Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Kementerian Dalam Negeri

Jenis	Nomor Peraturan	Judul/Subjek	Katalog	Abstrak	Download Peraturan	Status
Keputusan Menteri	49 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.49 TH 2015.doc
Keputusan Menteri	1 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.01-2007.doc
Keputusan Menteri	2 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.02-2007.doc
Keputusan Menteri	3 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.03-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	4 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.04-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	5 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.05-2007.doc
Keputusan Menteri	6 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.06-2007.doc
Keputusan Menteri	7 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI, REKOMENDASI KREDIT PROGRAM, REKOMENDASI KREDIT LUNAK BANTUAN BUMN SERTA PENARIKAN DANA PENDIDIKAN DAN DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.07-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	8 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 09 TAHUN 2005 TENTANG KEPELABUHAN DI KOTA PANGKAL PINANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.08-2007.doc
Keputusan Menteri	9 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.09-2007.doc
Keputusan Menteri	10 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.10-2007.doc
Keputusan Menteri	11 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN MUKOMUKO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.11-2007.doc
Keputusan Menteri	12 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.12-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	13 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN HUKUM KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.13-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	14 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.14-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	15 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN SURAT-SURAT, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (SKK) DAN SURAT IZIN BERLAYAR (SIB)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.15-2007.doc
Keputusan Menteri	16 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA BAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.16-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	17 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.17-2007.doc
Keputusan Menteri	18 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.18-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	19 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.19-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	20 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.20-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	21 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.21-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	22 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.22-2007.doc
Keputusan Menteri	23 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.23-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	24 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.24-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	25 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.25-2007.doc
Keputusan Menteri	26 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERKOPERASIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.26-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	27 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.27-2007.doc
Keputusan Menteri	28 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.28-2007.doc
Keputusan Menteri	29 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.29-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	30 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.30-2007.doc
Keputusan Menteri	31 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPTEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.31-2007.doc
Keputusan Menteri	32 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.32-2007 edit.doc
Keputusan Menteri	33 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENUMPANG KAPAL LAUT DAN PESAWAT UDARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.33-2007.doc
Keputusan Menteri	34 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.34-2007.doc
Keputusan Menteri	35 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN PASAR HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.35-2007.doc
Keputusan Menteri	36 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.36-2007.doc
Keputusan Menteri	37 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN DAN LALU LINTAS HEWAN DI KABUPATEN SANGGAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.37-2007.doc
Keputusan Menteri	39 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.39-2007.doc
Keputusan Menteri	40 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PEMOTONGAN HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.40-2007.doc
Keputusan Menteri	41 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.41-2007.doc
Keputusan Menteri	42 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PASAR HEWAN TERNAK, KARTU PEMILIKAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK SERTA PEMELIHARAAN TERNAK BESAR DAN KECIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.42-2007.doc
Keputusan Menteri	43 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.43-2007.doc
Keputusan Menteri	44 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN DAGING UNGGAS SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS DI WILAYAH KOTAMADYA BANJARMASIN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.44-2007.doc
Keputusan Menteri	45 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN ANTAR PROVINSI, RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.45-2007.doc
Keputusan Menteri	46 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN DAGING	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.46-2007.doc
Keputusan Menteri	47 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG SURAT KETERANGAN PENJUALAN / PEMBELIAN HEWAN DAN KESEHATAN HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.47-2007.doc
Keputusan Menteri	48 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGIRIMAN / PENGELUARAN TERNAK DARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO KE DAERAH TINGKAT II LAIN DALAM WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.48-2007.doc
Keputusan Menteri	49 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.49-2007.doc
Keputusan Menteri	50 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.50-2007.doc
Keputusan Menteri	51 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMOTONGAN TERNAK BESAR BERTANDUK BETINA PRODUKTIF	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.51-2007.doc
Keputusan Menteri	52 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMOTONGAN TERNAK DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA DI KABUPATEN JEMBRANA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.52-2007.doc
Keputusan Menteri	53 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.53-2007.doc
Keputusan Menteri	54 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.54-2007.doc
Keputusan Menteri	55 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWASAN LALULINTAS TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.55-2007.doc
Keputusan Menteri	55 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWASAN LALULINTAS TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.55-2007.doc
Keputusan Menteri	56 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN PENYEDIAAN DAGING	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.56-2007.doc
Keputusan Menteri	57 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.57-2007.doc
Keputusan Menteri	58 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.58-2007.doc
Keputusan Menteri	59 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.59-2007.doc
Keputusan Menteri	61 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.61-2007.doc
Keputusan Menteri	62 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.62-2007.doc
Keputusan Menteri	63 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.63-2007.doc
Keputusan Menteri	64 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG IZIN UNDIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.64-2007.doc
Keputusan Menteri	65 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGOPERASIAN MOBIL BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.65-2007.doc
Keputusan Menteri	66 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.66-2007.doc
Keputusan Menteri	67 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN MUTU DAN PERDAGANGAN KOMODITAS CENGKEH, KELAPA DAN JAGUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.67-2007.doc
Keputusan Menteri	68 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.68-2007.doc
Keputusan Menteri	69 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN ROTAN KELUAR PROVINSI GORONTALO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.69-2007.doc
Keputusan Menteri	70 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI BIAYA DOKUMEN LELANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.70-2007.doc
Keputusan Menteri	71 / 2007	PEMBATALAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DARI DAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.71-2007.doc
Keputusan Menteri	72 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.72-2007.doc
Keputusan Menteri	73 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL BUMI YANG DIKIRIM KE LUAR DAERAH KABUPATEN NIAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.73-2007.doc
Keputusan Menteri	74 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.74-2007.doc
Keputusan Menteri	75 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN PRODUKSI PENGANGKUTAN TERTENTU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.75-2007.doc
Keputusan Menteri	76 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN HASIL BUMI DAN KEKAYAAN ALAM KABUPATEN PINRANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.76-2007.doc
Keputusan Menteri	77 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN DAN HASIL BUMI KELUAR DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.77-2007.doc
Keputusan Menteri	78 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN KOMODITI ANTAR PULAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.78-2007.doc
Keputusan Menteri	79 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PEREDARAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN, HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.79-2007.doc
Keputusan Menteri	80 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.80-2007.doc
Keputusan Menteri	81 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.81-2007.doc
Keputusan Menteri	82 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.82-2007.doc
Keputusan Menteri	83 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN DI BIDANG USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.83-2007.doc
Keputusan Menteri	85 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN DI JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.85-2007.doc
Keputusan Menteri	86 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.86-2007.doc
Keputusan Menteri	87 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMANFAATAN ALUR SUNGAI, DATARAN AIR DAN DANAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.87-2007.doc
Keputusan Menteri	88 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ) KABUPATEN BUNGO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.88-2007.doc
Keputusan Menteri	89 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.89-2007.doc
Keputusan Menteri	90 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA SARANA DAN PRASARANA SUNGAI, EKSPEDISI LAUT DAN UDARA PADA SEKTOR PERHUBUNGAN KOTA JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.90-2007.doc
Keputusan Menteri	91 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.91-2007.doc
Keputusan Menteri	92 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.92-2007.doc
Keputusan Menteri	93 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.93-2007.doc
Keputusan Menteri	94 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.94-2007.doc
Keputusan Menteri	95 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.95-2007.doc
Keputusan Menteri	96 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.96-2007.doc
Keputusan Menteri	97 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.97-2007.doc
Keputusan Menteri	98 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.98-2007.doc
Keputusan Menteri	99 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.99-2007.doc
Keputusan Menteri	100 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.100-2007.doc
Keputusan Menteri	101 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.101-2007.doc
Keputusan Menteri	102 / 2007	PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN HASIL BUMI, INDUSTRI DAN PRODUKSI YANG DIBAWA KELUAR DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.102-2007.doc
Keputusan Menteri	103 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.103-2007.doc
Keputusan Menteri	104 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.104-2007.doc
Keputusan Menteri	105 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.105-2007.doc
Keputusan Menteri	106 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.106-2007.doc
Keputusan Menteri	107 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.107-2007.doc
Keputusan Menteri	108 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.108-2007.doc
Keputusan Menteri	109 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA DI SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.109-2007.doc
Keputusan Menteri	110 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.110-2007.doc
Keputusan Menteri	111 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.111-2007.doc
Keputusan Menteri	112 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.112-2007.doc
Keputusan Menteri	113 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.113-2007.doc
Keputusan Menteri	114 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.114-2007.doc
Keputusan Menteri	115 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN / PENGESAHAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.115-2007.doc
Keputusan Menteri	116 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.116-2007.doc
Keputusan Menteri	117 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.117-2007.doc
Keputusan Menteri	118 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.118-2007.doc
Keputusan Menteri	119 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HIBURAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.119-2007.doc
Keputusan Menteri	120 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN KHUSUS RADIO DAN TELEVISI SIARAN LOKAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.120-2007.doc
Keputusan Menteri	121 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.121-2007.doc
Keputusan Menteri	122 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN DARATAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.122-2007.doc
Keputusan Menteri	123 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN KEPELABUHANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.123-2007.doc
Keputusan Menteri	124 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.124-2007.doc
Keputusan Menteri	125 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DERMAGA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.125-2007.doc
Keputusan Menteri	126 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN ALAT KEPELABUHANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.126-2007.doc
Keputusan Menteri	127 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.127-2007.doc
Keputusan Menteri	128 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJI MUTU HASIL PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.128-2007.doc
Keputusan Menteri	129 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.129-2007.doc
Keputusan Menteri	130 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.130-2007.doc
Keputusan Menteri	131 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.131-2007.doc
Keputusan Menteri	132 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.132-2007.doc
Keputusan Menteri	133 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK DAN HUTAN LAINNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.133-2007.doc
Keputusan Menteri	134 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.134-2007.doc
Keputusan Menteri	135 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN AGAM NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.135-2007.doc
Keputusan Menteri	136 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAYU/HASIL HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.136-2007.doc
Keputusan Menteri	138 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.138-2007.doc
Keputusan Menteri	139 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN DALAM KABUPATEN BUNGO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.139-2007.doc
Keputusan Menteri	140 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.140-2007.doc
Keputusan Menteri	141 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.141-2007.doc
Keputusan Menteri	142 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.142-2007.doc
Keputusan Menteri	143 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.143-2007.doc
Keputusan Menteri	144 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN IKUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.144-2007.doc
Keputusan Menteri	145 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NGADA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.145-2007.doc
Keputusan Menteri	146 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.146-2007.doc
Keputusan Menteri	147 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG IZIN KAYU YANG MASUK DALAM KABUPATEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.147-2007.doc
Keputusan Menteri	148 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.148-2007.doc
Keputusan Menteri	149 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI DAN PENARIKAN LEVY AND GRANT ATAS IZIN PEMANFAATAN KAYU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.149-2007.doc
Keputusan Menteri	150 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN PADA HUTAN NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.150-2007.doc
Keputusan Menteri	151 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.151-2007.doc
Keputusan Menteri	152 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN DAN PENGESAHAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.152-2007.doc
Keputusan Menteri	153 / 2007	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN IKUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.153-2007.doc
Keputusan Menteri	1 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 1 2006.doc
Keputusan Menteri	2 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 2 2006.doc
Keputusan Menteri	3 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 3 2006.doc
Keputusan Menteri	4 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, UMUM, DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 4 2006.doc
Keputusan Menteri	5 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 5 2006.doc
Keputusan Menteri	6 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 6 2006.doc
Keputusan Menteri	7 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK BAHAN ASAL HEWAN TERNAK, PRODUKSI BIBIT HEWAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN KKESEHATAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BERAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 7 2006.doc
Keputusan Menteri	8 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 8 2006.doc
Keputusan Menteri	9 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 9 2006.doc
Keputusan Menteri	10 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 10 2006.doc
Keputusan Menteri	11 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR I2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN DAFTAR PENGANGKUTAN PENGGANTI (DPP) HASIL HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 11 2006.doc
Keputusan Menteri	12 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 12 2006.doc
Keputusan Menteri	13 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 13 2006.doc
Keputusan Menteri	14 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 14 2006.doc
Keputusan Menteri	15 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 15 2006.doc
Keputusan Menteri	16 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 16 2006.doc
Keputusan Menteri	17 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIKKA KE LUAR NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 17 2006.doc
Keputusan Menteri	18 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DI KABUPATEN SIKKA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 18 2006.doc
Keputusan Menteri	19 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN DALAM KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 19 2006.doc
Keputusan Menteri	20 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 20 2006.doc
Keputusan Menteri	24 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 24 2006.doc
Keputusan Menteri	25 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN IKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 25 2006.doc
Keputusan Menteri	26 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 26 2006.doc
Keputusan Menteri	28 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DALAM DAERAH KABUPATEN BARRU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 28 2006.doc
Keputusan Menteri	29 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 29 2006.doc
Keputusan Menteri	30 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN BADAN HUKUM KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 30 2006.doc
Keputusan Menteri	31 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYEBARAN/PEMASARAN BENIH IKAN AIR TAWAR DALAM KABUPATEN TANA TORAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 31 2006.doc
Keputusan Menteri	32 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN MUTU IKAN DALAM KABUPATEN TANA TORAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 32 2006.doc
Keputusan Menteri	33 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN PERUSAHAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 33 2006.doc
Keputusan Menteri	34 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI REGISTRASI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 34 2006.doc
Keputusan Menteri	35 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KOMODITAS PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 35 2006.doc
Keputusan Menteri	36 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 36 2006.doc
Keputusan Menteri	37 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 37 2006.doc
Keputusan Menteri	38 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 50 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 38 2006.doc
Keputusan Menteri	39 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 39 2006.doc
Keputusan Menteri	40 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 40 2006.doc
Keputusan Menteri	41 / 2006	PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PENGATURAN PEMILIK MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 41 2006.doc
Keputusan Menteri	42 / 2006	PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NO 9/PER.BUP/2005 TENTANG IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 42 2006.doc
Keputusan Menteri	43 / 2006	PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 1A TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA ANTENA/TOWER	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 43 2006.doc
Keputusan Menteri	44 / 2006	PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TABANAN NOMOR 674 TAHUN 2002 TENTANG PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 44 2006.doc
Keputusan Menteri	45 / 2006	PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH ATAS KEBERADAAN TOWER TELPON SELULER DI KABUPATEN BULELENG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 45 2006.doc
Keputusan Menteri	46 / 2006	PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 46 2006.doc
Keputusan Menteri	47 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN LANGKAT TERHADAP KENDARAAN PENGANGKUT BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 47 2006.doc
Keputusan Menteri	48 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 48 2006.doc
Keputusan Menteri	49 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BINJAI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 49 2006.doc
Keputusan Menteri	50 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN BONGKAR MUAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 50 2006.doc
Keputusan Menteri	51 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI ATAS KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 51 2006.doc
Keputusan Menteri	52 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG IZIN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 52 2006.doc
Keputusan Menteri	53 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 53 2006.doc
Keputusan Menteri	54 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI MASUK JALAN DALAM IBUKOTA KABUPATEN SRAGEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 54 2006.doc
Keputusan Menteri	55 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 55 2006.doc
Keputusan Menteri	27 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 27 2006.doc
Keputusan Menteri	56 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO.56 2006.doc
Keputusan Menteri	57 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAN ANGKUTAN BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 57 2006.doc
Keputusan Menteri	58 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 58 2006.doc
Keputusan Menteri	59 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK ATAS PENGELUARAN BARANG ANTAR DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 59 2006.doc
Keputusan Menteri	60 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN DOMPU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 60 2006.doc
Keputusan Menteri	61 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JALAN DAN JEMBATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 61 2006.doc
Keputusan Menteri	62 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASI MOBIL BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 62 2006.doc
Keputusan Menteri	63 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAN PENGANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN SEPEDA MOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 63 2006.doc
Keputusan Menteri	64 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MASUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE KE WILAYAH KABUPATEN BELU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 64 2006.doc
Keputusan Menteri	65 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPMEN NO. 65 2006.doc
Keputusan Menteri	66 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI JALAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.66 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	67 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	kepmen No.67 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	68 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.68 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	69 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.69 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	70 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.70 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	71 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN / TERNAK UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.71 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	72 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN UNGGAS DAN TELUR DARI DAN KE KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.72 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	73 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PAS TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.73 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	74 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMOTONGAN TERNAK UNTUK PEMERIKSAAN DAGING	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.74 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	75 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.75 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	76 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.76 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	77 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.77 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	78 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG KEUR HEWAN, BAHAN ASAL DARI HEWAN DAN IKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.78 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	79 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.79 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	80 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.80 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	81 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.81 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	82 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN / PEMASUKAN TERNAK, HASIL IKUTAN TERNAK, DAN USAHA PETERNAKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.82 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	83 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDARI NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.83 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	84 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.84 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	85 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN/TERNAK, BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK , HASIL BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK DAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.85 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	86 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK GAMBIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.86 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	87 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.87 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	88 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS HASIL KAYU OLAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.88 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	89 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERALATAN / MESIN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN USAHA PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.89 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	90 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.90 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	91 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGIRIMAN/SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.91 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	92 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.92 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	93 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Keputusan Menteri	94 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK TANDAN BUAH SEGAR (TBS)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Keputusan Menteri	95 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT POLA KEMITRAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.95 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	96 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.96 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	97 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.97 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	98 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU KELUAR DAERAH KOTA PALANGKARAYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.98 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	99 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN KELUAR DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.99 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	100 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI ATAS HASIL HUTAN KAYU, HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN YANG DIANGKUT MELALUI DAN ATAU KELUAR DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.100 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	101 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.101 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	102 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN HASIL PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HUTAN IKUTAN, PERKEBUNAN DAN HASIL INDUSTRI KELUAR DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.102 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	103 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.103 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	104 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN, PENGOLAHAN DAN PENJUALAN HASIL HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.104 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	105 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.105 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	106 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.106 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	107 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH TINGKAT II ASAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.107 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	108 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.108 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	109 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.109 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	110 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI IZIN PERGUDANGAN DI KABUPATEN ASAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.110 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	111 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.111 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	112 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.112 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	113 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PARIWISATA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.113 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	114 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.114 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	115 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.115 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	116 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA KENDARAAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.116 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	117 / 2006	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.117 Th.2006.doc
Keputusan Menteri	22 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TATA NIAGA TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.22-2005.doc
Keputusan Menteri	1 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENGHARGAAN PURNA BHAKTI PEJABAT NEGARA DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.01-2005.doc
Keputusan Menteri	2 / 2005	PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.02-2005.doc
Keputusan Menteri	3 / 2005	PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 522.21/5781/TAHUN 2001 TENTANG PEMBERlAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI USAHA SEKTOR KEHUTANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.03-2005.doc
Keputusan Menteri	4 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRlBUSI IZIN PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.04-2005.doc
Keputusan Menteri	5 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.05-2005.doc
Keputusan Menteri	6 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR41 TAHUN 2001TENTANG RETRIBUSI SERTIFlKASl PERDAGANGAN TERNAK, PRODUKSI TERNAK, HEWAN PIARA DAN BAHAN ASAL HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.06-2005.doc
Keputusan Menteri	7 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PARE-PARE NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.07-2005.doc
Keputusan Menteri	9 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.09-2005.doc
Keputusan Menteri	10 / 2005	TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN ANTAR AREA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.10-2005.doc
Keputusan Menteri	11 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.11-2005.doc
Keputusan Menteri	12 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TANAMAN, BENIH/BIBIT SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.12-2005.doc
Keputusan Menteri	13 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.13-2005.doc
Keputusan Menteri	14 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOLA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PERIKANAN, PENGAWASAN PEMOTONGAN TERNAK. PERDAGANGAN TERNAK DAN PERDAGANGAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.14-2005.doc
Keputusan Menteri	15 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.15-2005.doc
Keputusan Menteri	16 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TELUR AYAM BURAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.16-2005.doc
Keputusan Menteri	17 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH/BIBIT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.17-2005.doc
Keputusan Menteri	18 / 2005	PEMBATALAN PERATUKAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.18-2005.doc
Keputusan Menteri	19 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.19-2005.doc
Keputusan Menteri	20 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN DIBIDANG PERTANIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.20-2005.doc
Keputusan Menteri	23 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.23-2005.doc
Keputusan Menteri	24 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.24-2005.doc
Keputusan Menteri	25 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SERTA PEMERIKSAAN DAGING DAN HASIL IKUTANNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.25-2005.doc
Keputusan Menteri	26 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.26-2005.doc
Keputusan Menteri	27 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.27-2005.doc
Keputusan Menteri	28 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.28-2005.doc
Keputusan Menteri	29 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TUBERKULINASI PADA SAPI PERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.29-2005.doc
Keputusan Menteri	30 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PETERNAKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.30-2005.doc
Keputusan Menteri	31 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA ATAS PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI. HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.31-2005.doc
Keputusan Menteri	32 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IJlN USAHA BAGI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.32-2005.doc
Keputusan Menteri	33 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.33-2005.doc
Keputusan Menteri	34 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PRODUKSI HASIL TAMBAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.34-2005.doc
Keputusan Menteri	35 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.35-2005.doc
Keputusan Menteri	36 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAI NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTASI HASIL PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.36-2005.doc
Keputusan Menteri	37 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.37-2005.doc
Keputusan Menteri	38 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.38-2005.doc
Keputusan Menteri	39 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.39-2005.doc
Keputusan Menteri	40 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.40-2005.doc
Keputusan Menteri	41 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN IIN PENANGKAPAN IKAN- PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN HASIL PERIKANAN YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR DAERAH DAN KARANTINA IKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.41-2005.doc
Keputusan Menteri	42 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.42-2005.doc
Keputusan Menteri	43 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.43-2005.doc
Keputusan Menteri	44 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.44-2005.doc
Keputusan Menteri	45 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.45-2005.doc
Keputusan Menteri	46 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN HASIL TANGKAPAN IKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.46-2005.doc
Keputusan Menteri	47 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK ALAT TANGKAP IKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.47-2005.doc
Keputusan Menteri	48 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.48-2005.doc
Keputusan Menteri	49 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.49-2005.doc
Keputusan Menteri	50 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN FASILITAS UMUM DI BIDANG PERIKANAN DAN KEBAHARIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.50-2005.doc
Keputusan Menteri	51 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.51-2005.doc
Keputusan Menteri	52 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.52-2005.doc
Keputusan Menteri	53 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.53-2005.doc
Keputusan Menteri	54 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.54-2005.doc
Keputusan Menteri	55 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.55-2005.doc
Keputusan Menteri	56 / 2005	PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 274 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PARA PEMILIK/PENGUASA KENDARAAN BERMOTOR LUAR DAERAH YANG DIOPERASIKAN DI PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.56-2005.doc
Keputusan Menteri	57 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL LAUT TAKA BONERATE	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.57-2005.doc
Keputusan Menteri	58 / 2005	PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HASIL BUMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.58-2005.doc
Keputusan Menteri	59 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG NOMOR 30 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.59-2005.doc
Keputusan Menteri	60 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.60-2005.doc
Keputusan Menteri	61 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.61-2005.doc
Keputusan Menteri	62 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATENASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.62-2005.doc
Keputusan Menteri	63 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAKPEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI DAERAH KABUPATEN TINGKAT II ASAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.63-2005.doc
Keputusan Menteri	64 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.64-2005.doc
Keputusan Menteri	65 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.65-2005.doc
Keputusan Menteri	66 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.66-2005.doc
Keputusan Menteri	67 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.67-2005.doc
Keputusan Menteri	68 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.68-2005.doc
Keputusan Menteri	69 / 2005	PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 1996 TENTANG PETUNJ UK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA-USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.69-2005.doc
Keputusan Menteri	70 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TAPIOKA KABUPATEN TULANG BAWANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.70-2005.doc
Keputusan Menteri	71 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK PARKIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.71-2005.doc
Keputusan Menteri	72 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSl USAHA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.72-2005.doc
Keputusan Menteri	73 / 2005	PEMBATALAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 820/554/04/2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK YANG AKAN MASUK DAN ATAU KELUAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.73-2005.doc
Keputusan Menteri	74 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.74-2005.doc
Keputusan Menteri	76 / 2005	PE.MBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING (WNA)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.76-2005.doc
Keputusan Menteri	77 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.77-2005.doc
Keputusan Menteri	78 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG IJIN PENUMPUKAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.78-2005.doc
Keputusan Menteri	79 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.79-2005.doc
Keputusan Menteri	80 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.80-2005.doc
Keputusan Menteri	81 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.81-2005.doc
Keputusan Menteri	82 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.82-2005.doc
Keputusan Menteri	83 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.83-2005.doc
Keputusan Menteri	84 / 2005	PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.84-2005.doc
Keputusan Menteri	85 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.85-2005.doc
Keputusan Menteri	86 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.86-2005.doc
Keputusan Menteri	87 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU DARI LUAR NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.87-2005.doc
Keputusan Menteri	91 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KOPERASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.91-2005.doc
Keputusan Menteri	92 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET, TELUR PENYU DAN RUMPLIT LAUT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.92-2005.doc
Keputusan Menteri	93 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.93-2005.doc
Keputusan Menteri	94 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.94-2005.doc
Keputusan Menteri	95 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.95-2005.doc
Keputusan Menteri	97 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.97-2005.doc
Keputusan Menteri	98 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.98-2005.doc
Keputusan Menteri	99 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.99-2005.doc
Keputusan Menteri	100 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN RETRIBUSI USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.100-2005.doc
Keputusan Menteri	101 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.101-2005.doc
Keputusan Menteri	102 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.102-2005.doc
Keputusan Menteri	103 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG REGISTRASI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.103-2005.doc
Keputusan Menteri	104 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHl NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAYANAN PEMBERIAN IJIN USAHA INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.104-2005.doc
Keputusan Menteri	105 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.105-2005.doc
Keputusan Menteri	106 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI. IZIN USAHA PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.106-2005.doc
Keputusan Menteri	107 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.107-2005.doc
Keputusan Menteri	108 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.108-2005.doc
Keputusan Menteri	110 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.110-2005.doc
Keputusan Menteri	111 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.111-2005.doc
Keputusan Menteri	112 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSt KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.112-2005.doc
Keputusan Menteri	113 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.113-2005.doc
Keputusan Menteri	114 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.114-2005.doc
Keputusan Menteri	115 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.115-2005.doc
Keputusan Menteri	116 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.116-2005.doc
Keputusan Menteri	117 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.117-2005.doc
Keputusan Menteri	118 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERLINDUNGAN JALAN DARI PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.118-2005.doc
Keputusan Menteri	119 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.119-2005.doc
Keputusan Menteri	128 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PETERNAKAN, PENAMPUNGAN. PEMOTONGAN UNGGAS, PEREDARAN DAGING DAN TELUR UNGGAS DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.128-2005.doc
Keputusan Menteri	129 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN BADAN KAPAL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.129-2005.doc
Keputusan Menteri	130 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAKRAH KOTA SAMARINDA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.130-2005.doc
Keputusan Menteri	131 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.131-2005.doc
Keputusan Menteri	132 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.132-2005.doc
Keputusan Menteri	133 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN HASIL BUMI DAN HASIL. INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.133-2005.doc
Keputusan Menteri	134 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN KEPEMILIKAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG SERTA PERLENGKAPANNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.134-2005.doc
Keputusan Menteri	135 / 2005	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRlBUSl IZIN USAHA PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.135-2005.doc
Keputusan Menteri	1 / 2005	TINDAK LANJUT RAPAT KERJA GUBERNUR SELURUH INDONESIA TENTANG PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.01-2005.doc
Keputusan Menteri	2 / 2005	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.02-2005.doc
Keputusan Menteri	3 / 2005	PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILLEGAL DI KAWASAN HUTAN DANPEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.03-2005.doc
Keputusan Menteri	4 / 2005	KELEMBAGAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.04-2005.doc
Keputusan Menteri	6 / 2005	PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOORDINASI PELAKSANAAN REINTEGRASI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DAN PEMBERDAYAANNYA KE DALAM MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.06-2005.doc
Keputusan Menteri	7 / 2005	PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.07-2005.doc
Keputusan Menteri	8 / 2005	KEGIATAN DESIMINASI DAN SOSIALISASI NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PONDOK PESANTREN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	inmen-no.8-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	96 / 2005	PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen-No.96-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	123 / 2005	PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	kepmen-no.123-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	4 / 2005	PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen-no.4-2005(penerbit).Doc
Keputusan Menteri	5 / 2005	PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.5-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	5 / 2005	LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen-no.5-2005(lamp.I).doc
Keputusan Menteri	5 / 2005	LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen-no.5-2005(lamp.I)2.doc
Keputusan Menteri	5 / 2005	LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.5-2005(lamp-3)cetak.doc
Keputusan Menteri	6 / 2005	BATAS WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.6-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	7 / 2005	BATAS WILAYAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN KEBUMEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.7-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	8 / 2005	PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.8-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	9 / 2005	PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.9-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	10 / 2005	PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.10-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	10 / 2005	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTRI NO 10 THN 2005 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN NO 10.rar
Keputusan Menteri	11 / 2005	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.11-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	12 / 2005	PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.12-2005 (penerbit).doc
Keputusan Menteri	12 / 2005	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTRI NO 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.12-2005(1)penerbit.doc
Keputusan Menteri	13 / 2005	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.13-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	14 / 2005	PENGESAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.14-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	15 / 2005	BATAS WILAYAH KABUPATEN MAMASA DENGAN KABUPATEN MAMUJU, KABUPATEN MAJENE DAN KABUPATEN POLEWALIMAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-No.15-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	16 / 2005	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 7005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.16-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	17 / 2005	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.17-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	18 / 2005	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-No.18-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	19 / 2005	PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.19-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	20 / 2005	PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.20-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	21 / 2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.21-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	21 / 2005	LAMPIRAN NO 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN NO 21.rar
Keputusan Menteri	24 / 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKBNI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.24-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	25 / 2005	PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.25-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	26 / 2005	PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.26-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	28 / 2005	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.28-2005(penerbit1).doc
Keputusan Menteri	28 / 2005	PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.28A-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	29 / 2005	ORGANISASI DAN TATAKERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.29-2005(1).DOC
Keputusan Menteri	29 / 2005	LAMPERAN NO 29 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.29-2005(2).doc
Keputusan Menteri	30 / 2005	KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.30-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	31 / 2005	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.31-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	32 / 2005	PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.32-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	33 / 2005	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.33-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	34 / 2005	PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.34-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	34 / 2005	LAMPIRAN NO 34 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN NO 34.rar
Keputusan Menteri	35.A / 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 94 TAHUN 2003 TENTANG SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.35a-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	35 / 2005	LAMPIRAN NO 35 TAHUN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN NO 35.rar
Keputusan Menteri	36 / 2005	PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.36-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	37 / 2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.37-2005(PENERBIT).doc
Keputusan Menteri	38 / 2005	TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.38-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	40 / 2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BFA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.40-2005(edit).doc
Keputusan Menteri	40 / 2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.40-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	41 / 2005	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.41-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	42 / 2005	PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.42-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri	42.A / 2005	PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.42A-2005(penerbit)1.doc
Keputusan Menteri	1 / 2005	PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, NEGARA-NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.1 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	2 / 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.2 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	3 / 2005	PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.3 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	4 / 2005	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.4 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	5 / 2005	PERPANJANGAN KEDUA KALI MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.5 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	6 / 2005	PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.6 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	7 / 2005	PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.7 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	8 / 2005	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.8 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	9 / 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.9 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	10 / 2005	PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.10 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	11 / 2005	TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.11 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	12 / 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.12 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	13 / 2005	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.13 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	14 / 2005	PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO, PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, PENGADILAN NEGERI NUNUKAN, DAN PENGADILAN NEGERI MALINAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.14 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	15 / 2005	PENGGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA DI BRUSSEL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.15 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	16 / 2005	PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.16 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	17 / 2005	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.17 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	18 / 2005	PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PADANG, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN INDRAMAYU DAN KABUPATEN BANDUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.18 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	19 / 2005	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.19 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	20 / 2005	PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DEPOK, PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG, DAN PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.20 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	21 / 2005	PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.21 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	22 / 2005	PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA SETIAP ORANG YANG TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.22 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	23 / 2005	PEMBENTUKAN PANEL 45	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.23 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	24 / 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.24 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	26 / 2005	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.26 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	27 / 2005	PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN, KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG, KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA, KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULIK, KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN, KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU, KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI DAN KEJAKSAAN NEGERI TUBEI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.27 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	28 / 2005	PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.28 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	29 / 2005	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.29 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	30 / 2005	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KEPPRES No.30 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri	15 / 2004	PENILAIAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II YANG TELAH MENCAPAI USIA 56 TAHUN KE ATAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.15-2004.doc
Keputusan Menteri	68 / 2004	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2004	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.68-2004.doc
Keputusan Menteri	69 / 2004	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2004	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.69-2004.doc
Keputusan Menteri	106 / 2004	JABATAN PENELITI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.106-2004.doc
Keputusan Menteri	146 / 2004	PERMINTAAN CUTI, PENETAPAN STATUS NON AKTIF GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN DALAM RANGKA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.146-2004.doc
Keputusan Menteri	147 / 2004	PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.147-2004.doc
Keputusan Menteri	151 / 2004	PENYELENGGARAAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.151-2004.doc
Keputusan Menteri	152 / 2004	PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.152-2004.doc
Keputusan Menteri	153 / 2004	PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.153-2004.doc
Keputusan Menteri	154 / 2004	PENILAIAN PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN DARI NEGARA KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA, WARGA NEGARA ASING DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.154-2004.doc
Keputusan Menteri	155 / 2004	TATACARA PERESMIAN, PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DAN PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.155-2004.doc
Keputusan Menteri	156 / 2004	PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.156-2004.doc
Keputusan Menteri	157 / 2004	PEDOMAN PENGASUHAN PRAJA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.157-2004.doc
Keputusan Menteri	158 / 2004	PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.158-2004.doc
Keputusan Menteri	159 / 2004	PEDOMAN ORGANISASI KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.159-2004.doc
Keputusan Menteri	160 / 2004	KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.160-2004.doc
Keputusan Menteri	161 / 2004	PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.161-2004.doc
Keputusan Menteri	162 / 2004	PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.162-2004.doc
Keputusan Menteri	163 / 2004	PENENTUAN BATAS WILAYAH KABUPATEN MIMIKA DENGAN KABUPATEN PANIAI DAN KABUPATEN PUNCAK JAYA DI GUNUNG GRASBERG DAN SEKITARNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.163-2004(1).doc
Keputusan Menteri	164 / 2004	ORGANISASI SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.164-2004(edit).doc
Keputusan Menteri	165 / 2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.165-2004.doc
Keputusan Menteri	168 / 2004	PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.168-2004.doc
Keputusan Menteri	169 / 2004	PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.169-2004.doc
Keputusan Menteri	245 / 2004	PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.245-2004.doc
Keputusan Menteri	246 / 2004	BATAS WILAYAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.246-2004.doc
Keputusan Menteri	1 / 2003	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.1-2003.doc
Keputusan Menteri	4 / 2003	PROGRAM PASCA SARJANA STRATA 2 (S2) MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH (MAPD) DI SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.4-2003.doc
Keputusan Menteri	5 / 2003	IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.5-2003.doc
Keputusan Menteri	6 / 2003	PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.6-2003.doc
Keputusan Menteri	7 / 2003	PEDOMAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.7-2003.doc
Keputusan Menteri	8 / 2003	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.8-2003.doc
Keputusan Menteri	8 / 2003	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.8-2003(lamp2).doc
Keputusan Menteri	9 / 2003	PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.9-2003.doc
Keputusan Menteri	10 / 2003	PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.10-2003.doc
Keputusan Menteri	12 / 2003	PEDOMAN PENILAIAN BARANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.12-2003.doc
Keputusan Menteri	13 / 2003	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.13-2003.doc
Keputusan Menteri	14 / 2003	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2003	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.14-2003.doc
Keputusan Menteri	15 / 2003	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2003	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.15-2003.doc
Keputusan Menteri	16 / 2003	TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.16-2003(final1).doc
Keputusan Menteri	17 / 2003	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.17-2003.doc
Keputusan Menteri	18 / 2003	PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.18-2003.doc
Keputusan Menteri	19 / 2003	PEMBINAAN PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.19-2003.doc
Keputusan Menteri	20 / 2003	PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.20-2003.doc
Keputusan Menteri	21 / 2003	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.21-2003.doc
Keputusan Menteri	22 / 2003	PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.22-2003.doc
Keputusan Menteri	22 / 2003	LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.22-2003(2).doc
Keputusan Menteri	23 / 2003	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG BATAS JUMLAH DAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN SERTA DESA DALAM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.23-2003.doc
Keputusan Menteri	24 / 2003	PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.24-2003.doc
Keputusan Menteri	25 / 2003	PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.25-2003.doc
Keputusan Menteri	26 / 2003	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.26-2003.doc
Keputusan Menteri	93 / 2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.93-2003.doc
Keputusan Menteri	94 / 2003	SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.94-2003.doc
Keputusan Menteri	109 / 2003	PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.109-2003.doc
Keputusan Menteri	116 / 2003	PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.116-2003.doc
Keputusan Menteri	117 / 2003	PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA NEGARA INDONESIA LAINNYA DI DAERAH BERGEJOLAK DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.117-2003.doc
Keputusan Menteri	118 / 2003	PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.118-2003.doc
Keputusan Menteri	125 / 2003	PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.125-2003.doc
Keputusan Menteri	126 / 2003	BENTUK PRODUK PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.126-2003.doc
Keputusan Menteri	127 / 2003	PEDOMAN KELEMBAGAAN BADAN NARKOTIKA PROPINSI DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.127-2003.doc
Keputusan Menteri	128 / 2003	PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 1993 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.128-2003.doc
Keputusan Menteri	129 / 2003	PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGKAJIAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.129-2003.doc
Keputusan Menteri	130 / 2003	ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.130-2003.doc
Keputusan Menteri	131 / 2003	PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.131-2003.doc
Keputusan Menteri	131 / 2003	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 131 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.131-2003(2).doc
Keputusan Menteri	132 / 2003	PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO.132-2003.doc
Keputusan Menteri	95 / 2003	PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA SAAT MENJELANG DAN SESUDAH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KMDN-NO-95-2003.doc
Keputusan Menteri	2 / 2001	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.2-2001.rtf
Keputusan Menteri	3 / 2001	PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.3-2001.doc
Keputusan Menteri	4 / 2001	PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.4-2001.doc
Keputusan Menteri	7 / 2001	PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.7-2001.doc
Keputusan Menteri	8 / 2001	PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA ATAU DIPILIH / DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.8-2001.doc
Keputusan Menteri	15 / 2001	PENATARAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPAMA DAN SPAMEN ( DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN II) DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.15-2001.rtf
Keputusan Menteri	17 / 2001	PELIMPAHAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA GUBERNUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.17-2001.rtf
Keputusan Menteri	20 / 2001	PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.20-2001.rtf
Keputusan Menteri	21 / 2001	TEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.21-2001.rtf
Keputusan Menteri	29 / 2001	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.29-2001.doc
Keputusan Menteri	31 / 2001	URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SEKSI DAN SUB BIDANG Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.31-2001.rtf
Keputusan Menteri	34 / 2001	PENGAMANAN BERITA RAHASIA MELALUI PROSES PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.34-2001.doc
Keputusan Menteri	42 / 2001	PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG DAN HUTANG PIUTANG PADA DAERAH YANG BARU DIBENTUK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.42-2001.doc
Keputusan Menteri	44 / 2001	BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.44-2001.doc
Keputusan Menteri	45 / 2001	PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOKPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.45-2001.rtf
Keputusan Menteri	46 / 2001	PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.46-2001.doc
Keputusan Menteri	47 / 2001	IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.47-2001.rtf
Keputusan Menteri	48 / 2001	PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.48-2001.doc
Keputusan Menteri	49 / 2001	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.49-2001.doc
Keputusan Menteri	50 / 2001	PEDOMAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.50-2001.rtf
Keputusan Menteri	2 / 2000	PEDOMAN TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.2-2000.rtf
Keputusan Menteri	3 / 2000	TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.3-2000.rtf
Keputusan Menteri	4 / 2000	PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.4-2000.doc
Keputusan Menteri	5 / 2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.5-2000.rtf
Keputusan Menteri	8 / 2000	PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 950-176A TAIIUN 1999 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DITUGASKAN SEBAGAI ORDONATUR DAN PEMEGANG KAS DANA PEMBANGUNAN LANJUTAN KESATRIAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.8-2000.rtf
Keputusan Menteri	15 / 2000	URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	kepmen No.15-2000.rtf
Keputusan Menteri	17 / 2000	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.17-2000.rtf
Keputusan Menteri	20 / 2000	PENYELENGGARAAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.20-2000.rtf
Keputusan Menteri	27 / 2000	ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.27-2000.rtf
Keputusan Menteri	32 / 2000	PETUNJUK PELAKSANAAN INPASSING/PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.32-2000.rtf
Keputusan Menteri	38 / 2000	PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH SERTA PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	kepmen No.38-2000.rtf
Keputusan Menteri	43 / 2000	PEDOMAN KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.43-2000.rtf
Keputusan Menteri	53 / 2000	GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.53-2000.rtf
Keputusan Menteri	1 / 1999	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.01-1999.rtf
Keputusan Menteri	6 / 1999	PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.06-1999.rtf
Keputusan Menteri	8 / 1999	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.08-1999.rtf
Keputusan Menteri	15 / 1999	PEDOMAN CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.15-1999.rtf
Keputusan Menteri	26 / 1999	DATA JUMLAH PENDUDUK DESA/KELURAHAN DI SELURUH INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.26-1999.doc
Keputusan Menteri	29 / 1999	PENYUSUNAN LAPORAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN PEMUKIMAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.29-1999.doc
Keputusan Menteri	43 / 1999	SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.43-1999.rtf
Keputusan Menteri	50 / 1999	KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.50.1999.rtf
Keputusan Menteri	62 / 1999	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.62-1999.rtf
Keputusan Menteri	63 / 1999	PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.63-1999.doc
Keputusan Menteri	64 / 1999	PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.64-1999.doc
Keputusan Menteri	84 / 2	PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Kepmen No.84-2007.doc
Peraturan Menteri	6 / 2023	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	1 / 2023	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf	Mencabut Peraturan Menteri No. 54/2009
Peraturan Menteri	3 / 2023	PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2023	PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	5 / 2023	PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA MASA RESES OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT SISA MASA JABATAN 2019-2024 PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 5 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2023	Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2023	Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2023	Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2023	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	11 / 2023	Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	12 / 2023	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	14 / 2023	Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR 14 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	15 / 2023	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PMDN NOMOR15 TAHUN 2023.pdf
Peraturan Menteri	1 / 2021	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 1 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 2 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	3 / 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 3 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 4 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	5 / 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2021	TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 6 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2021	TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 7 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2021	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 8 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2021	TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 9 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2021	TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 10 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	11 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 11 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2021	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 12 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	13 / 2021	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 13 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	14 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN WAJO DENGAN KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 14 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	16 / 2021	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 16 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	17 / 2021	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 17 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	18 / 2021	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 18 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	19 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 19 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	20 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 20 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	21 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 21 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	25 / 2021	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 25 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	26 / 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 26 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	27 / 2021	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 27 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	40 / 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 40 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	41 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 41 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	43 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 43 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	44 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 44 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	45 / 2021	BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 45 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	46 / 2021	PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 46 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	48 / 2021	PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 48 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	54 / 2021	PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 54 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2021	TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 56 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri	24 / 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	2021-Peraturan Menteri Dalam Negeri-nomor-24 Tahun 2021_(peraturanpedia.id).pdf
Peraturan Menteri	1 / 2019	PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.1 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2019	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.2 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	3 / 2019	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.3 TH 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2019	TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.4 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	5 / 2019	KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.5 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2019	KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.6 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2019	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.7 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2019	BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.8 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2019	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.10 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	11 / 2019	PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.11 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2019	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.12 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	13 / 2019	PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.13 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	14 / 2019	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.14 Th. 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	15 / 2019	TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.15 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	16 / 2019	PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.16 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	18 / 2019	BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.18 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2019	BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 9 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	17 / 2019	PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 17 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	19 / 2019	BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 19 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	21 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 21 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	22 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	23 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	24 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 24 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	25 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	26 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 26 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	27 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 27 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	28 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 28 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	29 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 29 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	30 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 30 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	31 / 2019	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.31 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	32 / 2019	PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.32 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	33 / 2019	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.33 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	34 / 2019	PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.34 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	36 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	37 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNG MAS DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 37 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	38 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 38 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	39 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 39 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	43 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 43 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	44 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEC DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	45 / 2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.45 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	46 / 2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 46 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	47 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JEMBER DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 47 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	48 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JOMBANG DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 48 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	50 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 50 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	51 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 51 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	52 / 2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.52 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	53 / 2019	PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 53 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri	54 / 2019	PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.54 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	55 / 2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI DENGAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 55 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2019	PEDOMAN NOMENKLATUR DAN UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.56 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	57 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 57 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	58 / 2019	MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI, DAN ANTARPROVINSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 58 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	59 / 2019	TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.59 Tahun 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	60 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 60 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	61 / 2019	PERNCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 61 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri	62 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 62 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	63 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 63 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	64 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 64 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	65 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN OGAN KOMERIN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 65 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	66 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARO JAMBI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 66 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	67 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SIMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 67 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	68 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 68 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	69 / 2019	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No 69 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri	1 / 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.1 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2018	KEWASPADAAN DINI DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.2 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	3 / 2018	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.3 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2018	PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.4 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2018	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.6 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2018	PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	8 / 2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.8 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2018	REVIU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.9 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2018	REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.10 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	11 / 2018	SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.11 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.12 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	13 / 2018	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.13 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	14 / 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.14 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	15 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.15 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	16 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.16 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	18 / 2018	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.18 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	19 / 2018	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.19 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	20 / 2018	PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	21 / 2018	PENILAI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.21 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	22 / 2018	PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.22 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	34 / 2018	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.34 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	35 / 2018	KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.35 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	36 / 2018	TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.36 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	37 / 2018	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.37 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	38 / 2018	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.38 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	41 / 2018	PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.41 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	42 / 2018	STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.42 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	43 / 2018	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.43 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	51 / 2018	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.51 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	52 / 2018	PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.52 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	30 / 2018	BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.30 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	44 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.44 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	45 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.45 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	77 / 2018	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.77 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	81 / 2018	KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.81 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	83 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.83 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	98 / 2018	SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No. 98 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	99 / 2018	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.99 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	100 / 2018	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.100 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	102 / 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.102 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	104 / 2018	PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.104 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	105 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN DAN BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.105 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri	106 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.106 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	107 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.107 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	109 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	112 / 2018	PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.112 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	113 / 2018	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.113 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri	116 / 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.116 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	117 / 2018	PENDANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.117 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri	118 / 2018	RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.118 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri	119 / 2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.119 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	120 / 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.120 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri	121 / 2018	STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.121 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri	122 / 2018	STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.122 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri	123 / 2018	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.123 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri	126 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	127 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	130 / 2018	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.130 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	131 / 2018	BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.131 Th 2018+Peta Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	132 / 2018	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.132 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri	133 / 2018	PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.133 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri	134 / 2018	KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.134 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri	135 / 2018	PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.135 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri	1 / 2016	PENGELOLAAN ASET DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.1.pdf
Peraturan Menteri	1 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.1 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2016	KARTU IDENTITAS ANAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2016	BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.4.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.4 TH 2016_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	5 / 2016	BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.5.pdf
Peraturan Menteri	5 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.5 TH 2016_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2016	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.6.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.6 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2016	PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.7.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2016	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.8.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2016	PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.9.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.9 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2016	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10.pdf
Peraturan Menteri	11 / 2016	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2016	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12 TH 2016_Lampiran.rar
Peraturan Menteri	13 / 2016	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13.pdf
Peraturan Menteri	14 / 2016	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14.pdf
Peraturan Menteri	16 / 2016	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.16.pdf
Peraturan Menteri	15 / 2016	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15.pdf
Peraturan Menteri	17 / 2016	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17.pdf
Peraturan Menteri	17 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	18 / 2016	PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.18.pdf
Peraturan Menteri	19 / 2016	PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19.pdf
Peraturan Menteri	19 / 2016	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	21 / 2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	NO 21 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri	1 / 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.1 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	2 / 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	2 / 2015	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2 TH 2015_Lampiran I.xls
Peraturan Menteri	2 / 2015	LAMPIRAN II PERATUAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANGPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2 TH 2015_Lampiran II.xls
Peraturan Menteri	2 / 2015	AUTENFIKASI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	9. autentifikasi Lampiran I Permendagri No 02 Tahun 2015 edit 1.xls
Peraturan Menteri	2 / 2015	AUTENFIKASI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	10. Autentifikasi Lampiran II Permendagri No. 02 Tahun 2015 edit 1.xls
Peraturan Menteri	3 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.3 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	4 / 2015	BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.4 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	5 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.5 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	6 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.6 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	7 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.7 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	8 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.8 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	9 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.9 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	10 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	11 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	12 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	13 / 2015	BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	14 / 2015	PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	14 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14 TH 2015_Lampiran.doc
Peraturan Menteri	15 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	16 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.16 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	17 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	18 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.18 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	19 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	20 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	21 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.21 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	22 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri	24 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri	25 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI DENGAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.25 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	26 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.26 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	27 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	28 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	29 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.29 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	30 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	31 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.31 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	32 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	34 / 2015	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	34 / 2015	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34 TH 2015_lampiran.doc
Peraturan Menteri	36 / 2015	BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	37 / 2015	BATAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	38 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN DAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.38 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	39 / 2015	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.39 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri	41 / 2015	IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.41 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	42 / 2015	PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	42 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2015 PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42 TH 2015_lampiran.doc
Peraturan Menteri	45 / 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.45 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	46 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri	47 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.47 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	48 / 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.48 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri	50 / 2015	BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.50 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	50 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.50 TH 2015_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	51 / 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.51 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	51 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.51 TH 2015_Lampiran.xlsx
Peraturan Menteri	52 / 2015	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.52 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	52 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.52 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	53 / 2015	LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.53 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	53 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.53 TH 2015_Lampiran.docx
Peraturan Menteri	54 / 2015	RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.54 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	54 / 2015	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Autentifikasi lampiran 1. tanggal 24 doc.doc
Peraturan Menteri	54 / 2015	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Autentifikasi 6. Matriks 2 Kerangka Regulasi 20152015.doc
Peraturan Menteri	54 / 2015	LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Autentifikasi Matriks Renstra per 22 Mei 2015 edit 19 Juni 2015.xls
Peraturan Menteri	55 / 2015	PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.55 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	56 / 2015	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.56 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (ACEH)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	11. aceh.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMUT)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	12. sumut.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMBAR)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	13. sumbar.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (RIAU)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	14. riau.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JAMBI)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	15. jambi.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMSEL)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	16. sumsel.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BENGKULU)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	17. bengkulu.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (LAMPUNG)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	18. lampung.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BABEL)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	19. babel.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KEPRI)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	21. kepri.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (DKI)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	31. dki.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JABAR)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	32. jabar.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JATENG)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	33. jateng.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (DIY)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	34. diy.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BANTEN)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	36. banten.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JATIM)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	35. jatim.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BALI)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	51. bali.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (NTB)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	52. ntb.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (NTT)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	53. ntt.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KALBAR)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	61. kalbar.pdf
Peraturan Menteri	57 / 2015	SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.57 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri	58 / 2015	BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.58 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	58 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.58 TH 2015_Lamp_Bitung_Minut.jpg
Peraturan Menteri	59 / 2015	BATAS DAERAH KOTA AMBON DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.59 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	59 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA AMBON DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.59 TH 2015_Lamp_Ambon_MalTeng resize.jpg
Peraturan Menteri	60 / 2015	BATAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DENGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.60 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	60 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DENGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.60 TH 2015_lamp_MalTengSBT resize.jpg
Peraturan Menteri	61 / 2015	PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.61 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	61 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.61 TH 2012_Lamp.doc
Peraturan Menteri	62 / 2015	STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.62 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	62 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.62 TH 2015_LAMPIRAN.docx
Peraturan Menteri	63 / 2015	PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.63 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	63 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.63 TH 2015_LAMPIRAN.docx
Peraturan Menteri	64 / 2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.64 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	64 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.64 TH 2015_Lamp.xlsx
Peraturan Menteri	65 / 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.65 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	65 / 2015	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.65 TH 2015_LAMPIRAN_I.docx
Peraturan Menteri	65 / 2015	LAMPIRAN MATRIK PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.65 TH 2015_matrik_renja_revisi_2015.xls
Peraturan Menteri	66 / 2015	PEDOMAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.66 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	67 / 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.67 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	68 / 2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.68 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri	68 / 2015	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.68 TH 2015_LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri	68 / 2015	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.68 TH 2015_LAMPIRAN II.docx
Peraturan Menteri	69 / 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.69 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	70 / 2015	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.70 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	70 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.70 TH 2015_LAMPIRAN.doc
Peraturan Menteri	71 / 2015	KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.71 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	71 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.71 TH 2015_Lampiran.doc
Peraturan Menteri	72 / 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.72 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	73 / 2015	PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.73 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	73 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.73 Th 2015_Lampiran.docx
Peraturan Menteri	74 / 2015	TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.74 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	75 / 2015	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.75 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri	75 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Lamp SUPL III Tahun 2015.xlsx
Peraturan Menteri	76 / 2015	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.76 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	77 / 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.77 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	78 / 2015	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.78 TH 2015_Lampiran I.pdf
Peraturan Menteri	78 / 2015	RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.78 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri	78 / 2015	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 201	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.78 TH 2015_Lampiran II.pdf
Peraturan Menteri	79 / 2015	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.79 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri	79 / 2015	LAMPIRAN PERATURAN I MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.79 TH 2015_Lampiran I.pdf
Peraturan Menteri	79 / 2015	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.79 TH 2015_Lampiran II.pdf
Peraturan Menteri	80 / 2015	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.80 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri	80 / 2015	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP I Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri	81 / 2015	EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.81 TH 2015.docx
Peraturan Menteri	80 / 2015	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP II Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri	80 / 2015	LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP III Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri	82 / 2015	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.82 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	83 / 2015	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.83 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	84 / 2015	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.84 TH 2015.doc
Peraturan Menteri	85 / 2015	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB-BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH, SUB-BIDANG SARANA DAN PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SUB-BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN, DAN SUB-BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.85 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2015	PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10-2009.rtf
Peraturan Menteri	1 / 2014	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2014	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 2 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	3 / 2014	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	5 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 5 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 6 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 7 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2014	SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 8 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	9 / 2014	PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 9 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	10 / 2014	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 10 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	11 / 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 11 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2014	PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 12 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	13 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 13 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	15 / 2014	PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 15 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	16 / 2014	SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 16 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	17 / 2014	LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 17 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	18 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 18 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	19 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 19 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	20 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	21 / 2014	BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 21 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	22 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 22 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	23 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 23 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	24 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 24 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	25 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	26 / 2014	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 26 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	27 / 2014	PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 27 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	28 / 2014	REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN ANJUNGAN DAERAH DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 28 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	29 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	30 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 30 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	31 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 31 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	32 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 32 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	33 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 33 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	34 / 2014	SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 34 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	35 / 2014	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 35 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	36 / 2014	ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 36 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	37 / 2014	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 37 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	38 / 2014	UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 38 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	39 / 2014	PEDOMAN PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 39 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	40 / 2014	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 40 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	42 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 42 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	43 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 43 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	44 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 44 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	45 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 45 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	46 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 46 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	47 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KOTA BINJAI DAN BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 47 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	48 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 48 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	49 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 49 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	51 / 2014	UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 51 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	52 / 2014	PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 52 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	53 / 2014	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 53 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	54 / 2014	WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 54 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	55 / 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 55 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	56 / 2014	TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 56 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	62 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 62 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	63 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 63 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	64 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 64 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	65 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 65 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	66 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 66 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	67 / 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 67 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	69 / 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL SECARA NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 69 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	70 / 2014	PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 70 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	72 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN PACITAN DENGAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 72 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	73 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 73 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	74 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 74 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	75 / 2014	BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 75 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	76 / 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 76 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	77 / 2014	PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 77 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	78 / 2014	KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 78 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	79 / 2014	TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen_bersama_no.79_th_2014.pdf
Peraturan Menteri	80 / 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 80 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri	83 / 2014	PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIl	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 83 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri	1 / 2013	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.1 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2013	PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	3 / 2013	PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.3 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2013	DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.4 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Pemen No.4 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	5 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.5 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.6 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.6 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.7 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.8 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.9 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	11 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	13 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	14 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	15 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	16 / 2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.16 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	17 / 2013	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	18 / 2013	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.18 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	19 / 2013	PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	20 / 2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	21 / 2013	FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.21 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	22 / 2013	STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	23 / 2013	PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.23 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	24 / 2013	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	25 / 2013	BATAS DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.25 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	26 / 2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.26 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	27 / 2013	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	28 / 2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	29 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.29 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	30 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	31 / 2013	BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.31 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	32 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	33 / 2013	BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.33 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	34 / 2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	35 / 2013	TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	36 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	37 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	38 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.38 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	39 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.39 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	40 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.40 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	41 / 2013	BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.41 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	42 / 2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	43 / 2013	PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.43 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	44 / 2013	BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.44 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	45 / 2013	PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.45 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	46 / 2013	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	47 / 2013	BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.47 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	48 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.48 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	49 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SELUMA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.49 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	50 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.50 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	51 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.51 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	52 / 2013	BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.52 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	53 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.53 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	54 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.54 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	55 / 2013	BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.55 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	56 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.56 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	57 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN TEGAL DAN KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PEMALANG SERTA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.57 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	58 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.58 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	59 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BREBES DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.59 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	60 / 2013	KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.60 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	61 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.61 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	62 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.62 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	63 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.63 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	64 / 2013	PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.64 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	65 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.65 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	66 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.66 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	67 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.67 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	68 / 2013	PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.68 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	70 / 2013	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.70 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	71 / 2013	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.71 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	72 / 2013	PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.72 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	73 / 2013	BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.73 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	74 / 2013	BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.74 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	75 / 2013	BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.75 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	76 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.76 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	77 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.77 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	78 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.78 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	79 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.79 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	80 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.80 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	81 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.81 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	83 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.83 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	84 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.84 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	85 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.85 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	86 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.86 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	87 / 2013	BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.87 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	88 / 2013	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.88 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	89 / 2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.89 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	90 / 2013	RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.90 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.7 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.8 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.9 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	11 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	13 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	14 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	15 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	17 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	18 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.18 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri	19 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	20 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri	22 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri	23 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.23 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri	24 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24 TH 2013_Lampiran.rar
Peraturan Menteri	26 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.26 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	27 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	28 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28 TH 2013_LampiranI_II.xlsx
Peraturan Menteri	30 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Lampiran Permen No.30 Thn 2013 KAB BANGLI-GIANYAR.jpg
Peraturan Menteri	35 / 2013	LANPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri	36 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	1.solok - padang pariaman.jpeg
Peraturan Menteri	33 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.33 TH 2013_lampiran.jpg
Peraturan Menteri	32 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Lampiran Permen No. 32 Thn 2013 BANGLI - KLUNGKUNG.jpg
Peraturan Menteri	31 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Lampiran Permen No 31 TH 2013 KOTA DENPASAR-GIANYAR2.jpg
Peraturan Menteri	37 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	2.solok - pesisir selatan.jpeg
Peraturan Menteri	38 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	3.solok - solok selatan.jpeg
Peraturan Menteri	39 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	4.solok - sawahlunto.jpeg
Peraturan Menteri	40 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	5.solok - kota padang.jpeg
Peraturan Menteri	41 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	6.solok - kota solok & kota padang.jpeg
Peraturan Menteri	42 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	44 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Layout_Riau-Sumbar_A.jpg
Peraturan Menteri	46 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TAHUNB 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46 TH 2013_LAMPIRAN.xls
Peraturan Menteri	53 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.53 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri	54 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.54 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri	56 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.56 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri	58 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.58 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri	60 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 60 TAHUN 2013 KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.60 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	61 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.61 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri	62 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.62 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri	64 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.64 TH 2013 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	65 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN PERMENDAGRI 65_TABALONG-HSU.jpg
Peraturan Menteri	66 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN PERMENDAGRI 66 LIMAPULUH KOTA - AGAM.jpg
Peraturan Menteri	67 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN PERMENDAGRI 67 LIMAPULUH KOTA - TANAH DATAR - SIJUNJUNG
Peraturan Menteri	68 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.68 TH 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	70 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.70 TH 2013_Lampiran.xlsx
Peraturan Menteri	71 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.71 TH 2013 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	72 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.72 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri	73 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Palangkaraya_Katingan_A1_150.jpg
Peraturan Menteri	74 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PALANGKARAYA-PULANGPISAU_permendagri 74 - 2013.jpg
Peraturan Menteri	75 / 2013	PERATURAN MENTERI NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Palangkaraya_Gunungmas_A1_150.jpg
Peraturan Menteri	76 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KAPUAS-GUNUNGMAS_permendagri 76 - 2013.jpg
Peraturan Menteri	77 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	KAPUAS-PULANGPISAU_permendagri 77 - 2013.jpg
Peraturan Menteri	78 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	layout_pekalongan_batang.jpg
Peraturan Menteri	79 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Template Layout (banjarnegara_wonosobo).jpg
Peraturan Menteri	80 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	peta_permen_temanggung_wonosobo.jpg
Peraturan Menteri	83 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	layout_bantul_sleman_fix.jpg
Peraturan Menteri	84 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Malang-Jombang.jpg
Peraturan Menteri	86 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	MALANG-LUMAJANG.jpg
Peraturan Menteri	87 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Sampang-Bangkalan.jpg
Peraturan Menteri	89 / 2013	PE LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.89 TH 2013_LAMPIRANf.pdf
Peraturan Menteri	90 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.90 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri	85 / 2013	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Sampang-Pamekasan.jpg
Peraturan Menteri	1 / 2012	PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No 1.pdf
Peraturan Menteri	1 / 2012	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.1 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	2 / 2012	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2.pdf
Peraturan Menteri	2 / 2012	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM MENTERI NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	3 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.3.pdf
Peraturan Menteri	4 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.4.pdf
Peraturan Menteri	5 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.5.pdf
Peraturan Menteri	6 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.6.pdf
Peraturan Menteri	7 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.7.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.8.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.9.pdf
Peraturan Menteri	10 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10.pdf
Peraturan Menteri	11 / 2012	BATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11.pdf
Peraturan Menteri	12 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12.pdf
Peraturan Menteri	13 / 2012	MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13.pdf
Peraturan Menteri	13 / 2012	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13 TH 2012_Lampiran.rar
Peraturan Menteri	14 / 2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14.pdf
Peraturan Menteri	15 / 2012	BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	16 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.16 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	17 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	18 / 2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.18 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	19 / 2012	PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	20 / 2012	PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	21 / 2012	PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.21 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	22 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	23 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri	24 / 2012	BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	25 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.25 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	26 / 2012	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.26 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	27 / 2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	28 / 2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	29 / 2012	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.29 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	30 / 2012	PEDOMAN PEMBERIAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA IBU KOTA, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PERUBAHAN NAMA IBU KOTA, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	28 / 2012	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	29 / 2012	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.29 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	31 / 2012	BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.31 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	32 / 2012	PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	32 / 2012	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	33 / 2012	PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.33 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	34 / 2012	PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	35 / 2012	ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	35 / 2012	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	36 / 2012	PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor: 03 TAHUN 2012 Nomor: 36 TAHUN 2012 TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	37 / 2012	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37 TH 2012.doc
Peraturan Menteri	37 / 2012	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	2 / 2011	PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.2 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	3 / 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.3 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	2 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No. 2 Thn 2011Lampiran Ped. Pembentukan BPP di Daerah LAMPIRAN.rtf
Peraturan Menteri	4 / 2011	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.4 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	4 / 2011	LAMPIRAN I PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No. 4 Thn 2011 ttg SOP di Lingk Kemendagri (LAMPIRAN I).rtf
Peraturan Menteri	4 / 2011	LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 4 TAHUN 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No. 4 Thn 2011 ttg SOP di Lingk Kemendagri (LAMPIRAN II).rtf
Peraturan Menteri	5 / 2011	RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.5 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	5 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.5-2011_Lampiran.rtf
Peraturan Menteri	6 / 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.6 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	6 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.6-2011_Lampiran.rtf
Peraturan Menteri	7 / 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.7 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	8 / 2011	PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.8 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	9 / 2011	PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.9 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	10 / 2011	PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	11 / 2011	PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	11 / 2011	PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	12 / 2011	BATAS DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	13 / 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	14 / 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	14 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14-2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri	15 / 2011	TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	15 / 2011	LAMPIRAN I PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15 TH 2011 Lapiran I.doc
Peraturan Menteri	15 / 2011	LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15 TH 2011 Lampiran II.doc
Peraturan Menteri	15 / 2011	LAMPIRAN III PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15 TH 2011 Lampiran III.doc
Peraturan Menteri	17 / 2011	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	19 / 2011	PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	20 / 2011	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	20 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	21 / 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.21 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	21 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.21 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	22 / 2011	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	22 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN Permen No.22 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	23 / 2011	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.23 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP II.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN III PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP III.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ALBER.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	BUS.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	JEEP.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LTRUCK.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	MICROBUS.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PICKUP.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	RD2.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	RODA-3.xls
Peraturan Menteri	23 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	SEDAN.xls
Peraturan Menteri	24 / 2011	PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	24 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	25 / 2011	PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.25 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	27 / 2011	JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	28 / 2011	PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	29 / 2011	PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.29 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	30 / 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	30 / 2011	LAMPIRAN KEPUTUSAMN KEMENTERIAN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30 TH 2011 lampiran.doc
Peraturan Menteri	31 / 2011	KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.31 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	32 / 2011	PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	32 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32 TH 2011_Lampiran.doc
Peraturan Menteri	33 / 2011	PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.33 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	34 / 2011	PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	34 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34 TH 2011_Lampiran.doc
Peraturan Menteri	35 / 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	35 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35 TH 2011_lampiran.XLS
Peraturan Menteri	36 / 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	36 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36 TH 2011 LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri	36 / 2011	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36 TH 2011 LAMPIRAN II.rtf
Peraturan Menteri	37 / 2011	PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	37 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37 TH 2011_LAMPIRAN.doc
Peraturan Menteri	38 / 2011	PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.38 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	39 / 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.39 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	40 / 2011	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.40 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	40 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.40 TH 2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri	41 / 2011	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.41 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	41 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.41 TH 2011_lampiran.rtf
Peraturan Menteri	42 / 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	42 / 2011	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42 TH 2011_LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri	42 / 2011	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42 TH 2011_LAMPIRAN II.doc
Peraturan Menteri	42 / 2011	LAMPIRAN II AKHIR PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42 TH 2011_Akhir_lampiran II.doc
Peraturan Menteri	43 / 2011	WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.43 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	44 / 2011	WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.44 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	45 / 2011	WILAYAH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.45 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	46 / 2011	TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	46 / 2011	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46 TH 2011_LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri	46 / 2011	LAMPIRAN I TABEL PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46 TH 2011_TABEL 1 LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri	47 / 2011	KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.47 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	47 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.47 TH 2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri	49 / 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.49 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	49 / 2011	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.49 TH 2011Lampiran.xls
Peraturan Menteri	51 / 2011	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.51 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	52 / 2011	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN I SOP daerah.rtf
Peraturan Menteri	52 / 2011	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN II SOP daerah.rtf
Peraturan Menteri	53 / 2011	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.53 TH 2011.doc
Peraturan Menteri	53 / 2011	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri	53 / 2011	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN II.rtf
Peraturan Menteri	53 / 2011	LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMPIRAN III.rtf
Peraturan Menteri	34 / 2009	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570.05-317 TAHUN 2007- NOMOR 298/KMK.07/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT INVESTASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34-2008.rtf
Peraturan Menteri	1 / 2009	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.01-2009.rtf
Peraturan Menteri	1 / 2009	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.01-2009(lamp.).rtf
Peraturan Menteri	2 / 2009	BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.02-2009.rtf
Peraturan Menteri	3 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.03-2009.rtf
Peraturan Menteri	4 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-2009.rtf
Peraturan Menteri	5 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.05-2009.rtf
Peraturan Menteri	6 / 2009	PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.06-2009.rtf
Peraturan Menteri	7 / 2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.07-2009.rtf
Peraturan Menteri	8 / 2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.08-2009.doc
Peraturan Menteri	8 / 2009	LAMPIRAN WAJIB PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.08-2009 Lamp. Wajib.pdf
Peraturan Menteri	8 / 2009	LAMPIRAN PILIHAN PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.08-2009 Lamp.Pilihan.pdf
Peraturan Menteri	9 / 2009	PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.09-2009.rtf
Peraturan Menteri	11 / 2009	KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11-2009.rtf
Peraturan Menteri	12 / 2009	PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, BALAI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN RUMAH SAKIT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.12-2009.doc
Peraturan Menteri	13 / 2009	TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13-2009.rtf
Peraturan Menteri	14 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14-2009.doc
Peraturan Menteri	15 / 2009	PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15-2009.doc
Peraturan Menteri	16 / 2009	STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.16-2009.doc
Peraturan Menteri	17 / 2009	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17-2009.rtf
Peraturan Menteri	18 / 2009	PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.18-2009.rtf
Peraturan Menteri	19 / 2009	PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.19-2009.doc
Peraturan Menteri	20 / 2009	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.20-2009.rtf
Peraturan Menteri	20 / 2009	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20-2009-Lampiran.rtf
Peraturan Menteri	21 / 2009	PEMBATALAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ALOKASI PENGGUNAAN LAHAN BLOK I DI KAWASAN EFEKTIF PARIWISATA PADANGBAI MENGENAI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA CANDIDASA KABUPATEN KARANGASEM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.21-2009.doc
Peraturan Menteri	22 / 2009	PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22-2009.doc
Peraturan Menteri	22 / 2009	LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22-2009(Lamp.1).doc
Peraturan Menteri	22 / 2009	LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22-2009(lamp.2).doc
Peraturan Menteri	23 / 2009	TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.23-2009.doc
Peraturan Menteri	24 / 2009	PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24-2009.doc
Peraturan Menteri	25 / 2009	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.25-2009.doc
Peraturan Menteri	26 / 2009	PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen no.26-2009.doc
Peraturan Menteri	27 / 2009	PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27-2009.doc
Peraturan Menteri	28 / 2009	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28-2009.doc
Peraturan Menteri	29 / 2009	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.29-2009.doc
Peraturan Menteri	30 / 2009	PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30-2009.doc
Peraturan Menteri	31 / 2009	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.31-2009.doc
Peraturan Menteri	32 / 2009	PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32-2009.rtf
Peraturan Menteri	32 / 2009	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32-2009 (lamp).rtf
Peraturan Menteri	33 / 2009	PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.33-2009.rtf
Peraturan Menteri	34 / 2009	PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34-2009.rtf
Peraturan Menteri	34 / 2009	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34-2009(lamp).rtf
Peraturan Menteri	35 / 2009	PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35-2009.rtf
Peraturan Menteri	36 / 2009	STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36-2009.doc
Peraturan Menteri	37 / 2009	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN/KOTA PADA PEMERINTAH ACEH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37-2009.doc
Peraturan Menteri	38 / 2009	STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.38-2009.doc
Peraturan Menteri	39 / 2009	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.39-2009.doc
Peraturan Menteri	40 / 2009	PEMBINAAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.40-2009.doc
Peraturan Menteri	41 / 2009	PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.41-2009.doc
Peraturan Menteri	42 / 2009	PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42-2009.doc
Peraturan Menteri	43 / 2009	PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.43-2009.doc
Peraturan Menteri	44 / 2009	PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.44-2009.doc
Peraturan Menteri	45 / 2009	STANDAR KOMPETENSI PENGASUH INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.45-2009.doc
Peraturan Menteri	46 / 2009	PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46-2009.doc
Peraturan Menteri	47 / 2009	PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.47-2009.doc
Peraturan Menteri	48 / 2009	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.48-2009.doc
Peraturan Menteri	49 / 2009	PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.49-2009.doc
Peraturan Menteri	50 / 2009	PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.50-2009.doc
Peraturan Menteri	51 / 2009	KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA IV INSTITUT PEMERINTAKAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.51-2009.doc
Peraturan Menteri	52 / 2009	PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.52-2009.doc
Peraturan Menteri	53 / 2009	PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.53-2009.rtf
Peraturan Menteri	54 / 2009	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.54-2009(edit).doc
Peraturan Menteri	55 / 2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.55-2009.doc
Peraturan Menteri	56 / 2009	PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.56-2009.doc
Peraturan Menteri	57 / 2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.57-2009.doc
Peraturan Menteri	58 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.58-2009.doc
Peraturan Menteri	59 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.59-2009.doc
Peraturan Menteri	60 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.60-2009.doc
Peraturan Menteri	61 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN KULONPROGO DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.61-2009.doc
Peraturan Menteri	62 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.62-2009.doc
Peraturan Menteri	63 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN GRESIK DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.63-2009.doc
Peraturan Menteri	64 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.64-2009.doc
Peraturan Menteri	65 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.65-2009.doc
Peraturan Menteri	66 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.66-2009.doc
Peraturan Menteri	67 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.67-2009.doc
Peraturan Menteri	68 / 2009	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.68-2009.rtf
Peraturan Menteri	69 / 2009	PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.69-2009.doc
Peraturan Menteri	70 / 2009	RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.70-2009.rtf
Peraturan Menteri	71 / 2009	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.71-2009.rtf
Peraturan Menteri	72 / 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.72-2009.doc
Peraturan Menteri	73 / 2009	TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.73-2009.doc
Peraturan Menteri	70 / 2009	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Lampiran Permen RENJA 2010 (FINAL 291209).rtf
Peraturan Menteri	44 / 2009	LAMPIRAN I, II, DAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PERUB PERMENDAGRI 44 Terakhir Ttd.rar
Peraturan Menteri	71 / 2009	LAMPIRAN DK NET AUTEN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP_DK_NET_auten.xls
Peraturan Menteri	71 / 2009	LAMPIRAN I DK NET PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP I_DK_NET.xls
Peraturan Menteri	71 / 2009	LAMPIRAN TP NET AUTEN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP_TP_NET_auten.xls
Peraturan Menteri	71 / 2009	LAMPIRAN II TP PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	LAMP II_TP.xls
Peraturan Menteri	71 / 2009	LAMPIRAN RENJA PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.71-2009_Renja.rar
Peraturan Menteri	73 / 2009	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	lampiran II.rtf
Peraturan Menteri	73 / 2009	LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	lampiran III.rtf
Peraturan Menteri	73 / 2009	PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 PELAKSANAAN EPPD TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No. 73-2009_pelaksanaan eppd (kirim ke 2).rar
Peraturan Menteri	74 / 2009	PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.74-2009.doc
Peraturan Menteri	75 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.75-2009.doc
Peraturan Menteri	76 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.76-2009.doc
Peraturan Menteri	78 / 2009	BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.78-2009.doc
Peraturan Menteri	1 / 2008	PEDOMAN PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.01-2008.doc
Peraturan Menteri	2 / 2008	PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.02-2008.doc
Peraturan Menteri	3 / 2008	PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.03-2008.doc
Peraturan Menteri	4 / 2008	PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-2008.doc
Peraturan Menteri	5 / 2008	PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.05-2008.doc
Peraturan Menteri	6 / 2008	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.06-2008.doc
Peraturan Menteri	7 / 2008	PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.07-2008.doc
Peraturan Menteri	8 / 2008	PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.08-2008.doc
Peraturan Menteri	9 / 2008	PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.09-2008.doc
Peraturan Menteri	10 / 2008	PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10-2008.doc
Peraturan Menteri	11 / 2008	PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11-2008.rtf
Peraturan Menteri	12 / 2008	PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12-2008.doc
Peraturan Menteri	13 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13-2008.doc
Peraturan Menteri	14 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.14-2008.doc
Peraturan Menteri	15 / 2008	PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15-2008.doc
Peraturan Menteri	16 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.16-2008.doc
Peraturan Menteri	4 / 2008	LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-2008(Lamp I).doc
Peraturan Menteri	4 / 2008	LAPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-2008(Lamp IIA).doc
Peraturan Menteri	4 / 2008	LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-2008(Lamp IIB).doc
Peraturan Menteri	4 / 2008	LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-2008(Lamp III).doc
Peraturan Menteri	11 / 2008	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11-2008 (lamp.2).doc
Peraturan Menteri	11 / 2008	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11-2008(Lamp.).rtf
Peraturan Menteri	11 / 2008	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11-2008(lamp.1).doc
Peraturan Menteri	17 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17-2008.doc
Peraturan Menteri	18 / 2008	ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.18-2008.doc
Peraturan Menteri	19 / 2008	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19-2008.doc
Peraturan Menteri	20 / 2008	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20-2008.doc
Peraturan Menteri	21 / 2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.21-2008.rtf
Peraturan Menteri	22 / 2008	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22-2008.rtf
Peraturan Menteri	23 / 2008	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.23-2008.rtf
Peraturan Menteri	25 / 2008	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.25-2008.rtf
Peraturan Menteri	26 / 2008	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK, KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.26-2008.rtf
Peraturan Menteri	27 / 2008	PENETAPAN KABUPATEN NATUNA SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI LAPANGAN UDANG DAN LAPANGAN KERISI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27-2008.rtf
Peraturan Menteri	28 / 2008	TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28-2008.rtf
Peraturan Menteri	29 / 2008	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.29-2008.rtf
Peraturan Menteri	30 / 2008	CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30-2008.rtf
Peraturan Menteri	31 / 2008	PENETAPAN KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI SUMUR-SUMUR BLOK LANGGAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.31-2008.rtf
Peraturan Menteri	32 / 2008	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32-2008.rtf
Peraturan Menteri	33 / 2008	PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.33-2008.rtf
Peraturan Menteri	35 / 2008	PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI Dl JAWA-BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35-2008.rtf
Peraturan Menteri	36 / 2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36-2008(edit1).doc
Peraturan Menteri	36 / 2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36-2008.doc
Peraturan Menteri	37 / 2008	RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37-2008.rtf
Peraturan Menteri	38 / 2008	PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.38-2008.rtf
Peraturan Menteri	39 / 2008	PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.39-2008.rtf
Peraturan Menteri	40 / 2008	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.40-2008.rtf
Peraturan Menteri	41 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.41-2008.rtf
Peraturan Menteri	42 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42-2008.rtf
Peraturan Menteri	43 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.43-2008.rtf
Peraturan Menteri	44 / 2008	KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.44-2008.rtf
Peraturan Menteri	45 / 2008	POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.45-2008.rtf
Peraturan Menteri	46 / 2008	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46-2008.doc
Peraturan Menteri	47 / 2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.47-2008.doc
Peraturan Menteri	48 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.48-2008(edit).doc
Peraturan Menteri	48 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.48-2008.doc
Peraturan Menteri	49 / 2008	PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.49-2008.rtf
Peraturan Menteri	50 / 2008	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.50-2008(1).rtf
Peraturan Menteri	51 / 2008	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 164 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.51-2008.doc
Peraturan Menteri	52 / 2008	PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.52-2008.doc
Peraturan Menteri	53 / 2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR PER. 16/MEN/X/2008, NOMOR 49/2008, NOMOR 922.1/M-IND/10/2008, DAN NOMOR 39/M-DAG/PER/1 0/2008 TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.53-2008.rtf
Peraturan Menteri	54 / 2008	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.54-2008.rtf
Peraturan Menteri	56 / 2008	TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.56-2008.rtf
Peraturan Menteri	57 / 2008	BATAS DAERAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.57-2008.rtf
Peraturan Menteri	58 / 2008	BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.58-2008.rtf
Peraturan Menteri	59 / 2008	DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.59-2008.rtf
Peraturan Menteri	60 / 2008	PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.60-2008.rtf
Peraturan Menteri	55 / 2008	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.55-2008(hal.1-71).doc
Peraturan Menteri	55 / 2008	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.55-2008(hal.72-136).rtf
Peraturan Menteri	55 / 2008	LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.55-2008(hal.137-161).rtf
Peraturan Menteri	61 / 2008	RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.61-2008(1).doc
Peraturan Menteri	61 / 2008	RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.61-2008(2).doc
Peraturan Menteri	62 / 2008	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.62-2008.rtf
Peraturan Menteri	64 / 2008	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.64-2008.doc
Peraturan Menteri	65 / 2008	PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.65-2008.rtf
Peraturan Menteri	1 / 2007	PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.01-2007.doc
Peraturan Menteri	2 / 2007	ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.02-2007.doc
Peraturan Menteri	3 / 2007	PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.03-2007.doc
Peraturan Menteri	4 / 2007	PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-2007.doc
Peraturan Menteri	5 / 2007	PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.05-2007.doc
Peraturan Menteri	6 / 2007	PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.06-2007.doc
Peraturan Menteri	7 / 2007	KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.07-2007.doc
Peraturan Menteri	7A / 2007	TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.07A-2007.doc
Peraturan Menteri	8 / 2007	PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.08-2007.doc
Peraturan Menteri	9 / 2007	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.09-2007.doc
Peraturan Menteri	10 / 2007	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10-2007.doc
Peraturan Menteri	11 / 2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11-2007.doc
Peraturan Menteri	12 / 2007	PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12-2007.doc
Peraturan Menteri	13 / 2007	PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13-2007.doc
Peraturan Menteri	14 / 2007	BATAS DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.14-2007.doc
Peraturan Menteri	15 / 2007	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15-2007.doc
Peraturan Menteri	16 / 2007	TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.16-2007.doc
Peraturan Menteri	17 / 2007	PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17-2007.doc
Peraturan Menteri	17 / 2007	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.17-2007 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	18 / 2007	STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.18-2007.doc
Peraturan Menteri	19 / 2007	PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19-2007.doc
Peraturan Menteri	20 / 2007	PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20-2007.doc
Peraturan Menteri	21 / 2007	PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.21-2007.doc
Peraturan Menteri	22 / 2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22-2007.doc
Peraturan Menteri	23 / 2007	PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.23-2007.doc
Peraturan Menteri	24 / 2007	PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24-2007.doc
Peraturan Menteri	25 / 2007	PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.25-2007.doc
Peraturan Menteri	27 / 2007	PEDOMAN PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27-2007.doc
Peraturan Menteri	28 / 2007	NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28-2007.doc
Peraturan Menteri	29 / 2007	BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.29-2007.doc
Peraturan Menteri	30 / 2007	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30-2007.doc
Peraturan Menteri	10 / 2007	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10-2007(lamp.).doc
Peraturan Menteri	31 / 2007	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.31-2007.doc
Peraturan Menteri	32 / 2007	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32-2007.doc
Peraturan Menteri	33 / 2007	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.33-2007.doc
Peraturan Menteri	34 / 2007	PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34-2007.doc
Peraturan Menteri	35 / 2007	PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35-2007.doc
Peraturan Menteri	36 / 2007	PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA LURAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36-2007.doc
Peraturan Menteri	37 / 2007	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37-2007.doc
Peraturan Menteri	38 / 2007	KERJASAMA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.38-2007.doc
Peraturan Menteri	39 / 2007	PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.39-2007.doc
Peraturan Menteri	40 / 2007	PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA NEGARA DAN BAHASA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.40-2007.doc
Peraturan Menteri	41 / 2007	REVITALISASI FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH, KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAHAN DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.41-2007.doc
Peraturan Menteri	32 / 2007	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32-2007(lamp.2).doc
Peraturan Menteri	42 / 2007	PENGELOLAAN PASAR DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.42-2007.doc
Peraturan Menteri	43 / 2007	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.43-2007.doc
Peraturan Menteri	44 / 2007	PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.44-2007.doc
Peraturan Menteri	44 / 2007	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.44-2007_lampiran.rar
Peraturan Menteri	45 / 2007	PENETAPAN KABUPATEN SIAK SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMUR MINYAK BUMI LAPANGAN SABAK DAN PEDADA AREA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.45-2007.doc
Peraturan Menteri	46 / 2007	PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.46-2007.doc
Peraturan Menteri	47 / 2007	BATAS DAERAH KABUPATEN PASURUAN DENGAN KOTA PASURUAN, KABUPATEN PROBOLINGGO, KABUPATEN MALANG, KOTA BATU, KABUPATEN MOJOKERTO, DAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.47-2007.doc
Peraturan Menteri	48 / 2007	BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.48-2007.doc
Peraturan Menteri	49 / 2007	PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.49-2007.rtf
Peraturan Menteri	50 / 2007	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.50-2007.doc
Peraturan Menteri	44 / 2007	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri No.44-2007 Lampiran.rar
Peraturan Menteri	51 / 2007	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.51-2007.doc
Peraturan Menteri	52 / 2007	PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.52-2007.doc
Peraturan Menteri	53 / 2007	PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.53-2007.doc
Peraturan Menteri	54 / 2007	PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.54-2007.doc
Peraturan Menteri	55 / 2007	BATAS DAERAH KABUPATEN BATANG DENGAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.55-2007.doc
Peraturan Menteri	56 / 2007	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.56-2007.doc
Peraturan Menteri	57 / 2007	PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.57-2007.doc
Peraturan Menteri	58 / 2007	URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.58-2007.doc
Peraturan Menteri	59 / 2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.59-2007.doc
Peraturan Menteri	59 / 2007	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.59-2007_lampiran.rar
Peraturan Menteri	60 / 2007	PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.60-2007.doc
Peraturan Menteri	60 / 2007	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.60-2007 (Lamp.01).doc
Peraturan Menteri	60 / 2007	LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.60-2007(lamp.02).doc
Peraturan Menteri	61 / 2007	PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.61-2007.doc
Peraturan Menteri	62 / 2007	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.62-2007.doc
Peraturan Menteri	63 / 2007	PENETAPAN KABUPATEN MUSI RAWAS SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMUR GAS BUMI SUBAN 4	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.63-2007.rtf
Peraturan Menteri	64 / 2007	PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.64-2007.doc
Peraturan Menteri	65 / 2007	PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.65-2007.doc
Peraturan Menteri	66 / 2007	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.66-2007-1.rtf
Peraturan Menteri	67 / 2007	PENDATAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.67-2007.doc
Peraturan Menteri	68 / 2007	RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2008	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.68-2007.rtf
Peraturan Menteri	69 / 2007	KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.69-2007.doc
Peraturan Menteri	70 / 2007	BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.70-2007.doc
Peraturan Menteri	71 / 2007	BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.71-2007.doc
Peraturan Menteri	72 / 2007	BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.72-2007.doc
Peraturan Menteri	73 / 2007	BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.73-2007.rtf
Peraturan Menteri	74 / 2007	PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN DAN INSENTIF DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KAWASAN PERKOTAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.74-2007.doc
Peraturan Menteri	75 / 2007	BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.75-2007.rtf
Peraturan Menteri	76 / 2007	PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.76-2007.doc
Peraturan Menteri	77 / 2007	PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.77-2007.doc
Peraturan Menteri	78 / 2007	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen No.78-2007.rtf
Peraturan Menteri	79 / 2007	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.79-2007.doc
Peraturan Menteri	79 / 2007	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.79-2007_lampiran.rar
Peraturan Menteri	1 / 2006	Pedoman penegasan batas daerah	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.01-2006.doc
Peraturan Menteri	2 / 2006	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.02-2006.doc
Peraturan Menteri	3 / 2006	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2006	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.03-2006.doc
Peraturan Menteri	4 / 2006	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-2006.doc
Peraturan Menteri	5 / 2006	PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.05-2006.doc
Peraturan Menteri	6 / 2006	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI DAN CIANJUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.06-2006.doc
Peraturan Menteri	7 / 2006	STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.07-2006.doc
Peraturan Menteri	8 / 2006	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.08-2006.doc
Peraturan Menteri	9 / 2006	ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN TIM PEMBINA PUSAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.09-2006.doc
Peraturan Menteri	10 / 2006	PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.10-2006.doc
Peraturan Menteri	11 / 2006	KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.11-2006.doc
Peraturan Menteri	12 / 2006	KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.12-2006.doc
Peraturan Menteri	13 / 2006	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.13-2006.doc
Peraturan Menteri	15 / 2006	JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.15-2006.doc
Peraturan Menteri	16 / 2006	PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.16-2006.doc
Peraturan Menteri	17 / 2006	LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17-2006.doc
Peraturan Menteri	18 / 2006	BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.17-2006.doc
Peraturan Menteri	19 / 2006	BATAS DAERAH ANTARA PROVINISLDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.19-2006.doc
Peraturan Menteri	20 / 2006	PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.20-2006.doc
Peraturan Menteri	21 / 2006	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.21-2006.doc
Peraturan Menteri	22 / 2006	PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.22-2006.doc
Peraturan Menteri	23 / 2006	PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.23-2006.doc
Peraturan Menteri	24 / 2006	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.24-2006.doc
Peraturan Menteri	25 / 2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.25-2006.doc
Peraturan Menteri	26 / 2006	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.26-2006.doc
Peraturan Menteri	27 / 2006	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.27-2006.doc
Peraturan Menteri	28 / 2006	PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.28-2006.doc
Peraturan Menteri	29 / 2006	PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.29-2006.doc
Peraturan Menteri	30 / 2006	TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.30-2006.doc
Peraturan Menteri	31 / 2006	PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.31-2006.doc
Peraturan Menteri	32 / 2006	PEDOMAN ADMINISTRASI DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.32-2006.doc
Peraturan Menteri	33 / 2006	PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.33-2006.doc
Peraturan Menteri	34 / 2006	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.34-2006.doc
Peraturan Menteri	35 / 2006	PEMANTAU ASING DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI ACEH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.35-2006.doc
Peraturan Menteri	36 / 2006	BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN KARANGASEM DI PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.36-2006.doc
Peraturan Menteri	37 / 2006	BATAS DAERAH KABUPATEN SUMENEP DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.37-2006.doc
Peraturan Menteri	35 / 2005	PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permen-no.35-2005(penerbit1).doc
Peraturan Menteri	6 / 2004	PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen-No.06-2004.doc
Peraturan Menteri	1 / 2003	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PERMEN-No-1-2003.doc
Peraturan Menteri	3 / 1999	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TAHUN 1979 TENTANG KEDUDUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KAS DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.03-1999.rtf
Peraturan Menteri	4 / 1999	PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI KEPUTUSAN MENTERI MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.04-1999.doc
Peraturan Menteri	58 / 1999	DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen No.58-1999.rtf
Instruksi Menteri	1 / 2021	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	1. INMENDGRI NOMOR 1 THN 2021.pdf
Instruksi Menteri	10 / 2021	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	10. INMENDAGRI_NOMOR_10_TAHUN_2021.pdf
Instruksi Menteri	11 / 2021	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	11. Inmendagri_Nomor_11_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri	12 / 2021	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	12. Inmendagri_No_12_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri	13 / 2021	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	13. Instruksi_Menteri_Dalam_Negeri_Nomor_13_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri	14 / 2021	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	14. Inmendagri_Nomor_14_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri	15 / 2021	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	15. Instruksi_Menteri_Dalam_Negeri_No_15_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri	16 / 2021	PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	16. Inmendagri_No_16_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri	17 / 2021	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	17. Inmendagri_No_17_Tahun_2021.pdf
Instruksi Menteri	18 / 2021	PERUBAHAN KEDUA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	18.SALINAN-INMENDAGRI-NO-18-THN-2021-TTG-PERUBAHAN-KEDUA-INMENDAGRI-NO-15-THN-2021-TTG-PPKM-DARURAT-JAWA-BALI.pdf
Instruksi Menteri	1 / 2006	PEMBERLAKUAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Inmen-No.01-2006(penerbit).doc
Instruksi Menteri	2 / 2006	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ASURANSI BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Inmen-No.02-2006(penerbit).doc
Instruksi Menteri	1 / 2004	KONSOLIDASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2004 OLEH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	inmen-no.1-2004.doc
Instruksi Menteri	2 / 2004	PETUNJUK TEKNIS DUKUNGAN DARURAT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	inmen-no.2-2004.doc
Instruksi Menteri	7 / 2004	PENEGAKAN TERTIB KERJA APARATUR DEPARTEMEN DALAM NEGERI SEBAGAI PENJABARAN KONTRAK POLITIK KABINET INDONESIA BERSATU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	inmen-no.7-2004.doc
Instruksi Menteri	14 / 1999	PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Inmen No.14-1999.doc
Instruksi Menteri	2 / 1999	PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MELALUI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	99m03um0.602.doc

JENIS	:	Pilih Jenis Peraturan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan AmandemenPeraturan Perundang-undangan Pusat.... Undang-undang (UU).... Perpu.... Peraturan Pemerintah (PP).... Peraturan Presiden (PERPRES).... Keputusan Presiden (KEPPRES).... Intruksi Presiden (INPRES)Peraturan Perundang-Undangan Kementerian RI.... Kementerian Dalam Negeri........ Keputusan Menteri........ Peraturan Menteri........ Instruksi Menteri.... Kementerian Hukum dan HAM........ Keputusan Menteri........ Peraturan Menteri........ Instruksi MenteriPeraturan Perundang-undangan Daerah.... Provinsi Sulawesi Barat........ Peraturan Daerah........ Peraturan Gubernur........ Surat Edaran........ Monografi Hukum........ Artikel........ Putusan .... Kabupaten Mamuju........ Peraturan Daerah Mamuju........ Peraturan Bupati Mamuju.... Kabupaten Majene........ Peraturan Daerah Majene........ Perauran Bupati Majene.... Kabupaten Polewali Mandar........ Peraturan Daerah Polman........ Peraturan Bupati Polman.... Kabupaten Mamasa........ Peraturan Daerah Mamasa........ Peraturan Bupati Mamasa.... Kabupaten Mamuju Utara........ Peraturan Daerah Mamuju Utara........ Peraturan Bupati Mamuju Utara.... Kabupaten Mamuju Tengah........ Peraturan Daerah Mamuju Tengah........ Peraturan Bupati Mamuju Tengah
NOMOR	:
TAHUN	:
TENTANG	:
STATUS AKHIR	:	-Pilih- Dicabut Mencabut Diubah Mengubah