06 April 2020
Selamat Datang di Website JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Kementerian Dalam Negeri

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Keputusan Menteri 49 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49 TH 2015.doc
Keputusan Menteri 1 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.01-2007.doc
Keputusan Menteri 2 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.02-2007.doc
Keputusan Menteri 3 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.03-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 4 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.04-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 5 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.05-2007.doc
Keputusan Menteri 6 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.06-2007.doc
Keputusan Menteri 7 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI, REKOMENDASI KREDIT PROGRAM, REKOMENDASI KREDIT LUNAK BANTUAN BUMN SERTA PENARIKAN DANA PENDIDIKAN DAN DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.07-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 8 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 09 TAHUN 2005 TENTANG KEPELABUHAN DI KOTA PANGKAL PINANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.08-2007.doc
Keputusan Menteri 9 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.09-2007.doc
Keputusan Menteri 10 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.10-2007.doc
Keputusan Menteri 11 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN MUKOMUKO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.11-2007.doc
Keputusan Menteri 12 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.12-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 13 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN HUKUM KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.13-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 14 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.14-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 15 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN SURAT-SURAT, SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (SKK) DAN SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2007.doc
Keputusan Menteri 16 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA BAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.16-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 17 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.17-2007.doc
Keputusan Menteri 18 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.18-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 19 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.19-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 20 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.20-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 21 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.21-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 22 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.22-2007.doc
Keputusan Menteri 23 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.23-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 24 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.24-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 25 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.25-2007.doc
Keputusan Menteri 26 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERKOPERASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.26-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 27 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.27-2007.doc
Keputusan Menteri 28 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.28-2007.doc
Keputusan Menteri 29 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.29-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 30 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.30-2007.doc
Keputusan Menteri 31 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPTEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.31-2007.doc
Keputusan Menteri 32 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.32-2007 edit.doc
Keputusan Menteri 33 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENUMPANG KAPAL LAUT DAN PESAWAT UDARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.33-2007.doc
Keputusan Menteri 34 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.34-2007.doc
Keputusan Menteri 35 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN PASAR HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.35-2007.doc
Keputusan Menteri 36 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.36-2007.doc
Keputusan Menteri 37 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN DAN LALU LINTAS HEWAN DI KABUPATEN SANGGAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.37-2007.doc
Keputusan Menteri 39 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.39-2007.doc
Keputusan Menteri 40 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PEMOTONGAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.40-2007.doc
Keputusan Menteri 41 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.41-2007.doc
Keputusan Menteri 42 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PASAR HEWAN TERNAK, KARTU PEMILIKAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK SERTA PEMELIHARAAN TERNAK BESAR DAN KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.42-2007.doc
Keputusan Menteri 43 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.43-2007.doc
Keputusan Menteri 44 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN DAGING UNGGAS SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS DI WILAYAH KOTAMADYA BANJARMASIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.44-2007.doc
Keputusan Menteri 45 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN ANTAR PROVINSI, RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.45-2007.doc
Keputusan Menteri 46 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN DAGING Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.46-2007.doc
Keputusan Menteri 47 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG SURAT KETERANGAN PENJUALAN / PEMBELIAN HEWAN DAN KESEHATAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.47-2007.doc
Keputusan Menteri 48 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGIRIMAN / PENGELUARAN TERNAK DARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO KE DAERAH TINGKAT II LAIN DALAM WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.48-2007.doc
Keputusan Menteri 49 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.49-2007.doc
Keputusan Menteri 50 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.50-2007.doc
Keputusan Menteri 51 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMOTONGAN TERNAK BESAR BERTANDUK BETINA PRODUKTIF Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.51-2007.doc
Keputusan Menteri 52 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMOTONGAN TERNAK DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA DI KABUPATEN JEMBRANA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.52-2007.doc
Keputusan Menteri 53 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.53-2007.doc
Keputusan Menteri 54 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.54-2007.doc
Keputusan Menteri 55 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWASAN LALULINTAS TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.55-2007.doc
Keputusan Menteri 55 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWASAN LALULINTAS TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.55-2007.doc
Keputusan Menteri 56 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN PENYEDIAAN DAGING Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.56-2007.doc
Keputusan Menteri 57 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.57-2007.doc
Keputusan Menteri 58 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.58-2007.doc
Keputusan Menteri 59 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.59-2007.doc
Keputusan Menteri 61 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.61-2007.doc
Keputusan Menteri 62 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.62-2007.doc
Keputusan Menteri 63 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.63-2007.doc
Keputusan Menteri 64 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG IZIN UNDIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.64-2007.doc
Keputusan Menteri 65 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGOPERASIAN MOBIL BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.65-2007.doc
Keputusan Menteri 66 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.66-2007.doc
Keputusan Menteri 67 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN MUTU DAN PERDAGANGAN KOMODITAS CENGKEH, KELAPA DAN JAGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.67-2007.doc
Keputusan Menteri 68 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.68-2007.doc
Keputusan Menteri 69 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN ROTAN KELUAR PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.69-2007.doc
Keputusan Menteri 70 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI BIAYA DOKUMEN LELANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.70-2007.doc
Keputusan Menteri 71 / 2007 PEMBATALAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DARI DAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.71-2007.doc
Keputusan Menteri 72 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.72-2007.doc
Keputusan Menteri 73 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL BUMI YANG DIKIRIM KE LUAR DAERAH KABUPATEN NIAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.73-2007.doc
Keputusan Menteri 74 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.74-2007.doc
Keputusan Menteri 75 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN PRODUKSI PENGANGKUTAN TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.75-2007.doc
Keputusan Menteri 76 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN HASIL BUMI DAN KEKAYAAN ALAM KABUPATEN PINRANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.76-2007.doc
Keputusan Menteri 77 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN DAN HASIL BUMI KELUAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.77-2007.doc
Keputusan Menteri 78 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN KOMODITI ANTAR PULAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.78-2007.doc
Keputusan Menteri 79 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PEREDARAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN, HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.79-2007.doc
Keputusan Menteri 80 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.80-2007.doc
Keputusan Menteri 81 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.81-2007.doc
Keputusan Menteri 82 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.82-2007.doc
Keputusan Menteri 83 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN DI BIDANG USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.83-2007.doc
Keputusan Menteri 85 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN DI JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.85-2007.doc
Keputusan Menteri 86 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.86-2007.doc
Keputusan Menteri 87 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMANFAATAN ALUR SUNGAI, DATARAN AIR DAN DANAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.87-2007.doc
Keputusan Menteri 88 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ) KABUPATEN BUNGO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.88-2007.doc
Keputusan Menteri 89 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.89-2007.doc
Keputusan Menteri 90 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA SARANA DAN PRASARANA SUNGAI, EKSPEDISI LAUT DAN UDARA PADA SEKTOR PERHUBUNGAN KOTA JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.90-2007.doc
Keputusan Menteri 91 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.91-2007.doc
Keputusan Menteri 92 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.92-2007.doc
Keputusan Menteri 93 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.93-2007.doc
Keputusan Menteri 94 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.94-2007.doc
Keputusan Menteri 95 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.95-2007.doc
Keputusan Menteri 96 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.96-2007.doc
Keputusan Menteri 97 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.97-2007.doc
Keputusan Menteri 98 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.98-2007.doc
Keputusan Menteri 99 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.99-2007.doc
Keputusan Menteri 100 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.100-2007.doc
Keputusan Menteri 101 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.101-2007.doc
Keputusan Menteri 102 / 2007 PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN HASIL BUMI, INDUSTRI DAN PRODUKSI YANG DIBAWA KELUAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.102-2007.doc
Keputusan Menteri 103 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.103-2007.doc
Keputusan Menteri 104 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.104-2007.doc
Keputusan Menteri 105 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.105-2007.doc
Keputusan Menteri 106 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.106-2007.doc
Keputusan Menteri 107 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.107-2007.doc
Keputusan Menteri 108 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.108-2007.doc
Keputusan Menteri 109 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA DI SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.109-2007.doc
Keputusan Menteri 110 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.110-2007.doc
Keputusan Menteri 111 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.111-2007.doc
Keputusan Menteri 112 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.112-2007.doc
Keputusan Menteri 113 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.113-2007.doc
Keputusan Menteri 114 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.114-2007.doc
Keputusan Menteri 115 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN / PENGESAHAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.115-2007.doc
Keputusan Menteri 116 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.116-2007.doc
Keputusan Menteri 117 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.117-2007.doc
Keputusan Menteri 118 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.118-2007.doc
Keputusan Menteri 119 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HIBURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.119-2007.doc
Keputusan Menteri 120 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN KHUSUS RADIO DAN TELEVISI SIARAN LOKAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.120-2007.doc
Keputusan Menteri 121 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.121-2007.doc
Keputusan Menteri 122 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN DARATAN LINTAS KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.122-2007.doc
Keputusan Menteri 123 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.123-2007.doc
Keputusan Menteri 124 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.124-2007.doc
Keputusan Menteri 125 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DERMAGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.125-2007.doc
Keputusan Menteri 126 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN ALAT KEPELABUHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.126-2007.doc
Keputusan Menteri 127 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.127-2007.doc
Keputusan Menteri 128 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJI MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.128-2007.doc
Keputusan Menteri 129 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.129-2007.doc
Keputusan Menteri 130 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.130-2007.doc
Keputusan Menteri 131 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.131-2007.doc
Keputusan Menteri 132 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.132-2007.doc
Keputusan Menteri 133 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK DAN HUTAN LAINNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.133-2007.doc
Keputusan Menteri 134 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.134-2007.doc
Keputusan Menteri 135 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN AGAM NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.135-2007.doc
Keputusan Menteri 136 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAYU/HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.136-2007.doc
Keputusan Menteri 138 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TANAH MILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.138-2007.doc
Keputusan Menteri 139 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN DALAM KABUPATEN BUNGO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.139-2007.doc
Keputusan Menteri 140 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.140-2007.doc
Keputusan Menteri 141 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.141-2007.doc
Keputusan Menteri 142 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.142-2007.doc
Keputusan Menteri 143 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.143-2007.doc
Keputusan Menteri 144 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.144-2007.doc
Keputusan Menteri 145 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NGADA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.145-2007.doc
Keputusan Menteri 146 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.146-2007.doc
Keputusan Menteri 147 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG IZIN KAYU YANG MASUK DALAM KABUPATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.147-2007.doc
Keputusan Menteri 148 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.148-2007.doc
Keputusan Menteri 149 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI DAN PENARIKAN LEVY AND GRANT ATAS IZIN PEMANFAATAN KAYU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.149-2007.doc
Keputusan Menteri 150 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN PADA HUTAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.150-2007.doc
Keputusan Menteri 151 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.151-2007.doc
Keputusan Menteri 152 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN DAN PENGESAHAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.152-2007.doc
Keputusan Menteri 153 / 2007 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.153-2007.doc
Keputusan Menteri 1 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 1 2006.doc
Keputusan Menteri 2 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 2 2006.doc
Keputusan Menteri 3 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 3 2006.doc
Keputusan Menteri 4 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, UMUM, DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 4 2006.doc
Keputusan Menteri 5 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 5 2006.doc
Keputusan Menteri 6 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 6 2006.doc
Keputusan Menteri 7 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK BAHAN ASAL HEWAN TERNAK, PRODUKSI BIBIT HEWAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN KKESEHATAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BERAU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 7 2006.doc
Keputusan Menteri 8 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 8 2006.doc
Keputusan Menteri 9 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 9 2006.doc
Keputusan Menteri 10 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 10 2006.doc
Keputusan Menteri 11 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR I2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN DAFTAR PENGANGKUTAN PENGGANTI (DPP) HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 11 2006.doc
Keputusan Menteri 12 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH) Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 12 2006.doc
Keputusan Menteri 13 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 13 2006.doc
Keputusan Menteri 14 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 14 2006.doc
Keputusan Menteri 15 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 15 2006.doc
Keputusan Menteri 16 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 16 2006.doc
Keputusan Menteri 17 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIKKA KE LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 17 2006.doc
Keputusan Menteri 18 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DI KABUPATEN SIKKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 18 2006.doc
Keputusan Menteri 19 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN DALAM KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 19 2006.doc
Keputusan Menteri 20 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 20 2006.doc
Keputusan Menteri 24 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 24 2006.doc
Keputusan Menteri 25 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 25 2006.doc
Keputusan Menteri 26 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 26 2006.doc
Keputusan Menteri 28 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DALAM DAERAH KABUPATEN BARRU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 28 2006.doc
Keputusan Menteri 29 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 29 2006.doc
Keputusan Menteri 30 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN BADAN HUKUM KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 30 2006.doc
Keputusan Menteri 31 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYEBARAN/PEMASARAN BENIH IKAN AIR TAWAR DALAM KABUPATEN TANA TORAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 31 2006.doc
Keputusan Menteri 32 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN MUTU IKAN DALAM KABUPATEN TANA TORAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 32 2006.doc
Keputusan Menteri 33 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN PERUSAHAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 33 2006.doc
Keputusan Menteri 34 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI REGISTRASI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 34 2006.doc
Keputusan Menteri 35 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KOMODITAS PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 35 2006.doc
Keputusan Menteri 36 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 36 2006.doc
Keputusan Menteri 37 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 37 2006.doc
Keputusan Menteri 38 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 50 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 38 2006.doc
Keputusan Menteri 39 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 39 2006.doc
Keputusan Menteri 40 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 40 2006.doc
Keputusan Menteri 41 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PENGATURAN PEMILIK MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 41 2006.doc
Keputusan Menteri 42 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NO 9/PER.BUP/2005 TENTANG IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 42 2006.doc
Keputusan Menteri 43 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 1A TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA ANTENA/TOWER Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 43 2006.doc
Keputusan Menteri 44 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TABANAN NOMOR 674 TAHUN 2002 TENTANG PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 44 2006.doc
Keputusan Menteri 45 / 2006 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH ATAS KEBERADAAN TOWER TELPON SELULER DI KABUPATEN BULELENG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 45 2006.doc
Keputusan Menteri 46 / 2006 PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 46 2006.doc
Keputusan Menteri 47 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN LANGKAT TERHADAP KENDARAAN PENGANGKUT BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 47 2006.doc
Keputusan Menteri 48 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 48 2006.doc
Keputusan Menteri 49 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BINJAI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 49 2006.doc
Keputusan Menteri 50 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN BONGKAR MUAT Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 50 2006.doc
Keputusan Menteri 51 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI ATAS KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 51 2006.doc
Keputusan Menteri 52 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG IZIN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 52 2006.doc
Keputusan Menteri 53 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 53 2006.doc
Keputusan Menteri 54 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI MASUK JALAN DALAM IBUKOTA KABUPATEN SRAGEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 54 2006.doc
Keputusan Menteri 55 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 55 2006.doc
Keputusan Menteri 27 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 27 2006.doc
Keputusan Menteri 56 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO.56 2006.doc
Keputusan Menteri 57 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 57 2006.doc
Keputusan Menteri 58 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 58 2006.doc
Keputusan Menteri 59 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK ATAS PENGELUARAN BARANG ANTAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 59 2006.doc
Keputusan Menteri 60 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN DOMPU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 60 2006.doc
Keputusan Menteri 61 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JALAN DAN JEMBATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 61 2006.doc
Keputusan Menteri 62 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASI MOBIL BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 62 2006.doc
Keputusan Menteri 63 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAN PENGANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN SEPEDA MOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 63 2006.doc
Keputusan Menteri 64 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MASUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE KE WILAYAH KABUPATEN BELU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 64 2006.doc
Keputusan Menteri 65 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPMEN NO. 65 2006.doc
Keputusan Menteri 66 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI JALAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.66 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 67 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmen No.67 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 68 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.68 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 69 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.69 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 70 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.70 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 71 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN / TERNAK UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.71 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 72 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN UNGGAS DAN TELUR DARI DAN KE KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.72 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 73 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PAS TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.73 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 74 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMOTONGAN TERNAK UNTUK PEMERIKSAAN DAGING Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.74 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 75 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.75 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 76 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.76 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 77 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.77 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 78 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG KEUR HEWAN, BAHAN ASAL DARI HEWAN DAN IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.78 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 79 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.79 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 80 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.80 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 81 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.81 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 82 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN / PEMASUKAN TERNAK, HASIL IKUTAN TERNAK, DAN USAHA PETERNAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.82 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 83 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDARI NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.83 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 84 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.84 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 85 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN/TERNAK, BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK , HASIL BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK DAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.85 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 86 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK GAMBIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.86 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 87 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.87 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 88 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS HASIL KAYU OLAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.88 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 89 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERALATAN / MESIN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.89 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 90 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.90 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 91 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGIRIMAN/SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.91 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 92 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.92 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 93 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Keputusan Menteri 94 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK TANDAN BUAH SEGAR (TBS) Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Keputusan Menteri 95 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT POLA KEMITRAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.95 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 96 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.96 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 97 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.97 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 98 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU KELUAR DAERAH KOTA PALANGKARAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.98 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 99 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN KELUAR DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.99 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 100 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI ATAS HASIL HUTAN KAYU, HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN YANG DIANGKUT MELALUI DAN ATAU KELUAR DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR. Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.100 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 101 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.101 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 102 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN HASIL PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HUTAN IKUTAN, PERKEBUNAN DAN HASIL INDUSTRI KELUAR DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.102 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 103 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.103 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 104 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN, PENGOLAHAN DAN PENJUALAN HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.104 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 105 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.105 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 106 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.106 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 107 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH TINGKAT II ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.107 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 108 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.108 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 109 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.109 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 110 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI IZIN PERGUDANGAN DI KABUPATEN ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.110 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 111 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.111 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 112 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.112 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 113 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.113 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 114 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.114 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 115 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.115 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 116 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA KENDARAAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.116 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 117 / 2006 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.117 Th.2006.doc
Keputusan Menteri 22 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TATA NIAGA TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.22-2005.doc
Keputusan Menteri 1 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENGHARGAAN PURNA BHAKTI PEJABAT NEGARA DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.01-2005.doc
Keputusan Menteri 2 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.02-2005.doc
Keputusan Menteri 3 / 2005 PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 522.21/5781/TAHUN 2001 TENTANG PEMBERlAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI USAHA SEKTOR KEHUTANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.03-2005.doc
Keputusan Menteri 4 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRlBUSI IZIN PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.04-2005.doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.05-2005.doc
Keputusan Menteri 6 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR41 TAHUN 2001TENTANG RETRIBUSI SERTIFlKASl PERDAGANGAN TERNAK, PRODUKSI TERNAK, HEWAN PIARA DAN BAHAN ASAL HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.06-2005.doc
Keputusan Menteri 7 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PARE-PARE NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.07-2005.doc
Keputusan Menteri 9 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.09-2005.doc
Keputusan Menteri 10 / 2005 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN ANTAR AREA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.10-2005.doc
Keputusan Menteri 11 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.11-2005.doc
Keputusan Menteri 12 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TANAMAN, BENIH/BIBIT SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.12-2005.doc
Keputusan Menteri 13 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.13-2005.doc
Keputusan Menteri 14 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOLA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PERIKANAN, PENGAWASAN PEMOTONGAN TERNAK. PERDAGANGAN TERNAK DAN PERDAGANGAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.14-2005.doc
Keputusan Menteri 15 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2005.doc
Keputusan Menteri 16 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TELUR AYAM BURAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.16-2005.doc
Keputusan Menteri 17 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH/BIBIT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.17-2005.doc
Keputusan Menteri 18 / 2005 PEMBATALAN PERATUKAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.18-2005.doc
Keputusan Menteri 19 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.19-2005.doc
Keputusan Menteri 20 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN DIBIDANG PERTANIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.20-2005.doc
Keputusan Menteri 23 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.23-2005.doc
Keputusan Menteri 24 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.24-2005.doc
Keputusan Menteri 25 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SERTA PEMERIKSAAN DAGING DAN HASIL IKUTANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.25-2005.doc
Keputusan Menteri 26 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.26-2005.doc
Keputusan Menteri 27 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.27-2005.doc
Keputusan Menteri 28 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.28-2005.doc
Keputusan Menteri 29 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TUBERKULINASI PADA SAPI PERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.29-2005.doc
Keputusan Menteri 30 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PETERNAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.30-2005.doc
Keputusan Menteri 31 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA ATAS PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI. HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.31-2005.doc
Keputusan Menteri 32 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IJlN USAHA BAGI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.32-2005.doc
Keputusan Menteri 33 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.33-2005.doc
Keputusan Menteri 34 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PRODUKSI HASIL TAMBAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.34-2005.doc
Keputusan Menteri 35 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.35-2005.doc
Keputusan Menteri 36 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAI NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTASI HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.36-2005.doc
Keputusan Menteri 37 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.37-2005.doc
Keputusan Menteri 38 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.38-2005.doc
Keputusan Menteri 39 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.39-2005.doc
Keputusan Menteri 40 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.40-2005.doc
Keputusan Menteri 41 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN IIN PENANGKAPAN IKAN- PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN HASIL PERIKANAN YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR DAERAH DAN KARANTINA IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.41-2005.doc
Keputusan Menteri 42 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.42-2005.doc
Keputusan Menteri 43 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.43-2005.doc
Keputusan Menteri 44 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.44-2005.doc
Keputusan Menteri 45 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.45-2005.doc
Keputusan Menteri 46 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN HASIL TANGKAPAN IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.46-2005.doc
Keputusan Menteri 47 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK ALAT TANGKAP IKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.47-2005.doc
Keputusan Menteri 48 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.48-2005.doc
Keputusan Menteri 49 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.49-2005.doc
Keputusan Menteri 50 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN FASILITAS UMUM DI BIDANG PERIKANAN DAN KEBAHARIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.50-2005.doc
Keputusan Menteri 51 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.51-2005.doc
Keputusan Menteri 52 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.52-2005.doc
Keputusan Menteri 53 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.53-2005.doc
Keputusan Menteri 54 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.54-2005.doc
Keputusan Menteri 55 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.55-2005.doc
Keputusan Menteri 56 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 274 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PARA PEMILIK/PENGUASA KENDARAAN BERMOTOR LUAR DAERAH YANG DIOPERASIKAN DI PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.56-2005.doc
Keputusan Menteri 57 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL LAUT TAKA BONERATE Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.57-2005.doc
Keputusan Menteri 58 / 2005 PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK HASIL BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.58-2005.doc
Keputusan Menteri 59 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG NOMOR 30 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.59-2005.doc
Keputusan Menteri 60 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.60-2005.doc
Keputusan Menteri 61 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.61-2005.doc
Keputusan Menteri 62 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATENASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.62-2005.doc
Keputusan Menteri 63 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAKPEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI DAERAH KABUPATEN TINGKAT II ASAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.63-2005.doc
Keputusan Menteri 64 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.64-2005.doc
Keputusan Menteri 65 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.65-2005.doc
Keputusan Menteri 66 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.66-2005.doc
Keputusan Menteri 67 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.67-2005.doc
Keputusan Menteri 68 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.68-2005.doc
Keputusan Menteri 69 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 1996 TENTANG PETUNJ UK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA-USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.69-2005.doc
Keputusan Menteri 70 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TAPIOKA KABUPATEN TULANG BAWANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.70-2005.doc
Keputusan Menteri 71 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK PARKIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.71-2005.doc
Keputusan Menteri 72 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSl USAHA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.72-2005.doc
Keputusan Menteri 73 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 820/554/04/2004 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK YANG AKAN MASUK DAN ATAU KELUAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.73-2005.doc
Keputusan Menteri 74 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.74-2005.doc
Keputusan Menteri 76 / 2005 PE.MBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING (WNA) Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.76-2005.doc
Keputusan Menteri 77 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.77-2005.doc
Keputusan Menteri 78 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG IJIN PENUMPUKAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.78-2005.doc
Keputusan Menteri 79 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.79-2005.doc
Keputusan Menteri 80 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.80-2005.doc
Keputusan Menteri 81 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.81-2005.doc
Keputusan Menteri 82 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.82-2005.doc
Keputusan Menteri 83 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.83-2005.doc
Keputusan Menteri 84 / 2005 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.84-2005.doc
Keputusan Menteri 85 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.85-2005.doc
Keputusan Menteri 86 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.86-2005.doc
Keputusan Menteri 87 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU DARI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.87-2005.doc
Keputusan Menteri 91 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KOPERASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.91-2005.doc
Keputusan Menteri 92 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET, TELUR PENYU DAN RUMPLIT LAUT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.92-2005.doc
Keputusan Menteri 93 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.93-2005.doc
Keputusan Menteri 94 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.94-2005.doc
Keputusan Menteri 95 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.95-2005.doc
Keputusan Menteri 97 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.97-2005.doc
Keputusan Menteri 98 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.98-2005.doc
Keputusan Menteri 99 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.99-2005.doc
Keputusan Menteri 100 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN RETRIBUSI USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.100-2005.doc
Keputusan Menteri 101 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.101-2005.doc
Keputusan Menteri 102 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.102-2005.doc
Keputusan Menteri 103 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG REGISTRASI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.103-2005.doc
Keputusan Menteri 104 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHl NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAYANAN PEMBERIAN IJIN USAHA INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.104-2005.doc
Keputusan Menteri 105 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.105-2005.doc
Keputusan Menteri 106 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI. IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.106-2005.doc
Keputusan Menteri 107 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.107-2005.doc
Keputusan Menteri 108 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.108-2005.doc
Keputusan Menteri 110 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN PENGELUARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.110-2005.doc
Keputusan Menteri 111 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.111-2005.doc
Keputusan Menteri 112 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSt KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.112-2005.doc
Keputusan Menteri 113 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.113-2005.doc
Keputusan Menteri 114 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.114-2005.doc
Keputusan Menteri 115 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.115-2005.doc
Keputusan Menteri 116 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.116-2005.doc
Keputusan Menteri 117 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.117-2005.doc
Keputusan Menteri 118 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERLINDUNGAN JALAN DARI PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.118-2005.doc
Keputusan Menteri 119 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.119-2005.doc
Keputusan Menteri 128 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PETERNAKAN, PENAMPUNGAN. PEMOTONGAN UNGGAS, PEREDARAN DAGING DAN TELUR UNGGAS DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.128-2005.doc
Keputusan Menteri 129 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUATAN BADAN KAPAL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.129-2005.doc
Keputusan Menteri 130 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAKRAH KOTA SAMARINDA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.130-2005.doc
Keputusan Menteri 131 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.131-2005.doc
Keputusan Menteri 132 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.132-2005.doc
Keputusan Menteri 133 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN HASIL BUMI DAN HASIL. INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.133-2005.doc
Keputusan Menteri 134 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN KEPEMILIKAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG SERTA PERLENGKAPANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.134-2005.doc
Keputusan Menteri 135 / 2005 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRlBUSl IZIN USAHA PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.135-2005.doc
Keputusan Menteri 1 / 2005 TINDAK LANJUT RAPAT KERJA GUBERNUR SELURUH INDONESIA TENTANG PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.01-2005.doc
Keputusan Menteri 2 / 2005 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.02-2005.doc
Keputusan Menteri 3 / 2005 PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILLEGAL DI KAWASAN HUTAN DANPEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.03-2005.doc
Keputusan Menteri 4 / 2005 KELEMBAGAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.04-2005.doc
Keputusan Menteri 6 / 2005 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOORDINASI PELAKSANAAN REINTEGRASI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DAN PEMBERDAYAANNYA KE DALAM MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.06-2005.doc
Keputusan Menteri 7 / 2005 PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.07-2005.doc
Keputusan Menteri 8 / 2005 KEGIATAN DESIMINASI DAN SOSIALISASI NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PONDOK PESANTREN Lihat Katalog Lihat Abstrak inmen-no.8-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 96 / 2005 PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen-No.96-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 123 / 2005 PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmen-no.123-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 4 / 2005 PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen-no.4-2005(penerbit).Doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.5-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen-no.5-2005(lamp.I).doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen-no.5-2005(lamp.I)2.doc
Keputusan Menteri 5 / 2005 LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.5-2005(lamp-3)cetak.doc
Keputusan Menteri 6 / 2005 BATAS WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.6-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 7 / 2005 BATAS WILAYAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN KEBUMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.7-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 8 / 2005 PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.8-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 9 / 2005 PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.9-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 10 / 2005 PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.10-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 10 / 2005 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTRI NO 10 THN 2005 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 10.rar
Keputusan Menteri 11 / 2005 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.11-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 12 / 2005 PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.12-2005 (penerbit).doc
Keputusan Menteri 12 / 2005 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTRI NO 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.12-2005(1)penerbit.doc
Keputusan Menteri 13 / 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.13-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 14 / 2005 PENGESAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.14-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 15 / 2005 BATAS WILAYAH KABUPATEN MAMASA DENGAN KABUPATEN MAMUJU, KABUPATEN MAJENE DAN KABUPATEN POLEWALIMAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-No.15-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 16 / 2005 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 7005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.16-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 17 / 2005 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.17-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 18 / 2005 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-No.18-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 19 / 2005 PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.19-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 20 / 2005 PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.20-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 21 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.21-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 21 / 2005 LAMPIRAN NO 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 21.rar
Keputusan Menteri 24 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKBNI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.24-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 25 / 2005 PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.25-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 26 / 2005 PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.26-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 28 / 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.28-2005(penerbit1).doc
Keputusan Menteri 28 / 2005 PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.28A-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 29 / 2005 ORGANISASI DAN TATAKERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.29-2005(1).DOC
Keputusan Menteri 29 / 2005 LAMPERAN NO 29 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.29-2005(2).doc
Keputusan Menteri 30 / 2005 KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.30-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 31 / 2005 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.31-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 32 / 2005 PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.32-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 33 / 2005 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.33-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 34 / 2005 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.34-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 34 / 2005 LAMPIRAN NO 34 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 34.rar
Keputusan Menteri 35.A / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 94 TAHUN 2003 TENTANG SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.35a-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 35 / 2005 LAMPIRAN NO 35 TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN NO 35.rar
Keputusan Menteri 36 / 2005 PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.36-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 37 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.37-2005(PENERBIT).doc
Keputusan Menteri 38 / 2005 TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.38-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 40 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BFA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.40-2005(edit).doc
Keputusan Menteri 40 / 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.40-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 41 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.41-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 42 / 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.42-2005(penerbit).doc
Keputusan Menteri 42.A / 2005 PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permen-no.42A-2005(penerbit)1.doc
Keputusan Menteri 1 / 2005 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, NEGARA-NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.1 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 2 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.2 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 3 / 2005 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.3 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 4 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.4 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 5 / 2005 PERPANJANGAN KEDUA KALI MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.5 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 6 / 2005 PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.6 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 7 / 2005 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.7 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 8 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.8 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 9 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA AFRIKA 2005 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.9 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 10 / 2005 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.10 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 11 / 2005 TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.11 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 12 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.12 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 13 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.13 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 14 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO, PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, PENGADILAN NEGERI NUNUKAN, DAN PENGADILAN NEGERI MALINAU Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.14 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 15 / 2005 PENGGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA DI BRUSSEL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.15 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 16 / 2005 PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.16 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 17 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.17 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 18 / 2005 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PADANG, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN INDRAMAYU DAN KABUPATEN BANDUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.18 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 19 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.19 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 20 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DEPOK, PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG, DAN PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.20 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 21 / 2005 PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.21 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 22 / 2005 PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA SETIAP ORANG YANG TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.22 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 23 / 2005 PEMBENTUKAN PANEL 45 Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.23 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 24 / 2005 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.24 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 26 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.26 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 27 / 2005 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN, KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG, KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA, KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULIK, KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN, KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU, KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI DAN KEJAKSAAN NEGERI TUBEI Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.27 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 28 / 2005 PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.28 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 29 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.29 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 30 / 2005 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak KEPPRES No.30 TH 2005.pdf
Keputusan Menteri 15 / 2004 PENILAIAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II YANG TELAH MENCAPAI USIA 56 TAHUN KE ATAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2004.doc
Keputusan Menteri 68 / 2004 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.68-2004.doc
Keputusan Menteri 69 / 2004 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.69-2004.doc
Keputusan Menteri 106 / 2004 JABATAN PENELITI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.106-2004.doc
Keputusan Menteri 146 / 2004 PERMINTAAN CUTI, PENETAPAN STATUS NON AKTIF GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN DALAM RANGKA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.146-2004.doc
Keputusan Menteri 147 / 2004 PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.147-2004.doc
Keputusan Menteri 151 / 2004 PENYELENGGARAAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.151-2004.doc
Keputusan Menteri 152 / 2004 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.152-2004.doc
Keputusan Menteri 153 / 2004 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.153-2004.doc
Keputusan Menteri 154 / 2004 PENILAIAN PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN DARI NEGARA KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA, WARGA NEGARA ASING DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.154-2004.doc
Keputusan Menteri 155 / 2004 TATACARA PERESMIAN, PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DAN PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.155-2004.doc
Keputusan Menteri 156 / 2004 PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.156-2004.doc
Keputusan Menteri 157 / 2004 PEDOMAN PENGASUHAN PRAJA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.157-2004.doc
Keputusan Menteri 158 / 2004 PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.158-2004.doc
Keputusan Menteri 159 / 2004 PEDOMAN ORGANISASI KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.159-2004.doc
Keputusan Menteri 160 / 2004 KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.160-2004.doc
Keputusan Menteri 161 / 2004 PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.161-2004.doc
Keputusan Menteri 162 / 2004 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.162-2004.doc
Keputusan Menteri 163 / 2004 PENENTUAN BATAS WILAYAH KABUPATEN MIMIKA DENGAN KABUPATEN PANIAI DAN KABUPATEN PUNCAK JAYA DI GUNUNG GRASBERG DAN SEKITARNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.163-2004(1).doc
Keputusan Menteri 164 / 2004 ORGANISASI SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.164-2004(edit).doc
Keputusan Menteri 165 / 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.165-2004.doc
Keputusan Menteri 168 / 2004 PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.168-2004.doc
Keputusan Menteri 169 / 2004 PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.169-2004.doc
Keputusan Menteri 245 / 2004 PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.245-2004.doc
Keputusan Menteri 246 / 2004 BATAS WILAYAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.246-2004.doc
Keputusan Menteri 1 / 2003 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.1-2003.doc
Keputusan Menteri 4 / 2003 PROGRAM PASCA SARJANA STRATA 2 (S2) MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH (MAPD) DI SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.4-2003.doc
Keputusan Menteri 5 / 2003 IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.5-2003.doc
Keputusan Menteri 6 / 2003 PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.6-2003.doc
Keputusan Menteri 7 / 2003 PEDOMAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.7-2003.doc
Keputusan Menteri 8 / 2003 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.8-2003.doc
Keputusan Menteri 8 / 2003 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.8-2003(lamp2).doc
Keputusan Menteri 9 / 2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.9-2003.doc
Keputusan Menteri 10 / 2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.10-2003.doc
Keputusan Menteri 12 / 2003 PEDOMAN PENILAIAN BARANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.12-2003.doc
Keputusan Menteri 13 / 2003 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.13-2003.doc
Keputusan Menteri 14 / 2003 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.14-2003.doc
Keputusan Menteri 15 / 2003 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2003.doc
Keputusan Menteri 16 / 2003 TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.16-2003(final1).doc
Keputusan Menteri 17 / 2003 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.17-2003.doc
Keputusan Menteri 18 / 2003 PENYALURAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.18-2003.doc
Keputusan Menteri 19 / 2003 PEMBINAAN PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.19-2003.doc
Keputusan Menteri 20 / 2003 PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.20-2003.doc
Keputusan Menteri 21 / 2003 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.21-2003.doc
Keputusan Menteri 22 / 2003 PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.22-2003.doc
Keputusan Menteri 22 / 2003 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.22-2003(2).doc
Keputusan Menteri 23 / 2003 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG BATAS JUMLAH DAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN SERTA DESA DALAM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.23-2003.doc
Keputusan Menteri 24 / 2003 PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.24-2003.doc
Keputusan Menteri 25 / 2003 PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.25-2003.doc
Keputusan Menteri 26 / 2003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.26-2003.doc
Keputusan Menteri 93 / 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.93-2003.doc
Keputusan Menteri 94 / 2003 SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.94-2003.doc
Keputusan Menteri 109 / 2003 PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.109-2003.doc
Keputusan Menteri 116 / 2003 PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.116-2003.doc
Keputusan Menteri 117 / 2003 PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA NEGARA INDONESIA LAINNYA DI DAERAH BERGEJOLAK DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.117-2003.doc
Keputusan Menteri 118 / 2003 PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.118-2003.doc
Keputusan Menteri 125 / 2003 PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.125-2003.doc
Keputusan Menteri 126 / 2003 BENTUK PRODUK PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.126-2003.doc
Keputusan Menteri 127 / 2003 PEDOMAN KELEMBAGAAN BADAN NARKOTIKA PROPINSI DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.127-2003.doc
Keputusan Menteri 128 / 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 1993 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.128-2003.doc
Keputusan Menteri 129 / 2003 PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGKAJIAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.129-2003.doc
Keputusan Menteri 130 / 2003 ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.130-2003.doc
Keputusan Menteri 131 / 2003 PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.131-2003.doc
Keputusan Menteri 131 / 2003 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 131 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.131-2003(2).doc
Keputusan Menteri 132 / 2003 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO.132-2003.doc
Keputusan Menteri 95 / 2003 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA SAAT MENJELANG DAN SESUDAH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak KMDN-NO-95-2003.doc
Keputusan Menteri 2 / 2001 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.2-2001.rtf
Keputusan Menteri 3 / 2001 PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.3-2001.doc
Keputusan Menteri 4 / 2001 PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.4-2001.doc
Keputusan Menteri 7 / 2001 PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.7-2001.doc
Keputusan Menteri 8 / 2001 PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA ATAU DIPILIH / DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.8-2001.doc
Keputusan Menteri 15 / 2001 PENATARAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPAMA DAN SPAMEN ( DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN II) DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-2001.rtf
Keputusan Menteri 17 / 2001 PELIMPAHAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA GUBERNUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.17-2001.rtf
Keputusan Menteri 20 / 2001 PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.20-2001.rtf
Keputusan Menteri 21 / 2001 TEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.21-2001.rtf
Keputusan Menteri 29 / 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.29-2001.doc
Keputusan Menteri 31 / 2001 URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SEKSI DAN SUB BIDANG Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.31-2001.rtf
Keputusan Menteri 34 / 2001 PENGAMANAN BERITA RAHASIA MELALUI PROSES PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.34-2001.doc
Keputusan Menteri 42 / 2001 PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG DAN HUTANG PIUTANG PADA DAERAH YANG BARU DIBENTUK Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.42-2001.doc
Keputusan Menteri 44 / 2001 BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.44-2001.doc
Keputusan Menteri 45 / 2001 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOKPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.45-2001.rtf
Keputusan Menteri 46 / 2001 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.46-2001.doc
Keputusan Menteri 47 / 2001 IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.47-2001.rtf
Keputusan Menteri 48 / 2001 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.48-2001.doc
Keputusan Menteri 49 / 2001 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.49-2001.doc
Keputusan Menteri 50 / 2001 PEDOMAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.50-2001.rtf
Keputusan Menteri 2 / 2000 PEDOMAN TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.2-2000.rtf
Keputusan Menteri 3 / 2000 TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.3-2000.rtf
Keputusan Menteri 4 / 2000 PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.4-2000.doc
Keputusan Menteri 5 / 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.5-2000.rtf
Keputusan Menteri 8 / 2000 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 950-176A TAIIUN 1999 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DITUGASKAN SEBAGAI ORDONATUR DAN PEMEGANG KAS DANA PEMBANGUNAN LANJUTAN KESATRIAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.8-2000.rtf
Keputusan Menteri 15 / 2000 URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmen No.15-2000.rtf
Keputusan Menteri 17 / 2000 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.17-2000.rtf
Keputusan Menteri 20 / 2000 PENYELENGGARAAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.20-2000.rtf
Keputusan Menteri 27 / 2000 ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.27-2000.rtf
Keputusan Menteri 32 / 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN INPASSING/PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.32-2000.rtf
Keputusan Menteri 38 / 2000 PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH SERTA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak kepmen No.38-2000.rtf
Keputusan Menteri 43 / 2000 PEDOMAN KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.43-2000.rtf
Keputusan Menteri 53 / 2000 GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.53-2000.rtf
Keputusan Menteri 1 / 1999 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.01-1999.rtf
Keputusan Menteri 6 / 1999 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.06-1999.rtf
Keputusan Menteri 8 / 1999 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.08-1999.rtf
Keputusan Menteri 15 / 1999 PEDOMAN CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.15-1999.rtf
Keputusan Menteri 26 / 1999 DATA JUMLAH PENDUDUK DESA/KELURAHAN DI SELURUH INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.26-1999.doc
Keputusan Menteri 29 / 1999 PENYUSUNAN LAPORAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN PEMUKIMAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.29-1999.doc
Keputusan Menteri 43 / 1999 SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.43-1999.rtf
Keputusan Menteri 50 / 1999 KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.50.1999.rtf
Keputusan Menteri 62 / 1999 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.62-1999.rtf
Keputusan Menteri 63 / 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.63-1999.doc
Keputusan Menteri 64 / 1999 PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.64-1999.doc
Keputusan Menteri 84 / 2 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Kepmen No.84-2007.doc
Peraturan Menteri 1 / 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.1 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.2 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.3 TH 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.4 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.5 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.6 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2019 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.7 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.8 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2019 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.10 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2019 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.11 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2019 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.12 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2019 PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.13 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.14 Th. 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2019 TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.15 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2019 PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.16 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.18 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 9 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2019 PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 17 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 19 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 21 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 23 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 24 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 24 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 26 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 26 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 27 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 28 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 29 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 30 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.31 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2019 PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.32 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.33 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2019 PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.34 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 37 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNG MAS DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 37 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 38 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 39 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 43 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEC DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 45 / 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.45 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 46 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 47 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JEMBER DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 47 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 48 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JOMBANG DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 48 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 50 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 50 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 51 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.52 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 53 / 2019 PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 53 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri 54 / 2019 PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.54 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI DENGAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 55 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2019 PEDOMAN NOMENKLATUR DAN UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.56 Th 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 57 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 57 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 58 / 2019 MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI, DAN ANTARPROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 58 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 59 / 2019 TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.59 Tahun 2019+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 60 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 60 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 61 / 2019 PERNCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 61 Th 2019.pdf
Peraturan Menteri 62 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 62 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 63 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 63 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 64 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 64 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 65 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN OGAN KOMERIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 65 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 66 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARO JAMBI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 66 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 67 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SIMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 67 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 68 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 68 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 69 / 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No 69 Th 2019+Lampiran Peta.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.1 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2018 KEWASPADAAN DINI DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.2 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2018 PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.3 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2018 PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.4 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2018 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.6 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2018 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 8 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.8 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2018 REVIU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.9 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2018 REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.10 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2018 SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.11 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.12 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.13 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.14 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.15 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.16 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2018 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.18 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2018 PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.19 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2018 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 21 / 2018 PENILAI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.21 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2018 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.22 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2018 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.34 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2018 KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.35 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2018 TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.36 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2018 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.37 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.38 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2018 PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.41 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2018 STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.42 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.43 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2018 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.51 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2018 PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.52 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2018 BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.30 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.44 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.45 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 77 / 2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.77 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 81 / 2018 KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.81 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 83 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.83 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 98 / 2018 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No. 98 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 99 / 2018 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.99 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 100 / 2018 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.100 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 102 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.102 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 104 / 2018 PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.104 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 105 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN DAN BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.105 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 106 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.106 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 107 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.107 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 109 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 112 / 2018 PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.112 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 113 / 2018 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.113 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 116 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.116 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 117 / 2018 PENDANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.117 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 118 / 2018 RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.118 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 119 / 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.119 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 120 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.120 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 121 / 2018 STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.121 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 122 / 2018 STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.122 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 123 / 2018 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.123 TH 2018.pdf
Peraturan Menteri 126 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 127 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 130 / 2018 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.130 Th 2018+Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 131 / 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.131 Th 2018+Peta Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 132 / 2018 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.132 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri 133 / 2018 PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.133 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri 134 / 2018 KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.134 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri 135 / 2018 PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.135 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2016 PENGELOLAAN ASET DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2016 KARTU IDENTITAS ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4 TH 2016_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5 TH 2016_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2016 PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2016 PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2016 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2016 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2016 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2016_Lampiran.rar
Peraturan Menteri 13 / 2016 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2016 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2016 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2016 PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2016 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak NO 21 THN 2016.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 2 / 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 2 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2015_Lampiran I.xls
Peraturan Menteri 2 / 2015 LAMPIRAN II PERATUAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANGPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2015_Lampiran II.xls
Peraturan Menteri 2 / 2015 AUTENFIKASI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 9. autentifikasi Lampiran I Permendagri No 02 Tahun 2015 edit 1.xls
Peraturan Menteri 2 / 2015 AUTENFIKASI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak 10. Autentifikasi Lampiran II Permendagri No. 02 Tahun 2015 edit 1.xls
Peraturan Menteri 3 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.3 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 4 / 2015 BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 5 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 6 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 7 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 8 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 9 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 10 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 11 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 12 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 13 / 2015 BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 14 / 2015 PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 14 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2015_Lampiran.doc
Peraturan Menteri 15 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 16 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 17 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 18 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 19 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 20 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 21 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 22 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 24 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 25 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI DENGAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 26 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 27 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 28 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 29 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 30 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 31 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 32 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 34 / 2015 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 34 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2015_lampiran.doc
Peraturan Menteri 36 / 2015 BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 37 / 2015 BATAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 38 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN DAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 39 / 2015 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2015 IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 42 / 2015 PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 42 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2015 PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2015_lampiran.doc
Peraturan Menteri 45 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 46 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 47 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 48 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 50 / 2015 BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 50 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50 TH 2015_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 51 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51 TH 2015_Lampiran.xlsx
Peraturan Menteri 52 / 2015 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 52 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 53 / 2015 LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 53 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2015_Lampiran.docx
Peraturan Menteri 54 / 2015 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 54 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Autentifikasi lampiran 1. tanggal 24 doc.doc
Peraturan Menteri 54 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Autentifikasi 6. Matriks 2 Kerangka Regulasi 20152015.doc
Peraturan Menteri 54 / 2015 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak Autentifikasi Matriks Renstra per 22 Mei 2015 edit 19 Juni 2015.xls
Peraturan Menteri 55 / 2015 PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 56 / 2015 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (ACEH) Lihat Katalog Lihat Abstrak 11. aceh.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMUT) Lihat Katalog Lihat Abstrak 12. sumut.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMBAR) Lihat Katalog Lihat Abstrak 13. sumbar.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (RIAU) Lihat Katalog Lihat Abstrak 14. riau.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JAMBI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 15. jambi.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SUMSEL) Lihat Katalog Lihat Abstrak 16. sumsel.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BENGKULU) Lihat Katalog Lihat Abstrak 17. bengkulu.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (LAMPUNG) Lihat Katalog Lihat Abstrak 18. lampung.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BABEL) Lihat Katalog Lihat Abstrak 19. babel.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KEPRI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 21. kepri.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (DKI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 31. dki.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JABAR) Lihat Katalog Lihat Abstrak 32. jabar.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JATENG) Lihat Katalog Lihat Abstrak 33. jateng.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (DIY) Lihat Katalog Lihat Abstrak 34. diy.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BANTEN) Lihat Katalog Lihat Abstrak 36. banten.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JATIM) Lihat Katalog Lihat Abstrak 35. jatim.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BALI) Lihat Katalog Lihat Abstrak 51. bali.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (NTB) Lihat Katalog Lihat Abstrak 52. ntb.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (NTT) Lihat Katalog Lihat Abstrak 53. ntt.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KALBAR) Lihat Katalog Lihat Abstrak 61. kalbar.pdf
Peraturan Menteri 57 / 2015 SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 58 / 2015 BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 58 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58 TH 2015_Lamp_Bitung_Minut.jpg
Peraturan Menteri 59 / 2015 BATAS DAERAH KOTA AMBON DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 59 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KOTA AMBON DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59 TH 2015_Lamp_Ambon_MalTeng resize.jpg
Peraturan Menteri 60 / 2015 BATAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DENGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 60 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DENGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60 TH 2015_lamp_MalTengSBT resize.jpg
Peraturan Menteri 61 / 2015 PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 61 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61 TH 2012_Lamp.doc
Peraturan Menteri 62 / 2015 STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 62 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62 TH 2015_LAMPIRAN.docx
Peraturan Menteri 63 / 2015 PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.63 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 63 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.63 TH 2015_LAMPIRAN.docx
Peraturan Menteri 64 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 64 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64 TH 2015_Lamp.xlsx
Peraturan Menteri 65 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 65 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65 TH 2015_LAMPIRAN_I.docx
Peraturan Menteri 65 / 2015 LAMPIRAN MATRIK PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65 TH 2015_matrik_renja_revisi_2015.xls
Peraturan Menteri 66 / 2015 PEDOMAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.66 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 67 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.67 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 68 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 68 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2015_LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri 68 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2015_LAMPIRAN II.docx
Peraturan Menteri 69 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.69 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 70 / 2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 70 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70 TH 2015_LAMPIRAN.doc
Peraturan Menteri 71 / 2015 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 71 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71 TH 2015_Lampiran.doc
Peraturan Menteri 72 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.72 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 73 / 2015 PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.73 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 73 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.73 Th 2015_Lampiran.docx
Peraturan Menteri 74 / 2015 TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.74 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 75 / 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.75 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 75 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Lamp SUPL III Tahun 2015.xlsx
Peraturan Menteri 76 / 2015 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.76 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 77 / 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.77 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 78 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.78 TH 2015_Lampiran I.pdf
Peraturan Menteri 78 / 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.78 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri 78 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 201 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.78 TH 2015_Lampiran II.pdf
Peraturan Menteri 79 / 2015 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri 79 / 2015 LAMPIRAN PERATURAN I MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79 TH 2015_Lampiran I.pdf
Peraturan Menteri 79 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79 TH 2015_Lampiran II.pdf
Peraturan Menteri 80 / 2015 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.80 TH 2015.rtf
Peraturan Menteri 80 / 2015 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP I Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri 81 / 2015 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.81 TH 2015.docx
Peraturan Menteri 80 / 2015 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP II Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri 80 / 2015 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP III Permendagri 80 Thn 2015.rtf
Peraturan Menteri 82 / 2015 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.82 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 83 / 2015 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.83 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 84 / 2015 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.84 TH 2015.doc
Peraturan Menteri 85 / 2015 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB-BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH, SUB-BIDANG SARANA DAN PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SUB-BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN, DAN SUB-BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.85 TH 2015.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2015 PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2009.rtf
Peraturan Menteri 1 / 2014 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2014 PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 2 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2014 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 5 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 6 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 7 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2014 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 8 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 9 / 2014 PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 9 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 10 / 2014 TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 10 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 11 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2014 PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 12 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 13 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 15 / 2014 PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 15 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 16 / 2014 SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 16 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 17 / 2014 LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 17 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 18 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 18 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 19 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2014 BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 21 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 22 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 23 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 24 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 25 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2014 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 26 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2014 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 27 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2014 REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN ANJUNGAN DAERAH DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 28 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 30 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 31 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 32 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 33 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2014 SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 34 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2014 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 35 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2014 ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 36 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2014 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 37 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2014 UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 38 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2014 PEDOMAN PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 39 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2014 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 40 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 42 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 43 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 43 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 44 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 44 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 45 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 45 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 46 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 46 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 47 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KOTA BINJAI DAN BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 47 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 48 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 48 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 49 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 49 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 51 / 2014 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 51 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2014 PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 52 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 53 / 2014 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 53 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 54 / 2014 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 54 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 55 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 56 / 2014 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 56 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 62 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 62 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 63 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 63 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 64 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 64 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 65 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 65 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 66 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 66 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 67 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 67 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 69 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 69 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 70 / 2014 PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 70 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 72 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN PACITAN DENGAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 72 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 73 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 73 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 74 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 74 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 75 / 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 75 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 76 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 76 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 77 / 2014 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 77 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 78 / 2014 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 78 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 79 / 2014 TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permen_bersama_no.79_th_2014.pdf
Peraturan Menteri 80 / 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 80 Tahun 2014.rar
Peraturan Menteri 83 / 2014 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIl Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 83 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2013 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2013 PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 3 / 2013 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.3 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2013 DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Pemen No.4 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 16 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2013 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 19 / 2013 PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 21 / 2013 FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2013 STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2013 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 24 / 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 25 / 2013 BATAS DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 26 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2013 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 29 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 30 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 31 / 2013 BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 32 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 33 / 2013 BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 34 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 35 / 2013 TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 36 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 37 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 38 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 39 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 40 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 41 / 2013 BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 42 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 43 / 2013 PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2013 BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.44 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 45 / 2013 PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 46 / 2013 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 47 / 2013 BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 48 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 49 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SELUMA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 50 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 51 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 52 / 2013 BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 53 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 54 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 55 / 2013 BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 56 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 57 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN TEGAL DAN KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PEMALANG SERTA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 58 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 59 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BREBES DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 60 / 2013 KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 61 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 62 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 63 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.63 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 64 / 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 65 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 66 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.66 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 67 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.67 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 68 / 2013 PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 70 / 2013 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 71 / 2013 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 72 / 2013 PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.72 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 73 / 2013 BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.73 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 74 / 2013 BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.74 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 75 / 2013 BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.75 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 76 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.76 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 77 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.77 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 78 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.78 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 79 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.79 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 80 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.80 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 81 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.81 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 83 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.83 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 84 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.84 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 85 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.85 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 86 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.86 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 87 / 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.87 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 88 / 2013 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.88 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 89 / 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.89 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 90 / 2013 RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.90 TH 2013.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 14 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 17 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 18 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri 19 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 20 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2013_LAMPIRAN.pdf
Peraturan Menteri 22 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2013_lampiran.pdf
Peraturan Menteri 23 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri 24 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2013_Lampiran.rar
Peraturan Menteri 26 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 27 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 28 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2013_LampiranI_II.xlsx
Peraturan Menteri 30 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Permen No.30 Thn 2013 KAB BANGLI-GIANYAR.jpg
Peraturan Menteri 35 / 2013 LANPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri 36 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 1.solok - padang pariaman.jpeg
Peraturan Menteri 33 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2013_lampiran.jpg
Peraturan Menteri 32 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Permen No. 32 Thn 2013 BANGLI - KLUNGKUNG.jpg
Peraturan Menteri 31 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Permen No 31 TH 2013 KOTA DENPASAR-GIANYAR2.jpg
Peraturan Menteri 37 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 2.solok - pesisir selatan.jpeg
Peraturan Menteri 38 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 3.solok - solok selatan.jpeg
Peraturan Menteri 39 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 4.solok - sawahlunto.jpeg
Peraturan Menteri 40 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 5.solok - kota padang.jpeg
Peraturan Menteri 41 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak 6.solok - kota solok & kota padang.jpeg
Peraturan Menteri 42 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 44 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Layout_Riau-Sumbar_A.jpg
Peraturan Menteri 46 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TAHUNB 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2013_LAMPIRAN.xls
Peraturan Menteri 53 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 54 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 56 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 58 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 60 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 60 TAHUN 2013 KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 61 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 62 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62 TH 2013_Lampiran.jpg
Peraturan Menteri 64 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64 TH 2013 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 65 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERMENDAGRI 65_TABALONG-HSU.jpg
Peraturan Menteri 66 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERMENDAGRI 66 LIMAPULUH KOTA - AGAM.jpg
Peraturan Menteri 67 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN PERMENDAGRI 67 LIMAPULUH KOTA - TANAH DATAR - SIJUNJUNG
Peraturan Menteri 68 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68 TH 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 70 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.70 TH 2013_Lampiran.xlsx
Peraturan Menteri 71 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71 TH 2013 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 72 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.72 TH 2013_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri 73 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Palangkaraya_Katingan_A1_150.jpg
Peraturan Menteri 74 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PALANGKARAYA-PULANGPISAU_permendagri 74 - 2013.jpg
Peraturan Menteri 75 / 2013 PERATURAN MENTERI NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Palangkaraya_Gunungmas_A1_150.jpg
Peraturan Menteri 76 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KAPUAS-GUNUNGMAS_permendagri 76 - 2013.jpg
Peraturan Menteri 77 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak KAPUAS-PULANGPISAU_permendagri 77 - 2013.jpg
Peraturan Menteri 78 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak layout_pekalongan_batang.jpg
Peraturan Menteri 79 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Template Layout (banjarnegara_wonosobo).jpg
Peraturan Menteri 80 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak peta_permen_temanggung_wonosobo.jpg
Peraturan Menteri 83 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak layout_bantul_sleman_fix.jpg
Peraturan Menteri 84 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Malang-Jombang.jpg
Peraturan Menteri 86 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak MALANG-LUMAJANG.jpg
Peraturan Menteri 87 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Sampang-Bangkalan.jpg
Peraturan Menteri 89 / 2013 PE LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.89 TH 2013_LAMPIRANf.pdf
Peraturan Menteri 90 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.90 TH 2013_lampiran.rar
Peraturan Menteri 85 / 2013 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Sampang-Pamekasan.jpg
Peraturan Menteri 1 / 2012 PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No 1.pdf
Peraturan Menteri 1 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.1 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 2 / 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2.pdf
Peraturan Menteri 2 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM MENTERI NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 3 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.3.pdf
Peraturan Menteri 4 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4.pdf
Peraturan Menteri 5 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5.pdf
Peraturan Menteri 6 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6.pdf
Peraturan Menteri 7 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9.pdf
Peraturan Menteri 10 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10.pdf
Peraturan Menteri 11 / 2012 BATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11.pdf
Peraturan Menteri 12 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2012 MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13.pdf
Peraturan Menteri 13 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2012_Lampiran.rar
Peraturan Menteri 14 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14.pdf
Peraturan Menteri 15 / 2012 BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 16 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 17 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 18 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 19 / 2012 PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 20 / 2012 PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 21 / 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 22 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 23 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Peraturan Menteri 24 / 2012 BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 25 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 26 / 2012 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 27 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 28 / 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 29 / 2012 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 30 / 2012 PEDOMAN PEMBERIAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA IBU KOTA, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PERUBAHAN NAMA IBU KOTA, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 28 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 29 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 31 / 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 32 / 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 32 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 33 / 2012 PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 34 / 2012 PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 35 / 2012 ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 35 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 36 / 2012 PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor: 03 TAHUN 2012 Nomor: 36 TAHUN 2012 TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 37 / 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2012.doc
Peraturan Menteri 37 / 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2012 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 2 / 2011 PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.2 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 3 / 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.3 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 2 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No. 2 Thn 2011Lampiran Ped. Pembentukan BPP di Daerah LAMPIRAN.rtf
Peraturan Menteri 4 / 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.4 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 4 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No. 4 Thn 2011 ttg SOP di Lingk Kemendagri (LAMPIRAN I).rtf
Peraturan Menteri 4 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 4 TAHUN 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No. 4 Thn 2011 ttg SOP di Lingk Kemendagri (LAMPIRAN II).rtf
Peraturan Menteri 5 / 2011 RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 5 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.5-2011_Lampiran.rtf
Peraturan Menteri 6 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 6 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.6-2011_Lampiran.rtf
Peraturan Menteri 7 / 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.7 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 8 / 2011 PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.8 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 9 / 2011 PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.9 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 10 / 2011 PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 11 / 2011 PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 11 / 2011 PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 12 / 2011 BATAS DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 13 / 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 14 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 14 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14-2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri 15 / 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 15 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2011 Lapiran I.doc
Peraturan Menteri 15 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2011 Lampiran II.doc
Peraturan Menteri 15 / 2011 LAMPIRAN III PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15 TH 2011 Lampiran III.doc
Peraturan Menteri 17 / 2011 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 19 / 2011 PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 20 / 2011 PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 20 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 21 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 21 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 22 / 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 22 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN Permen No.22 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 23 / 2011 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP II.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN III PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP III.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak ALBER.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak BUS.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak JEEP.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak LTRUCK.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak MICROBUS.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak PICKUP.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak RD2.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak RODA-3.xls
Peraturan Menteri 23 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak SEDAN.xls
Peraturan Menteri 24 / 2011 PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 24 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 25 / 2011 PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 27 / 2011 JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 28 / 2011 PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 29 / 2011 PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 30 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 30 / 2011 LAMPIRAN KEPUTUSAMN KEMENTERIAN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30 TH 2011 lampiran.doc
Peraturan Menteri 31 / 2011 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 32 / 2011 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 32 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32 TH 2011_Lampiran.doc
Peraturan Menteri 33 / 2011 PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 34 / 2011 PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 34 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34 TH 2011_Lampiran.doc
Peraturan Menteri 35 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 35 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35 TH 2011_lampiran.XLS
Peraturan Menteri 36 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 36 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2011 LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri 36 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36 TH 2011 LAMPIRAN II.rtf
Peraturan Menteri 37 / 2011 PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 37 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37 TH 2011_LAMPIRAN.doc
Peraturan Menteri 38 / 2011 PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 39 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 40 / 2011 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 40 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40 TH 2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri 41 / 2011 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 41 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41 TH 2011_lampiran.rtf
Peraturan Menteri 42 / 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 42 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2011_LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri 42 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2011_LAMPIRAN II.doc
Peraturan Menteri 42 / 2011 LAMPIRAN II AKHIR PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42 TH 2011_Akhir_lampiran II.doc
Peraturan Menteri 43 / 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 44 / 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.44 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 45 / 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 46 / 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 46 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2011_LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri 46 / 2011 LAMPIRAN I TABEL PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46 TH 2011_TABEL 1 LAMPIRAN I.doc
Peraturan Menteri 47 / 2011 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 47 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47 TH 2011_lampiran.doc
Peraturan Menteri 49 / 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 49 / 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49 TH 2011Lampiran.xls
Peraturan Menteri 51 / 2011 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 52 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN I SOP daerah.rtf
Peraturan Menteri 52 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN II SOP daerah.rtf
Peraturan Menteri 53 / 2011 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53 TH 2011.doc
Peraturan Menteri 53 / 2011 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN I.rtf
Peraturan Menteri 53 / 2011 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN II.rtf
Peraturan Menteri 53 / 2011 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMPIRAN III.rtf
Peraturan Menteri 34 / 2009 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570.05-317 TAHUN 2007- NOMOR 298/KMK.07/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT INVESTASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2008.rtf
Peraturan Menteri 1 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2009.rtf
Peraturan Menteri 1 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2009(lamp.).rtf
Peraturan Menteri 2 / 2009 BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.02-2009.rtf
Peraturan Menteri 3 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.03-2009.rtf
Peraturan Menteri 4 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2009.rtf
Peraturan Menteri 5 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.05-2009.rtf
Peraturan Menteri 6 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.06-2009.rtf
Peraturan Menteri 7 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07-2009.rtf
Peraturan Menteri 8 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2009.doc
Peraturan Menteri 8 / 2009 LAMPIRAN WAJIB PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2009 Lamp. Wajib.pdf
Peraturan Menteri 8 / 2009 LAMPIRAN PILIHAN PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2009 Lamp.Pilihan.pdf
Peraturan Menteri 9 / 2009 PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.09-2009.rtf
Peraturan Menteri 11 / 2009 KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2009.rtf
Peraturan Menteri 12 / 2009 PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, BALAI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN RUMAH SAKIT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.12-2009.doc
Peraturan Menteri 13 / 2009 TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13-2009.rtf
Peraturan Menteri 14 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14-2009.doc
Peraturan Menteri 15 / 2009 PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15-2009.doc
Peraturan Menteri 16 / 2009 STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16-2009.doc
Peraturan Menteri 17 / 2009 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17-2009.rtf
Peraturan Menteri 18 / 2009 PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18-2009.rtf
Peraturan Menteri 19 / 2009 PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.19-2009.doc
Peraturan Menteri 20 / 2009 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.20-2009.rtf
Peraturan Menteri 20 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20-2009-Lampiran.rtf
Peraturan Menteri 21 / 2009 PEMBATALAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ALOKASI PENGGUNAAN LAHAN BLOK I DI KAWASAN EFEKTIF PARIWISATA PADANGBAI MENGENAI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA CANDIDASA KABUPATEN KARANGASEM Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.21-2009.doc
Peraturan Menteri 22 / 2009 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2009.doc
Peraturan Menteri 22 / 2009 LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2009(Lamp.1).doc
Peraturan Menteri 22 / 2009 LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2009(lamp.2).doc
Peraturan Menteri 23 / 2009 TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23-2009.doc
Peraturan Menteri 24 / 2009 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24-2009.doc
Peraturan Menteri 25 / 2009 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25-2009.doc
Peraturan Menteri 26 / 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen no.26-2009.doc
Peraturan Menteri 27 / 2009 PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27-2009.doc
Peraturan Menteri 28 / 2009 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28-2009.doc
Peraturan Menteri 29 / 2009 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29-2009.doc
Peraturan Menteri 30 / 2009 PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30-2009.doc
Peraturan Menteri 31 / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31-2009.doc
Peraturan Menteri 32 / 2009 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2009.rtf
Peraturan Menteri 32 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2009 (lamp).rtf
Peraturan Menteri 33 / 2009 PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33-2009.rtf
Peraturan Menteri 34 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2009.rtf
Peraturan Menteri 34 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2009(lamp).rtf
Peraturan Menteri 35 / 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35-2009.rtf
Peraturan Menteri 36 / 2009 STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36-2009.doc
Peraturan Menteri 37 / 2009 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN/KOTA PADA PEMERINTAH ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37-2009.doc
Peraturan Menteri 38 / 2009 STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38-2009.doc
Peraturan Menteri 39 / 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39-2009.doc
Peraturan Menteri 40 / 2009 PEMBINAAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40-2009.doc
Peraturan Menteri 41 / 2009 PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41-2009.doc
Peraturan Menteri 42 / 2009 PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42-2009.doc
Peraturan Menteri 43 / 2009 PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43-2009.doc
Peraturan Menteri 44 / 2009 PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.44-2009.doc
Peraturan Menteri 45 / 2009 STANDAR KOMPETENSI PENGASUH INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.45-2009.doc
Peraturan Menteri 46 / 2009 PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46-2009.doc
Peraturan Menteri 47 / 2009 PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.47-2009.doc
Peraturan Menteri 48 / 2009 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48-2009.doc
Peraturan Menteri 49 / 2009 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.49-2009.doc
Peraturan Menteri 50 / 2009 PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50-2009.doc
Peraturan Menteri 51 / 2009 KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA IV INSTITUT PEMERINTAKAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.51-2009.doc
Peraturan Menteri 52 / 2009 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52-2009.doc
Peraturan Menteri 53 / 2009 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53-2009.rtf
Peraturan Menteri 54 / 2009 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54-2009(edit).doc
Peraturan Menteri 55 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2009.doc
Peraturan Menteri 56 / 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56-2009.doc
Peraturan Menteri 57 / 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.57-2009.doc
Peraturan Menteri 58 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.58-2009.doc
Peraturan Menteri 59 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.59-2009.doc
Peraturan Menteri 60 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.60-2009.doc
Peraturan Menteri 61 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN KULONPROGO DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.61-2009.doc
Peraturan Menteri 62 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.62-2009.doc
Peraturan Menteri 63 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN GRESIK DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.63-2009.doc
Peraturan Menteri 64 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.64-2009.doc
Peraturan Menteri 65 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.65-2009.doc
Peraturan Menteri 66 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.66-2009.doc
Peraturan Menteri 67 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.67-2009.doc
Peraturan Menteri 68 / 2009 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.68-2009.rtf
Peraturan Menteri 69 / 2009 PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.69-2009.doc
Peraturan Menteri 70 / 2009 RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.70-2009.rtf
Peraturan Menteri 71 / 2009 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.71-2009.rtf
Peraturan Menteri 72 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.72-2009.doc
Peraturan Menteri 73 / 2009 TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.73-2009.doc
Peraturan Menteri 70 / 2009 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Lampiran Permen RENJA 2010 (FINAL 291209).rtf
Peraturan Menteri 44 / 2009 LAMPIRAN I, II, DAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak PERUB PERMENDAGRI 44 Terakhir Ttd.rar
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN DK NET AUTEN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP_DK_NET_auten.xls
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN I DK NET PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP I_DK_NET.xls
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN TP NET AUTEN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP_TP_NET_auten.xls
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN II TP PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak LAMP II_TP.xls
Peraturan Menteri 71 / 2009 LAMPIRAN RENJA PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.71-2009_Renja.rar
Peraturan Menteri 73 / 2009 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak lampiran II.rtf
Peraturan Menteri 73 / 2009 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak lampiran III.rtf
Peraturan Menteri 73 / 2009 PERATURAN MENTERI NOMOR 73 TAHUN 2009 PELAKSANAAN EPPD TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No. 73-2009_pelaksanaan eppd (kirim ke 2).rar
Peraturan Menteri 74 / 2009 PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.74-2009.doc
Peraturan Menteri 75 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.75-2009.doc
Peraturan Menteri 76 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.76-2009.doc
Peraturan Menteri 78 / 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.78-2009.doc
Peraturan Menteri 1 / 2008 PEDOMAN PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2008.doc
Peraturan Menteri 2 / 2008 PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.02-2008.doc
Peraturan Menteri 3 / 2008 PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.03-2008.doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008.doc
Peraturan Menteri 5 / 2008 PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.05-2008.doc
Peraturan Menteri 6 / 2008 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.06-2008.doc
Peraturan Menteri 7 / 2008 PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07-2008.doc
Peraturan Menteri 8 / 2008 PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2008.doc
Peraturan Menteri 9 / 2008 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.09-2008.doc
Peraturan Menteri 10 / 2008 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2008.doc
Peraturan Menteri 11 / 2008 PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2008.rtf
Peraturan Menteri 12 / 2008 PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12-2008.doc
Peraturan Menteri 13 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13-2008.doc
Peraturan Menteri 14 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.14-2008.doc
Peraturan Menteri 15 / 2008 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15-2008.doc
Peraturan Menteri 16 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16-2008.doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008(Lamp I).doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 LAPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008(Lamp IIA).doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008(Lamp IIB).doc
Peraturan Menteri 4 / 2008 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2008(Lamp III).doc
Peraturan Menteri 11 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2008 (lamp.2).doc
Peraturan Menteri 11 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2008(Lamp.).rtf
Peraturan Menteri 11 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2008(lamp.1).doc
Peraturan Menteri 17 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17-2008.doc
Peraturan Menteri 18 / 2008 ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18-2008.doc
Peraturan Menteri 19 / 2008 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19-2008.doc
Peraturan Menteri 20 / 2008 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20-2008.doc
Peraturan Menteri 21 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21-2008.rtf
Peraturan Menteri 22 / 2008 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2008.rtf
Peraturan Menteri 23 / 2008 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23-2008.rtf
Peraturan Menteri 25 / 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25-2008.rtf
Peraturan Menteri 26 / 2008 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK, KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.26-2008.rtf
Peraturan Menteri 27 / 2008 PENETAPAN KABUPATEN NATUNA SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI LAPANGAN UDANG DAN LAPANGAN KERISI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27-2008.rtf
Peraturan Menteri 28 / 2008 TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28-2008.rtf
Peraturan Menteri 29 / 2008 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.29-2008.rtf
Peraturan Menteri 30 / 2008 CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30-2008.rtf
Peraturan Menteri 31 / 2008 PENETAPAN KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI SUMUR-SUMUR BLOK LANGGAK Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31-2008.rtf
Peraturan Menteri 32 / 2008 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2008.rtf
Peraturan Menteri 33 / 2008 PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33-2008.rtf
Peraturan Menteri 35 / 2008 PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI Dl JAWA-BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.35-2008.rtf
Peraturan Menteri 36 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36-2008(edit1).doc
Peraturan Menteri 36 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.36-2008.doc
Peraturan Menteri 37 / 2008 RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.37-2008.rtf
Peraturan Menteri 38 / 2008 PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.38-2008.rtf
Peraturan Menteri 39 / 2008 PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.39-2008.rtf
Peraturan Menteri 40 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.40-2008.rtf
Peraturan Menteri 41 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.41-2008.rtf
Peraturan Menteri 42 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.42-2008.rtf
Peraturan Menteri 43 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.43-2008.rtf
Peraturan Menteri 44 / 2008 KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak permen No.44-2008.rtf
Peraturan Menteri 45 / 2008 POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.45-2008.rtf
Peraturan Menteri 46 / 2008 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.46-2008.doc
Peraturan Menteri 47 / 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.47-2008.doc
Peraturan Menteri 48 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48-2008(edit).doc
Peraturan Menteri 48 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.48-2008.doc
Peraturan Menteri 49 / 2008 PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.49-2008.rtf
Peraturan Menteri 50 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.50-2008(1).rtf
Peraturan Menteri 51 / 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 164 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.51-2008.doc
Peraturan Menteri 52 / 2008 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.52-2008.doc
Peraturan Menteri 53 / 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR PER. 16/MEN/X/2008, NOMOR 49/2008, NOMOR 922.1/M-IND/10/2008, DAN NOMOR 39/M-DAG/PER/1 0/2008 TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.53-2008.rtf
Peraturan Menteri 54 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.54-2008.rtf
Peraturan Menteri 56 / 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.56-2008.rtf
Peraturan Menteri 57 / 2008 BATAS DAERAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.57-2008.rtf
Peraturan Menteri 58 / 2008 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.58-2008.rtf
Peraturan Menteri 59 / 2008 DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.59-2008.rtf
Peraturan Menteri 60 / 2008 PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.60-2008.rtf
Peraturan Menteri 55 / 2008 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2008(hal.1-71).doc
Peraturan Menteri 55 / 2008 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2008(hal.72-136).rtf
Peraturan Menteri 55 / 2008 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.55-2008(hal.137-161).rtf
Peraturan Menteri 61 / 2008 RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61-2008(1).doc
Peraturan Menteri 61 / 2008 RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.61-2008(2).doc
Peraturan Menteri 62 / 2008 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.62-2008.rtf
Peraturan Menteri 64 / 2008 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.64-2008.doc
Peraturan Menteri 65 / 2008 PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.65-2008.rtf
Peraturan Menteri 1 / 2007 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.01-2007.doc
Peraturan Menteri 2 / 2007 ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.02-2007.doc
Peraturan Menteri 3 / 2007 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.03-2007.doc
Peraturan Menteri 4 / 2007 PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.04-2007.doc
Peraturan Menteri 5 / 2007 PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.05-2007.doc
Peraturan Menteri 6 / 2007 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.06-2007.doc
Peraturan Menteri 7 / 2007 KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07-2007.doc
Peraturan Menteri 7A / 2007 TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.07A-2007.doc
Peraturan Menteri 8 / 2007 PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.08-2007.doc
Peraturan Menteri 9 / 2007 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.09-2007.doc
Peraturan Menteri 10 / 2007 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2007.doc
Peraturan Menteri 11 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.11-2007.doc
Peraturan Menteri 12 / 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.12-2007.doc
Peraturan Menteri 13 / 2007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.13-2007.doc
Peraturan Menteri 14 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.14-2007.doc
Peraturan Menteri 15 / 2007 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.15-2007.doc
Peraturan Menteri 16 / 2007 TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.16-2007.doc
Peraturan Menteri 17 / 2007 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.17-2007.doc
Peraturan Menteri 17 / 2007 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri No.17-2007 Lampiran.rar
Peraturan Menteri 18 / 2007 STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.18-2007.doc
Peraturan Menteri 19 / 2007 PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.19-2007.doc
Peraturan Menteri 20 / 2007 PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.20-2007.doc
Peraturan Menteri 21 / 2007 PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.21-2007.doc
Peraturan Menteri 22 / 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.22-2007.doc
Peraturan Menteri 23 / 2007 PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.23-2007.doc
Peraturan Menteri 24 / 2007 PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.24-2007.doc
Peraturan Menteri 25 / 2007 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.25-2007.doc
Peraturan Menteri 27 / 2007 PEDOMAN PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.27-2007.doc
Peraturan Menteri 28 / 2007 NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.28-2007.doc
Peraturan Menteri 29 / 2007 BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.29-2007.doc
Peraturan Menteri 30 / 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.30-2007.doc
Peraturan Menteri 10 / 2007 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.10-2007(lamp.).doc
Peraturan Menteri 31 / 2007 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.31-2007.doc
Peraturan Menteri 32 / 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.32-2007.doc
Peraturan Menteri 33 / 2007 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.33-2007.doc
Peraturan Menteri 34 / 2007 PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak Permen No.34-2007.doc