• meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kepala sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kepala sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat yang berkelanjutan

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS);

  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria;

  17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ;

  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;

  19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/ KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;

  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  • RAD-PKSB
  • STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
  • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
  • PELAPORAN
  • PENDANAAN 

Pergub ini mulai berlaku 9 Juli 2021