• bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. UU No. 26 Thn 2004;
  3. UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022;
  4. UU No. 23 Thn 2014 , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023;
  5. PP No. 27 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Thn 2020;
  6. PP No. 84 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Thn 2022;
  7. Permendagri No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Thn 2018 ;
  8. Permendagri No, 19 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Thn 2024;
  9. Permendagri No 63 Thn 2020;
  10. Permendagri No.47 Thn 2021
  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  Perencanaan Kebutuhan BMD adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2025