01 April 2020
Selamat Datang di Website JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Kementerian Hukum dan HAM

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Keputusan Menteri M.HH-01.AH.01.01 / 2010 TATA CARA PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01-2010.doc
Keputusan Menteri M.HH-02.KU.02.02 / 2010 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ku.02.02-2010.doc
Keputusan Menteri PER.05/MEN/III/2010 / 2010 BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGAKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.05-2010.doc
Keputusan Menteri PER.O7/MEN/V/2010 / 2010 ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.07-2010.doc
Keputusan Menteri PER.08/MEN/VII/2010 / 2010 ALAT PELINDUNG DIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.08-2010.doc
Keputusan Menteri PER.O9/MEN/VII/2010 / 2010 OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.09-2010.doc
Keputusan Menteri .HH-01.PK.07.02 / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pk.07.02-2009.doc
Keputusan Menteri M.HH-03.KU.03.01 / 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.ku.03.01-2009.doc
Keputusan Menteri G1-97.PR.09.03 / 2007 PEMBENTUKAN PELAKSANA TIM-TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI PADA WEB SISFOKUMNAS TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak g1-97.pr.09.03-2007.doc
Keputusan Menteri M 1840-KP.04.12 / 2006 PENGANGKATAN ANGGOTA BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN PRIODE 2006 – 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak 06km1840kp0412.m.doc
Keputusan Menteri M.O7-lZ.O1.02 / 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN KEPUBLIK INDONESIA NOMOR M.04-IZ.01.02 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmenkeh_2011.doc
Keputusan Menteri M.45.KU.03.01 / 2006 PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)/ PENGUJI SPP, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN PEMEGANG UANG MUKA PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.45.ku.03.01_tahun_2006.doc
Keputusan Menteri M.5245.KP.04.04 / 2006 PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PEJABAT ESElON II DI LlNGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.5245.kp.04.04_tahun_2004.doc
Keputusan Menteri M.01-PW.07.02 / 2005 PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak 05km001.pw.doc
Keputusan Menteri M.03.IZ.03.10 / 2005 PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANA PHOTO TERPADU PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA SISTEM BIOMETRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 05km03.iz.03.10.m.doc
Keputusan Menteri G-80.PR.09.03 / 2005 PEMBENTUKAN TIM-TIM PENGEMBANGAN GRAND DESIGN APLIKASI SISTEM INFORMASI HUKUM NASIONAL BERBASIS JARINGAN INTERNET TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak g-80.pr.09.03-2005.doc
Keputusan Menteri M.38-PW.07.02 / 2004 PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak 04kmh038.pw.doc
Keputusan Menteri M-04.IZ.01.10 / 2004 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 04kmk004.iz.doc
Keputusan Menteri M-01.UM.06.08 / 2003 PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN KEPENGURUSAN PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARUI Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M01Um0608.doc
Keputusan Menteri M.09.PR.07.02 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PR.07.02 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M09PR0702.doc
Keputusan Menteri M-20.UM.06.08 / 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M20UM0608.doc
Keputusan Menteri M.71-PR.09.02 / 2003 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M71PR0902.doc
Keputusan Menteri M. 4052 – KP. 04. 1 / 2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4052KP0411.doc
Keputusan Menteri M.4725.Kp.04.04 / 2003 PENETAPAN ESELON JABATAN SEKRETARIS PADA 11 (SEBELAS) PENGADILAN TINGGI TYPE A DAN ESELON JABATAN SEKRETARIS PADA 15 (LIMA BELAS) PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4725KP0404.doc
Keputusan Menteri M-4907.KP.04.11 / 2003 SPECIMEN TANDA TANGAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4907KP0411.doc
Keputusan Menteri M-04.KP.10.04 / 2003 PEMBERIAN PENGHARGAAN “ANUBHAWA SASANA DESA” TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.kp.10.04_tahun_2003br.doc
Keputusan Menteri M.16.PR.07.03 / 2003 PENINGKATAN KELAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DARI KELAS IIA MENJADI KELAS I DAN LEMBAGA PEMASY ARAKATAN DARI KELAS IIB MENJADI KELAS IIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.16.pr.07.03-2003.doc
Keputusan Menteri M-15.PR.07.03 / 2003 PENINGKATAN KELAS BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON DAN BALAI PEMASYARAKATAN MALANG DARI KELAS II MENJADI KELAS I Lihat Katalog Lihat Abstrak m-15.pr.07.03-2003.doc
Keputusan Menteri M.01.IZ.01.02 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.05-IZ.01.02 TAHUN 1994 TENTANG PENGGUNAAN SMART CARD DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BEBERAPA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI KAWASAN JARINGAN TERPADU PROPINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.iz.01.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.01.UM.01.06 / 2000 BENTUK FORMULIR DAN TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.um.01.06-2000.doc
Keputusan Menteri M.01-PR.02.04 / 2000 PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI SABANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pr.02.04-2000.doc
Keputusan Menteri M.02.PW.07.03 / 2000 PENUJUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SYAHRUL BIN IDRIS ALIAS SYAHRUL MEDSEN, BADRUDDIN BIN JAFAR, DAN SYAIFUDDIN BIN HASBI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.03.PW.07.03 / 2000 PENUJUKAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA MUHAMMAD SYUKRI BIN SULAIMAN ALIAS TENGKU DILADANG, ISMAIL BIN ISHAK, DAN KHAIRUL ABDI BIN SABIRIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.04-HN.02.01 / 2000 REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04-hn.02.01-2000.doc
Keputusan Menteri M.05.AT.01.10 / 2000 PEMINDAHAN SEMENTARA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05.at.01.10-2000.doc
Keputusan Menteri M.05.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA DRS. AGFAR PATANGA SERTA ATAS NAMA TERDAKWA FABIANUS TIBO DAN KAWAN-KAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.AT.01.10 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI KUPANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SALESIUS MEDI ALIAS MEDI, DKK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.at.01.10-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.PR.07.02 / 2000 PERUBAHAN NAMA UJUNG PANDANG MENJADI MAKASSAR UNTUK NOMENKLATUR PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pr.07.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.PW.09.07 / 2000 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06.PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pw.09.07-2000.doc
Keputusan Menteri M.07.IZ.01.04 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-IZ.01.04 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG AKAN BERKUNJUNG KE INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07.iz.01.04-2000.doc
Keputusan Menteri M.07-PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MENGADILI TINGKAT BANDING PERKARA KONEKSITAS ATAS NAMA TERDAKWA KAPTEN INF. ANTON YULIANTORO DAN KAWAN-KAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07-pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.08.PR.07.01 / 2000 PEMBUKAAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08.pr.07.01-2000.doc
Keputusan Menteri M.08-DL.01-05 / 2000 PEDOMAN PENGAJARAN, PELATIHAN DAN PENGASUHAN PADA AKADEMI IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08-dl.01-05-2000.doc
Keputusan Menteri M.08-PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SEINGO LEGO Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08-pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.10.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA EURICO GUTERRES Lihat Katalog Lihat Abstrak m.10.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.13.PR.09.03 / 2000 PEMBENTUKAN TIM PAKAR HUKUM DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.13.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.15-PR.09.02 / 2000 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.15.pr.09.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.17.PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.17.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.19-PR.09.03 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.68-PR.09.03 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN LALU LINTAS WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA DI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.19-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.20.PR.09.03 / 2000 PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN CALON HAKIM TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.20.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.22-PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.22-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.23-PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.23-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.HH-09.AH.01.01 / 2000 KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM AHLI PEMANTAUAN HUKUM PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-09.ah.01.01-2009.doc
Keputusan Menteri M-01.HT.01.01 / 2000 PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Lihat Katalog Lihat Abstrak m-01.ht.01.01-2000.doc
Keputusan Menteri M-03.AT.01.01 / 2000 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI PADA 15 (LIMA BELAS) PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS IB. Lihat Katalog Lihat Abstrak m-03.at.01.01-2000.doc
Keputusan Menteri M-03.PS.01.04 / 2000 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA PENJARA SEMENTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m-03.ps.01.04-2000.doc
Keputusan Menteri M-09.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA EURICO GUTERRES DAN XISTO PAREIRA, dkk. Lihat Katalog Lihat Abstrak m-09.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.01.AT.03.10 / 1999 PENUNJUKAN TENAGA AHLI DALAM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.at.03.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.HT.04.02 / 1999 PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA FORMULIR D NOMOR : 041/BPGK/KODYA YK/67 ATAS NAMA LIEM, KWEE BAUW YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TANGGAL 30 DESEMBER 1967 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.ht.04.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.07.02 / 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.09.02 / 1999 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pw.09.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-AT.01.10 / 1999 PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-at.01.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-IZ.03.10 / 1999 PENUNJUKAN KANTOR IMIGRASI DUMAI, SINGKAWANG, PONTIANAK DAN NUNUKAN SEBAGAI TEMPAT PEMPROSESAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA YANG TELAH MENDAPATKAN KONTRAK KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-iz.03.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-PK.04.10 / 1999 ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pk.04.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.02.UM.02.01 / 1999 PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN CAP DINA, KOP SURAT DAN PAPAN NAMA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02.um.02.01-1999.doc
Keputusan Menteri M.02-AT.01.05 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI KARAWANG DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI KARAWANG DARI KELAS II MENJADI KELAS IB Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-at.01.05-1999.doc
Keputusan Menteri M.02-PR.07.10 / 1999 FORUM KONSULTASI PENGHARMONISAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINAH DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-pr.07.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.03.AT.01.05 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI SLEMAN DARI KELAS II MENJADI KELAS IB Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.at.01.05-1999.doc
Keputusan Menteri M.03.PR.07.02 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI KERAWANG DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.03-UM.06.02 / 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MELALUI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-um.06.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.04.AT.01.02 / 1999 PENETAPAN KELAS DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI LIWA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.at.01.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.05-PR.07.02 / 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I. NOMOR : M.01.PR.07.02 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05-pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.06-PR.07.03 / 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06-pr.07.03-1999.doc
Keputusan Menteri M.124.Kp.04.11 / 1999 PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN UNTUK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.124.kp.04.11-1999.doc
Keputusan Menteri M-146.KP.04.09 / 1999 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.KP.04.04 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I ANGKA 3 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998 DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 177 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak m-146.kp.04.09-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.07.02 / 1998 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA MEMPENGARUHI MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT KERUSUHAN ATAS NAMA TERSANGKA KH. AFIFUDDIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pw.07.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.01-HN.02.10 / 1998 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI METRO DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI METRO DARI KELAS IIA MENJADI KELAS 1B Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-at.01.05-1998.doc
Keputusan Menteri : M.01-HN.02.10 / 1998 PEMBATALAN PEMBERIAN REMISI TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-hn.02.10-1998.doc
Keputusan Menteri M.01-PN.07.03 / 1998 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SABANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA ISHAK BIN MUHAMMAD DAUD Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pn.07.03-1998.doc
Keputusan Menteri M.02-IZ.01.04 / 1998 PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG AKAN BERKUNJUNG KE INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-iz.01.04-1998.doc
Keputusan Menteri : M.03-IZ.01.02 / 1998 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-IZ.01.02 TAHUN 1993 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-iz.01.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.03-PR.07.04 / 1998 PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI TANGERANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-pr.07.04-1998.doc
Keputusan Menteri M.04.IZ.01.02 / 1998 PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.iz.01.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.04.PR.09.03 / 1998 BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.pr.09.03-1998.doc
Keputusan Menteri M.06.PR.09.02 / 1998 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA PEMBINAAN KARIER PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPULIK INDONESIA DALAM JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri : M.07.PR.09.02 / 1998 PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA/KANTOR PELAYANAN CALON PERCONTOHAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07.pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri : M.09-HT.05.10 / 1998 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.09-ht.05.10-1998.doc
Keputusan Menteri M.09-HT.05.10 / 1998 PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.09-ht.05.10-1998.doc
Keputusan Menteri : M.29-PR.09.02 / 1998 BADAN PERTIMBANGAN HUKUM DISIPLIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.29-pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.46.PR.09.03 / 1998 PEUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.28.PR.09.03 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI HUKUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.31.PR.09.03 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.46.pr.09.03-1998.doc
Keputusan Menteri : M.163-KP.04.11 / 1998 SPECIMEN TANDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.163-kp.04.11-1998.doc
Keputusan Menteri M.2858-KP.04.10 / 1998 PENGANGKATAN ASISTEN PRIBADI MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.2858-kp.04.10-1998.doc
Keputusan Menteri : M.2862.KP.04-11 / 1998 SPECIMEN TANDA TANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.2862.kp.04-11-1998.doc
Keputusan Menteri M-04.PR.07-02 / 1998 PENETAPAN KELAS PENGADILAN NEGERI CIBINONG DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI CIBINONG Lihat Katalog Lihat Abstrak m-04.pr.07-02-1998.doc
Peraturan Menteri 1 / 2018 PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 1 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2018 PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 2 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2018 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 3 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 4 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2018 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 5 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2018 PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 6 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2018 TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 7 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2018 BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 8 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2018 PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 9 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2018 PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 10 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2018 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 11 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2018 TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 12 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2018 PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 13 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2018 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 14 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2018 PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMEGANG PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 15 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2018 TATA CARA PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI TENAGA KERJA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 16 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2018 PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 17 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 18 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 20 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP SERTA PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN TINGGAL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 21 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2018 PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 22 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2018 PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 23 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 24 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 25 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2018 PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 26 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2018 PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 27 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2018 CAP KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 28 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2018 PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 29 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 30 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2018 KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 31 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2018 PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 32 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2018 SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME, PERDAGANGAN MANUSIA, PEREDARAN NARKOTIKA DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA MELALUI PINTU LALU LINTAS ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 33 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2018 TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 34 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2018 REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 35 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2018 TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 36 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2018 SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 37 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2018 PERMOHONAN PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 38 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2018 TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 39 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2018 CETAK BIRU REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2019-2023 Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 40 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2018 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 41 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2018 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 42 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2017 TATA CARA PERMOHONAN LEGALISASI DOKUMEN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 1 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 2 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2017 BIAYA JASA HUKUM NOTARIS UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 3 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2017 TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 4 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 6 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2017 PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 7 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2017 PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 8 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2017 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 9 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2017 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE E-LEARNING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 10 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2017 GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED PADA RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 11 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2017 PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 12 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2017 DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 13 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2017 STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 14 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 15 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 16 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2017 TATA CARA PERMOHONAN PERBAIKAN DATA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN, DAN PERKUMPULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 17 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2017 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 18 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 19 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2017 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 20 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2017 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 21 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 22 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2017 TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 23 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2017 PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 24 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2017 UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 25 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2017 PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 26 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2017 STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 27 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 28 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 29 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 31 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2017 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI MENTERI DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 33 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2017 TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 34 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/ INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 35 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 36 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 37 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 38 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2017 PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK, DAN NARAPIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 40 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2017 PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 41 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2017 TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 39 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri 49 / 2016 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 49 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 1 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2016 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 2 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2016 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 3 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2016 INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 4 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2016 TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 5 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 6 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2016 MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 7 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 8 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 9 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2016 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 10 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2016 PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 11 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMBINAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 12 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 14 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2016 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 15 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 16 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2016 TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT, DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 17 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 18 THN 2016_bajudinas.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2016 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 19 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2016 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 20 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2016 PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 22 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2016 ORANG ASING ATAU AHLI WARIS YANG MERUPAKAN ORANG ASING SEBAGAI PEMILIK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 23 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2016 PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 24 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 25 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2016 KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 26 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2016 FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 27 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2016 TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 28 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2016 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH TERSUMPAH Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 29 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2016 INTELIJEN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 30 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2016 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI TERKAIT Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 31 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2016 PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 32 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2016 PROSEDUR TEKNIS PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI ORANG ASING EKS WARGA NEGARA INDONESIA DAN KELUARGANYA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 33 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2016 KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 34 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2016 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.PL.01.01 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA, KENDARAAN OPERASIONAL, DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 35 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2016 TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 36 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2016 TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 37 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2016 SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 39 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 40 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2016 TATA CARA PENDAFTARAN PERMOHONAN, PENYAMPAIAN PERSETUJUAN VISA TINGGAL TERBATAS, DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL TERBATAS SECARA ELEKTRONIK, SERTA PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 41 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2016 PELAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 42 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2016 PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 43 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2016 PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 44 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2016 PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 45 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2016 TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 46 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 47 / 2016 TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 47 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 48 / 2016 SISTEM PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 48 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 50 / 2016 TIM PENGAWASAN ORANG ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 50 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 51 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2016 PENERBITAN STUDENT VISA DAN CAP STUDENT VISA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 52 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 53 / 2016 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN INDUSTRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 53 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2016 KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 55 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 56 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 57 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 57 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 58 / 2016 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 58 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 59 / 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 59 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 60 / 2016 TATA CARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 60 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 61 / 2016 TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 61 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 62 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 62 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 63 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 63 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 64 / 2016 STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 64 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 65 / 2016 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 65 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 66 / 2016 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 66 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 67 / 2016 PENDAFTARAN MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 67 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 1 TAHUN 2015 / 2015 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 15pmkumham001.pdf
Peraturan Menteri 2 TAHUN 2015 / 2015 CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 15pmkumham002.pdf
Peraturan Menteri 3 TAHUN 2015 / 2015 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 15pmkumham003.pdf
Peraturan Menteri 4 TAHUN 2015 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 15pmkumham004.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2015 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak N0 6 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 8 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2015 BENTUK DAN FORMAT VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 11 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2015 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 13 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2015 PELAKSANAAN PENUTUPAN KONTEN DAN/ATAU HAK AKSES PENGGUNA PELANGGARAN HAK CIPTA DAN/ATAU HAK TERKAIT DALAM SISTEM ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 14 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2015 PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 15 TAHUN 2015.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2015 TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 16 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2015 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 17 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2015 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 18 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2015 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 19 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2015 TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 20 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2015 TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 23 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2015 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 30 / 2015 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 30 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2015 TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 31 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 32 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2015 PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 33 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2015 TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEWARGANEGARAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 35 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 36 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2015 TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERGANTIAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 37 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2015 PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 38 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2015 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 39 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2015 SUSUNAN ORGANISASI, TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, DAN TATA KERJA MAJELIS PENGAWAS Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 40 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2015 TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 41 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2015 CAP KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 42 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2015 PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 43 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2015 TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 44 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2015 PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 45 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2015 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 46 THN 2015.pdf
Peraturan Menteri 1 TAHUN 2014 / 2014 PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham001.pdf
Peraturan Menteri 2 TAHUN 2014 / 2014 PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham002.pdf
Peraturan Menteri 4 TAHUN 2014 / 2014 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham004.pdf
Peraturan Menteri 5 TAHUN 2014 / 2014 PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham005.pdf
Peraturan Menteri 6 TAHUN 2014 / 2014 PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham006.pdf
Peraturan Menteri 8 TAHUN 2014 / 2014 PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham008.pdf
Peraturan Menteri 15 TAHUN 2014 / 2014 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham015.pdf
Peraturan Menteri 17 TAHUN 2014 / 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEJABAT IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham017.pdf
Peraturan Menteri 18 TAHUN 2014 / 2014 TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham018.pdf
Peraturan Menteri 20 TAHUN 2014 / 2014 TUGAS DAN FUNGSI ATASE HUKUM PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGARA MALAYSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham020.pdf
Peraturan Menteri 21 TAHUN 2014 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham021.pdf
Peraturan Menteri 22 TAHUN 2014 / 2014 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham022.pdf
Peraturan Menteri 24 TAHUN 2014 / 2014 PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham024.pdf
Peraturan Menteri 28 TAHUN 2014 / 2014 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 14pmkumham028.pdf
Peraturan Menteri 01 TAHUN 2013 / 2013 PEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham001.pdf
Peraturan Menteri 8 TAHUN 2013 / 2013 PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham008.pdf
Peraturan Menteri 02 TAHUN 2013 / 2013 STANDARDISASI PENGELOLAAN TEKNIS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham002.pdf
Peraturan Menteri 03 TAHUN 2013 / 2013 TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham003.pdf
Peraturan Menteri 4 TAHUN 2013 / 2013 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham004.pdf
Peraturan Menteri 6 TAHUN 2013 / 2013 TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham006.pdf
Peraturan Menteri 9 TAHUN 2013 / 2013 PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham009.pdf
Peraturan Menteri 10 TAHUN 2013 / 2013 TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham010.pdf
Peraturan Menteri 11 TAHUN 2013 / 2013 KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham011.pdf
Peraturan Menteri 12 TAHUN 2013 / 2013 ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham012.pdf
Peraturan Menteri 13 TAHUN 2013 / 2013 PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham013.pdf
Peraturan Menteri 14 TAHUN 2013 / 2013 PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham014.pdf
Peraturan Menteri 15 TAHUN 2013 / 2013 TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI DAN POS PERSEPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham015.pdf
Peraturan Menteri 16 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham016.pdf
Peraturan Menteri 17 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham017.pdf
Peraturan Menteri 18 TAHUN 2013 / 2013 SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham018.pdf
Peraturan Menteri 19 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham019.pdf
Peraturan Menteri 20 TAHUN 2013 / 2013 SYARAT DAN KETENTUAN MINIMUM JASA LAYANAN (STANDARD TRADING CONDITIONS) DI BIDANG ANGKUTAN MULTIMODA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham020.pdf
Peraturan Menteri 21 TAHUN 2013 / 2013 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham021.pdf
Peraturan Menteri 22 TAHUN 2013 / 2013 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham022.pdf
Peraturan Menteri 23 TAHUN 2013 / 2013 PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham023.pdf
Peraturan Menteri 24 TAHUN 2013 / 2013 PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham024.pdf
Peraturan Menteri 25 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham025.pdf
Peraturan Menteri 26 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham026.pdf
Peraturan Menteri 27 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HT.05.10 TAHUN 2005 TENTANG PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA KEKAYAAN YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR DAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG BERADA DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham027.pdf
Peraturan Menteri 28 TAHUN 2013 / 2013 MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham028.pdf
Peraturan Menteri 30 TAHUN 2013 / 2013 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham030.pdf
Peraturan Menteri 31 TAHUN 2013 / 2013 CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham031.pdf
Peraturan Menteri 32 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.KU.02.02 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham032.pdf
Peraturan Menteri 33 TAHUN 2013 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 13pmkumham033.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 57 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN TEGAL DAN KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PEMALANG SERTA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 81 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Template Layout kebumen_purworejo.jpg
Peraturan Menteri 5 TAHUN 2012 / 2012 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham005.pdf
Peraturan Menteri 6 TAHUN 2012 / 2012 POLA KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham006.pdf
Peraturan Menteri 07 TAHUN 2012 / 2012 SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham007.pdf
Peraturan Menteri 08 TAHUN 2012 / 2012 SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS SERTA APLIKASI PERSONALISASI VISA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham008.pdf
Peraturan Menteri 09 TAHUN 2012 / 2012 PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham009.pdf
Peraturan Menteri 10 TAHUN 2012 / 2012 PROGRAM AKSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham010.pdf
Peraturan Menteri 11 TAHUN 2012 / 2012 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham011.pdf
Peraturan Menteri 12 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham012.pdf
Peraturan Menteri 13 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS SERTA APLIKASI PERSONALISASI VISA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham013.pdf
Peraturan Menteri 14 TAHUN 2012 / 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham014.pdf
Peraturan Menteri 15 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham015.pdf
Peraturan Menteri 16 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham016.pdf
Peraturan Menteri 17 TAHUN 2012 / 2012 STANDAR KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham017.pdf
Peraturan Menteri 18 TAHUN 2012 / 2012 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham018.pdf
Peraturan Menteri 19 TAHUN 2012 / 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham019.pdf
Peraturan Menteri 21 TAHUN 2012 / 2012 CAP KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham021.pdf
Peraturan Menteri 22 TAHUN 2012 / 2012 TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham022.pdf
Peraturan Menteri 24 TAHUN 2012 / 2012 TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham024.pdf
Peraturan Menteri 25 TAHUN 2012 / 2012 PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham025.pdf
Peraturan Menteri 26 TAHUN 2012 / 2012 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I Lihat Katalog Lihat Abstrak 12pmkumham026.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.GR.01.01 TAH / 2012 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.gr.01.01_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.KU.02.02 TAH / 2012 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ku.02.02_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri M.HH-07.KP.05.02 TAH / 2012 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-07.kp.05.02_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri M.HH.01.AH.09.01 TAH / 2011 TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.01.ah.09.01_tahun_2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.AH.01.01 TAH / 2011 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ah.01.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.GR.01.06 TAH / 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.gr.01.06-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.IN,04.03 TAH / 2011 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.in,04.03_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.KP.08.01. TA / 2011 JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.kp.08.01._tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.PP.01.01 TAH / 2011 TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pp.01.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.PW.01.01 TAH / 2011 PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pw.01.01_tahun.2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.PW.02.03 TAH / 2011 PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pw.02.03_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.AH.01.01 TAH / 2011 DAFTAR YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.OT.01.01 TAH / 2011 PENYESUAIAN PENGGUNAAN NAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ot.01.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-04.IN.04.02 TAH / 2011 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.in.04.02.2011dah.doc
Peraturan Menteri M.HH-04.KU.02.02 TAH / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KU.02.02 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.ku.02.02_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.0T.01.01 TAH / 2011 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.0t.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.UM.01.01 TAH / 2011 LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.um.01.01-2011dah.doc
Peraturan Menteri M.HH-07.OT.01.03 TAH / 2011 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-07.ot.01.03-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-07.UM.01.01 TAH / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-07.um.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-10.OT.02.01 TAH / 2011 MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-10.ot.02.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-11.OT.01.01 TAH / 2011 ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-11.ot.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-16.KP.05.02 TAH / 2011 KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-16.kp.05.02_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-18.KP.05.02 TAH / 2011 SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-18.kp.05.02_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH-18.KU.01.01. TA / 2011 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-18.ku.01.01.2011dah.doc
Peraturan Menteri M.HH-19.AH.10.01 TAH / 2011 TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-19.ah.10.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH-24.PK.01.01.01 / 2011 PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-24.pk.01.01.01_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri M.HH.01.AH.02.12 TAH / 2010 PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.01.ah.02.12_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH.01.GR.01.14 TAH / 2010 TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.01.gr.01.14.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.AH.01.01 TAH / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ah.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.GR.01.01 TAH / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-06.GR.01.01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH) BAGI PEMOHON IZIN KEIMIGRASIAN, ORANG ASING YANG TERKENA BIAYA BEBAN DAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.gr.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.PH.02.05 TAH / 2010 RENCANA AKSI NASIONAL PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF BERBAHAYA LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN TAHUN 2010 – 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ph.02.05.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.PK.02.02 TAH / 2010 REMISI SUSULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pk.02.02.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.PR.01.01 TAH / 2010 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pr.01.01_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01-GR.01.06 TAH / 2010 VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01-gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.AH.01.01 TAH / 2010 TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.KP.05.02 TAH / 2010 KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.kp.05.02.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.KU.02.02 TAH / 2010 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ku.02.02_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.PK.05.06 TAH / 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.pk.05.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-03.GR.01.06 TAH / 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-3.DL.03.02 TAHU / 2010 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-3.dl.03.02_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-04.GR.01.06 TAH / 2010 VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-05.IN.04.02 TAH / 2010 PENYELENGGARAAN ASSESMENT CENTER DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.in.04.02_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.OT.01.01 TAH / 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.ot.01.01-2010.doc
Peraturan Menteri M.HH-06.IN.04.02 TAH / 2010 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-06.in.04.02_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri M.HH.01.AH.09.01 TAH / 2010 TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.01.ah.09.01-2011.doc
Peraturan Menteri M.HH - 06.AH. 02.10 / 2009 SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh_-_06.ah._02.10_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.AH.01.01 TAH / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.ah.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-01.DL.07.01 TAH / 2009 PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.dl.07.01_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.DL.08.01 TAH / 2009 PANDUAN PENELITIAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.dl.08.01_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.PK.07.2 Tahu / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pk.07.2_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-01.UM.07.03 TAH / 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.um.07.03_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-02.AH.01.01 TAH / 2009 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.DL.07.02 TAH / 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.dl.07.02.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.GR.02.01 TAH / 2009 TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.gr.02.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.KP.01.05 TAH / 2009 PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.kp.01.05.doc
Peraturan Menteri M.HH-03.AH.01.01 TAH / 2009 DAFTAR PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.ah.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-03.KP.05.01 TAH / 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.kp.05.01_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-03.KU.03.01 TAH / 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.ku.03.01blm.doc
Peraturan Menteri M.HH-04.GR.01.06 TAH / 2009 VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-04.KP.07.05 TAH / 2009 TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA BENTUK DAN JENIS PIAGAM PENGHARGAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-04.kp.07.05_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.AH.02.11 TAH / 2009 FORMASI JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.ah.02.11_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-05.DL.07.01 TAH / 2009 PEDOMAN PENGADAAN CALON TARUNA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN AKADEMI IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-05.dl.07.01_tahun_2009.pdf
Peraturan Menteri M.HH-08.GR.01.06 TAH / 2009 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-08.gr.01.06.doc
Peraturan Menteri M.HH-09.AH.01.01 TAH / 2009 KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM AHLI PEMANTAUAN HUKUM PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-09.ah.01.01_blm.doc
Peraturan Menteri M.HH-10.OT.01.01 TAH / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-10.ot.01.01.doc
Peraturan Menteri M.HH-66.KP.04.04 TAH / 2009 PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-66.kp.04.04.doc
Peraturan Menteri M.01.HT.01.01 TAHUN / 2008 DAFTAR PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.ht.01.01_tahun_2008.doc
Peraturan Menteri M.HH-02.AH.11.01 TAH / 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.02.ah.11.01_tahun_2008.doc
Peraturan Menteri M.HH-06.KP.09.02 TAH / 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh.06.kp.09.02_tahun_2008.doc
Peraturan Menteri M.01 IZ.01.10 TAHUN / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.02 IZ.0l.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07.M.01-IZ.01.10.doc
Peraturan Menteri M.03 PW.03.10 TAHUN / 2007 TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07.M.03-PW.03.10.doc
Peraturan Menteri M.04.PW.07.03 TAHUN / 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak 07.M.04-PW.07.03.doc
Peraturan Menteri M.80 HL.04.01 TAHUN / 2007 TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA Lihat Katalog Lihat Abstrak 07.M.80-HL.04.01.doc
Peraturan Menteri M. 01 PK.04.10. Tahu / 2007 WALl PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07m01PK0410.2.doc
Peraturan Menteri M.02-1Z.01.10 TAHUN / 2007 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07pm002.ani.doc
Peraturan Menteri M.72-PR.09.02 TAHUN / 2007 BADAN PERTIMBANGAN HUKUMAN DISIPLIN Lihat Katalog Lihat Abstrak 07pm072.ani.doc
Peraturan Menteri M.2.PK.04-10 TAHUN 2 / 2007 SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJElANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 07pmh002.ani.doc
Peraturan Menteri M.01-HU.03.02 TAHUN / 2007 TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.hu.03.02_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M. 01 PK.04.10. Tahu / 2007 WALl PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pk.04.10_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M.03.HT.03.10 TAHUN / 2007 PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.ht.03.10_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M-01-HT.01-10 TAHUN / 2007 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m-01-ht-01-10_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M-1450-KP.04.11 TAHU / 2007 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.837.KP.04.11 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m-1450-kp.04.11_tahun_2007.doc
Peraturan Menteri M.01-HN.02.01 TAHUN / 2006 REMISI UMUM SUSULAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M01HN.02.01.doc
Peraturan Menteri M.01-UM.05.10 TAHUN / 2006 PROSEDUR TETAP STRATEGI PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 06m01UM0510.2.doc
Peraturan Menteri M.03-IZ.01.10 TAHUN / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 06m03iz0110.2.doc
Peraturan Menteri M.04-IZ.01.10 Tahun / 2006 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M 04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M04IZ.01.10.doc
Peraturan Menteri M.05-IZ.01.02 TAHUN / 2006 PENGGUNAAN SMART CARD/KARTU ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak 06m05iz0102.1.doc
Peraturan Menteri M-06.IL.01.10 TAHUN / 2006 PENETAPAN FASILITAS KHUSUS DI BIDANG KEIMIGRASIAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M06IL.01.10.doc
Peraturan Menteri M.08-IZ.03.10 TAHUN / 2006 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01 IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M08IZ.03.10.doc
Peraturan Menteri M.3396.KP.04-12 TAHU / 2006 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 06M339KP.04.12.doc
Peraturan Menteri M.01-HT.01.10 TAHUN / 2006 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERSETUJUAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pm001.ht.doc
Peraturan Menteri M.01.HT.03.01 TAHUN / 2006 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN,PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pm01.ht.03.01.doc
Peraturan Menteri M.02-HL.05.06 TAHUN / 2006 TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pm002.hl.doc
Peraturan Menteri M.837-KP.04.11 TAHUN / 2006 PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pm837kp0411.m.doc
Peraturan Menteri M.01-PS.01.04 TAHUN / 2006 PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA PASCA KERUSUHAN ATAMBUA Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pmh001.ps.doc
Peraturan Menteri M.01-PR.08.10 TAHUN / 2006 POLA PENYULUHAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak 06pmhk001.ani.doc
Peraturan Menteri M.01-UM.05.10 TAHUN / 2006 PROSEDUR TETAP STRATEGI PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.um.05.10_tahun_2006.doc
Peraturan Menteri M.03-IZ.01.10 TAHUN / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.iz.01.10_tahun_2006 (1).doc
Peraturan Menteri M.03-IZ.01.10 TAHUN / 2006 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.iz.01.10_tahun_2006.doc
Peraturan Menteri M. 06-IZ. 01.10 TAHU / 2006 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.iz.01.10_tahun_2006 (1).doc
Peraturan Menteri M. 06-IZ. 01.10 TAHU / 2006 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.iz.01.10_tahun_2006.doc
Peraturan Menteri M.73.KP.04.12 TAHUN / 2006 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.73.kp.04.12_tahun_2006.doc
Peraturan Menteri M.01 HL.O3.01 TAHUN / 2006 TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak M01HL030.doc
Peraturan Menteri M.02 KP.08.10 TAHUN / 2006 TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak M2KP08-1..doc
Peraturan Menteri M-01.PR.O7.10 TABUN / 2005 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pr.07.10_tahun_2005.doc
Peraturan Menteri M.01.PR.08-10 TAHUN / 2005 PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pr.08.10_tahun_2005.doc
Peraturan Menteri M.246-KP.04.04 Tahun / 2004 PENGANGKATAN DALAM ALIH TUGAS PEJABAT ESELON II DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MENUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 04M246KP0404.doc
Instruksi Menteri 6 / 2004 PEMBUKTIAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMOHON SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PERIZINAN LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak 04.M.01.HL.05.06.doc

JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
STATUS AKHIR: