 DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 1 Tahun 2010 Batang Tubuh.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2010 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TENTANG DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 1 Tahun 2010 Penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 2 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 3 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 4 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2010 KENAVIGASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 5 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2010 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 6 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2010 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 7 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2010 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 8 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 9 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2010 TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 10 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2010 PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 11 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2010 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 12 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 13 Tahun 2010_ Batang Tubuh dan Penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO.13 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 13 Tahun 2010_ Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2010 PENDIDIKAN KEDINASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 14 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2010 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 15 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2010 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 16 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2010 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 17 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2010 USAHA BUDIDAYA TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 18 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2010 TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 19 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2010 ANGKUTAN DI PERAIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 20 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2010 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 21 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2010 WILAYAH PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 22 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2010 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 23 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2010 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 24 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2010 PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 25 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO.25 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 25 Tahun 2010_lamp.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2010 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 26 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 26 Tahun 2010_lamp.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2010 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 27 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2010 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 27 Tahun 2010_lamp.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2010 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 28 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2010 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 29 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2010 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 30 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2010 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 31 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2010 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 32 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2010 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 33 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2010 PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 34 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2010 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 35 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2010 PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 36 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2010 BENDUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 37 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2010 BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 38 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2010 ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 39 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 40 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 41 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2010 TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 43 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 44 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2010 PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 45 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2010 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 46 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 47 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 48 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2010 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 49 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 50 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2010 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 51 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 52 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 53 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2010 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 54 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2010 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 55 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2010 PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 62 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2010 TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 56 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2010 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 61 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2010 PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 57 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 58 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 59 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2010 ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 60 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 63 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2010 MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 64 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 65 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 66 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2010 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 67 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2010 BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 68 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2010 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 69 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2010 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak pp 70 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 71 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2010 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak pp 72 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 73 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2010 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 74 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2010 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 75 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 76 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2010 REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 78 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2010 BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 79 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2010 TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 80 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 81 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 82 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2010 PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 83 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2010 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 84 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 85 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 86 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 87 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 88 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 89 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 90 / 2010 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 90 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 91 / 2010 JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 91 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 92 / 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 92 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 93 / 2010 SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 93 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 94 / 2010 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 94 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2009 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2009 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2009 PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2009 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2009 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2009 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2009 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2009 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2009 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2009 TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2009 BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2009 PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2009 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2009 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2009 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2009 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2009 KAWASAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2009 PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2009 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2009 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2009 TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2009 PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2009 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2009 PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2009 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2009 DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2009 TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2009 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2009 PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2009 BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2009 PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2009 TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2009 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2009 PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2009 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2009 KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2009 HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL BESERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2009 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2009 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2009 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA V Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2009 KONSERVASI ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2009 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2009 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2008 INVESTASI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2008 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2008 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BLABAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2008 PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2008 DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2008 TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2008 TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2008 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2008 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2008 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2008 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2008 Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2008 KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2008 TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2008 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2008 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2008 PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2008 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG MENJADI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2008 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2008 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2008 PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2008 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2008 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BIMA DARI RABA WILAYAH KOTA BIMA KE KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2008 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2008 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2008 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2008 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN YAPEN WAROPEN MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2008 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2008 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2008 AIR TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2008 PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2008 PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2008 WAJIB BELAJAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2008 PENDANAAN PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2008 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2008 TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2008 PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2008 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2008 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2008 HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BESERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2008 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SELAYAR MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2008 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL D I BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2008 Lampiran I.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2008 LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2008 Lampiran II.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2008 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2008 BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2008 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2008 TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2008 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2008 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2008 NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2008 LMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTAN G JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2008 Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2008 GURU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2008 REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2008 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2008 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2008 Lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2008 PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2008 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2008 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA - CUMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.83 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT ATELIER MECHANIC INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT INTIRUB Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 86 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT JAKARTA INT ERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT, Tbk Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.86 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 87 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.87 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 88 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BLABAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.88 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 89 / 2008 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.89 TH 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2007 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2007 TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2007 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2007 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2007 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2007 INVESTASI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2007 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2007 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2007 TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2007 PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2007 PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2007 PENDANAAN KEOLAHRAGAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2007 PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2007 PERUBAHAN BATAS WlLAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2007 DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2007 PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2007 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2007 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2007 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2007 PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2007 KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2007 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2007 PENGALOKASIAN SEBAGIAN PENDAPATAN BADAN USAHA UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PEREKAYASAAN, INOVASI, DAN DIFUSI TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2007 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2007 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2007 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak lampiran PP No.38 Th.2007.rar
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2007 PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2007 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2007 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2007 WARALABA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2007 PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2007 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2007 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PASIR MENJADI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2007 TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2007 INDIKASI-GEOGRAFIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2007 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2007 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2007 PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2007 SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2007 KEGIATAN USAHA PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2007 KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2007 PENYE SUAI AN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2007 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PER SERO ) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2007 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2007 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATUR AN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2007 LAMBANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2007 TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2007 PERUBAHAN BATAS DAER AH KOTA PANGKA L PINANG D ENG AN KABUPATEN B ANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DESA SELINDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2007 TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2007 PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUK A Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2006 BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2006 TATA CANA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH SEPTA PENERUSAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2006 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KUPANG DARI WILAYAH KOTA KUPANG KE WILAYAH OELAMASI KABUPATEN KUPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2006 PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2006 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU MENJADI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2006 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2006 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2006 PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2006 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak lampiran pp no 8 thn 2006.rar
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2006 TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2006 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA PERUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK DAN PT BANK LIPPO TBK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2006 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2006 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2006 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2006 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/ PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/ KEMERDEKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2006 IRIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2006 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2006 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2006 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2006 HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2006 PENETAPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2006 SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2006 PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2006 JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2006 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NGADA DARI MBAY KECAMATAN AESESA KE BAJAWA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2006 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2006 HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI BESERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2006 TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2006 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2006 PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2006 PELAKSAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2006 PERIZINAN REAKTOR NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. MERPATI NUSANTAR AIRLINES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS LECES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN KUPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2006 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP2016-77-pub-01112017175121.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2005 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2005 KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2005 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2005 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2005 PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2005 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2005 TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2005 PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2005 PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2005 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2005 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2005 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2005 JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2005 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2005 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2005 ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2005 KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2005 PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2005 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2005 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2005 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2005 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2005 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2005 MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2005 TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2005 PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2005 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2005 PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2005 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2005 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2005 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2005 TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2005 PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2005 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2005 PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2005 PEDOMAN KEGIATAN PELIPUTAN LEMBAGA PENYIARAN ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2005 PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2005 PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2005 PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2005 PINJAMAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2005 DANA PERIMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2005 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2005 HIBAH KEPADA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2005 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2005 SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2005 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2005 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2005 PERUBAHAN KE TUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2005 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2005 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2005 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2005 DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2005 KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2005 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN POLEWALI MAMASA MENJADI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2005 TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2005 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2005 PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2005 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LUWU DARI WILAYAH KOTA PALOPO KE WILAYAH KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2005 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2004 TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2004 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2004 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2004 PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2004 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2004 PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2004 PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2004 PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2004 SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2004 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2004 PENATAGUNAAN TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2004 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2004 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2004 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2004 RENCANA KERJA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2004 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2004 PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2004 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2004 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2004 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2004 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KENDARI MENJADI KABUPATEN KONAWE Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2004 TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2004 KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2004 SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2004 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2004 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2004 PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2004 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK, PT BANK CENTRAL ASIA TBK, PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, PT BANK NIAGA TBK, DAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2004 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENERBIT DAN TOKO BUKU PRADNYA PARAMITA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2004 KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2004 KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2004 LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2004 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DARI WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG KE BANDAR SERI BENTAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2004 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SOLOK DARI WILAYAH KOTA SOLOK KE KAYU ARO-SUKARAMI (AROSUKA) DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2004 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2004 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2004 PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2004 PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2004 PERENCANAAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2004 PERLINDUNGAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2004 PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2004 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I (PT INHUTANI I) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN III (PT INHUTANI III) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PT INHUTANI IV) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2004 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2004 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2004 MAJELIS RAKYAT PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2004 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2003 PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2003 PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2003 PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2003 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2003 PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2003 PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2003 WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2003 PERUBAHAN PERUNTUKKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWASRAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2003 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN ACEH UTARA DARI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE KE LHOKSUKON DI WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2003 PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2003 PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2003 PEMBATALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DHARMA NIAGA DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PANTJA NIAGA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2003 PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2003 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2003 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK BUMI DAYA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK DAGANG NEGARA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2003 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2003 SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2003 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2003_penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2003 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BUTON DARI WILAYAH KOTA BAU-BAU KE PASARWAJO DI WILAYAH KABUPATEN BUTON Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BUTON DARI WILAYAH KOTA BAU-BAU KE PASARWAJO DI WILAYAH KABUPATEN BUTON Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2003 PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2003 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2003 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2003 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2003_penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2003 PENGHAPUSAN KOTA ADMINISTRATIF KISARAN, KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT, KOTA ADMINISTRATIF BATU RAJA, KOTA ADMINISTRATIF CILACAP, KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO, KOTA ADMINISTRATIF KLATEN, KOTA ADMINISTRATIF JEMBER, DAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2003 LAMPIRAN 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran PP No.34 TH 2003.rar
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2003 PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2003 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2003 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2003 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2003 PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2003 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2003 BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2003 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2003 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2003_lampiran.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2003 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2003_penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2003 PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2003 TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2003 PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2003 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2003 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2003 HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2003 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2003 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2003.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2002 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2002 KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2002 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2002 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KUTAI MENJADI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2002 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2002 KARANTINA TUMBUHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2002 KARANTINA IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2002 PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2002 KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2002 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2002 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2002 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDOSAT Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2002 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2002 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2002 DANA REBOISASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2002 HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2002 HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2002 DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2002 PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2002 KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2002 BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2002.doc
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2002 PERKAPALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2002 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT DIRGANTARA INDONESIA, PT PAL INDONESIA, PT PINDAD, PT DAHANA, PT KRAKATAU STEEL, PT BARATA INDONESIA, PT BOMA BISMA INDRA, PT INDUSTRI KERETA API, PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN PT LEN INDUSTRI DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PAKARYA INDUSTRI STRATEGIS Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2002 USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2002 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2002 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2002 OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2002 PEMBERLAKUAN SECARA EFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG. PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2002 HUTAN KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2002 BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2002 KETAHANAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2001 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 2 / 2001 PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.2 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 3 / 2001 KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.3 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 4 / 2001 PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.4 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2001 PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2001 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2001 PUPUK BUDIDAYA TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2001 INFORMASI KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2001 IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2001 PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2001 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2001 PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2001 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2001 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA NATOUR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2001 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1993 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2001 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2001 PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2001 PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2001 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2001 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1993 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1993 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2001 PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM, DAN PEJABAT NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2001 PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2001 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG JALAN TOL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2001 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2001 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2001 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2001 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2001 PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2001 PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2001 BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2001 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2001 LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2001 PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2001 PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2001 PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2001 RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2001 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2001 KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2001 KEBANDARUDARAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 71 / 2001 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.71 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 72 / 2001 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.72 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 73 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1987 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA CARA PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.73 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 74 / 2001 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.74 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 75 / 2001 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.75 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 76 / 2001 PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.76 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 77 / 2001 IRIGASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.77 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2001 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.78 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 79 / 2001 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT SOCFIN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.79 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 80 / 2001 PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.80 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 81 / 2001 ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.81 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 82 / 2001 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.82 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 83 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.83 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2001 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.84 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 85 / 2001 PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.85 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.1 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 5 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.5 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 6 / 2000 PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.6 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 7 / 2000 KEPELAUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.7 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 8 / 2000 PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.8 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2000 GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.9 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 10 / 2000 TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.10 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 11 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.11 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 12 / 2000 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.12 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 13 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.13 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 14 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.14 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 15 / 2000 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN JAYAPURA DARI KOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.15 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 16 / 2000 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.16 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 17 / 2000 PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.17 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 18 / 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.18 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 19 / 2000 TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.19 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 20 / 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.20 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 21 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KONVERSI ENERGI ABADI (PT KONEBA) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.21 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 22 / 2000 PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.22 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 23 / 2000 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.23 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 24 / 2000 PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.24 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2000 KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.25 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 26 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI Tbk. Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.26 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 27 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.27 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2000 USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.28 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 29 / 2000 PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.29 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 30 / 2000 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.30 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 31 / 2000 OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.31 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 32 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.32 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 33 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.33 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 34 / 2000 PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.34 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 35 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.35 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 36 / 2000 PENDIRIAN PERJAN JAWATAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.36 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 37 / 2000 PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.37 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 38 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.38 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 39 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1992 TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.39 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 40 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.40 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 41 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JASA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.41 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 42 / 2000 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.42 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2000 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.43 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 44 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.44 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 45 / 2000 PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.45 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 46 / 2000 PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.46 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 47 / 2000 PELAKSANAAN KONSULTASI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.47 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 48 / 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.48 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 49 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.49 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 50 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.50 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 51 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.51 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 52 / 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.52 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 53 / 2000 PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.53 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 54 / 2000 LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.54 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 55 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA I Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.55 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 56 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.56 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 57 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA IV Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.57 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 58 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.58 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 59 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1993 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.59 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 60 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1993 Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.60 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 61 / 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.61 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 62 / 2000 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.62 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 63 / 2000 KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.63 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 64 / 2000 PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.64 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 65 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. POS INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.65 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 66 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.66 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 67 / 2000 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.67 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 68 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN (PERSERO) PT. BANK TABUNGAN NEGARA DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.68 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 69 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KIMIA FARMA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.69 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) 70 / 2000 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak PP No.70 TH 2000.pdf