• bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi
  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  1. UUD 1945 Pasal  18  ayat  (6);
  2. UU No  28  Thn  2002  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir dengan  UU No  6  Thn  2023;
  3. UU No   26  Thn  2004;
  4. UU No  23  Thn  2014  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir dengan  UU No  6  Thn  2023;
  5. UU No  2  Thn  2017  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir dengan  UU No  11  Thn  2020;
  6. PP No  22  Thn  2020  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir dengan  PP No 146  Thn  2021;
  7. PP No  16  Thn  2021;
  8. Permen PU PR No. 1 Thn 2023.
   
  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  kewenangan Daerah dalam penyelenggaran Jasa Konstruksi, kebijakan khusus Jasa Kontruksi; SMKK; kegagalan bangunan; jaminan sosial ketenagaankerjaan pada sektor usaha Jasa Konstruksi; pembinaan; pemantauan dan evaluasi; pengawasan; dan pendanaan.

   

Peraturan Daerah ini mulai beraku pada tanggal di undangkan 19 Juni 2025