Mamuju, –  Sebagai bentuk apresiasi kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH pada beberapa kategori yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam mengelola dan memajukan JDIH pada institusi masing-masing, pada Senin 10 Desember 2018 bertempat di Hotel Swiss Bell – Jakarta Pusat.

Penghargaan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperoleh sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIH Nasional.

            Pada kesempatan tersebut, Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto mengatakan, sejak tahun 2014, BPHN secara rutin memberikan apresiasi kepada Anggota JDIH yang terbaik untuk beberapa kategori, yakni instansi pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Dengan penghargaan ini, diharapkan akan memacu semangat Anggota JDIH lain untuk berlomba memajukan dengan inovasi dan kreativitas.

JDIH Provinsi Sulawesi Barat sendiri telah terintegrasi dengan JDIH Nasional sejak Tahun 2016 dan sampai sekarang telah dikelola dengan baik berdasarkan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kedepan tentunya akan diupayakan untuk terus disempurnakan lebih baik lagi, terutama koordinasi dengan para anggota JDIH se-Provinsi Sulawesi Barat agar seluruh anggota dapat terintegrasi dengan JDIH Nasional, sehingga tujuan JDIH yaitu menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dapat tercapai.