22 November 2024
Selamat Datang di Website JDIH Provinsi Sulawesi Barat .....
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Undang-undang (UU)

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Undang-undang (UU) 1 / 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lihat Katalog Lihat Abstrak UU-1-2024.pdf Mengubah Undang-undang (UU) No. 11/2008
Undang-undang (UU) 3 / 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lihat Katalog Lihat Abstrak UU-3-2024.pdf Mengubah Undang-undang (UU) No. 6/2014
Undang-undang (UU) 59 / 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 62 / 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 1 / 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2023 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2023 Provinsi Sumatera Selatan Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2023 Provinsi Jawa Barat Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 10 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2023 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2023 Provinsi Sumatera Utara Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2023 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2023 Provinsi Jawa Tengah Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2023 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOOR 5 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2023 Provinsi Kalimantan Tengah Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2023 Provinsi Maluku Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 13 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 6 TAHUN 2023...pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2023 PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2023 Provinsi Bali Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 15 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2023 Landas Kontinen Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 16 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2023 Kesehatan Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 18 / 2023 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 19 / 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU-19-2023.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2023 Aparatur Sipil Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak UU-20-2023.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 21 TAHUN 2023.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2OO1 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVTNSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu002.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu006.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu007.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2021 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu004.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2021 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O Lihat Katalog Lihat Abstrak 2021uu003.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2021 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu5-2021bt.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu001.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN / ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu002.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu003.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu004.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2020 PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPLIBLIC OF INDONDSIA AND THE SWISS CONFEDERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu005.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OI4 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu006.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2020 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu008.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2020 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu009.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2020 BEA METERAI Lihat Katalog Lihat Abstrak 2020uu010.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 4 / 2019 KEBIDANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No. 4 TH 2019.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 8 / 2019 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 5 / 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No. 5 TH 2019.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2019 SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 9 / 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON EXTRADITION) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 12 / 2019 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 12 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 13 / 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan UU Nomor 13 Tahun 2019.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2019 PEKERJA SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Salinan UU Nomor 14 Tahun 2019.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 15 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 16 / 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN T974 TENTANG PERKAWINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 16 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 17 / 2019 SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 17 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 18 / 2019 PESANTREN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 18 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 19 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 19 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 20 / 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 20 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 21 / 2019 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 21 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 22 / 2019 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 22 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 23 / 2019 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 23 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 24 / 2019 EKONOMI KREATIF Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 24 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 36 / 2019 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP 36 TAHUN 2019.zip
Undang-undang (UU) 13 / 2018 SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 2018.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2018 KEPALANGMERAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_1_Tahun_2018_X.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_3_Tahun_2018.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2018 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT OIV SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_4_Tahun_2018.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 7 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_7_Tahun_2018_.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_8_Tahun_2018.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 10 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI(DEFEENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 2018.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2018 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANATARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENSE-RELATED COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 2018.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 1 / 2017 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAT SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTER/V PART OF THE STRAIT OF S/]VGAPORE, 20141 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2017-1-pub-23012017094128.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2017 JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2017-2-pub-03032017184423.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2017 SISTEM PERBUKUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_3_Tahun_2017x.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE PHILIPPINES CONCERNING THE, DELIMITATION OFTHE EXCLUSNE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_4_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 6 / 2017 ARSITEK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_6_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2017 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 9 / 2017 PENETAPAN PEMTURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_9_Tahun_2017X.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2017 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak !UU_Nomor_10_Tahun_2017X.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2017 PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 12 / 2017 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSOJV$ ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_12_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERRNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_14_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 16 / 2017 PENETAPAN PERATURAN PEMEzuNTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OT7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_16_Tahun_2017X.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2017 PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_17_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2017 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 13 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN RBPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE,S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_13_Tahun_2017.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2017 Pemilihan Umum Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTANAHAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OR THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2016 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PBNINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (M E M O RA N D U M O F U N D ERSTA/IDIII G B ETW E E N THE GOVDRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AiYD THE GOWRNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STR EN GTI] E/V/ATG O F COOPERATIO N B ETWEEN DEFENCE OFFICIALS A/YD ITS RELATED ACTNITIES) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2016 TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2016 PENJAMINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2016 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2016 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2016 PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_11_Tahun_2016.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-12-pub20160802084059.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2016 PENGESAHAN PARISAGREEMEJVT TO THE UNITED lVATlOlVS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-16-pub-10282016131036.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2016 PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2016.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2016 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_5_Tahun_2016.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2016 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONWNTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-15-pub-10242016160824.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2016 PEN ETAPAN PERATURAN PEM ERI NTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-17-pub-11242016165848.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-18-pub-11242016171130.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-19-pub-12192016180910.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2016 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-20-pub-12202016165659.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2015 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2015 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERPU No.1 TH 2015.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2015 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONWNTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU2016-15-pub-10242016160824.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2014 PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2014 APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2014 DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2014 PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2014.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 8 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 9 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2014 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 10 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2014 KEINSINYURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 11 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 13 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 14 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 15 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 16 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2014 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2014 KESEHATAN JIWA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 18 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY) Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 19 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2014 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 20 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2014 PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 21 Tahun 2014.PDF
Undang-undang (UU) 22 / 2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 22 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2014 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Undang-Undang No. 12 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2013 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2013 PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2013 PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2013 ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2013 PENDIDIKAN KEDOKTERAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2013 KEANTARIKSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2013 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2013.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2012 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2012 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2012 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2012 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2012 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2012 PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2012 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2012 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2012 VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2012 INDUSTRI PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2012 PERKOPERASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2012 PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2012 PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2012 LAMPIRAN I UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2012 Lampiran I.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2012 LAMPIRAN II UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2012 Lampiran II.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2012 LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2012 Lampiran.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2012 LAMPIRAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2012 Lampiran.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2012 LAMPIRAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2012 Lampiran.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2012 LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2012 Lampiran.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2012 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2012.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2011 TRANSFER DANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2011 INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2011 AKUNTAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2011 KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2011 MATA UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2011 PENANGANAN FAKIR MISKIN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2011 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2011 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2011.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2010 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2010 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2010 KEPROTOKOLAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2010 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2010 CAGAR BUDAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2010 GERAKAN PRAMUKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2010 HORTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2010.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2009 PENERBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2009 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2009 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2009 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2009 BADAN HUKUM PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2009 KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2009 KESEJAHTERAAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2009 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2009 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2009 PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2009 PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2009 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2009 PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2009 GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2009 PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2009 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2009 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2009 PELAYANAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2009 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2009 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2009 KETENAGALISTRIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2009 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2009 PERFILMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2009 NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2009 KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2009 POS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2009 KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2009 KEPEMUDAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2009 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.42 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2009 KEARSIPAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.43 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2009 RUMAH SAKIT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.44 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.45 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2009 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.46 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2009 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.47 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.48 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 49 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.49 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.50 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 51 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.51 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 52 / 2009 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.52 TH 2009.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2008 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2008 PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2008 PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KI MIA SEBAGAI SENJATA KIMIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2008 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2008 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2008 PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-U NDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2008 P E L A Y A R A N Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2008 PENGELOLAAN SAMPAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2008 SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2008 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2008 PERBANKAN SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2008 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2008 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2008 PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2008 KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2008 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2008 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.42 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2008 WILAYAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.43 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2008 PORNOGRAFI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.44 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.45 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.46 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.47 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.48 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 49 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.49 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.50 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 51 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.51 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 52 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.52 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 53 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.53 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 54 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.54 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 55 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.55 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 56 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.56 TH 2008.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2007 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 ( AGREEMENT BETWEE N THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2007 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2007 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2007 PERKERETAAPIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2007 PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2007 PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2007 PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2007 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2007 PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2007 PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2007 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA ( TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.42 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2007 PERPUSTAKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.43 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2007 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.44 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2007 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.45 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2007 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.46 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2007 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.47 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2007 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.48 TH 2007.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2006 BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2006 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2006 PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2006 SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2006 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2006 PEMERINTAHAN ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2006 KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2006 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2006 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2006 SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2006 DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2006 PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2006 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2006 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2005 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2005 SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2005 GURU DAN DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2004 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2004 SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2004 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2004 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2004 PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2004 PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2004 PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2004 KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2004 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2004 PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2004 KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2004 JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2004 PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2004 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2004 TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2004 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2004 JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2004 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2004 WAKAF Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2003 PEMBENTUKANKABUPATENBONEBOLANGODANKABUPATENPOHUWATO DI PROVINSIGORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATENMINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2003 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2003 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2003 KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2003 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2003 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2003 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2003 KEUANGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2003 ADVOKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2003 BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2003 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2003 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2003 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2003 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2003 PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2003_PENJELASAN.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2003 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2003 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2003 PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2003 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 2003.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2002 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2002 PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2002 PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2002 PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2002 PENGADILAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2002 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2002 PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2002 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2002 SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2002 HAK CIPTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2002 KETENAGALISTRIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2002 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2002 GRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2002 PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2002 SURAT UTANG NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2002 PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2002 PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2002 PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2002 BANGUNAN GEDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2002 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2002 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2002 PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2002 PENYIARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2002.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2000 PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NOMOR 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2000 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NOMOR 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 2000_LAMPIRAN.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.4 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2000 SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2000 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2000 PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2000 PERJANJIAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2000 PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2000 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2000 PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2000 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2000 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2000 RAHASIA DAGANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2000 DESAIN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2000 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2000 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2000 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2000 PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 2000.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1999 PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.2 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1999 PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.3 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.5 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 1999 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.6 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1999 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.7 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.8 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.9 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.10 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.11 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.12 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.13 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.14 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.15 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.16 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 1999 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.17 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 1999 JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.18 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.19 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.20 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.21 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1999 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.22 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 1999 BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.23 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1999 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.24 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1999 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.25 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1999 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.26 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 1999 PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.27 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 1999 PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.28 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1999 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.29 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.30 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.31 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.32 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1999 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.33 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1999 PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.34 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.35 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 1999 TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.36 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 1999 HUBUNGAN LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.37 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 1999 PENGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.38 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 1999 HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.39 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 1999 PERS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.40 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 1999 KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.41 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 1999 JAMINAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.42 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.43 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 1999 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.44 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 1999 PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.45 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 1999 PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.46 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.47 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.48 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 49 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.49 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.50 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 51 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.51 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 52 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.52 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 53 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.53 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 54 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.54 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 55 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.55 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 56 / 1999 RAKYAT TERLATIH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.56 TH 1999.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1965 1962 NOMOR 31) MENJADI UNDANG TAHUN - PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PRP TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LEMBARAN-NEGARA UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1965 (UU Nomor 11 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 12 / 1965 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1962, TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 44 MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1965 (UU Nomor 12 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 14 / 1965 PERKOPERASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1965 (UU Nomor 14 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 16 / 1965 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958, NOMOR 138) YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 42) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1965 (UU Nomor 16 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 18 / 1965 POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1965 (UU Nomor 18 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 19 / 1965 DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 1965 (UU Nomor 19 Tahun 1965).doc
Undang-undang (UU) 5 / 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 66) MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1964 (UU Nomor 5 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 12 / 1964 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1964 (UU Nomor 12 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 15 / 1964 DI PROPINSI SUMATERA UTARA (LEMBARAN NEGARA PENETAPAN TAHUN 1964 NOMOR 9) MENJADI UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1964 (UU Nomor 15 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 22 / 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1964 (UU Nomor 22 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 25 / 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1964 (UU Nomor 25 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 28 / 1964 PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN PENGELUARAN-PENGELUARAN TERTENTU DARI LABA PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 28 Tahun 1964 (UU Nomor 28 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 29 / 1964 PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN TAHUNAN 1964 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1964 (UU Nomor 29 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 33 / 1964 DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1964 (UU Nomor 33 Tahun 1964).doc
Undang-undang (UU) 2 / 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1962 TENTANG KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 50) MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1963 (UU Nomor 2 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 4 / 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 52), MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1963 (UU Nomor 4 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 8 / 1963 PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1962 (UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1962 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 27) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1963 (UU Nomor 8 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 13 / 1963 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMINA PAN AMERICAN INDONESIA OIL COMPANY UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNASIONAL OIL CORPORATION (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 24) MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1963 (UU Nomor 13 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 14 / 1963 PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMINA DENGAN P.T. CALTEX INDONESIA DAN CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC) TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO) ; P.N. PERMINA DENGAN P.T. STANVAC INDONESIA, P.N. PERMIGAN DENGAN P.T. SHELL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1963 (UU Nomor 14 Tahun 1963).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1962 KARANTINA LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1962 (UU Nomor 1 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1962 KARANTINA LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1962 (UU Nomor 1 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 8 / 1962 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT HONGARIA *) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 11 / 1962 HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1962 (UU Nomor 11 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 13 / 1962 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1962 (UU Nomor 13 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 18 / 1962 PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1962 (UU Nomor 18 Tahun 1962).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1961 PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DALAM SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 DJANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG ( MEMORI PENJELASAN DALAM TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 2124 ) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1961 (UU Nomor 1 Tahun 1961).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1961 PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1961 (UU Nomor 2 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 3 / 1961 PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1961 (UU Nomor 3 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 4 / 1961 PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1961 (UU Nomor 4 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 5 / 1961 PERJANJIAN POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1961 (UU Nomor 5 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 6 / 1961 PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 1961 (UU Nomor 6 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 8 / 1961 WAJIB KERJA SARJANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1961 (UU Nomor 8 Tahun 1961).htm
Undang-undang (UU) 9 / 1961 PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1961 (UU Nomor 9 Tahun 1961).htm
Undang-undang (UU) 10 / 1961 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1961 (UU Nomor 10 Tahun 1961).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1961 PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1961 (UU Nomor 12 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 14 / 1961 TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1961 (UU Nomor 14 Tahun 1961).doc
Undang-undang (UU) 16 / 1961 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1961 (UU Nomor 16 Tahun 1961).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1960 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1960 (UU Nomor 4 Tahun 1960).doc
Undang-undang (UU) 5 / 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1960 (UU Nomor 5 Tahun 1960).htm
Undang-undang (UU) 7 / 1960 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1960 (UU Nomor 7 Tahun 1960).doc
Undang-undang (UU) 9 / 1960 POKOK-POKOK KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1960 (UU Nomor 9 Tahun 1960).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1959 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1959 (UU Nomor 1 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 7 / 1959 PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING" *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1959 (UU Nomor 7 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 8 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1959 (UU Nomor 8 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 11 / 1959 KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1959 (UU Nomor 11 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 16 / 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1959 (UU Nomor 16 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 18 / 1959 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN-HUKUM APOTIK DARURAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 137), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1959 (UU Nomor 18 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 20 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1958 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 153), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1959 (UU Nomor 20 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 21 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 1959 (UU Nomor 21 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 22 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1959 (UU Nomor 22 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 24 / 1959 PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38) *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1959 (UU Nomor 24 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 27 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 1959 (UU Nomor 27 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 28 / 1959 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 28 Tahun 1959 (UU Nomor 28 Tahun 1959).doc
Undang-undang (UU) 1 / 1958 PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1958 (UU Nomor 1 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1958 PENEMPATAN TENAGA ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1958 (UU Nomor 3 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1953 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENYERAHAN DAN PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT-TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI IDZIN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 51) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1958 (UU Nomor 4 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 6 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 9) TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 1958 (UU Nomor 6 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1958 KENAIKAN TARIP UANG RAMBU *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1958 (UU Nomor 11 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1958 (UU Nomor 12 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1957 TENTANG PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCLAVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 5), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1958 (UU Nomor 14 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 16 / 1958 PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 9 TAHUN 1954) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1958 (UU Nomor 16 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1958 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 79) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1958 (UU Nomor 20 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 21 / 1958 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 83) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 1958 (UU Nomor 21 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1958 (UU Nomor 25 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1958 PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1958 (UU Nomor 26 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 27 / 1958 PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 1958 (UU Nomor 27 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1958 PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 1958 (UU Nomor 30 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1958 PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 1958 (UU Nomor 32 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1958 PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 1958 (UU Nomor 34 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 39 / 1958 PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 39 Tahun 1958 (UU Nomor 39 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 42 / 1958 PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 42 Tahun 1958 (UU Nomor 42 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 48 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 48 Tahun 1958 (UU Nomor 48 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 51 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955*) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 51 Tahun 1958 (UU Nomor 51 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 52 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN PALEMBANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 52 Tahun 1958 (UU Nomor 52 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 53 / 1958 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG TIMAH BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 53 Tahun 1958 (UU Nomor 53 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 55 / 1958 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1955 TENTANG PERATURAN-PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 78) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 55 Tahun 1958 (UU Nomor 55 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 57 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 39) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 57 Tahun 1958 (UU Nomor 57 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 60 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 80), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 60 Tahun 1958 (UU Nomor 60 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 66 / 1958 WAJIB-MILITER *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 66 Tahun 1958 (UU Nomor 66 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 68 / 1958 PERSETUJUAN KONPENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Nomor 68 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 69 / 1958 PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH DAERAHDAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGGARA TIMUR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 69 Tahun 1958 (UU Nomor 69 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 72 / 1958 PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 72 Tahun 1958 (UU Nomor 72 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 74 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1957 TENTANG PAJAK BANGSA ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 63)"SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 74 Tahun 1958 (UU Nomor 74 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 76 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARANNEGARA TAHUN 1957 NO. 64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 76 Tahun 1958 (UU Nomor 76 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 77 / 1958 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 70)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 77 Tahun 1958 (UU Nomor 77 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 81 / 1958 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 81 Tahun 1958 (UU Nomor 81 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 83 / 1958 PENERBANGAN *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 83 Tahun 1958 (UU Nomor 83 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 87 / 1958 PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958) *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 87 Tahun 1958 (UU Nomor 87 Tahun 1958).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1957 POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1957 (UU Nomor 1 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN II DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1957 (UU Nomor 5 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1957 (UU Nomor 9 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1957 (UU Nomor 12 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1957 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1957 (UU Nomor 14 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1957 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1957 (UU Nomor 26 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1957 PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1957 (UU Nomor 29 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1957 PEMBEBASAN SAUDARA UNTUNG DARI PENGGANTIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 1957 (UU Nomor 30 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1957 PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1957 (UU Nomor 33 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 43 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 43 Tahun 1957 (UU Nomor 43 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 44 / 1957 PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 44 Tahun 1957 (UU Nomor 44 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 47 / 1957 PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 47 Tahun 1957 (UU Nomor 47 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 48 / 1957 PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 48 Tahun 1957 (UU Nomor 48 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 49 / 1957 PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 49 Tahun 1957 (UU Nomor 49 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 50 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 50 Tahun 1957 (UU Nomor 50 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 53 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 53 Tahun 1957 (UU Nomor 53 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 54 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 54 Tahun 1957 (UU Nomor 54 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 60 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XI (PELABUHAN TANJUNG PRIOK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 60 Tahun 1957 (UU Nomor 60 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 61 / 1957 PENETAPAN BAGIAN IBW XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 61 Tahun 1957 (UU Nomor 61 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 72 / 1957 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 72 Tahun 1957 (UU Nomor 72 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 77 / 1957 PESETUJUAN MENGENAI WARGA NEGARA YANG BERADA SECARA TIDAK SAH DIDAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 77 Tahun 1957 (UU Nomor 77 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 78 / 1957 PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 78 Tahun 1957 (UU Nomor 78 Tahun 1957).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO.31 TAHUN 1950) TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1956 (UU Nomor 1 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1956 PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1956 (UU Nomor 3 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1956 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG TERBENTUKBERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 1950 *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1956 (UU Nomor 7 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1956 (UU Nomor 10 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1956 PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1956 (UU Nomor 13 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1956 PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1956 (UU Nomor 14 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1956 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1956 (UU Nomor 15 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1956 PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ("ZEGELVERORDENING 1921") *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1956 (UU Nomor 20 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 21 / 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 1956 (UU Nomor 21 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1956 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1956 (UU Nomor 22 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1956 PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1956 (UU Nomor 25 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 27 / 1956 MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP BEA-MASUK *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 1956 (UU Nomor 27 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1956 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN "POSTORDONNANTIE 1935" SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 76 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO.151) *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 1956 (UU Nomor 30 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 31 / 1956 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 24) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 31 Tahun 1956 (UU Nomor 31 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1956 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH, YANG BERHAK MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 1956 (UU Nomor 32 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1956 PENGHAPUSAN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN PEMBEBASAN BEA METERAI, PAJAK PENDAPATAN DAN PAJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN *) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1956 (UU Nomor 33 Tahun 1956).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1955 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN- NEGARA NO.5 TAHUN 1954) TENTANG MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYAR YANG SYAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN" SEBAGAI UNDANG-UNDANG ) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1955 (UU Nomor 1 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1955 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN- NEGARA NO. 59 TAHUN 1952) TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1955 (UU Nomor 4 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1955 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GAJI MILITER 1950, SEPERTI YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.5 TAHUN 1950 DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 27 TAHUN 195O, SEBAGAI UNDANG- UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1955 (UU Nomor 8 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1955 PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1955 (UU Nomor 9 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1955 PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1955 (UU Nomor 11 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1955 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILTEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1955 (UU Nomor 12 Tahun 1955).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1954 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1954 (UU Nomor 2 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 6 / 1954 PENETAPAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 1954 (UU Nomor 6 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1954 PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1954 (UU Nomor 7 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1954 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1952 SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1954 (UU Nomor 10 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1954 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1954 (UU Nomor 12 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1954 PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NR 16 DAN 17 TAHUN 1950 (REPUBLIK INDONESIA DAHULU) TENTANG PEMBENTUKAN KOTA-KOTA BESAR DAN KOTA-KOTA KECIL DI JAWA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1954 (UU Nomor 13 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 18 / 1954 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1954 (LEMBARAN- NEGARA NO. 12 TAHUN 1954) GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1954 (UU Nomor 18 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1954 UNDIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1954 (UU Nomor 22 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1954 PERJANJIAN PERJANJIAN POS SEDUNIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1954 (UU Nomor 25 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1954 PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN NASIONAL 1946 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1954 (UU Nomor 26 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 27 / 1954 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.1 TAHUN 1954, TENTANG MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARAN-NEGARA NO.1 TAHUN 1954) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 1954 (UU Nomor 27 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1954 PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1954 (UU Nomor 29 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 30 / 1954 TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 1954 (UU Nomor 30 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1954 WAKIL NOTARIS DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1954 (UU Nomor 33 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1954 PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCONTANT") Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 1954 (UU Nomor 34 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 37 / 1954 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 37 Tahun 1954 (UU Nomor 37 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 40 / 1954 PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTRIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 40 Tahun 1954 (UU Nomor 40 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 41 / 1954 PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTRIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 41 Tahun 1954 (UU Nomor 41 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 42 / 1954 PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWANTAN-JAWATAN (PEMERINTAH), YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 42 Tahun 1954 (UU Nomor 42 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 43 / 1954 PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTRIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 43 Tahun 1954 (UU Nomor 43 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 48 / 1954 PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 48 Tahun 1954 (UU Nomor 48 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 50 / 1954 PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 50 Tahun 1954 (UU Nomor 50 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 51 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 51 Tahun 1954 (UU Nomor 51 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 53 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 53 Tahun 1954 (UU Nomor 53 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 54 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 54 Tahun 1954 (UU Nomor 54 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 55 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 55 Tahun 1954 (UU Nomor 55 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 56 / 1954 PENETAPAN BAGIAN XVI (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 56 Tahun 1954 (UU Nomor 56 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 62 / 1954 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 62 Tahun 1954 (UU Nomor 62 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 69 / 1954 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI DI BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 69 Tahun 1954 (UU Nomor 69 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 71 / 1954 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 71 Tahun 1954 (UU Nomor 71 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 72 / 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 72 Tahun 1954 (UU Nomor 72 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 73 / 1954 PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVII (PERUSAHAAN REPRODUKSI JAWATAN TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 73 Tahun 1954 (UU Nomor 73 Tahun 1954).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1953 PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA DE JAVASCHE BANK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1953 (UU Nomor 8 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1953 PENETAPAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1953 (UU Nomor 11 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1953 PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1953 (UU Nomor 13 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1953 PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1953 (UU Nomor 14 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 18 / 1953 MERAWAT ORANG-ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG JANG KURANG MAMPU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 1953 (UU Nomor 18 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1953 PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1953 (UU Nomor 20 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 23 / 1953 KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 23 Tahun 1953 (UU Nomor 23 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1953 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK LAMA, YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN " INDISCHE MUNTWET 1912" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1952, LEMBARAN-NEGARA NOMOR 86 TAHUN 1952)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1953 (UU Nomor 26 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1953 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 23 TAHUN 1951, TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANASI PAJAK PERALIHAN 1944" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 103 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 1953 (UU Nomor 32 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 35 / 1953 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 35 Tahun 1953 (UU Nomor 35 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 36 / 1953 BANK TABUNGAN POS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 36 Tahun 1953 (UU Nomor 36 Tahun 1953).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1952 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PINJAMAN DARURAT" SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1952 (UU Nomor 2 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1952 PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN-ANGGARAN 1950" SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1952 (UU Nomor 3 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1952 PEMBEBASAN BEA-MASUK UNTUK BARANG-BARANG BERUPA KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH YANG BERTUJUAN KESEJAHTERAAN ROHANI PENDUDUK, MAKSUD AMAL ATAU KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1952 (UU Nomor 5 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1952 MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951 SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1952 (UU Nomor 7 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1952 PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1952 (UU Nomor 9 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1952 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 4 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1952 (UU Nomor 11 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1952 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "BURSA" (LEMBARAN NEGARA NR 79 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1952 (UU Nomor 15 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 16 / 1952 ERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGERA INDIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 1952 (UU Nomor 16 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 19 / 1952 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 1952 (UU Nomor 19 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1952 PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1952 (UU Nomor 20 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 21 / 1952 MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 1952 (UU Nomor 21 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1952 PERATURAN UNTUK MENGHADAPI KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PEMERIKSAAN PENGADILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1952 (UU Nomor 22 Tahun 1952).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33, DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1951 (UU Nomor 2 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 3 / 1951 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 1951 (UU Nomor 3 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1951 MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1951 (UU Nomor 4 Tahun 1951) (1).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1951 PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1951 (UU Nomor 8 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1951 MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1951 (UU Nomor 10 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1951 PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN PERTAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT- IMPORT BANK OF WASHINGTON Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1951 (UU Nomor 11 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1951 PENGHAPUSAN BADAN HUKUM "ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK" Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1951 (UU Nomor 12 Tahun 1951) (1).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1951 PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1951 (UU Nomor 14 Tahun 1951) (1).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1951 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG- UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1951 (UU Nomor 15 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1951 PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1951 (UU Nomor 20 Tahun 1951).pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1951 NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1951 (UU Nomor 24 Tahun 1951) (1).pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1950 MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 16. TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1950 (UU Nomor 5 Tahun 1950).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1950 PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1950 (UU Nomor 7 Tahun 1950).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1950 PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1950 (UU Nomor 8 Tahun 1950).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1950 PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1950 (UU Nomor 11 Tahun 1950).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1949 Peraturan tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatra. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1949 (UU Nomor 2 Tahun 1949).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1948 Peraturan tentang mempersamakan "keadaan bahaya" dengan "tijd van oorlog" seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1948 (UU Nomor 1 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1948 PERJANJIAN NEGARA. PERSAHABATAN. Pengesahan perjanjian persabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir. Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 5 / 1948 PERKAWINAN. PEMBATALAN. PENCATATAN JIWA. Aturan-aturan istimewa untuk melancarkan pekerjaan pegawai pencatatan jiwa dalam hal perceraian dan perkawinan orang yang sudah cukup umur. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1948 (UU Nomor 5 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 7 / 1948 Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 1948 (UU Nomor 7 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1948 SENJATA API. PENDAFTARAN. IDZIN PEMAKAIAN. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1948 (UU Nomor 8 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1948 KOMITE NASIONAL PUSAT. BADAN PEKERJA. ANGGAUTA.SUMPAH. JABATAN NEGERI DAN KEDUDUKAN HUKUM. Peraturan tentang anggauta B.P.K.N. I.P. Dan K.N.I.P. tidak diperkenankan merangkap jabatan Negeri yang tertentu, sumpah jabatan dan kedudukan hukumnya. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1948 (UU Nomor 9 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1948 PEMERINTAHAN SUMATRA. Peraturan tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1948 (UU Nomor 10 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 13 / 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 1948 (UU Nomor 13 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1948 PENETAPAN BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1948 (UU Nomor 15 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 17 / 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932 (STBL. 1932). Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 17 Tahun 1948 (UU Nomor 17 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 19 / 1948 SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 1948 (UU Nomor 19 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1948 MEMPERPANJANG WAKTU PERATURAN D.P.N. NO. 5, 7, JO. 31, 8 JO. 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1948 (UU Nomor 24 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 26 / 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932. (ORDONNANTIE OP DE INKOMSTENBELASTING 1932). Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 26 Tahun 1948 (UU Nomor 26 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 28 / 1948 PASAL ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 28 Tahun 1948 (UU Nomor 28 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1948 PEMBERANTASAN PENIMBUNAN BARANG PENTING Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1948 (UU Nomor 29 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 32 / 1948 PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 1948 (UU Nomor 32 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 33 / 1948 PENETAPAN UANG BERAT BARANG, SEBAGAI BEA PEMAKAIAN PERLENGKAPAN PELABUHAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 1948 (UU Nomor 33 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1948 DAERAH PENDUDUKAN BUAT SEMENTARA WAKTU TIDAK MASUK DALAM DAERAH PABEAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 1948 (UU Nomor 34 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 35 / 1948 MENURUNKAN TARIP BEA MASUK. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 35 Tahun 1948 (UU Nomor 35 Tahun 1948).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1947 DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 DAN 26. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1947 (UU Nomor 2 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 4 / 1947 NATURALISASI JOHANN JORDAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 1947 (UU Nomor 4 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 5 / 1947 NATURALISASI SALIM BASJIR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 1947 (UU Nomor 5 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 8 / 1947 MEMPERPANJANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 1947 (UU Nomor 8 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 9 / 1947 NATURALISASI FRANS MATHEAS HESSE Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 1947 (UU Nomor 9 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 10 / 1947 PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921 (STBL. 1921 NO. 498) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 1947 (UU Nomor 10 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 12 / 1947 MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 1947 (UU Nomor 12 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 14 / 1947 PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN DI RUMAH MAKAN DAN RUMAH PENGINAPAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 1947 (UU Nomor 14 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 15 / 1947 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 1947 (UU Nomor 15 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 22 / 1947 PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 1947 (UU Nomor 22 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1947 NATURALISASI WILHELM KARL GOTTFRIED MEWES. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1947 (UU Nomor 24 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 25 / 1947 NATURALISASI GEORGE WILHELM AUGUST FRIEDRICHS. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 1947 (UU Nomor 25 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 29 / 1947 CUKAI MINUMAN KERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 1947 (UU Nomor 29 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 34 / 1947 MENETAPKAN BERLAKUNYA "UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947" BAGI KECELAKAAN-KECELAKAAN KARENA PERANG YANG MENIMPAH BURUH BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 1947 (UU Nomor 34 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 39 / 1947 MENYESUAIKAN HUKUM PIDANA TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 167) DENGAN KEADAAN SEKARANG. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 39 Tahun 1947 (UU Nomor 39 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 41 / 1947 MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 169 DAN 170) DENGAN KEADAAN SEKARANG. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 41 Tahun 1947 (UU Nomor 41 Tahun 1947).pdf
Undang-undang (UU) 2 / 1946 HAL PERATURAN TENTANG BATAS WAKTU PAJAK KOHIR DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI (STBLD. 1882 NO. 10) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 1946 (UU Nomor 2 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 6 / 1946 KEADAAN BAHAYA. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 1946 (UU Nomor 6 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 11 / 1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA METERAI ("ZEGELVERORDENING") 1921 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 1946 (UU Nomor 11 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 17 / 1946 PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 17 Tahun 1946 (UU Nomor 17 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 19 / 1946 PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 1946 (UU Nomor 19 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 20 / 1946 HUKUMAN TUTUPAN. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 1946 (UU Nomor 20 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 23 / 1946 PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1946. Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 23 Tahun 1946 (UU Nomor 23 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 24 / 1946 PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NO. 10 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 1946 (UU Nomor 24 Tahun 1946).pdf
Undang-undang (UU) 1 / 1945 PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 1945 (UU Nomor 1 Tahun 1945).pdf

JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
STATUS AKHIR: