• perhitungan dasar pajak dikenakan pada Jenis kendaraan bermotor yang dikelompokkan sbb:

  a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;

  b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan

  c. kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;

  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pergub ini mulai berlaku 2 Juni 2021