28 Maret 2020
Selamat Datang di Website JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Berita Hukum
Biro Hukum Sulbar Laksanakan Forum Anggota JDIH se-Provinsi Sulawesi Barat
Selasa, 04 Oktober 2016

 

FORUM ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016

 

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pusat jaringan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota jaringan di wilayahnya.

Salah satu wujud dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pertemuan dengan seluruh anggota jaringan yang ada di wilayahnya, melalui kegiatan Forum Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan mulai hari Kamis sampai dengan Jum’at tanggal 29-30 September 2016 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam kegiatan forum tersebut, sebagai narasumber yaitu Drs. Buddi Wihardja, M.Si Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Materi dengan judul “Kebijakan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam Pembinaan dan pengembangan JDIHN di Wilayah” disampaikan 13 pointer paparan yaitu :

1.     Gambaran umum JDIH

2.     Landasan hukum

3.     Jenis peraturan perundang-undangan

4.     Aspek-aspek JDIH

5.     Pola standar system JDIH

6.     Modul pengelolaan dokumen hukum

7.     Amanat peraturan presiden

8.     Maksud dan tujuan pedoman teknis pengelolaan

9.     Pedoman teknis pengelolaan dokumen dan informasi hukum

10.  Pembuatan daftar inventaris peraturan perundang-undangan

11.  Pembuatan katalog peraturan perundang-undangan

12.  Pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan

13.  Contoh-contoh pembuatan teknis pengelolaan

 

Materi kedua disampaikan oleh Asisten Tata Praja Provinsi Sulawesi Barat dengan materi “Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan”. Dalam materi tersebut disampaikan landasan kebijakan, latar belakang, pentingnya dokumentasi dan teknologi informasi, pelayanan dokumen dan informasi hukum kepada publik, pengelola dokumentasi dan informasi hukum di pemerintah daerah dan hal-hal prioritas yang harus dilakukan dalam menguatkan peranan dokumentasi dan informasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama yang intensif antara pusat dan anggota jaringan. Peserta dalam kegiatan forum JDIH ini dihadiri oleh pengelola JDIH Provinsi, pengelola JDIH Kabupaten dan utusan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.