06 April 2020
Selamat Datang di Website JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Keputusan Menteri

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Keputusan Menteri M.HH-01.AH.01.01 / 2010 TATA CARA PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ah.01.01-2010.doc
Keputusan Menteri M.HH-02.KU.02.02 / 2010 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-02.ku.02.02-2010.doc
Keputusan Menteri PER.05/MEN/III/2010 / 2010 BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGAKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.05-2010.doc
Keputusan Menteri PER.O7/MEN/V/2010 / 2010 ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.07-2010.doc
Keputusan Menteri PER.08/MEN/VII/2010 / 2010 ALAT PELINDUNG DIRI Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.08-2010.doc
Keputusan Menteri PER.O9/MEN/VII/2010 / 2010 OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT Lihat Katalog Lihat Abstrak permenaker.09-2010.doc
Keputusan Menteri .HH-01.PK.07.02 / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-01.pk.07.02-2009.doc
Keputusan Menteri M.HH-03.KU.03.01 / 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-03.ku.03.01-2009.doc
Keputusan Menteri G1-97.PR.09.03 / 2007 PEMBENTUKAN PELAKSANA TIM-TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI PADA WEB SISFOKUMNAS TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak g1-97.pr.09.03-2007.doc
Keputusan Menteri M 1840-KP.04.12 / 2006 PENGANGKATAN ANGGOTA BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN PRIODE 2006 – 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak 06km1840kp0412.m.doc
Keputusan Menteri M.O7-lZ.O1.02 / 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN KEPUBLIK INDONESIA NOMOR M.04-IZ.01.02 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmenkeh_2011.doc
Keputusan Menteri M.45.KU.03.01 / 2006 PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)/ PENGUJI SPP, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN PEMEGANG UANG MUKA PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.45.ku.03.01_tahun_2006.doc
Keputusan Menteri M.5245.KP.04.04 / 2006 PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PEJABAT ESElON II DI LlNGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.5245.kp.04.04_tahun_2004.doc
Keputusan Menteri M.01-PW.07.02 / 2005 PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak 05km001.pw.doc
Keputusan Menteri M.03.IZ.03.10 / 2005 PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANA PHOTO TERPADU PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA SISTEM BIOMETRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak 05km03.iz.03.10.m.doc
Keputusan Menteri G-80.PR.09.03 / 2005 PEMBENTUKAN TIM-TIM PENGEMBANGAN GRAND DESIGN APLIKASI SISTEM INFORMASI HUKUM NASIONAL BERBASIS JARINGAN INTERNET TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak g-80.pr.09.03-2005.doc
Keputusan Menteri M.38-PW.07.02 / 2004 PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak 04kmh038.pw.doc
Keputusan Menteri M-04.IZ.01.10 / 2004 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak 04kmk004.iz.doc
Keputusan Menteri M-01.UM.06.08 / 2003 PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN KEPENGURUSAN PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARUI Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M01Um0608.doc
Keputusan Menteri M.09.PR.07.02 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PR.07.02 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M09PR0702.doc
Keputusan Menteri M-20.UM.06.08 / 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M20UM0608.doc
Keputusan Menteri M.71-PR.09.02 / 2003 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M71PR0902.doc
Keputusan Menteri M. 4052 – KP. 04. 1 / 2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4052KP0411.doc
Keputusan Menteri M.4725.Kp.04.04 / 2003 PENETAPAN ESELON JABATAN SEKRETARIS PADA 11 (SEBELAS) PENGADILAN TINGGI TYPE A DAN ESELON JABATAN SEKRETARIS PADA 15 (LIMA BELAS) PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4725KP0404.doc
Keputusan Menteri M-4907.KP.04.11 / 2003 SPECIMEN TANDA TANGAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak 03M4907KP0411.doc
Keputusan Menteri M-04.KP.10.04 / 2003 PEMBERIAN PENGHARGAAN “ANUBHAWA SASANA DESA” TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.kp.10.04_tahun_2003br.doc
Keputusan Menteri M.16.PR.07.03 / 2003 PENINGKATAN KELAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DARI KELAS IIA MENJADI KELAS I DAN LEMBAGA PEMASY ARAKATAN DARI KELAS IIB MENJADI KELAS IIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.16.pr.07.03-2003.doc
Keputusan Menteri M-15.PR.07.03 / 2003 PENINGKATAN KELAS BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON DAN BALAI PEMASYARAKATAN MALANG DARI KELAS II MENJADI KELAS I Lihat Katalog Lihat Abstrak m-15.pr.07.03-2003.doc
Keputusan Menteri M.01.IZ.01.02 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.05-IZ.01.02 TAHUN 1994 TENTANG PENGGUNAAN SMART CARD DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BEBERAPA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI KAWASAN JARINGAN TERPADU PROPINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.iz.01.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.01.UM.01.06 / 2000 BENTUK FORMULIR DAN TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.um.01.06-2000.doc
Keputusan Menteri M.01-PR.02.04 / 2000 PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI SABANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pr.02.04-2000.doc
Keputusan Menteri M.02.PW.07.03 / 2000 PENUJUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SYAHRUL BIN IDRIS ALIAS SYAHRUL MEDSEN, BADRUDDIN BIN JAFAR, DAN SYAIFUDDIN BIN HASBI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.03.PW.07.03 / 2000 PENUJUKAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA MUHAMMAD SYUKRI BIN SULAIMAN ALIAS TENGKU DILADANG, ISMAIL BIN ISHAK, DAN KHAIRUL ABDI BIN SABIRIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.04-HN.02.01 / 2000 REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04-hn.02.01-2000.doc
Keputusan Menteri M.05.AT.01.10 / 2000 PEMINDAHAN SEMENTARA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05.at.01.10-2000.doc
Keputusan Menteri M.05.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA DRS. AGFAR PATANGA SERTA ATAS NAMA TERDAKWA FABIANUS TIBO DAN KAWAN-KAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.AT.01.10 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI KUPANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SALESIUS MEDI ALIAS MEDI, DKK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.at.01.10-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.PR.07.02 / 2000 PERUBAHAN NAMA UJUNG PANDANG MENJADI MAKASSAR UNTUK NOMENKLATUR PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pr.07.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.06.PW.09.07 / 2000 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06.PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pw.09.07-2000.doc
Keputusan Menteri M.07.IZ.01.04 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-IZ.01.04 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG AKAN BERKUNJUNG KE INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07.iz.01.04-2000.doc
Keputusan Menteri M.07-PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MENGADILI TINGKAT BANDING PERKARA KONEKSITAS ATAS NAMA TERDAKWA KAPTEN INF. ANTON YULIANTORO DAN KAWAN-KAWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07-pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.08.PR.07.01 / 2000 PEMBUKAAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08.pr.07.01-2000.doc
Keputusan Menteri M.08-DL.01-05 / 2000 PEDOMAN PENGAJARAN, PELATIHAN DAN PENGASUHAN PADA AKADEMI IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08-dl.01-05-2000.doc
Keputusan Menteri M.08-PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SEINGO LEGO Lihat Katalog Lihat Abstrak m.08-pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.10.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA EURICO GUTERRES Lihat Katalog Lihat Abstrak m.10.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.13.PR.09.03 / 2000 PEMBENTUKAN TIM PAKAR HUKUM DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.13.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.15-PR.09.02 / 2000 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.15.pr.09.02-2000.doc
Keputusan Menteri M.17.PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.17.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.19-PR.09.03 / 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.68-PR.09.03 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN LALU LINTAS WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA DI INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.19-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.20.PR.09.03 / 2000 PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN CALON HAKIM TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.20.pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.22-PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.22-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.23-PR.09.03 / 2000 PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak m.23-pr.09.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.HH-09.AH.01.01 / 2000 KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM AHLI PEMANTAUAN HUKUM PERSEROAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.hh-09.ah.01.01-2009.doc
Keputusan Menteri M-01.HT.01.01 / 2000 PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Lihat Katalog Lihat Abstrak m-01.ht.01.01-2000.doc
Keputusan Menteri M-03.AT.01.01 / 2000 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI PADA 15 (LIMA BELAS) PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS IB. Lihat Katalog Lihat Abstrak m-03.at.01.01-2000.doc
Keputusan Menteri M-03.PS.01.04 / 2000 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA PENJARA SEMENTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m-03.ps.01.04-2000.doc
Keputusan Menteri M-09.PW.07.03 / 2000 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA EURICO GUTERRES DAN XISTO PAREIRA, dkk. Lihat Katalog Lihat Abstrak m-09.pw.07.03-2000.doc
Keputusan Menteri M.01.AT.03.10 / 1999 PENUNJUKAN TENAGA AHLI DALAM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.at.03.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.HT.04.02 / 1999 PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA FORMULIR D NOMOR : 041/BPGK/KODYA YK/67 ATAS NAMA LIEM, KWEE BAUW YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TANGGAL 30 DESEMBER 1967 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.ht.04.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.07.02 / 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.09.02 / 1999 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pw.09.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-AT.01.10 / 1999 PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUPANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-at.01.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-IZ.03.10 / 1999 PENUNJUKAN KANTOR IMIGRASI DUMAI, SINGKAWANG, PONTIANAK DAN NUNUKAN SEBAGAI TEMPAT PEMPROSESAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA YANG TELAH MENDAPATKAN KONTRAK KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-iz.03.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.01-PK.04.10 / 1999 ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pk.04.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.02.UM.02.01 / 1999 PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN CAP DINA, KOP SURAT DAN PAPAN NAMA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02.um.02.01-1999.doc
Keputusan Menteri M.02-AT.01.05 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI KARAWANG DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI KARAWANG DARI KELAS II MENJADI KELAS IB Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-at.01.05-1999.doc
Keputusan Menteri M.02-PR.07.10 / 1999 FORUM KONSULTASI PENGHARMONISAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINAH DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-pr.07.10-1999.doc
Keputusan Menteri M.03.AT.01.05 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI SLEMAN DARI KELAS II MENJADI KELAS IB Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.at.01.05-1999.doc
Keputusan Menteri M.03.PR.07.02 / 1999 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI KERAWANG DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03.pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.03-UM.06.02 / 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MELALUI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-um.06.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.04.AT.01.02 / 1999 PENETAPAN KELAS DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI LIWA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.at.01.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.05-PR.07.02 / 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I. NOMOR : M.01.PR.07.02 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak m.05-pr.07.02-1999.doc
Keputusan Menteri M.06-PR.07.03 / 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06-pr.07.03-1999.doc
Keputusan Menteri M.124.Kp.04.11 / 1999 PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN UNTUK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.124.kp.04.11-1999.doc
Keputusan Menteri M-146.KP.04.09 / 1999 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.KP.04.04 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I ANGKA 3 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998 DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 177 TAHUN 1997 Lihat Katalog Lihat Abstrak m-146.kp.04.09-1999.doc
Keputusan Menteri M.01.PW.07.02 / 1998 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA MEMPENGARUHI MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT KERUSUHAN ATAS NAMA TERSANGKA KH. AFIFUDDIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01.pw.07.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.01-HN.02.10 / 1998 PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI METRO DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI METRO DARI KELAS IIA MENJADI KELAS 1B Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-at.01.05-1998.doc
Keputusan Menteri : M.01-HN.02.10 / 1998 PEMBATALAN PEMBERIAN REMISI TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-hn.02.10-1998.doc
Keputusan Menteri M.01-PN.07.03 / 1998 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SABANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA ISHAK BIN MUHAMMAD DAUD Lihat Katalog Lihat Abstrak m.01-pn.07.03-1998.doc
Keputusan Menteri M.02-IZ.01.04 / 1998 PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG AKAN BERKUNJUNG KE INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.02-iz.01.04-1998.doc
Keputusan Menteri : M.03-IZ.01.02 / 1998 PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-IZ.01.02 TAHUN 1993 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-iz.01.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.03-PR.07.04 / 1998 PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI TANGERANG Lihat Katalog Lihat Abstrak m.03-pr.07.04-1998.doc
Keputusan Menteri M.04.IZ.01.02 / 1998 PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.iz.01.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.04.PR.09.03 / 1998 BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.04.pr.09.03-1998.doc
Keputusan Menteri M.06.PR.09.02 / 1998 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA PEMBINAAN KARIER PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPULIK INDONESIA DALAM JABATAN STRUKTURAL Lihat Katalog Lihat Abstrak m.06.pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri : M.07.PR.09.02 / 1998 PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA/KANTOR PELAYANAN CALON PERCONTOHAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.07.pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri : M.09-HT.05.10 / 1998 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.09-ht.05.10-1998.doc
Keputusan Menteri M.09-HT.05.10 / 1998 PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS Lihat Katalog Lihat Abstrak m.09-ht.05.10-1998.doc
Keputusan Menteri : M.29-PR.09.02 / 1998 BADAN PERTIMBANGAN HUKUM DISIPLIN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.29-pr.09.02-1998.doc
Keputusan Menteri M.46.PR.09.03 / 1998 PEUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.28.PR.09.03 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI HUKUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.31.PR.09.03 TAHUN 1998 Lihat Katalog Lihat Abstrak m.46.pr.09.03-1998.doc
Keputusan Menteri : M.163-KP.04.11 / 1998 SPECIMEN TANDATANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.163-kp.04.11-1998.doc
Keputusan Menteri M.2858-KP.04.10 / 1998 PENGANGKATAN ASISTEN PRIBADI MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak m.2858-kp.04.10-1998.doc
Keputusan Menteri : M.2862.KP.04-11 / 1998 SPECIMEN TANDA TANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak m.2862.kp.04-11-1998.doc
Keputusan Menteri M-04.PR.07-02 / 1998 PENETAPAN KELAS PENGADILAN NEGERI CIBINONG DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI CIBINONG Lihat Katalog Lihat Abstrak m-04.pr.07-02-1998.doc

JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
STATUS AKHIR: