Salah satu wujud tugas Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat juga sebagai pusat JDIH di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota jaringan di wilayahnya, serta melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing anggotanya.

Menindaklajuti hal tersebut, maka Biro Hukum melaksanakan Forum Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang diikuti oleh anggota JDIH se-Provinsi Sulawesi Barat.

 Dalam forum yang dibuka oleh kepala Biro Hukum tersebut, mengharapkan pengelolaan JDIH di masing-masing anggota jaringan sudah dapat terlaksana dengan baik. Disampaikan juga bahwa hal-hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam pengelolaan di masing-masing anggota jaringan dapat disampaikan kepada pengelola JDIH Provinsi Sulawesi Barat, sehingga kemudian diharapkan dapat dicarikan jalan keluar bersama atas permasalahan tersebut.

Adapun Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti Forum JDIH tersebut antara lain :

1.    Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat

2.    Bagian Hukum Kabupaten Mamuju

3.    Bagian Hukum Kabupaten Majene

4.    Bagian Hukum Kabupaten Polewali Mandar

5.    Bagian Hukum Kabupaten Mamasa

6.    Bagian Hukum Kabupaten Pasangkayu

7.    Bagian Hukum Kabupaten Mamuju Tengah

8.    DPRD Provinsi Sulawesi Barat

9.  DPRD Kabupaten Mamuju

10. DPRD Kabupaten Majene

11. DPRD Kabupaten Polewali Mandar

12. DPRD Kabupaten Mamasa

13. DPRD Kabupaten Pasangkayu

14.  DPRD Kabupaten Mamuju Tengah

Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut, diharapkan pengelolaan jaringan dokuentasi dan informasi hukum di masing-masing anggota jaringan dapat saling bersinergi serta dapat dikelola dengan baik.