Dalam rangka menjalankan amanah Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sebelum penyebarluasan informasi perlu dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi, Pengelola JDIH Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat konsekuensi dan pengklasifikasian informasi dengan melibatkan anggota tim yang telah ditunjuk sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Barat, rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2018 bertempat di ruangan kerja Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat tersebut dilakukan dalam rangka pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi yang diatur sesuai Peraturan Presiden Tahun 2013 tetang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui layak atau tidaknya produk hukum dimaksud dimuat dalam website JDIH Provinsi Sulawesi Barat.

Terdapat 13 (tiga belas) produk hukum daerah yang dibahas dalam rapat tersebut yang terdiri atas Peraturan Gubernur Tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) dan Peraturan Gubernur Tahun 2019  sebanyak 5 (lima).

Rapat evaluasi terhadap 13 (tiga belas) Peraturan Gubernur tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum bersama dengan Tim Pengkajian Konsekuensi dan Pengklasifikasian Informasi pengelola Jaringan Dokumetnasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/38/SULBAR/I/2019 dengan melibatkan diantaranya Tenaga Ahli Gubernur Bidang Hukum serta pejabat strukturat Biro Hukum serta staf pengelola JDIH Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan terhadap produk hukum dimaksud, para peserta rapat menyetujui agar Peraturan Gubernur Tahun 2018 dan Tahun 2019 dimaut dalam website JDIH Provinsi Sulawesi Barat.